Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Hal itu disampaikan Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Pekalongan, Anis Rosidi SSosMSi, usaimenerima hasil Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Pelayanan Publik Tahun 2022,mewakili Bupati Pekalongan Fadia Arafiq SE MM, Jum’at (20/1).

Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan pelayanan publik diserahkan oleh Kepala perwakilan Ombudsman Semarang.

"Tahun 2022 Kabupaten Pekalongan mendapat raport yang meningkat kepatuhannya dibanding tahun 2021 yang berada di zona kuning atau sedang dengan nilai 67,33. Untuk Tahun 2022  nilainya 78,51.Ini opininya B, jadi kualitas tinggi. Memang ada opini yang lebih tinggi lagi yakni kualitas tertinggi itu ada pada batas nilai 88, kita ini masih di 78" terang Anis.

Dijelaskan, untuk penilaian  diperoleh dari 7 sampel unit pelayanan Kabupaten Pekalongan yang dinilai dan disurvei langsung oleh Ombudsman pada bulan September 2022. Ketujuh unit tersebut yaitu, Puskesmas Kesesi 2, Puskesmas Kajen, Dindukcapil, Dinas PMPTSP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan.

"Indikator penilaian kepatuhan standar pelayanan publik meliputi standar pelayanan, sarpras pelayanan, kejelasan Prosedur, survei kepuasan masyarakat, pelayanan publik kelompok khusus, pengelolaan pengaduan, sistem informasi pelayanan / website," jelas Anis.

Selain indikator penilaian tersebut, Ombudsman juga menilai dari masyarakat bagaimana masyarakat memandang layanan yang diberikan apakah ada maladministrasi atau tidak seperti adanya pungli, dipersulitnya pelayanan dan sebagainya.

Anis mengatakan, dengan adanya peningkatan penilaian bagi Kota Santri, diharapkanPemkab Pekalongan dapat terus berkomitmen dan berkolaborasi dalam meningkatkan pelayanan publik untuk masyarakat. Dikatakan, raihan tersebut telah dilaporkan kepada Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq SE MM untuk mendapatkan arahan terkait optimalisasi indikator pelayanan publik yang belum sesuai target.

"Kami sudah berkoordinasi dengan semua OPD daninstansi terkait untuk terus melakukan upaya peningkatan.Ombudsman juga siap bekerja sama dan berkolaborasi untuk membenahi hal-hal yang memang perlu dibenahi. Sehingga diharapkan tahun depan Kabupaten Pekalongan bisa mendapat nilai yang lebih tinggi lagi," harap Anis. (Tim Dinkominfo)

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, SE. MM mengucapkan terima kasih kepada panitia bulan dana yang telah bekerja keras selama ini menghimpun dana dari masyarakat. “Saya mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya selama ini, meskipun tidak memenuhi target, namun ada kenaikan sebesar 22,34 persen,” tutur bupati saat sambutan pada kegiatan Serah Terima Perolehan Bulan Dana PMI Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 dan Penyerahan Piagam Penghargaan Donor Darah Sukarela 25 kali di Aula Lantai 1 Setda, Rabu (18/1).

Bupati berharap pada tahun selanjutnya, Bulan Dana PMI dapat mengumpulkan lebih banyak lagi dana untuk kemanusiaan. “PMI ini sangat membantu pemkab serta masyarakat, mereka biasa terjun dan ada di setiap bencana yang ada, baik banjir, longsor maupun yang lainnya,” tambahnya. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua PMI beserta jajaranya yang selalu siap membantu masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Selain itu, bupati juga menyampaikan apresiasi kepada para pendonor yang sudah 25 kali mendonorkan darahnya kepada yang membutuhkan.

Sementara itu, Ketua PMI Kabupaten Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti mengucapkan terima kasih kepada Bupati Pekalongan dan Forkopimda yang telah mendukung dan memberi semangat kepada PMI.

“Kami juga ucapkan terima kasih kepada Panitia Bulan Dana PMI, terutama Bapak Dandim yang mana hasilnya tidak sedikit dan lebih banyak dari tahun kemarin. Dana tersebut dengan susah payah dikumpulkan dari masyarakat dan akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk kegiatan kemanusiaan,” kata Arini.

Dalam kegiatan tersebut, dihadirkan 150 pendonor yang sudah mendonorkan darahnya minimal 25 kali, sehingga terkumpul 3.750 kantong darah dari berbagai golongan darah untuk disalurkan kepada yang membutuhkan.

“Tetesan darah mereka menjadi obat untuk kesembuhan pasien yang ada di rumah sakit di Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya. Sebagian pendonor juga ada yang berdomisili di luar Kabupaten Pekalongan yang kebetulan juga bekerja disini,” terangnya. (Tim Dinkominfo Kab. Pekalongan)

Kadinkes mengatakan, kegiatan antara lain bertujuan mendorong agar puskesmas memenuhi standar penyelenggaraan puskesmas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. "Dinkes memfasilitasi puskesmas untuk melakukan perbaikan mutu pelayanan kesehatan secara berkesinambungan dan terwujudnya budaya mutu puskesmas." ujar Wawan, sapaan akrab Setiawan.

Dalam kegiatan tersebut, juga digelar Sosialisasi Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) yang diikuti 3 Ketua Cluster, 6 Sub Koordinator Cluster dan 30 anggota serta Kepala Dinas Kesehatan sebagai Penasehat dan Sekretaris Dinkes sebagai Penanggung jawab.

Setiawan berharap dengan di bentuknya Tim TPCB, dapat membangun kepercayaan puskesmas dalam reakreditasi, memberikan motivasi dan memberikan rekomendasi ke puskesmas. "Salah satu tujuan dibentuknya Tim TPCB ini adalah memfasilitasi puskesmas dalam melakukan perbaikan mutu pelayanan kesehatan secara berkesinambungan, terwujudnya budaya mutu puskesmas, serta memberikan motivasi dan pendampingan dalam persiapan menuju Akreditasi Puskesmas," katanya. (Tim Dinkominfo)

Wabup juga berharap agar Akper selalu berkoordinasi dengan pemerintahan setempat untuk kemajuan bersama. “Oleh karena itu, mari bersama-sama membangun wilayah Kecamatan Petungkriyono demi kemajuan bersama,” ujar wabup.

Hadir dalam Pengukuhan Pengurus Akper antara lain yaitu pihak Bakesbangpol Kabupaten Pekalongan, Forkompincam Petungkriyono, dan ratusan anggota Akper.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Riswadi menyampaikan apresiasi atas terbentuknya organisasi Akper, yang bergerak di bidang transportasi. "Selamat atas dibentuknya Asosiasi Angkutan Petungkriyono Raya ini dan saya sangat mengapresiasi para anggota Akper ini dan beritikad untuk bersatu membangun daerahnya melalui transportasi." Katanya.

Lebih lanjut Riswadi berharap anggota Akper bisa saling tolong-menolong dan bahu-membahu untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Wabup meminta agar Akper didaftarkan di Bakesbangpol supaya organisasi terdaftar secara resmi. (Dinkominfo Kab. Pekalongan)

Penindakan dilakukan karena reklame yang terpasang memang sudah membayar pajak ke BPKD, namun belum mengurus izin di DPMPTSP. Hal itu dinilai melanggar aturan, sehingga pihak Satpol PP dan Damkar langsung mengambil tindakan dengan menutup reklame menggunakan kain putih lebar bertuliskan "Reklame ini dalam Penguasaan Pemkab Pekalongan".

Seperti dijelaskan Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pekalongan Sri Handayani SE, M.Si, dirinya bersama tim gabungan menertibkan reklame yang belum sesuai dengan aturan yang berada di lingkungan Pasar Kajen Kabupaten Pekalongan.
"Hari ini giat kami bersama DPMPTSP dan BPKD terkait penertiban reklame dan baliho komersial yang belum berijin," tutur Yanik, sapaan akrab Sri Handayani.

Dikatakan, kegiatan merupakan penindakan yang pertama untuk reklame atau baliho yang belum berijin di awal Tahun 2023. Ke depannya, kata dia, Satpol PP akan terus melakukan tindakan terhadap penggunaan reklame atau baliho yang belum mengurus izin tentunya berdasarkan tembusan dari BPKD ataupun DPMPTSP.
"Ini kalau di awal tahun setelah masuk di BPKD baru pertama, apabila dalam satu tahun memang belum bayar kemudian BPKD memberikan tembusan dan jika memang tidak berijin dari DPMPTSP maka langkah selanjutnya kita tindak," ujarnya.

Mengenai proses ijin di DPMPTSP, dijelaskan, langkah-langkah yang harus ditempuh yaitu dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu ke DPMPTSP kemudian akan ada tim survei yang akan meninjau ke lapangan. Apabila di setujui, nantinya terkait pembayaran pajak bisa melalui BPKD. ( Tim Dinkominfo )

KAJEN – Pemkab mengapresiasi KPU Kabupaten Pekalongan yang telah menyelenggarakan acara Penandatanganan Pakta Integritas anggota KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten Pekalongan, serta Sekretariat PPK se-Kabupaten Pekalongan.

"Pakta Integritas merupakan janji yang harus dipertanggung jawabkan untuk bisa diwujudkan. Sehingga apabila setiap anggota KPU sudah menadatangani Pakta Integritas tersebut , diharapkan ini menjadi tonggak awal kesuksesan Pemilu 2024 khususnya di Kabupaten Pekalongan, “ ucap Asisten 1 Setda Kabupaten Pekalongan Totok Budimulyanto dlam sambutannya pada acara Penandatanganan Pakta Integritas anggota KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten Pekalongan, serta Sekretariat PPK se-Kabupaten Pekalongan, Senin (16/1/2023) di aula KPU Kab Pekalongan.

Dalam sambutannya, Asisten 1 Totok Budimulyanto juga menuturkan, bahwa keberhasilan penyelenggaraan dan administrasi dalam pemilu merupakan tanggung jawab bersama, sehingga Ia berharap kepada anggota Sekretariat untuk bisa mengerjakan sesuai dengan petunjuk dan juga tepat waktu. Dimana menurutnya, hal tersebut bertujuan supaya tidak terjadi tunggakan SPJ administrasi.

‘’ Supaya semua pekerjaan bisa dijalankan sesuai dengan komitmen serta Pemilu 2024 bisa berjalan dengan lancar, memang penting sekali dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas seperti ini. Karena Pakta Integritas merupakan janji yang harus dipertanggung jawabkan oleh yang bersanguktan. Jadi saya mohon KPU Kabupaten Pekalongan untuk bisa berkomitmen untuk menjalankan kinerja secara professional dan bersih dari KKN untuk suksesnya Pemilu 2024,’’ jelasnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU Kabupaten Pekalongan Abi Rizal, A.Md mengatakan bahwa Ia sangat bersyukur KPU Kabupaten Pekalongan bisa menjalankan penandatanganan Pakta Integritas. Karena menurutnya, Pakta Integritas merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjamin kinerja anggota dalam menjalankan komitmen kinerja sesuai dengan tupoksi untuk keberhasilan Pemilu 2024 mendatang.

ABi Rizal berharap setelah penandatanganan Pakta Integritas tersebut seluruh anggota KPU Kabupaten Pekalongan akan bertanggung jawab dan komitmen tidak melakukan KKN, serta bisa mencermati untuk tujuan hajat negara yaitu Pemilu 2024 mendatang supaya bisa sukses.

‘’Saya juga berharap sekertariat dan PPK bisa bekerjasama untuk menjadi tim yang kompak dalam mensukseskan tahapan pemilu 2024,’’ tambah Abi Rizal

Selain itu dalam kesempatan tersebut, Abi Rizal juga mengatakan bahwa untuk anggaran Pemilu 2024 KPU Kabupaten Pekalongan sudah mendapatkan anggaran dari pusat sejumlah 23 milyar, dimana hal ini menurutnya akan menjadi komitmen bagi KPU Kabupaten Pekalongan untuk bersih dari tindak KKN. (Tim dinkominfo)

Kepala Dinkop UKM dan Naker kabupaten Pekalongan Dra. Siti Masruroh M. Si dalam wawancaranya diruang kerjanya, senin (16/1/2023) mengatakan bahwa UPTD BLK Kajen mengadakan pelatihan dengan jumlah 4 gelombang, gelombang 1 di bulan Februari, gelombang 2 dibulan Mei, gelombang 3 di bulan Juli dan gelombang 4 di bulan September.
"Gelombang ada 4 dan di masing-masing bulan, gelombang pertama ada 4 macam pelatihan di bulan Februari, gelombang 2 ada 4 pelatihan, gelombang 3 ada 2, gelombang 4 ada 2 pelatihan." Katanya.

Lebih lanjut Siti Masruroh mengatakan pendaftaran pelatihan secara online dan bisa juga datang ke Kantor Dinkop UKM dan Naker untuk dibantu pendaftarannya dan Gratis.
"Pendaftaran secara online namun bisa juga manual, calon peserta bisa datang langsung ke Kantor, pelatihan ini gratis. Syarat peserta yaitu kartu kuning atau AK. 1, Ijazah terakhir, foto kopi KK / KTP, dan foto." Lanjutnya.
"Kita juga akan melakukan tes seleksi dan kita pilih yang benar-benar berminat bekerja dan di khusus kan untuk warga kabupaten Pekalongan." Tambahnya.

[Gambar]