Bantu kami meningkatkan kualitas Website Resmi Kabupaten Pekalongan dengan mengisi survei singkat (±1 menit).
Pengumuman terbaru dari Kabupaten Pekalongan
Berita terbaru dari Kabupaten Pekalongan.
Pengumuman terbaru dari Kabupaten Pekalongan
Berita terbaru dari Kabupaten Pekalongan.
Rabu, 3 Juni 2026
Senin, 2 Maret 2026
PENGUMUMAN
Nomor: ST/09/JPTP.PKLN/II/2026
SELEKSI SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2026
Rabu, 11 Februari 2026
Minggu, 7 Desember 2025
Jumat, 24 Oktober 2025
Senin, 6 Oktober 2025
KAJEN – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan Sukirman menegaskan, Sensus Ekonomi (SE) 2026 menjadi langkah strategis dalam memperkuat basis data perekonomian daerah, khususnya untuk memetakan perkembangan UMKM, ekonomi kreatif, dan berbagai aktivitas usaha masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Sukirman usai menghadiri Pencanangan dan Pengukuhan Petugas Sensus Ekonomi 2026 Tingkat Provinsi Jawa Tengah di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang, Kamis (18/6/2026).
Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk meningkatkan kualitas data ekonomi yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan usaha di Kabupaten Pekalongan.
“Ini menjadi hal yang sangat positif untuk meningkatkan kualitas data perekonomian kita, khususnya jumlah UKM, UMKM, dan ekonomi kreatif yang dilakukan oleh warga Kabupaten Pekalongan,” ujar Sukirman.
Ia menjelaskan, pelaksanaan Sensus Ekonomi di Kabupaten Pekalongan sebenarnya telah berjalan. Pemerintah daerah sebelumnya juga telah menggelar apel siaga sebagai bentuk kesiapan petugas sebelum turun ke lapangan.
Saat ini, petugas sensus tengah melakukan pendataan hingga ke pelosok desa guna memastikan seluruh aktivitas usaha masyarakat dapat terdata secara menyeluruh dan akurat.
Karena itu, Sukirman mengimbau masyarakat untuk menerima kehadiran petugas sensus dan memberikan informasi yang benar serta lengkap agar hasil pendataan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi daerah.
“Kami berharap masyarakat Kabupaten Pekalongan menerima petugas sensus ini agar data ekonomi kreatif dan berbagai usaha yang dijalankan masyarakat dapat terdaftar dengan baik,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meminta seluruh kepala daerah dan masyarakat memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, data yang akurat merupakan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
"Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus didasarkan pada data yang valid sehingga pemerintah dapat menentukan langkah pembangunan secara tepat sasaran," terangnya.
Ahmad Luthfi juga mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada 2026 mencapai 5,89 persen atau berada di atas rata-rata nasional. Di sisi lain, angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan dari 9,58 persen menjadi 9,39 persen.
Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, mengatakan, Jawa Tengah memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional dengan jumlah usaha yang hampir mencapai 5 juta unit atau sekitar 15,25 persen dari total usaha di Indonesia.
Menurut Sonny, kualitas pelaksanaan Sensus Ekonomi di Jawa Tengah akan sangat menentukan kualitas data ekonomi nasional.
"Keterlibatan sekitar 36 ribu petugas sensus dan dukungan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan pendataan yang diharapkan menjadi pijakan kuat bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi di masa mendatang," pungkasnya.
Kamis, 18 Juni 2026
KAJEN - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Pekalongan menggelar aksi demonstrasi di Alun-alun, Kajen, Kabupaten Pekalongan, Rabu (17/6/2026). Dalam aksi tersebut, berbagai kebijakan pemerintah menjadi sasaran kritik, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), hingga persoalan penggunaan anggaran negara.
Menariknya, aksi yang berlangsung di kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Pekalongan itu mendapat respons langsung dari Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan, Sukirman, yang turun menemui para demonstran.
Kehadiran Sukirman di tengah massa menjadi momen penting dalam aksi yang sejak awal diwarnai berbagai kritik tajam terhadap pemerintah.
"Kami selalu terbuka dengan kritik, hari ini kami menemui teman-teman PMII Kabupaten Pekalongan yang menggelar aksi dengan mengusung sejumlah kritik positif, tentu kami sangat berterimakasih," terangnya.
Ditambahkan, Mahasiswa menyampaikan Tujuh tuntutan dan kegelisahan yang mereka nilai berkembang di tengah masyarakat.
Dengan membawa poster dan spanduk sederhana dari karton serta MMT bekas, mahasiswa menyuarakan kritik terhadap sejumlah program yang dinilai belum menjawab kebutuhan rakyat.
Di antara isu yang paling banyak disorot adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Sejumlah peserta aksi menilai program unggulan pemerintah pusat tersebut masih menyisakan berbagai persoalan teknis dan tata kelola di lapangan.Selain itu, mahasiswa juga mempertanyakan efektivitas program Koperasi Desa Merah Putih yang saat ini tengah digencarkan pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua PMII Kabupaten Pekalongan, Ahmad Nur Khosim menegaskan, Aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Mereka meminta agar setiap kebijakan yang menyentuh masyarakat desa dikaji secara matang agar tidak menjadi beban baru bagi pemerintah desa maupun masyarakat.
Tak hanya kebijakan ekonomi, massa juga menyoroti dugaan pemborosan anggaran negara serta meminta pemerintah lebih memperhatikan sektor pendidikan. Beberapa poster menuntut percepatan sertifikasi guru dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
"Kami ingin pemerintah lebih serius mendengar suara rakyat dan mengevaluasi kebijakan yang menimbulkan persoalan di tengah masyarakat," serunya.
Aksi PMII Pekalongan ini menjadi bagian dari gelombang demonstrasi mahasiswa yang belakangan kembali marak di sejumlah daerah. Berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai kontroversial terus menjadi perhatian kalangan mahasiswa sebagai bentuk pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan penggunaan anggaran publik.
Rabu, 17 Juni 2026
KAJEN - Perkuat upaya pemberantasan rokok ilegal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan bersama Bea Cukai Tegal menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang Pencegahan Peredaran Rokok Ilegal. Kegiatan diselenggarakan Aula Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pekalongan, Rabu (17/06/2026). Kegiatan diikuti Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dari seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Pekalongan, pedagang kelontong, serta berbagai elemen masyarakat sebagai bentuk edukasi dan penguatan pengawasan di lingkungan sekitar.
Kegiatan juga disiarkan secara live di radio Rasika FM dan RKS FM serta Live YouTube Rasika TV Official serta RKS TV.
Kegiatan menghadirkan narasumber Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, Anis Rosidi, S.Sos., M.Si., Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pekalongan, Supriyadi, S.E., M.M. serta
Kasi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Bea Cukai Tegal, Aflachul. FGD dimoderatori Penyiar Radio Kota Santri (RKS) FM, Yuni Syahrana.
Dalam forum tersebut, Bea Cukai Tegal menjelaskan bahwa keberadaan rokok ilegal menimbulkan kerugian bagi negara, menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, dan berpotensi membahayakan konsumen. Karena itu, keterlibatan seluruh pihak diperlukan untuk menekan peredarannya.
Peserta mendapatkan penjelasan mengenai ciri-ciri produk ilegal, seperti tidak memiliki pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, tidak sesuai peruntukan, atau memakai pita cukai bekas. Produk semacam ini umumnya dipasarkan dengan harga jauh lebih murah dibandingkan produk resmi dan sering menggunakan merek yang tidak dikenal atau menyerupai merek tertentu.
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Pekalongan memaparkan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung layanan kesehatan, peningkatan kesejahteraan petani dan pekerja sektor tembakau, program pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan penegakan hukum.
Dana tersebut juga membantu pembiayaan berbagai program yang berdampak langsung bagi warga, mulai dari fasilitas kesehatan, perlindungan sosial, hingga peningkatan kualitas hasil pertanian tembakau.
Sementara itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan terus mengoptimalkan penyebaran informasi melalui media tatap muka, radio, televisi, YouTube dan media sosial lainnya, baliho, spanduk, stiker, leaflet, dan koran lokal. KIM diharapkan dapat menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat.
Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan semakin memahami karakteristik rokok ilegal beserta dampaknya. Pemkab Pekalongan dan Bea Cukai Tegal mengajak masyarakat untuk tidak membeli, menjual, maupun mendistribusikan produk tanpa cukai resmi serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran.
Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, menjaga penerimaan negara, serta memastikan manfaat DBHCHT dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
Selasa, 16 Juni 2026
KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan menggelar kegiatan doa bersama Akhir Tahun 1447 dan menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 Hijriah di Masjid Al-Muhtaram, Kompleks Alun-alun Kajen, Senin (15/6/2026) sore.
Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum bagi masyarakat untuk melakukan introspeksi diri menjelang berakhirnya tahun 1447 Hijriah sekaligus mempersiapkan diri menyongsong tahun baru dengan penuh harapan dan doa.
"Alhamdulillah, sore hari ini kita bersama-sama bermuwajahah untuk menyambut Tahun Baru Hijriah 1448. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk melakukan refleksi terhadap berbagai hal yang telah dilakukan selama setahun terakhir," ujar Sukirman.
Menurutnya, pergantian tahun Hijriah hendaknya dimaknai sebagai sarana untuk memohon ampunan kepada Allah SWT atas segala kesalahan dan dosa yang telah diperbuat, serta memperkuat tekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik pada tahun yang akan datang.
Dalam kegiatan tersebut, doa bersama dipimpin oleh Kyai Ahmad Sodiq. Melalui doa tersebut, seluruh jamaah memohon keselamatan, keberkahan, kesehatan, dan umur panjang dari Allah SWT.
Selain itu, Sukirman juga mengajak masyarakat untuk mendoakan para pemimpin dan penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Pekalongan agar senantiasa diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan amanah pelayanan kepada masyarakat.
"Kami memohon doa agar para pemimpin, pengampu kebijakan, TNI, Polri, pimpinan DPRD, serta seluruh unsur pemerintahan di Kabupaten Pekalongan diberikan kekuatan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta diberikan keselamatan dunia dan akhirat," tuturnya.
Disampaikan oleh perwakilan Takmir Masjid Al-Muhtaram KH. Ahmad Muzakki bahwa pergantian tahun Hijriah merupakan waktu yang tepat bagi umat Islam untuk memanjatkan doa akhir tahun dan doa awal tahun sebagai bentuk rasa syukur sekaligus permohonan ampun kepada Allah SWT.
Ahmad Muzakki menjelaskan bahwa selama satu tahun manusia senantiasa menghadapi berbagai godaan yang dapat menjauhkan diri dari ketaatan kepada Allah SWT. Namun demikian, Allah SWT senantiasa membuka pintu rahmat dan ampunan bagi hamba-Nya yang bertobat dan memohon ampun.
"Melalui doa akhir tahun dan awal tahun ini, kita berharap mendapatkan ampunan dari Allah SWT serta diberikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik pada tahun yang akan datang," katanya.
Melalui momentum Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap masyarakat semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT serta bersama-sama membangun daerah yang lebih maju, aman, dan sejahtera.
Senin, 15 Juni 2026
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan. Dukungan tersebut ditandai dengan pencanangan komitmen bersama dan apel siaga petugas Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung di Lapangan Belakang Setda Kabupaten Pekalongan, Senin (15/6/2026).
Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., mengatakan bahwa para petugas yang telah mendapatkan pembekalan dan pelatihan akan segera diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pendataan kondisi perekonomian masyarakat secara akurat. Menurutnya, data yang dihasilkan melalui Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan di masa mendatang.
“Data ini menjadi sangat penting untuk menjaga arah pembangunan ke depan. Langkah-langkah kebijakan pembangunan harus disusun berdasarkan data lapangan yang solid, valid, terbuka, dan selalu diperbarui sesuai dengan situasi terkini,” ujarnya.
Sukirman juga berpesan kepada seluruh petugas sensus agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan ketelitian. Ia menekankan bahwa pendataan tidak hanya sebatas mengisi formulir, tetapi juga harus dilakukan dengan memahami kondisi riil di lapangan sehingga data yang diperoleh benar-benar akurat.
“Petugas harus detail dan tidak asal mengisi formulir. Pastikan sumber data atau responden yang didatangi memberikan informasi secara jujur, terbuka, dan transparan, sehingga hasil sensus dapat menjadi dasar yang kuat bagi perencanaan pembangunan Kabupaten Pekalongan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Pekalongan, Maibu Barwis Sugiharto, S.ST., M.Si., berharap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dapat berjalan lancar dan sukses. Menurutnya, kegiatan besar pendataan ekonomi tersebut bertujuan menghasilkan data yang valid, akurat, dan berkualitas.
“Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan memiliki data yang berkualitas sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi ke depan, sehingga program-program yang dijalankan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi yang ada,” jelasnya.
Dengan adanya Sensus Ekonomi 2026, diharapkan tersedia basis data yang komprehensif mengenai kondisi perekonomian di Kabupaten Pekalongan. Data tersebut akan menjadi landasan penting dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Senin, 15 Juni 2026
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pekalongan resmi mencanangkan Bulan Dana PMI Tahun 2026 di Aula Setda Lantai 1 Kabupaten Pekalongan, Senin (15/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara PMI dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan sekaligus menggerakkan semangat solidaritas dan gotong royong masyarakat dalam mendukung aksi-aksi kemanusiaan.
Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., mengatakan bahwa pencanangan Bulan Dana PMI 2026 membawa harapan besar agar masyarakat semakin peduli dan berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan. Menurutnya, dana yang terhimpun nantinya akan dikelola secara baik dan diarahkan untuk mendukung berbagai program kemanusiaan, termasuk penanggulangan dan mitigasi bencana.
"Kita ingin mendorong masyarakat untuk semakin memperkuat solidaritas dan semangat gotong royong dalam mendukung nilai-nilai kemanusiaan. Dana yang terkumpul nantinya akan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan kemanusiaan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat," ujar Sukirman.
Ia juga mengapresiasi kinerja PMI Kabupaten Pekalongan pada tahun 2025 yang telah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pertanggungjawaban kinerja dan keuangan. Selain itu, berbagai layanan PMI, khususnya donor darah, dinilai sangat membantu kebutuhan rumah sakit dan masyarakat.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan terus mendukung keberadaan PMI melalui penguatan program bersama, sosialisasi Bulan Dana PMI hingga ke tingkat perangkat daerah, organisasi masyarakat, RT dan RW, serta mengkaji kemungkinan dukungan anggaran yang dapat diprioritaskan bagi kegiatan PMI.
Sukirman menambahkan, pencanangan Bulan Dana PMI tahun ini juga menjadi awal yang penting untuk menguatkan kembali sinergi antara PMI dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan setelah sebelumnya sempat mengalami kevakuman.
Sementara itu, Ketua Panitia Musyawarah Kerja PMI Kabupaten Pekalongan, Keman, S.Pd., menyampaikan bahwa target penghimpunan dana pada Bulan Dana PMI Tahun 2026 diharapkan dapat melampaui capaian tahun 2024 yang mencapai lebih dari Rp1 miliar. Mengingat pada tahun 2025 kegiatan sempat vakum, pihaknya optimistis dengan dukungan berbagai pihak target tersebut dapat tercapai bahkan meningkat.
"Harapan kami perolehan Bulan Dana PMI tahun ini dapat melebihi capaian tahun 2024. Kebutuhan PMI dalam menjalankan berbagai kegiatan kemanusiaan terus berkembang, sehingga dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan," ungkapnya.
Ia menjelaskan, sasaran Bulan Dana PMI mencakup seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pekalongan. Melalui partisipasi masyarakat, diharapkan semangat kepedulian dan gotong royong dapat terus tumbuh sehingga Kabupaten Pekalongan menjadi daerah yang semakin tangguh dan memiliki kepedulian tinggi terhadap sesama.
Pencanangan Bulan Dana PMI Kabupaten Pekalongan Tahun 2026 diharapkan menjadi langkah awal dalam mengoptimalkan penghimpunan dana kemanusiaan serta memperkuat peran PMI sebagai mitra strategis pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial dan kemanusiaan kepada masyarakat
Senin, 15 Juni 2026
Rabu, 3 Juni 2026
Senin, 2 Maret 2026
PENGUMUMAN
Nomor: ST/09/JPTP.PKLN/II/2026
SELEKSI SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2026
Rabu, 11 Februari 2026
Minggu, 7 Desember 2025
Jumat, 24 Oktober 2025
Senin, 6 Oktober 2025
KAJEN – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan Sukirman menegaskan, Sensus Ekonomi (SE) 2026 menjadi langkah strategis dalam memperkuat basis data perekonomian daerah, khususnya untuk memetakan perkembangan UMKM, ekonomi kreatif, dan berbagai aktivitas usaha masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Sukirman usai menghadiri Pencanangan dan Pengukuhan Petugas Sensus Ekonomi 2026 Tingkat Provinsi Jawa Tengah di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang, Kamis (18/6/2026).
Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk meningkatkan kualitas data ekonomi yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan usaha di Kabupaten Pekalongan.
“Ini menjadi hal yang sangat positif untuk meningkatkan kualitas data perekonomian kita, khususnya jumlah UKM, UMKM, dan ekonomi kreatif yang dilakukan oleh warga Kabupaten Pekalongan,” ujar Sukirman.
Ia menjelaskan, pelaksanaan Sensus Ekonomi di Kabupaten Pekalongan sebenarnya telah berjalan. Pemerintah daerah sebelumnya juga telah menggelar apel siaga sebagai bentuk kesiapan petugas sebelum turun ke lapangan.
Saat ini, petugas sensus tengah melakukan pendataan hingga ke pelosok desa guna memastikan seluruh aktivitas usaha masyarakat dapat terdata secara menyeluruh dan akurat.
Karena itu, Sukirman mengimbau masyarakat untuk menerima kehadiran petugas sensus dan memberikan informasi yang benar serta lengkap agar hasil pendataan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi daerah.
“Kami berharap masyarakat Kabupaten Pekalongan menerima petugas sensus ini agar data ekonomi kreatif dan berbagai usaha yang dijalankan masyarakat dapat terdaftar dengan baik,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meminta seluruh kepala daerah dan masyarakat memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, data yang akurat merupakan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
"Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus didasarkan pada data yang valid sehingga pemerintah dapat menentukan langkah pembangunan secara tepat sasaran," terangnya.
Ahmad Luthfi juga mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada 2026 mencapai 5,89 persen atau berada di atas rata-rata nasional. Di sisi lain, angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan dari 9,58 persen menjadi 9,39 persen.
Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, mengatakan, Jawa Tengah memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional dengan jumlah usaha yang hampir mencapai 5 juta unit atau sekitar 15,25 persen dari total usaha di Indonesia.
Menurut Sonny, kualitas pelaksanaan Sensus Ekonomi di Jawa Tengah akan sangat menentukan kualitas data ekonomi nasional.
"Keterlibatan sekitar 36 ribu petugas sensus dan dukungan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan pendataan yang diharapkan menjadi pijakan kuat bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi di masa mendatang," pungkasnya.
Kamis, 18 Juni 2026
KAJEN - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Pekalongan menggelar aksi demonstrasi di Alun-alun, Kajen, Kabupaten Pekalongan, Rabu (17/6/2026). Dalam aksi tersebut, berbagai kebijakan pemerintah menjadi sasaran kritik, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), hingga persoalan penggunaan anggaran negara.
Menariknya, aksi yang berlangsung di kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Pekalongan itu mendapat respons langsung dari Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan, Sukirman, yang turun menemui para demonstran.
Kehadiran Sukirman di tengah massa menjadi momen penting dalam aksi yang sejak awal diwarnai berbagai kritik tajam terhadap pemerintah.
"Kami selalu terbuka dengan kritik, hari ini kami menemui teman-teman PMII Kabupaten Pekalongan yang menggelar aksi dengan mengusung sejumlah kritik positif, tentu kami sangat berterimakasih," terangnya.
Ditambahkan, Mahasiswa menyampaikan Tujuh tuntutan dan kegelisahan yang mereka nilai berkembang di tengah masyarakat.
Dengan membawa poster dan spanduk sederhana dari karton serta MMT bekas, mahasiswa menyuarakan kritik terhadap sejumlah program yang dinilai belum menjawab kebutuhan rakyat.
Di antara isu yang paling banyak disorot adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Sejumlah peserta aksi menilai program unggulan pemerintah pusat tersebut masih menyisakan berbagai persoalan teknis dan tata kelola di lapangan.Selain itu, mahasiswa juga mempertanyakan efektivitas program Koperasi Desa Merah Putih yang saat ini tengah digencarkan pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua PMII Kabupaten Pekalongan, Ahmad Nur Khosim menegaskan, Aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Mereka meminta agar setiap kebijakan yang menyentuh masyarakat desa dikaji secara matang agar tidak menjadi beban baru bagi pemerintah desa maupun masyarakat.
Tak hanya kebijakan ekonomi, massa juga menyoroti dugaan pemborosan anggaran negara serta meminta pemerintah lebih memperhatikan sektor pendidikan. Beberapa poster menuntut percepatan sertifikasi guru dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
"Kami ingin pemerintah lebih serius mendengar suara rakyat dan mengevaluasi kebijakan yang menimbulkan persoalan di tengah masyarakat," serunya.
Aksi PMII Pekalongan ini menjadi bagian dari gelombang demonstrasi mahasiswa yang belakangan kembali marak di sejumlah daerah. Berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai kontroversial terus menjadi perhatian kalangan mahasiswa sebagai bentuk pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan penggunaan anggaran publik.
Rabu, 17 Juni 2026
KAJEN - Perkuat upaya pemberantasan rokok ilegal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan bersama Bea Cukai Tegal menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang Pencegahan Peredaran Rokok Ilegal. Kegiatan diselenggarakan Aula Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pekalongan, Rabu (17/06/2026). Kegiatan diikuti Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dari seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Pekalongan, pedagang kelontong, serta berbagai elemen masyarakat sebagai bentuk edukasi dan penguatan pengawasan di lingkungan sekitar.
Kegiatan juga disiarkan secara live di radio Rasika FM dan RKS FM serta Live YouTube Rasika TV Official serta RKS TV.
Kegiatan menghadirkan narasumber Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, Anis Rosidi, S.Sos., M.Si., Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pekalongan, Supriyadi, S.E., M.M. serta
Kasi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Bea Cukai Tegal, Aflachul. FGD dimoderatori Penyiar Radio Kota Santri (RKS) FM, Yuni Syahrana.
Dalam forum tersebut, Bea Cukai Tegal menjelaskan bahwa keberadaan rokok ilegal menimbulkan kerugian bagi negara, menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, dan berpotensi membahayakan konsumen. Karena itu, keterlibatan seluruh pihak diperlukan untuk menekan peredarannya.
Peserta mendapatkan penjelasan mengenai ciri-ciri produk ilegal, seperti tidak memiliki pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, tidak sesuai peruntukan, atau memakai pita cukai bekas. Produk semacam ini umumnya dipasarkan dengan harga jauh lebih murah dibandingkan produk resmi dan sering menggunakan merek yang tidak dikenal atau menyerupai merek tertentu.
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Pekalongan memaparkan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung layanan kesehatan, peningkatan kesejahteraan petani dan pekerja sektor tembakau, program pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan penegakan hukum.
Dana tersebut juga membantu pembiayaan berbagai program yang berdampak langsung bagi warga, mulai dari fasilitas kesehatan, perlindungan sosial, hingga peningkatan kualitas hasil pertanian tembakau.
Sementara itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan terus mengoptimalkan penyebaran informasi melalui media tatap muka, radio, televisi, YouTube dan media sosial lainnya, baliho, spanduk, stiker, leaflet, dan koran lokal. KIM diharapkan dapat menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat.
Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan semakin memahami karakteristik rokok ilegal beserta dampaknya. Pemkab Pekalongan dan Bea Cukai Tegal mengajak masyarakat untuk tidak membeli, menjual, maupun mendistribusikan produk tanpa cukai resmi serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran.
Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, menjaga penerimaan negara, serta memastikan manfaat DBHCHT dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
Selasa, 16 Juni 2026
KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan menggelar kegiatan doa bersama Akhir Tahun 1447 dan menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 Hijriah di Masjid Al-Muhtaram, Kompleks Alun-alun Kajen, Senin (15/6/2026) sore.
Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum bagi masyarakat untuk melakukan introspeksi diri menjelang berakhirnya tahun 1447 Hijriah sekaligus mempersiapkan diri menyongsong tahun baru dengan penuh harapan dan doa.
"Alhamdulillah, sore hari ini kita bersama-sama bermuwajahah untuk menyambut Tahun Baru Hijriah 1448. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk melakukan refleksi terhadap berbagai hal yang telah dilakukan selama setahun terakhir," ujar Sukirman.
Menurutnya, pergantian tahun Hijriah hendaknya dimaknai sebagai sarana untuk memohon ampunan kepada Allah SWT atas segala kesalahan dan dosa yang telah diperbuat, serta memperkuat tekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik pada tahun yang akan datang.
Dalam kegiatan tersebut, doa bersama dipimpin oleh Kyai Ahmad Sodiq. Melalui doa tersebut, seluruh jamaah memohon keselamatan, keberkahan, kesehatan, dan umur panjang dari Allah SWT.
Selain itu, Sukirman juga mengajak masyarakat untuk mendoakan para pemimpin dan penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Pekalongan agar senantiasa diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan amanah pelayanan kepada masyarakat.
"Kami memohon doa agar para pemimpin, pengampu kebijakan, TNI, Polri, pimpinan DPRD, serta seluruh unsur pemerintahan di Kabupaten Pekalongan diberikan kekuatan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta diberikan keselamatan dunia dan akhirat," tuturnya.
Disampaikan oleh perwakilan Takmir Masjid Al-Muhtaram KH. Ahmad Muzakki bahwa pergantian tahun Hijriah merupakan waktu yang tepat bagi umat Islam untuk memanjatkan doa akhir tahun dan doa awal tahun sebagai bentuk rasa syukur sekaligus permohonan ampun kepada Allah SWT.
Ahmad Muzakki menjelaskan bahwa selama satu tahun manusia senantiasa menghadapi berbagai godaan yang dapat menjauhkan diri dari ketaatan kepada Allah SWT. Namun demikian, Allah SWT senantiasa membuka pintu rahmat dan ampunan bagi hamba-Nya yang bertobat dan memohon ampun.
"Melalui doa akhir tahun dan awal tahun ini, kita berharap mendapatkan ampunan dari Allah SWT serta diberikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik pada tahun yang akan datang," katanya.
Melalui momentum Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap masyarakat semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT serta bersama-sama membangun daerah yang lebih maju, aman, dan sejahtera.
Senin, 15 Juni 2026
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan. Dukungan tersebut ditandai dengan pencanangan komitmen bersama dan apel siaga petugas Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung di Lapangan Belakang Setda Kabupaten Pekalongan, Senin (15/6/2026).
Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., mengatakan bahwa para petugas yang telah mendapatkan pembekalan dan pelatihan akan segera diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pendataan kondisi perekonomian masyarakat secara akurat. Menurutnya, data yang dihasilkan melalui Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan di masa mendatang.
“Data ini menjadi sangat penting untuk menjaga arah pembangunan ke depan. Langkah-langkah kebijakan pembangunan harus disusun berdasarkan data lapangan yang solid, valid, terbuka, dan selalu diperbarui sesuai dengan situasi terkini,” ujarnya.
Sukirman juga berpesan kepada seluruh petugas sensus agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan ketelitian. Ia menekankan bahwa pendataan tidak hanya sebatas mengisi formulir, tetapi juga harus dilakukan dengan memahami kondisi riil di lapangan sehingga data yang diperoleh benar-benar akurat.
“Petugas harus detail dan tidak asal mengisi formulir. Pastikan sumber data atau responden yang didatangi memberikan informasi secara jujur, terbuka, dan transparan, sehingga hasil sensus dapat menjadi dasar yang kuat bagi perencanaan pembangunan Kabupaten Pekalongan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Pekalongan, Maibu Barwis Sugiharto, S.ST., M.Si., berharap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dapat berjalan lancar dan sukses. Menurutnya, kegiatan besar pendataan ekonomi tersebut bertujuan menghasilkan data yang valid, akurat, dan berkualitas.
“Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan memiliki data yang berkualitas sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi ke depan, sehingga program-program yang dijalankan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi yang ada,” jelasnya.
Dengan adanya Sensus Ekonomi 2026, diharapkan tersedia basis data yang komprehensif mengenai kondisi perekonomian di Kabupaten Pekalongan. Data tersebut akan menjadi landasan penting dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Senin, 15 Juni 2026
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pekalongan resmi mencanangkan Bulan Dana PMI Tahun 2026 di Aula Setda Lantai 1 Kabupaten Pekalongan, Senin (15/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara PMI dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan sekaligus menggerakkan semangat solidaritas dan gotong royong masyarakat dalam mendukung aksi-aksi kemanusiaan.
Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., mengatakan bahwa pencanangan Bulan Dana PMI 2026 membawa harapan besar agar masyarakat semakin peduli dan berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan. Menurutnya, dana yang terhimpun nantinya akan dikelola secara baik dan diarahkan untuk mendukung berbagai program kemanusiaan, termasuk penanggulangan dan mitigasi bencana.
"Kita ingin mendorong masyarakat untuk semakin memperkuat solidaritas dan semangat gotong royong dalam mendukung nilai-nilai kemanusiaan. Dana yang terkumpul nantinya akan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan kemanusiaan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat," ujar Sukirman.
Ia juga mengapresiasi kinerja PMI Kabupaten Pekalongan pada tahun 2025 yang telah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pertanggungjawaban kinerja dan keuangan. Selain itu, berbagai layanan PMI, khususnya donor darah, dinilai sangat membantu kebutuhan rumah sakit dan masyarakat.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan terus mendukung keberadaan PMI melalui penguatan program bersama, sosialisasi Bulan Dana PMI hingga ke tingkat perangkat daerah, organisasi masyarakat, RT dan RW, serta mengkaji kemungkinan dukungan anggaran yang dapat diprioritaskan bagi kegiatan PMI.
Sukirman menambahkan, pencanangan Bulan Dana PMI tahun ini juga menjadi awal yang penting untuk menguatkan kembali sinergi antara PMI dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan setelah sebelumnya sempat mengalami kevakuman.
Sementara itu, Ketua Panitia Musyawarah Kerja PMI Kabupaten Pekalongan, Keman, S.Pd., menyampaikan bahwa target penghimpunan dana pada Bulan Dana PMI Tahun 2026 diharapkan dapat melampaui capaian tahun 2024 yang mencapai lebih dari Rp1 miliar. Mengingat pada tahun 2025 kegiatan sempat vakum, pihaknya optimistis dengan dukungan berbagai pihak target tersebut dapat tercapai bahkan meningkat.
"Harapan kami perolehan Bulan Dana PMI tahun ini dapat melebihi capaian tahun 2024. Kebutuhan PMI dalam menjalankan berbagai kegiatan kemanusiaan terus berkembang, sehingga dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan," ungkapnya.
Ia menjelaskan, sasaran Bulan Dana PMI mencakup seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pekalongan. Melalui partisipasi masyarakat, diharapkan semangat kepedulian dan gotong royong dapat terus tumbuh sehingga Kabupaten Pekalongan menjadi daerah yang semakin tangguh dan memiliki kepedulian tinggi terhadap sesama.
Pencanangan Bulan Dana PMI Kabupaten Pekalongan Tahun 2026 diharapkan menjadi langkah awal dalam mengoptimalkan penghimpunan dana kemanusiaan serta memperkuat peran PMI sebagai mitra strategis pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial dan kemanusiaan kepada masyarakat
Senin, 15 Juni 2026
