Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Lomba yang diikuti sebanyak 70 peserta tersebut kini telah memasuki Grand Final dimana diambil 13 ide bisnis terbaik yang akan dinilai oleh para juri. Grand final sendiri akan berlangsung selama tiga hari yakni mulai Selasa 9 Mei hingga Kamis 11 Mei 2023.

Kepala Bidang Pemuda pada Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar) Kabupaten Pekalongan Ari Arifiyanto mengatakan, nantinya ide bisnis dari para finalis ini akan diimplementasikan di desa-desa ekstrim miskin di Kabupaten Pekalongan. “para juara nantinya bisa bersama Dinporapar diajak mengedukasi desa ekstrim miskin yang ada di Kota Santri untuk mampu meningkatkan jiwa kewirausahaan masyarakat,” terangnya, Selasa (9/5/2023).

Dijelaskan Ari, Lomba Ide Bisnis Pemuda ini dikhususkan bagi warga Kabupaten Pekalongan pada rentang usia 16 hingga 30 tahun sesuai dengan UU Kepemudaan. “khususnya bagi mereka yang punya jiwa berwirausaha, sehingga nantinya ide bisnis mereka bisa diaplikasikan,” ujarnya.

Dirinya berharap, nantinya dari lomba ini bisa membentuk jiwa beriwrausaha bagi pemuda, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam lomba tersebut bagi yang juara pertama akan mendapatkan hadiah uang senilai 8 juta rupiah, juara kedua 6 juta, dan juara ketiga 4 juta rupiah. Sedang untuk juara harapan 1-10 akan mendapatkan uang senilai 1 juta rupiah.

Dalam kegiatan tersebut hadir Danrem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Yudha Airlangga, Wakil Bupati Pekalongan H. Riswadi, Dandim 0710/Pekalongan Letkol Inf Rizky Aditya, perwakilan Polres Pekalongan serta para Camat dan kepala desa.

Bupati mengatakan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan meminta bantuan kepada TNI-Polri yang selalu siap untuk membantu pemerintah. Menurutnya di Desa Wangkelang ini merupakan salah satu desa yang mempunyai jalan rusak. “di Kabupaten Pekalongan ini jalan rusaknya banyak, saya dan wakil bupati bulan depan baru dua tahun menjabat dan PR jalan rusak ini akan sedkit demi sedikit kita perbaiki,” katanya.

Perbaikan jalan, lanjutnya, perbaikian jalan ini salah satu tujuannya adalah agar program pemerintah bisa cepat berjalan. “terutama untuk daerah terpencil, yang mengakibatkan anak menjadi sulit untuk ke sekolah, mobilitas warga menjadi terganggu sehingga menyebabkan ekonomi menjadi semakin sulit,” ujarnya.

Dengan kucuran dana lebih dari satu milyar rupiah, bupati berharap program ini akan bermanfaar bagi masyarakat salah satunya agar ekonomi mereka semakin maju. “selain itu anak bersekolah menjadi lebih nyaman, kecelakaan berkurang, wisatanya menjadi meningkat, dan para ibu-ibu yang hamil akan lebih mudah untuk mengecek kehamilannya di Puskesmas dan ini adalah salah satu program kita untuk menekan Angka Kematian Ibu dan Anak (AKI) di Kabupaten Pekalongan,” terangnya.

Sementara itu, Dandim 0710/Pekalongan Letkol Inf Rizky Aditya mengatakan sasaran poko dari TMMD kali ini adalah peningkatan jalan burda dengan panjang 1.441 meter dan lebar 3 meter. peningkatan jalan shanseet panjang 1.850 meter dan lebar 3 meter. Dan pekerjaan pembuatan turap dengan panjang total 97 meter dan tinggi 0,9 sampai dengan 2 meter. Serta sasaran tambahan berupa rehap RTLH sejumlah 1 unit. ” sasaran non fisik berupa penyuluhan wawasan kebangsaan, penyuluhan Kamtibmas, penyuluhan kebencanaan, penyuluhan UMKM, penyuluhan kesehatan, penyuluhan PKK dan keterampilan keluarga serta kampanye kreatif penerimaan prajurit TNI,” terangnya

Ditambahkan Dandim, TMMD dimulai pada 10 Mei dan ditarget selesai pada 8 Juni 2023. Melalui kegiatan ini dirinya berharap, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan memperlancar arus lalu lintas. “serta dapat mendorong semangat masyarakat dalam membangun desanya dan meningkatkan kemanunggalan TNI-rakyat,” pungkasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, Setiawan Dwi Antoro saat di dihubungi selasa (9/5/2023) malam mengatakan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pejabat Fungsional Kesehatan perlu dilaksanakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan. “ Uji kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja Pejabat Fungsional Kesehatan yang dilakukan oleh Tim Penguji dalam rangka memenuhi syarat kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.

“Perlunya uji kompetensi Jabatan Fungsional didasarkan pada suatu kenyataan bahwa lingkup pekerjaan Jabatan Fungsional tersebut memiliki cakupan yang cukup luas, membutuhkan penguasaan pengetahuan standar teoritis di bidangnya, serta memerlukan penguasaan khusus secara substansial menurut tingkat keahlian pada bidang tertentu.”Tambahnya.

“Dengan dilaksanakan uji kompetensi ini diharapkan dapat semakin meningkatkan profesionalisme, tenaga kesehatan yang berkualitas dalam rangka pembangunan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat,” harapnya.

Total sertifikat yang dibagikan adalah sebanyak 9 bidang dibagikan ke rumah masing masing, Pengurus PCNU dan Kepala Desa Kemplong, Kecamatan Wiradesa. Adapun dalam pembagian sertifikat door to door dihadiri juga oleh Sekretaris Daerah, M. Yulian Akbar, asisten 1 Pemerintahan, Muspika kecamatan Wiradesa, Pemerintah Desa dan tamu undangan lainnya.

Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa pembagian sertifikat tanah secara langsung merupakan program pemerintah. Dalam pembagian sertifikat secara door to door secara simbolis dilakukan oleh Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto kepada lima warga Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa. Kemudian tiga sertifikat tanah kas desa dan satu sertifikat wakaf milik NU. “Baru saja kita menyerahkan sertifikat perwakilan warga di Desa Kemplong, Kecamatan Wiradesa kepada sejumlah warga dalam program PTSL. Hari ini yang kami serahkan total 9 sertifikat dari total hampir selesai 2000 bidang dan kita serahkan perwakilan 9 bidang. Kami bersyukur untuk BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) nol rupiah,” katanya.

“Ini program nasional untuk mensertifikatkan tanah wakaf ini terlaksana dengan baik. Kita juga menyerahkan sertifikat tanah kas desa karena tidak seluruh desa itu tanah kasnya disertifikatkan. Saya minta tanah kas desa di sertifikat untuk apa?, Supaya tidak disalah gunakan ada tanah kas desa hilang tidak tahu rimbanya. Jadi saya masuk ke desa desa ini adalah untuk menertibkan administrasi pertanahan, ” Tambahnya.

Sementara itu Kepala Kantor ATR/ BPN Kabupaten Pekalongan, Imawan Abdul Ghofur mengatakan untuk yang diserahkan oleh Menteri ada 9 bidang tanah. “Terbagi untuk masyarakat 5 bidang tanah kas desa 3 bidang dan 1 bidang tanah wakaf milik NU. Untuk luasan bervariasi ada yang kecil adapula yang besar, kalau rumah kecil kalau yang tadi tanah kas desa sawah itu cukup luas. Sedangkan untuk yang belum bersertifikat khusus Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa itu sudah 85 persen tinggal sedikit. Mungkin nanti sampai ditahun 2025 mau kita tuntaskan yang belum selesai. ” Katanya.

“Kalau se Kabupaten Pekalongan dari 565 ribu bidang kita sudah selesaikan 72 persen masih ada sekitar 28 persen dan insyaallah nanti sampai 2025 selesai atau tuntas,” sambungnya.

Para kepala dan perangkat desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta perwakilan unsur masyarakat lainnya dari Desa Anti Korupsi serta Penyuluh Anti Korupsi Kabupaten Pekalongan mengikuti Bimbingan Teknis Program Desa Antikorupsi di Balai Desa Paninggaran, Rabu (10/5/2023). Sejumlah peserta lainnya dari perluasan Desa Anti Korupsi mengikuti kegiatan secara virtual.

Bimtek dibuka secara resmi oleh Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. Dalam sambutan pada Pembukaan Bimtek, bupati berharap bintek berjalan lancar dan peserta memahami materi bimtek.

Bupati Fadia Arafiq dalam kesempatan tersebut juga berpesan agar kepala dan perangkat desa dapat melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing dan berhati-hati. “Banyak mata yang tertuju kepada kita, sehingga kita harus bisa menekan kesalahan kita. Kalau bisa kesalahan itu nol. Oleh karena itu, jaga fungsinya masing-masing dengan baik. Bendahara yang pegang uang, Kepala desa dan lainnya laksanakan tugasnya masing-masing, Jadi tidak pusing,” harap bupati.

Pembukaan Bimtek dihadiri Tim Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Tim Desa Antikorupsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Inspektur Kabupaten Pekalongan, Ali Riza, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Agus Dwi Nugroho, Kepala Dinkominfo Kabupaten Pekalongan Supriyadi, dan Kepala OPD terkait lainnya di Lingkungan Pemkab Pekalongan serta Forkopimcam Paninggaran.

Plt Inspektur Provinsi Jawa Tengah, Dhoni Widianto, dalam sambutan yang dibacakan Tim Desa Antikorupsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Atri Kristianto, menyampaikan, Bimtek Desa antikorupsi bertujuan sebagai sarana bagi Kepala Desa dan perangkatnya dalam menerapkan Desa Antikorupsi sesuai indikator serta yang lebih utama adalah mengoptimalkan pencegahan korupsi di desa.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mencanangkan 29 Desa Anti Korupsi dan telah dilaunching di Desa Sijenggung Kabupaten Banjarnegara, pada 15 Desember 2022 lalu oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. “Hal ini sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung pencegahan korupsi pada pemerintahan desa. Pencanangan Desa Antikorupsi itu sendiri dimaksudkan untuk mencegah korupsi yang selama ini sudah merambah di tingkat pemerintahan Desa,” ujar Atri Kristianto. Dengan adanya program Desa Antikorupsi, diharapkan pemerintahan yang lebih atas akan bebas korupsi dan harapan Indonesia bebas korupsi dapat terwujud.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa pembentukan Desa Antikorupsi telah dimulai pada tahun 2022, dengan jumlah Desa Anti Korupsi sebanyak 29 desa. Kemudian, Keseriusan Pemprov Jateng tersebut, dilanjutkan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050.23/0000031 tanggal 2 Januari 2023, tentang Fokus Arah Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah, dimana Pokok-pokok Kebijakan dan Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2024 salah satunya yaitu Implementasi Perluasan Desa Anti Korupsi di Jawa Tengah.

“Tujuan dari kegiatan bimtek ini adalah memberikan pemahaman lebih mendalam terkait pemenuhan Indikator Desa antikorupsi. Sehingga kita semua yang hadir dapat lebih memahami dalam menerapkan Antikorupsi dalam tata Kelola pemerintahan Desa,” imbuh Atri.

Dikatakannya, dalam bimtek, KPK RI akan memberikan bimbingan secara langsung, tidak hanya terkait Indikator Desa Antikorupsi dan Penilaian Desa Antikorupsi, namun juga Desa dapat berkonsultasi secara intensif terkait kendala atau permasalahan dalam pemenuhan indikator Desa Antikorupsi.

Kepala Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Andhika Widiarto dalam sambutannya mengatakan sejak sekitar tahun 2021, banyaknya Kepala desa yang terlibat Korupsi Dana Desa. “KPK sebenarnya tidak memiliki kewenangan. Wewenang KPK itu menyangkut nomimal minimal Rp. 1 Miliar. Namun kami sebagai komisi yang bertugas melakukan pencegahan korupsi menjadi beban moral juga bagi kami,” tutur Andhika. Dia mengingatkan, agar aparat desa melakukan pengadministrasian dengan baik. “Jika administrasi buruk, akan jadi masalah. Jika administrasi tidak bisa dipertanggungjawabkan, aparat penegak hukum akan mencari celah, yang paling gampang dari administrasi itu,” ujar dia.

Andhika berharap, melalui Bimtek Desa Anti Korupsi diharapkan dapat meningkatkan kapasitas para peserta dan dapat memberikan pemahaman terkait indikator-indikator yang harus dipenuhi agar sebuah desa dapat ditetapkan sebagai Desa Anti Korupsi. “Dalam Kick Off, Pak Ganjar minta secara langsung kepada Ketua KPK agar seluruh desa di Jawa Tengah dijadikan desa Anti Korupsi. Oleh karena itu, dengan perluasan Desa Anti Korupsi, jika berhasil. Jateng akan jadi pioneer. Kami juga berharap nilai Desa Paninggaran bagus. Kami juga berharap nilai Desa Paninggaran bagus. Jika tidak bagus nanti KPK juga malu,” ucapnya. (Tim Dinkominfo Kabupaten Pekalongan).

Masyarakat tampak antusias mengikuti program ini, seperti yang terlihat di Balai Desa Pakisputis, tampak ratusan warga mengantri untuk membuat KTP-EL.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Pekalongan, Ajid Suryo Pratondo, S.STP, M.Si yang dalam berkesempatan meninjau langsung proses jemput bola di Balai Desa Pakis Putih, Senin (08/5/2023) mengatakan, program jemput bola KTP-El di Kecamatan Kedungwuni ini merupakan yang kedua dilaksanakan dengan target sebanyak 1.995 pemilih pemula yang belum mempunyai KTP-El. “sebelumnya pada Bulan Ramadhan lalu kita telah melakukan di Kecamatan Kesesi dengan target 1.985 dan terekam 1.261 dan sisanya tidak hadir karena berada diperantauan,” katanya.

Dijelaskannya, secara keseluruhan, target perekaman KTP-El bagi pemilih pemula se Kabupaten Pekalongan adalah 23.134 orang yang diperoleh dari Data Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pekalongan. “kalau menurut data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebenarnya kita ada warga yang belum ber KTP-El sebanyak 14 ribuan dari total 734.869 warga yang wajib ber KTP. Namun menurut data KPU, juga dimasukkan warga yang nanti berumur 17 tahun pada 14 Februari 2024 yang jumlahnya sekitar 9 ribuan jadi total ada 23 ribu lebih,” jelas Ajid.

Ajid menambahkan, program jemput bola akan menyasar seluruh desa dan kecamatan di Kota Santri dan ditarget program ini akan berakhir pada Bulan Desember nanti. “di Kecamatan Kedungwuni sendiri akan kita jadwalkan selama 12 hari, karena kekuatan kita melayani masyarakat 150-200 perekaman perhari. Program ini juga didukung oleh pihak kecamatan, desa, PPK dan PPS serta lainnya,” terangnya.

Sementara itu, salah satu warga Desa Pakis Putih Zhafira (17) tahun mengaku senang dengan adanya program jemput bola ini. Karena selain persyaratanya mudah yakni dengan menunjukkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) juga mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. “jadi kita tidak usah jauh-jauh ke Kajen untuk mengurus KTP, program ini sangat membantu apalagi bagi saya yang sebentar lagi lulus dan memasuki dunia kerja,” kata gadis yang masih bersekolah di salah satu SMK di Buaran.

Akhir-akhir ini banyak kasus yang bermunculan mengenai tindak kriminal terhadap anak didik di beberapa daerah. Mendengar peristiwa tersebut Bupati Fadia kemudian menginstruksikan kepada seluruh instansi pendidikan di Kabupaten Pekalongan khususnya kepada unsur pendidikan di Muhammadiyah yang hadir pada saat itu, untuk menjaga, mendidik dan mengayomi anak didiknya. Bupati juga berharap agar peristiwa buruk yang terjadi di tetangga kabupaten agar tidak terjadi di Kabupaten Pekalongan.

"Guru-gurunya harus menjadi guru yang berakhlak, ini penting. Kalo kita lihat, belum lama ini di kabupaten sebelah kita terjadi hal-hal yang tidak pantas untuk dicontoh, karena guru harusnya mencintai anak-anak tapi ini justru mencintainya melebihi batas dan akhirnya menjadi kebablasan. Mudah-mudahan itu tidak terjadi kabupaten pekalongan, khususnya di keluarga besar Muhammadiyah insya Allah semuanya baik yang belajar aman dan juga guru-gurunya berkah," Tutur Bupati Fadia.

Bupati Fadia juga menegaskan akan mencabut izin baik pondok pesantren maupun lembaga pendidikan yang telah terbukti melakukan kekerasan atau tindakan kriminal terhadap anak didiknya. Hal itu sesuai dengan instruksi dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kepada seluruh pemerintah daerah yang ada di Jawa Tengah.

"Apabila ini terjadi di Kabupaten Pekalongan apakah itu pesantren atau lembaga pendidikan terjadi seperti itu (tindak kriminal) akan saya cabut izinnya. Saya tidak mau orang tua yang sudah mempercayakan anaknya kepada guru untuk mendidik, malah menjadi hancur. Dan ini tidak ada toleransi, itu permintaan gubernur kepada kita Bupati di seluruh Jawa Tengah untuk langsung memberi tahu dan mencabut izinnya," Lanjut Bupati.

Menanggapi sambutan Bupati, pihak Muhammadiyah melalui Koordinator Dikdasmen Pondok Pesantren Kabupaten Pekalongan Mardi Raharjo saat ditemui awak media menuturkan bahwa Muhammadiyah telah berupaya menyelenggarakan pendidikan ramah anak dan yang dikejar bukanlah ilmunya saja namun juga berupaya untuk membentuk akhlak yang baik dimulai dari guru, karyawan dan siswa-siswinya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bupati Fadia Arafiq.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Ketua dekranasda Kabupaten Pekalongan sekaligus suami Bupati Pekalongan Mukhtharuddin Ashraff Abu, Asisten 1 Setda, perwakilan Polres Pekalongan, perwakilan kejaksanaan, kepala OPD, Kepala Pengadilan Agama, Kemenag, Baznas, MUI, FKUB, serta para anggota IPHI Kabupaten Pekalongan.

Dikatakan bupati, selain karena pernikahan dini, AKI juga banyak terjadi pada warga yang kurang mampu, sehingga mereka tidak mengecek kehamilan ke petugas kesehatan atau dokter, dan ketika melahirkan akhirnya ibu dan anaknya. “padahal di Kabupaten Pekalongan sudah ada program kesehatan gratis Cuma pakai KTP. Sehingga diharapkan masyarakat mau berobat dan IPHI bisa ikut mensosialisasikan program ini,” pintanya.

Pada momen lebaran ini, Fadia berharap masyarakat bisa memanfaatkan momen dengan baik, dengan saling memaafkan. “namannya manusia pasti ada salahnya, karena kalau lebaran kita tidak malu untuk meminta maaf dan lebih baik secara langsung tidak lewat pesan WA atau lainnya,” ucapnya.

Bupati meminta agar IPHI bisa tersosialisasi dengan baik di masyarakat, karena menurutnya sekitar 25 persen penduduk Kabupaten Pekalongan sudah berhaji sehingga seharusnya yang datang pada acara halal bi halal bisa lebih banyak.

“IPHI juga saya minta lebih aktif dalam membantu pemerintah. Salah satunya mensosialisasikan program pemerintah kepada masyarakat. Karena jika kita lihat ada banyak haji di setiap desa, bahkan disetiap RT dan RW ada yang sudah berhaji. Pemkab siap support kegiatan IPHI terutama yang bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu Ketua IPHI Kabupaten Pekalongan Susiyanto mengatakan kegiatan halal bi halal merupakan suatu momentum yang sangat baik untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan. “karena manusia tidak pernah sepi dari kesalahan dan kealpaan, marilah kita saling memaafkan,” ujarnya.

IPHI, lanjutnya, akan sengkuyung dan akan mendukung visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan. Dan mendoakan kepada bupati supaya diberi umur panjang dan kesehatan agar istiqomah dalam memimpin Kota Santri.

Dalam kesempatan tersebut, Susiyanto meminta kepada Pemkab untuk memperbaiki Kantor Sekretariat IPHI karena gedung tersebut masih milik pemerintah belum diserahkan ke IPHI. “IPHI punya rumah namun megah saat baru, karena gedung tersebut belum diserahkan kepada IPHI,” katanya.