Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Demikian dikatakan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dalam sambutannya saat membuka High Level Meeting antara Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dilaksanakan di Aula Setda, Selasa (21/3/2023).

Dikatakan bupati, kenaikan harga bagi masyarakat yang mampu mungkin tidak menjadi persoalan. Namun bagi masyarakat menengah ke bawah merupakan masalah yang serius karena bisa menciptakan kemiskinan ekstrim. “jika harga naik maka akan memunculkan persoalan baru, nanti stunting juga tinggi dan lainnya. Padahal di Bulan Ramadhan ini merupakan saat yang ditunggu-tunggu masyarakat untuk bersama keluarga sehingga orang pingin hidup nyaman,” katanya.

Lebih lanjut ikatakan pula, jika ada kenaikan harga, para dinas terkait diminta untuk mencari akar permasalahan dan juga bekerjasama dengan daerah pemasok sehingga lonjakan harga bisa ditekan. “kalau permaslahan didistribusi kita bisa subsidi BBMnya, atau jika bawang kita bekerjasama dengan Pemkab Brebres semisal sehingga para pemasok tidak seenaknya menaikkan harga barang,” pintanya.

Untuk digitalisasi daerah, lanjutnya, perlu diupayakan agar pemasukan daerah bisa dilihat dengan cepat agar PAD dapat dioptimalkan. “manfaatkan digitalisasi dengan benar agar PAD kita dapat meningkat, banyak yang bisa digali untuk meningkatkan pendapatan daerah,” ucap Fadia.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Pekalongan Wahyu Kuncoro menuturkan High Level Meeting antara TPID dan TP2D Daerah dbertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi stakeholder dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang di masyarakat. “selain juga sebagai salah satu ajang koordinasi antara TPID dan TP2D Daerah. Dengan nara sumber dari Sekda dan Deputi Kantor Bank Indonesia,” katanya.

Dalam kegaiatan tersebut dihadiri Kepala Perwakilan BI Tegal, Perakilan Polres dan Kodim, Bulog, Kepala BPS, Kadin Kepala OPD terkait.

Acara soft launching dilaksanakan di Aula Balai Desa Linggoasri dan dihadiri oleh Asisten 1 Setda Kabupaten Pekalongan Totok Budi Mulyanto, S. E mewakili Bupati Pekalongan yang berhalangan hadir karena ada acara Musrenbang tingkat Kabupaten Pekalongan, kemudian Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Kabupaten Pekalongan Sri Lestari, Ketua FKUB Kabupaten Pekalongan M. Sholahuddin, A. Ma, Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, serta Forkopimcam Kajen.

Program Desa Sadar Kerukunan di Linggoasri terbentuk atas dasar penelitian yang dilakukan oleh Dosen UIN KH. Abdurrahman Wahid yang meneliti kerukunan masyarakat Desa Linggoasri, Kecamatan Kajen. Linggoasri dinilai pantas dinobatkan sebagai Desa Sadar Kerukunan karena di daerah tersebut terdapat empat agama yang berbeda yaitu 90% Islam, 10% Hindu, sisanya adalah Budha, dan Katolik serta terdapat dua tempat ibadah yaitu Masjid dan Pura. Namun untuk sosial kemasyarakatan masih tetap rukun dan bergotong royong.

Asisten 1 Setda Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Pekalongan Totok Budi Mulyanto, S.E yang hadir mewakili Bupati Pekalongan mengucapka selamat kepada Para pengurus Desa Sadar Kerukunan di Linggoasri yang sudah ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah. Harapannya pengurus tersebut dapat mempertahankan budaya yang sudah turun temurun yaitu menjaga kerukunan antar masyatakat Desa Linggoasri.

"Kami ucapkan selamat kepada pengurus yang sudah dibacakan tadi dan ditandatangani oleh Kakanwil jateng mudah-mudahan pemgurusnya nanti bisa menyamakan visi untuk mempertahankan budaya yang sudah turun temurun," Tutur Totok dalam sambutannya di Desa Linggoasri.

Pihak Desa yang diwakili oleh Sekretaris Desa Linggoasri Taswono mengucapkan terima kasih atas terpilihnya Desa Linggoasri menjadi Desa Sadar Kerukunan yang kedepanya juga diprogramkan untuk menjadi Kampung Moderasi.

"Kami mengucapkan terima kasih karena Desa Linggoasri ini menjadi salah satu desa di Kabupaten Pekalongan yang menjadi contoh dan dipilih menjadi Desa Sadar Kerukunan dan kedepannya juga ada Kampung moderasi.

Salah satu kunci kerukunan di desa kami adalah warisan dari leluhur yaitu sebuah peninggalan tak benda yang berbentuk tradisi yang jika kita pahami mengandung pesan kebaikan bagi masyarakat Linggoasri, Ucap Taswono.

Kegiatan penobatan Linggoasri Sebagai Desa Sadar Kerukunan tidak berhenti sampai disini. Nantinya akan diagendakan Grand Launching pada bulan April bersamaan dengan perayaan syawalan di Linggoasri.

Kegiatan yang dihadiri Forkompimda Kabupaten Pekalongan, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Sekda Kabupaten Pekalongan, OPD, Para Camat, Para Tokoh Masyarakat, Organisasi Masyarakat serta LSM tersebut di awali dengan sambutan dari Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Pekalongan, sambutan Bupati Pekalongan, Sambutan DPRD dan pemaparan kebijakan Pemkab Pekalongan oleh Sekretaris Daerah.

Dikatakan Bupati, pada Musrenbang ini dirinya mengedukasi masyarakat dengan memperlihatkan anggaran real termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengeluaran rutin.
“sehingga masyarakat bisa memahami bahwa dengan uang yang sedikit ini harus bisa berbagi di 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan,” terangnya.

Untuk fokus pembangunan di tahun 2024, tambahnya, masih sama dengan tahun sebelumnya yakni memperbaiki jalan yang rusak, kesehatan gratis, serta juga dalam sektor pendidikan. “masih banyak jalan yang rusak, kesehatan gratis cuma pakai KTP serta bantuan untuk penunggu pasien dan pemberian seragam gratis kepada siswa-siswi terutama untuk yang sekolah negeri dan semoga bisa merambah ke sekolah swasta,” tutur Fadia.

Dirinya berharap, melalui Musrenbang 2024 ini, kedepan Kabupaten Pekalongan menjadi jauh lebih baik, masyarakat tambah sejahtera serta masalah-masalah di Kota Santri terutama jalan teratasi semua.

Sementara itu dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun menyebutkan pokok-pokok pikiran DPRD dalam pelaksanaan tahun anggaran 2024 diantaranya pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan SDM, penyediaan air bersih, fasilitasi penerangan jalan dan RTLH. “selain itu juga peninggkatan kelompok masyarakat baik petani, nelayan, UMKM dan lainnya, serta peningkatan sarana pendidikan dan kesehatan,” katanya.

Kepala Bappeda Litbang Trisno Suharsanto, menuturkan, tujuan dari Musrenbang diantaranya adalah memperoleh masukan dari semua stakeholder yang hadir guna penyempurnaan dan penyusunan RKPD 2024. Menyelaraskan program perangkat daerah agar sesuai dengan prioritas pembangunan serta menyepakati isu strategis dan arah kebijakan di tahun 2024.

Menurutnya, dari hasil pantauan, ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan seperti telur dan cabe. "Untuk cabe jenis cabe setan beragam ada yang 76 ribu ada yang 80 ribu, dan naiknya cukup tinggi menurut saya," lanjutnya.

Untuk komoditas beras, daging, ayam dan minyak goreng, sambungnya masih relatif stabil. "Upaya kita bagaimana menurunkan harga yang signifikan naik ini agar bisa turun, sehingga masyarakat bisa menikmati harga kebutuhan yang terjangkau jelang Ramadhan ini," ucapnya.

Dirinya berharap, selama Ramadhan dan idul Fitri harga-harga kebutuhan bisa stabil. Dan pemerintah akan berupaya untuk menurunkan harga yang mengalami kenaikan signifikan. "Momen puasa dan lebaran kan setahun sekali yang biasanya digunakan untuk berkumpul dengan keluarga. Kasihan masyarakat jika harga-harga pada naik terutama yang tidak mampu," pungkas bupati.

Dalam kesempatan itu, Bupati Pekalongan hadir didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar, Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Pekalongan Anis Rosidi, Inspektur Kabupaten Pekalongan Ali Reza, serta Kepala BPKD Kabupaten Pekalongan Casmidi.

Laporan keuangan Unaudited diterima langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Hari Wiwoho.

Dalam sambutannya Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Hari Wiwoho menyampaikan bahwa penyerahan laporan keuangan unaudited merupakan amanah Peraturan Perundang-Undangan No.1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyerahkan Laporan Keuangannya kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Jadi laporan keuangan ini paling lambat diserahkan 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan kami pun diatur terkait dengan pemeriksaan. Kami paling lambat 2 bulan setelah laporan keuangan diserahkan, kami sudah harus menyampaikan laporan hasil pemeriksaan,” jelasnya.

Karenanya, ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada daerah yang telah menyerahkan laporan keuangannya tepat waktu,“Kamu ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak dan Ibu atas penyelesaian laporan keuangan yang tepat waktu bahkan lebih cepat dari tenggang waktu yang ditetapkan yakni 27 maret 2023. Kami yakin dengan perbaikan-perbaikan laporan sesuai dengan rekomendasi perbaikan dari BPK, laporan keuangan yang disajikan bisa makin transparan, akuntabel,” katanya.

Demikian, ia berharap agar laporan keuangan yang diserahkan kepada BPK dapat memenuhi standar yang menjadi penilaian pemeriksaan laporan keuangan BPK.

Selain Kabupaten Pekalongan, dalam kesempatan itu terdapat pula 6 Kabupaten di Jawa Tengah yang juga menyerahkan laporan keuangannya meliputi Kabupaten Pati, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Tegal. 

Sumber : Tim Prokompim Setda Kabupaten Pekalongan

Membuka pelatihan ini, Wahyu Kuncoro. selaku Asisten Ekonomi Dan Pembangunan mewakili Bupati Pekalongan mengatakan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu pilar pendorong perekonomian secara nasional dan regional. Hal ini disebutnya dapat dilihat dari kontribusi UMKM terhadap PDRB Nasional yakni sebesar 56 % pada tahun 2022. “pelatihan ini diprioritaskan bagi pelaku UMKM yang merupakan upaya kita bersama utamanya bagi produk kuliner lokal agar bisa masuk di toko-toko modern,” katanya.

Menurutnya, ada standar minimum dimana suatu produk bisa masuk di gerai-gerai toko modern. Untuk itu katanya, dilperlukan pelatihan-pelatihan agar produk mereka memenuhi standar yang dibutuhkan. “dalam pelatihan ini juga pelaku UMKM diberi bantuan timbangan digital agar produk yang dibuat tepat ukuran, juga bantuan berupa dua gerobak bagi peserta yang beruntung,” ujar Wahyu.

Sebaanyak 100 pelaku UMKM mengikuti kegiatan ini dan dari 50 gerai Indomaret yang ada di Kabupaten Pekalongan, 34 gerai sudah ada produk dari UMKM lokal sebanyak 27 dan 10 diantaranya dari sektor kuliner. “kita tentunya tidak hanya ingin melihat jajanan yang dipasang di gerai toko modern berasal dari luar, akan tetapi juga produk lokal yang layak agar bisa ikut masuk sehingga UMKM akan semakin meningkat dari sisi ekonomi,” paparnya.

Dengan pelatihan ini diharapkan UMKM lokal bisa lebih mempunyai daya saing apalagi dalam pelatihan ini mengundang dari halal center sehingga produk yang dihasilkan akan lebih terjamin. “Semoga dengan adanya pelatihan ini, produk UMKM kita bisa semakin baik lagi, baik dari sisi kemasan dan rasanya hingga manajemen pemasarannya. Sehingga kedepannya UMKM kita dapat bersaing di kancah nasional," harapnya.

"Pelaksanaan coklit berjalan lancar dan sudah 100 persen, hanya saja terdapat sejumlah warga yang belum melakukan perekaman e-KTP baik pemilih pemula atau lansia disejumlah desa, tapi kami telah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten Pekalongan, data juga telah kami sampaikan," terang Ketua KPU Kabupaten Pekalongan.

"Data yang dicoklit adalah Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang dikeluarkan oleh Kemendagri. Data tersebut disandingkan dengan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Pekalongan," terang Abi.

Dia mengatakan, tidak ada kendala berarti dalam pelaksanaan pencoklitan. “Hanya terdapat tiga kecamatan yang terdampak banjir rob, yaitu kecamatan Wonokerto, Tirto dan Siwalan, juga terdapat ribuan calon pemilih yang belum memiliki e-KTP.

Sementara kepala dinas Kependudukan dan catatan sipil ( Dinducapil) Kabupaten Pekalongan, Ajid Suryo Pratondo dalam kesempatan yang sama menyampaikan, temuan dari KPU tentang adanya calon pemilih yang belum memiliki e-KTP pihaknya telah melakukan langkah sigap dengan jemput bola melakukan perekaman di sejumlah desa, baik untuk lansia, pemilih pemula dan difabel.

"Koordinasi ini telah kami lakukan dan tindaklanjuti dengan melakukan perekaman e-KTP ke sekolah-sekolah untuk pemilih pemula, dan ke desa- desa untuk lansia dan penyandang disabilitas," terang Ajid.

Setelah rampung, langkah KPU Kabupaten Pekalongan selanjutnya memasukkan data pemilih ke dalam aplikasi Sidalih. Untuk kemudian akan dilakukan rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di seluruh TPS.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisioner KPU Kabupaten Pekalongan, Perwakilan Bawaslu Kabupaten Pekalongan dan OPD terkait di lingkungan Pemkab Pekalongan (Tim Dinkominfo Kab. Pekalongan)

Plt Kepala Satpol PP Damkar Kabupaten Pekalongan, Budi Rahardjo, menargetkan sedikitnya 50 personel Satpol PP, Damkar dan Linmas yang mendonorkan darahnya pada kegiatan hari itu.

“Dari 150 personel yang ada, kami targetkan sedikitnya 50 orang yang bisa mengikuti kegiatan donor darah,” tutur Budi. Pihaknya berharap donor darah yang digelar dapat membantu sesama yang membutuhkan darah.

Dalam rangka HUT Satpol PP ke-73, Satlinmas ke-61 dan Pemadam Kebakaran ke-104 di tingkat Kabupaten Pekalongan, juga digelar apel besar dan rehab rumah tidak layak huni. Sebanyak 20 unit rumah warga Kabupaten Pekalongan direhab dengan biaya sebesar Rp. 800 juta yang bersumber dari Pemprov Jawa Tengah. (Tim Dinkominfo Kab. Pekalongan)