KAJEN – Lembaga Keuangan Mikro Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar) memiliki lebih dari 52.000 nasabah di Kabupaten Pekalongan. Hal itu disampaikan Pimpinan Cabang PNM Tegal, Ahmad Nur Muharram, usai Kegiatan Sosialisasi Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) PNM di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Kajen, Kabupaten Pekalongan, Rabu (22/2). “Per hari ini, nasabah di Pekalongan sebanyak 52.000 lebih. Tadinya dilayani 10 kantor Mekaar, sekarang menjadi 20,” tutur Ahmad Nur Muharram.
Dalam kegiatan tersebut juga sebanyak 1.000 lebih nasabah PNM Mekaar mendapatkan pelatihan dan pendampingan. “Inisiasi hari ini yaitu terkait dengan bagaimana rajin menabung dan melek digital, agar kita bersinergi dengan Pemerintah, BRI dan Pegadaian. Karena sejak september 2022 lagi PNM bergabung dengan Pegadaian menjadi holding ultra mikro. Kita harapkan UMKM terus berkembang usahanya, yang tadinya belum sejahtera, menjadi lebih sejahtera,” ungkap Ahmad. PNM adalah anak usaha BRI yang berbisnis di bidang pembiayaan mikro.
Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Pekalongan, Anis Rosidi mengatakan, Bupati Pekalongan mengapresiasi dan menyambut hangat Program PNM. “Karena ini berkaitan dengan tugas dan fungsi pemerintah. Pemerintah tentu tidak mampu menangani semuanya sendirian, terutama di bidang empowering.,” tutur Anis.
Menurutnya, PNM hadir dalam kegiatan hari itu dalam rangka pemberdayaan masyarakat. PNM tidak hanya di sektor permodalan, namun dapat memberikan pelatihan dan pendampingan agar UMKM dapat bertahan di tengah persaingan pasar. Pelatihan hari ini juga agar UMKM dan masyarakat melek digital. PNM menangani dari hulu ke hilir, mulai dari produksi, pengemasan, hingga penjualan” ujar Anis. ( Tim Dinkominfo)
Kamis, 23 Februari 2023
KAJEN- Memperingati Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriyah, Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengundang Habib Ahmad Al-Habsyi. Pengajian diselenggarakan Senin (20/2) malam, di Halaman Parkir Pendopo Bupati Pekalongan dan dihadiri ribuan jamaah yang terdiri dari Forkompimda Kabupaten Pekalongan, para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, tokoh agama serta masyarakat Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya.
KAJEN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Republik Indonesia H. Abdullah Azwar Anas, M. Si, meresmikan serentak tujuh Mal Pelayanan Publik (MPP) di wilayah Jawa Tengah, termasuk MPP Kabupaten Pekalongan.
Peresmian 7 MPP di Jawa Tengah digelar di MPP Askara Bumi Sukowati, Kabupaten Sragen pada Senin (20/02) siang dan ditayangkan melalui aplikasi zoom yang bisa disaksikan di Tujuh Lokasi MPP yang diresmikan termasuk di Kabupaten Pekalongan.
KAJEN -Teh hijau produksi Koperasi Petani Teh Paninggaran “Berdikari Makmur” raih Juara 3 dan mendapatkan medali perunggu pada ajang “The Golden Leaf Award 2022” di Australia untuk kategori Feature Green Tea. Ajang penghargaan teh terbaik di dunia tersebut diikuti ratusan peserta dari berbagai negara.Atas perolehannya dalam ajang “The Golden Leaf Award 2022”, pihak Koperasi “Berdikari Makmur” diundang untuk hadir dalam “Australia Tea Expo 2023” di Melbourne, Australia, pada 30 April hingga 2 Mei 2023 mendatang.
KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) setempat mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan untuk beralih dan aktivasi ke Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dengan adanya IKD, masyarakat akan lebih mudah melakukan transaksi maupun mengakses pelayanan publik atau privat hanya melalui telepon genggam.
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, S.E.,M.M dalam sambutannya yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Pekalongan Anis Rosidi, S.Sos, M.Si mengatakan bahwa pengajian ini merupakan wujud komitmen Pemkab Pekalongan dalam rangka membangun seperti yang tertuang dalam visi-misi bupati dan wakil bupati yakni membangun Kabupaten Pekalongan yang sejahtera, adil dan merata (Setara). “Pembangunan disini tidak hanya lahir saja akan tetapi juga pembangunan batin lewat pengajian sehingga tidak hanya membangun fisik tetapi juga rohaninya,” tutur Anis.
Anis menyampaikan permohonan maaf kepada Habib Ahmad Al-Habsyi serta masyarakat karena Bupati Pekalongan tidak bisa hadir dalam pengajian karena ada kendala non teknis. “Padahal beliau sendiri yang mengagendakan pengajian pada malam hari ini, termasuk kehadiran Habib Ahmad namun karena ada halangan maka beliau tidak bisa hadir pada malam ini. Salam dari beliau Ibu Bupati Pekalongan untuk Habib Ahmad Al Habsyi dan seluruh jamaah yang hadir,” terangnya.
Anis mengatakan, masyarakat Kota Santri mendapat suatu kehormatan yakni bisa melihat dan mendengarkan langsung tausyiah dari Habib Ahmad Al-Habsyi. “Biasanya beliau kita saksikan di layar televisi dan Alhamdulillah kita bisa melihat dan mendengarkan langsung ceramah beliau,” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Anis juga menyampaikan, bahwa Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pekalongan dan 6 MPP Kabupaten Se-Jawa Tengah baru saja dilaunching oleh MenPAN RB. MPP, lanjutnya, merupakan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam rangka melayani masyarakat. “Alhamdulilllah tadi pagi MPP sudah dilaunching, MPP merupakan pusat pelayanan masyarakat, di mana masyarakat bisa mengurus dokumen kependudukan, perijinan dan lainnya di satu tempat,” ujarnya. (Tim Dinkominfo)
Rabu, 22 Februari 2023
Tujuh Mal Pelayanan Publik yang diresmikan adalah MPP Kabupaten Sragen, MPP Kabupaten Wonogiri, MPP Kabupaten Demak, MPP Kabupaten Semarang, MPP Kabupaten Pekalongan, MPP Kabupaten Pemalang, dan MPP Kabupaten Purbalingga.
Sekda Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, S.Sos, M.Si, menghadiri Peresmian 7 MPP Serentak di Kabupaten Sragen.
MenPAN RB Abdullah Azwar Anas dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa Kementerian PANRB saat ini sedang menggodok program MPP berbasis digital guna memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan pemerintah dengan aplikasi (super app).
"Kalo kemarin semua pelayanan kita lipat jadi satu dengan nama MPP, ke depan dan sekarang sedang berjalan akan dilipat lagi menjadi MPP digital. Tadi juga sudah disinggung oleh pak gubernur. Nanti targetnya adalah kabupaten/kota dan kita semua bisa mengerjakan ini, sudah hebat," ucap Abdullah Azwar Anas.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo, S. H, M. IP yang hadir dalam peresmian tersebut menyampaikan dalam sambutannya bahwa nantinya MPP bukan hanya sekedar gedung yang melayani di lokasi saja. Namun bisa berkembang menjadi layanan-layanan yang berbasis digital. Sehingga akan banyak masyarakarat yang bisa mengakses dengan cepat dan terbaik.
"Gedung adalah gedung, yang tidak bisa menggunakan digital, silakan datang, yang bisa digital silakan bisa gunakan aplikasi. Maka seluruh lapisan mayarakat bisa mengakses pelayanan sesuai kondisi masing-masing," Tutur Ganjar Pranowo.
Usai diresmikan MenPAN RB Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan ditinjau oleh Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Kementerian PANRB Republik Indonesia yaitu Insan Fahmi, S.T., M.M, didampingi para asisten Sekda Kabupaten Pekalongan, Kepala DPMPTSP dan Kepala OPD terkait di lingkungan Pemkab Pekalongan serta para tamu undangan lainnya untuk melihat aktvitas pelayanan yang berlangsung di MPP Kabupaten Pekalongan. (Tim Dinkominfo)
Rabu, 22 Februari 2023
Ketua Koperasi Berdikari Makmur Paninggaran, Retnowati, yang diwawancarai, Kamis (16/2) siang, berharap, dengan keikutsertaannya pada “Australian Tea Expo 2023”, pihaknya dapat memperkenalkan produk teh dari Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, ke dunia.
Dalam kesempatan itu, Retno menjelaskan kronologi green tea produk Koperasi Berdikari Makmur diminta untuk dipamerkan dalam “Australian Tea Expo 2023”. “Pada Awal Oktober 2022, kami dihubungi Havila Tea di Bandung. Mereka meminta kami untuk mengikuti Australian Golden Leaf 2022. Kami diminta mengirimkan sampel. Kami pun kemudian mengirimkan sampel. Kemudian, kami mendapatkan email pada tanggal 23 Desember 2022 dari Australian Master Tea selaku Penyelenggara Australian Golden Leaf Award 2022 bahwa produk kami, green tea dari Parama Tea mendapatkan Juara 3 atau meraih medali perunggu. Kemudian kami diminta untuk mengikuti expo teh di Melbourne, Australia dalam ajang “Australian Tea Expo 2023,” terang dia.
Dia mengatakan, akan mengusung produk unggulan Koperasi Berdikari Makmur, yaitu teh hijau, dengan varian green tea frying dan green tea steaming. ”Kemungkinan yang akan berangkat satu orang. Harapannya, kami dapat memperkenalkan produk teh dari Paninggaran hasil pengolahan Koperasi Berdikari Makmur, ke dunia,” ungkap Retnowati.
Retno juga mengatakan, bahwa pada tahun 2022, produk teh Koperasi Berdikari Makmur juga sempat dipamerkan di 10 negara di 4 Benua, yaitu Eropa, Asia (di Dubai), Amerika, dan Australia.
Koperasi Berdikari Makmur beranggotakan petani teh dan pemetik teh dari delapan desa di wilayah Kecamatan Paninggaran. Untuk memperkenalkan produknya, selain melalui pameran, koperasi juga memperkenalkan dan memasarkan produk tehnya melalui website dan media sosial koperasi Berdikari Makmur serta melalui salah satu e-commerce. (Tim Dinkominfo)
Senin, 20 Februari 2023
Penambahan ruang kelas didasarkan pada permasalahan yang utarakan pihak sekolah kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si beserta Kepala Dindikbud, Kholid, S.IP, M.M sewaktu kegiatan tinjauan langsung ke SDN 01 Tembelang Gunung, Selasa kemarin (14/02/2023).
Kunjungan Sekda beserta Kepala Dindikbud tersebut dalam rangka memastikan pelayanan bidang pendidikan di SDN 01 Tembelang Gunung berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi prioritas Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.
“Terkait dengan kebutuhan ruang kelas di SDN 01 Tembelang Gunung itu ruang kelasnya baru ada 5, dan kita sudah cek lapangan. Kita akan wujudkan di tahun ini untuk penambahan ruang kelas baru,” jelas Sekda.
Diungkapkan Sekda, masalah lain yang dihadapi siswa SDN 01 Tembelang Gunung adalah terkait dengan akses jalan yang rusak menuju sekolah.
“Jalan antar dukuh disana cukup jauh sehingga harapannya akses jalan bisa diperbaiki dan insya Allah akan segera kita lakukan perbaikan di tahun ini,” terang Akbar.
Ditegaskan Akbar bahwa sudah menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk memastikan anak-anak sekolah dan memastikan proses belajar mengajar berjalan dengan baik serta tersedianya layanan sarana dan prasarana yang memadai.
Sementara itu, Kepala Dindikbud Kabupaten Pekalongan Kholid, S.IP., M.M. membenarkan bahwa kondisi gedung di SDN 01 Tembelang Gunung memang kekurangan 1 ruang kelas.
“Cuma ada 5 ruang belajar sehingga di tahun 2023 ini kita cukupi untuk proses belajar-mengajar sesuai dengan regulasi atau aturan yang ada. sehingga nanti anak-anak juga lebih berprestasi lagi,” tandasnya. (Tim Prokompim Setda Kabupaten Pekalongan)
Jumat, 17 Februari 2023
Kepala Dindukcapil Kabupaten Pekalongan, Ajid Suryo Pratondo melalui Sekretaris Dinas Isroi mengatakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Digital merupakan aplikasi PPID Kemendagri yang dapat didownload pada smartphone. Seperti diketahui KTP Digital bisa terintegrasi dengan Kartu Vaksin, NPWP, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu, BPJS, dan lainnya, sehingga bisa memudahkan kebutuhan administrasi serta terjamin keamanan datanya. “adapun persyaratan untuk mendaftar di aplikasi IKD mudah yakni harus sudah memiliki KTP-el, memiliki telepon genggam berbasis android, internet dan dapat mengoperasikan gawai. Sedangkan, cara mendapatkannya juga mudah yakni cukup mengunduh aplikasi IKD milik Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui playstore," ucapnya.
Pihaknya menambahkan, setelah semua data sesuai, selanjutnya masuk ke tahap scan QR Code. Untuk mendapatkan kodenya, pendaftar akan diminta datang ke kantor kecamatan terdekat atau Kantor Dindukcapil Kota Pekalongan. Setelah itu, dilakukan aktivasi akun yang akan dikirimkan melalui e-mail.
“masyarakat umum saat ini sudah bisa melakukan registrasi KTP digital di kantor Dindukcapil dengan membawa smartphone android, nomor handphone aktif, email, dan KTP elektronik. Cukup mengunduh aplikasi IKD milik Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui playstore. Kemudian, buka aplikasi untuk mengisi data NIK, e-mail, dan nomor ponsel. Selanjutnya, pendaftar akan diminta foto diri (swafoto) tanpa menggunakan kacamata atau masker, sesuai dengan foto yang ada di KTP-el," paparnya.
menurutnya, dengan adanya aplikasi IKD segalanya akan lebih mudah daripada menggunakan identitas fisik KTP-el. Dengan menggunakan IKD, bukan hanya pelayanan yang semakin mudah, tetapi pemkot juga semakin tepat sasaran dalam memberikan bantuan kepada warganya.
Kamis, 16 Februari 2023
Rakor dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, S.Sos, M.Si, selaku Atasan PPID Utama Kabupaten Pekalongan, Kepala Dinkominfo, Supriyadi SE, MM selaku Tim Pertimbangan dan para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan selaku Atasan PPID Pelaksana serta Sekretaris OPD selaku PPID Pelaksana serta Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Dinkominfo, Hamintoko, S.IP selaku PPID serta unsur Sekretariat PPID Kabupaten Pekalongan.
Dalam kegiatan tersebut, Sekda Yulian Akbar meminta agar PPID Kabupaten Pekalongan dan PPID Pembantu yang saat ini disebut sebagai PPID Pelaksana dapat menjawab setiap permohonan informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau dapat menolak untuk memberikan informasi publik jika tujuan permohonan informasi tidak jelas. PPID juga dapat menolak permohonan informasi jika informasi yang diminta termasuk dalam Daftar Informasi yang dikecualikan ataupun pemohon tidak memenuhi berkas-berkas yang disyaratkan sebagai pemohon informasi publik.
Kepala Dinkominfo Kabupaten Pekalongan, Supriyadi, SE, MM selaku Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Pekalongan dalam kesempatan tersebut meminta agar PPID Pelaksana dapat mengusulkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) kepada PPID Kabupaten Pekalongan untuk dibahas bersama-sama dan dilakukan uji konsekuensi, sebelum ditetapkan. (Tim Dinkominfo)
Kamis, 16 Februari 2023
Hal itu disampaikan sekda, dalam Rapat Koordinasi berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik, di Aula Dinkominfo meminta kepada Kepala Dinkominfo, Rabu (15/2).
"Untuk memfasilitasi terkait aduan masyarakat, sudah ada "Lapor Bupati". Saya minta supaya secara teknis buka aduan untuk masyarakat, terutama untuk 3 prioritas program Bupati Pekalongan, yaitu di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur," tutur Sekda.
Sekda mengatakan, pemkab harus responsif terharap aduan masyarakat "Kita harus respons, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, DPU Taru, buat kanal informasi aduan masyarakat terkait Layanan Kesehatan, buat apa pun namanya, nanti Dinkominfo yang menyiapkan,” ujarnya.
Yulian Akbar menandaskan bahwa pembuatan kanal aduan dan responnya bukan untuk pencitraan. "Kita tidak mau cari pencitraan. Kita hanya ingin melayani masyarakat secara cepat. Aduannya apa, kita respons dan kita tangani, terutama yang tiga OPD tadi. Buat Satgas Reaksi Cepat. Saya minta awal Maret sudah jadi. Kita perlu respon cepat ketika ada aduan masyarakat. Ketika ada aduan masyarakat, kesehatan bagaimana, pendidikan bagaimana, infrastruktur bagaimana, perlu penanganan. Saya minta agar diterjemahkan, dijabarkan, partisipasi publik agar direspon,” ucap Sekda.
Sekda meminta kepada para Kepala OPD dan para ASN agar dapat melayani masyrakat dengan baik. "Kita adalah birokrat. Saya minta OPD menjadi problem solver, memberikan solusi permasalahan masyarakat sesuai tupoksi masing-masing. Kita harus bisa memberikan manfaat bagi publik, bagi masyarakat. Syukur-syukur Maret dapat direalisasikan. Nggak usah launcing-launchingan kalau saya. Yang penting kerja,” ujar Sekda.
Kepala Dinkominfo Kabupaten Pekalongan, Supriyadi SE, MM, menyatakan siap memfasilitasi OPD dalam pembuatan kanal aduan masyarakat. “Lapor Bupati” menjangkau keseluruhan. Namun, jika diperlukan ada kanal-kanal aduan di setiap OPD, atau OPD prioritas, nanti kami siapkan," ujar Supriyadi. (Tim Dinkominfo)
Kamis, 16 Februari 2023
Sebelumnya, beredar sebuah video surat terbuka dari salah seorang pelajar yang di tunjukkan kepada Bupati Pekalongan Fadia Arafiq. Surat terbuka yang dibacakan dalam video tersebut berisi keluhan kondisi jalan yang rusak dan lama tak kunjung diperbaiki, ditambah sering terjadinya longsor yang membuat jalan menjadi tambah licin dan sering membahayakan pengguna jalan.
Dalam video yg berdurasi kurang dari 2 menit tersebut juga menyampaikan atensi atau perhatikan agar pesan yang disampaikan sampai kepada Bupati yang di tuju.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan M Yulian Akbar S Sos.,M.Si mengatakan, dengan adanya surat tersebut dirinya langsung mengajak Kepala Dinas PU, Kabid Bina Marga, Kepala Dindikbud serta Kabid Sarpras datang langsung ke lokasi untuk melihat secara langsung keadaan jalan dan memetakan penanganannya.
“jalan tersebut berada di ruas Sidomulyo-Petungkon, dimana jalan dengan panjang hamper 6,5 kilometer tersebut terakhir direhabilitasi pada tahun 2017 atau lima tahun lalu, sehingga memang perlu mendapat prioritas.” katanya, Selasa (14/2/2023).
Selain bersama OPD terkait, dalam kunjunganya Sekda juga didampingi Kepala Desa, Kepala Sekolah serta Camat Lebakbarang. Dari hasil kunjungan itu, dirumuskan dua penanganan terkait jalan rusak tersebut.
“untuk penanganan jangka pendek kita akan memastikan bahwa apa yang menjadi keluahan masyarakat bisa ditangani dengan cepat. Karena selain sebagai jalur distribusi barang, akses jalan itu juga sebagai akses pendidikan. Jadi jangka pendeknya harus diperbaiki meski spot-spot dulu dengan mekanisme mendahului perubahan,” terang Akbar.
Untuk jangka menengahnya, lanjutnya, ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Lebakbarang dan Kecamatan Paninggaran tersebut bisa diusulkan melalui Banprov sehingga bisa direhabilitasi pada tahun 2024. “kita sudah tugaskan kepada Dinas PU agar bisa masuk dalam Banprov,” ujarnya.
Sekda menegaskan bahwa Pemkab Pekalongan selalu merespon keluhan dan kebutuhan masyarakat, serta menghargai setiap masukan dari masyarakat. “kita sudah ada buka kanal infromasi melalui “Lapor Bupati” serta melalu kanal lainnya. Sesuai Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati bahwa Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan menjadi prioritas. Sehingga kedepannya para Kepala Dinas terkait akan kita perintahkan untuk membuat kanal informasi sehingga masyarakat bisa mendapat akses langsung dan harapannya setiap permasalahan agar bisa ditangani dengan cepat,” harapnya.
Rabu, 15 Februari 2023
