Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Didampingi Wakil Ketua DPRD Kab. Pekalongan, Sumarosul, Sekretaris Daerah Kab. Pekalongan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala DPU Taru, Kepala Dinperindag, Kepala Bappeda Litbang dan Kepala RSUD Kraton, Bupati memaparkan secara langsung didepan Suharso dan jajarannya terkait permasalahan rob di Kab. Pekalongan, rencana pembangunan RSUD Kraton, serta rencana rehab Pasar Sragi dan Pasar Doro,

Secara gamblang Fadia menyampaikan kondisi riil rob di wilayah Kabupaten Pekalongan dan menegaskan kalau penanganan rob khususnya di Kab. Pekalongan akan sangat sulit jika hanya ditangani oleh Pemkab. Pekalongan saja tetapi membutuhkan sentuhan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat.

“Kami sedang mengusahakan agar PR rob di Kabupaten Pekalongan dapat terselesaikan, atau segera menemukan jalan keluar untuk mengatasinya,” ujar Fadia.

Pada kesempatan tersebut, Fadia juga memaparkan terkait rencana relokasi RSUD Kraton ke lokasi yang bebas banjir, dan berharap Kementerian PPN/ Bappenas dapat membantu mempercepat pembangunan RSUD Kraton, agar RSUD Kraton dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Terakhir, Fadia memaparkan rencana rehab Pasar Doro dan Pasar Sragi, Fadia mengungkapkan jika kedua pasar ini sudah saatnya mendapatkan perbaikan apalagi kedua pasar tersebut merupakan pusat perekonomian masyarakat, dan penting diperhatikan.

“ Saya bersyukur dan berterimakasih kepada Kementerian PPN atas tanggapan positifnya, saya berharap apa yang kami usahakan hari ini dapat membuahkan hasil yang positif, karena kita secara gamblang sudah menyampaikan kondisi riil di lapangan dan yang kita sampaikan adalah yang benar- benar kita butuhkan dan akan berdampak banyak bagi masyarakat,” tegas Fadia usai acara berlangsung.

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menyampaikan bangga atas pencapaian tersebut dan berharap agar opini WTP dapat terus dipertahankan, “Kami Pemerintah Kabupaten Pekalongan merasa senang, bangga, dan berterima kasih karena Kabupaten Pekalongan mendapatkan WTP yang ke-8 kali dan kita bisa mempertahankan ini dengan baik,” ujar Bupati Pekalongan usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI di Gedung BPK RI Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang, Selasa (16/05/2023) siang.

Dalam kesempatan itu, Bupati Pekalongan juga menyampaikan bahwa WTP yang diperoleh Pemkab Pekalongan merupakan hasil kerja keras yang luar biasa dari seluruh stakeholder terkait, karenanya Bupati menyampaikan ucapan terima kasih atas segenap dukungan yang diberikan, “Ini adalah suatu bentuk perjuangan yang luar biasa dari seluruh stakeholder yang ada. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh PNS di Kabupaten Pekalongan, terima kasih kepada keluarga besar DPRD, dan juga terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan karena telah membantu mendoakan dan men-support Pemkab Pekalongan sehingga predikat WTP bisa kita pertahankan,” kata Bupati.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah Hari Wiwoho dalam sambutannya menyampaikan bahwa Opini WTP yang diperoleh Pemkab Pekalongan merupakan hasil dari pemeriksaan laporan keuangan yang mana bertujuan untuk membuka opini atas kewajaran laporan keuangan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa opini merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, “BPK dalam melaksanakan pemeriksaan telah melakukan serangkaian pengujian, dan yang dimaksud untuk menilai kewajaran dalam penyajian laporan keuangan meliputi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecukupan informasi keuangan, dan efektivitas implementasi sistem pengendalian,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hj. Hindun mewakili 7 Ketua DPRD dari 7 Kota penerima Opini WTP yang hadir menyampaikan bahwa keberhasilan memperoleh opini WTP tak terlepas dari sinergitas yang baik antara Legislatif dan Eksekutif yang terjalin dengan baik selama ini,”Segenap Pimpinan dan Anggota DPRD mampu melaksanakan fungsi pengawasan, budgeting dan regulasi dengan baik. Dan pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas kinerja yang efektif dan efisien,” ucapnya.

Diketahui bahwa dalam acara yang digelar selain Kabupaten Pekalongan ada 6 Kabupaten lainnya di Jawa Tengah yang juga menerima Opini WTP dari BPK RI yakni meliputi Kabupaten Pati, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Tegal, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Grobogan.

Sumber : Tim Prokompim Setda Kabupaten Pekalongan

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan Yudhi Himawan, mengatakan Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Pekalongan menurut data dari Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pekalongan mencapai 6 hingga 8 ribuan orang. “namun yang sudah assessment melalui kerjasama dengan Kementerian Sosial melalui Balai Kartini Temanggung jumlahnya antara 1 ribu hingga 1,5 ribu orang,” katanya Minggu (14/5/2023).

Jumlah yang sudah terdata tersebut, lanjut Yudhi sudah dilakukan intervensi melalu bantuan dari pusat, diantaranya modal usaha, bantuan sembako, alat bantu bagi difabel dan lainnya. “itu sudah kita salurkan di bulan pertama, untuk bulan kedua bentuknya seperti apa masih kita koordinasikan dengan Balai Kartini Temanggung,” terangnya.

Dirinya berharap, kedepan semua disabilitas di Kabupaten Pekalongan akan bisa di bantu oleh jaminan kesehatan yang akan diupaykan melalui jaminan kesehatan dari Kementerian Pusat yang akan diusulkan oleh Kementerian Sosial. “kami akan usulkan bertahap tiap bulannya,” tambahnya.

Selain itu, Dinsos juga telah bekerjasama dengan berbagai pihak untuk membantu para penyandang disabilitas. “kita telah bekerjasama dengan Dinas UMKM dan Naker yang mempunyai Balai Latihan Kerja (BLK) agar memberikan ketrampilan kepada para difabel. Selain itu kita juga melibatkan pihak swasta untuk memberikan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk pelatihan atau modal. Kita akan keroyok untuk membantu mereka,” ujarnya.

Ditegaskannya, bahwa untuk kaum difabel, Pemerintah Daerah untuk membantu mereka, dan karena adanya keterbatasan maka akan bekerjasama dengan Pemerintah Pusat. “harapannya semua disabilitas dapat diintervensi melalui kebijakan di Kabupaten Pekalongan sehingga mereka merasa setara dengan masyarakat lainnya. Mereka punya hak untuk mendapatkan bantuan berkarya sesuai dengan kemampuan mereka, kita berusaha untuk memfasilitasi dan memberikan back up sehingga mereka merasa setara dengan yang lain,” pungkasnya.

Selain Bupati, acara tersebut juga dihadiri Ketua Dekranasda Kabupaten Pekalongan Muhtarudin Ashraff Abu yang juga suami Bupati Pekalongan, Kepala Dinas Penamanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pekalongan, Edy Herijanto, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan Yudhi Himawan dan pengurus serta anggota FKDP Kabupaten Pekalongan.

Ditemui usai kegiatan, Bupati mengatakan bahwa esensi dari adanya halal bihalal adalah menjaga rasa kekeluargaan diantara para anggota. Selain itu, lanjutnya juga sebagai sarana komunikasi langsung antara penyandang disabilitas dengan pemerintah. “dari kegiatan ini kita tahun bahwa para disabilitas memerlukan enam gerobak untuk berjualan dan akan langsung kita wujudkan, serta ada yang membutuhkan Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan kita akan bantu untuk membuatnya,” katanya.

Selain itu, juga ada yang meminta alat bantu yang segera akan diturunkan, dan juga modal kerja dan sepeda yang akan dibantu oleh pemerintah. Disamping bantuan langsung, para difabel ini akan dimasukkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta akan dimasukkan dalam BPJS. “acara hari ini adalah bentuk komunikasi yang baik, sehingga saya sebagai pemimpin tahu dan bisa membantu para teman-teman penyandang disabilitas,” jelasnya.

Dikatakan bupati, membantu para penyandang disabilitas ini merupakan kewajiban bagi pemerintah apalagi dirinya sebagai Bupati yang mendapat amanah untuk menjaga dan membantu warganya. “semua penyandang disabilitas kan diperhatikan tergantung kebutuhan masing-masing, disini ada 10 organisasi disabilitas akan kita bantu semua,” pungkasnya.

Ketua FKDP Kabupaten Pekalongan Waluyo mengatakan, bahwa jumlah anggota FKDP sekitar 200 orang. Mereka tidak hanya dari penyandang disabilitas tetapi juga keluarga disabilitas baik tuna rungu, bisu-tuli, disabilitas fisik dan lainnya. “perhatian Pemkab saat ini sudah bagus, namun dengan acara ini jadi lebih tahu persisi keberadaan disabilitas sehingga harapannya akan lebih bagus lagi kedepannya,” harapnya.

Sementara itu salah satu penyandang disabilitas asal Kecamatan Bojong, Sigit mengaku senang bisa bertemu langsung dengan Bupati Pekalongan. Menurutnya selama ini pemerintah telah banyak membantu difabel diantaranya ada yang dibantu motor roda tiga, modal usaha berupa uang, mesih jahit, kompresor, kulkas, dll. “kami sangat senang jika karena selama ini banyak dibantu, namun kami berharap selain dibantu peralatan juga dibantu untuk mendapat pekerjaan, karena kalau bantuan sifatnya sementara kalau pekerjaan kan bisa untuk jangka panjang,” tuturnya.

"Anak-anak sekolah negeri yang tidak mampu sekarang sudah dibantu pakaian seragamnya. Saya lakukan upaya tersebut supaya tidak ada anak Kabupaten Pekalongan yang tidak bisa bersekolah. Di tahun 2023 ini kami menganggarkan untuk pendidikan di Kabupaten Pekalongan itu sebesar 120 miliar rupiah," Tutur Bupati Fadia saat menyapa guru-guru PAUD di GPU Kajen.

Selain itu Orang nomor satu di Kabupaten Pekalongan tersebut juga mengungkapkan bahwa Upaya Pemerintah Kabupaten Peklaongan dalam memajukan pendidikan dilakukan dengan sangat serius. Terbukti dengan prestasi yang dicapai yaitu Kabupaten Pekalongan berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, platform merdeka belajar masuk peringkat ke-2 di Jawa Tengah setelah sebelumnya hanya berada di posisi terakhir yaitu 35.

Halal Bi Halal yang dihadiri oleh Ketua Dekranasda Kabupaten Pekalongan Mukhtaruddin Ashraff Abu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan Kholid, S.IP, M.M, Ketua HIMPAUDI Kabupaten Pekalongan Muhammad Sohib, S. Pd., Ketua Himpaudi Jawa Tengah Dedy Andriyanto S.Sos, S. Pd. AUD yang sekaligus mengisi workshop dengan tema "Keterampilan Abad 21" yang menjadi rangkaian acara halal bi halal HIMPAUDI di Gedung Pertemuan Umum (GPU), Komplek Alun-alun Kajen.

Kegiatan workshop tersebut disampaikan oleh Ketua HIMPAUDI Kabupaten Pekalongan Muhammad Sohib bertujuan untuk mengenal keahlian seperti apa yang akan diberikan kepada anak didik di era yang serba modern atau di abad 21 ini, karena sudah banyak perubahan yang sudah terjadi dan sulit untuk diprediksi.

"Kita yang hadir di sini tidak hanya mendapat pahala silaturahmi tapi juga ilmu-ilmu yang bermanfaat sebagai bekal mendidik anak-anak di sekolah masing-masing. Kita akan diberi pemahaman oleh pak Dedy terkait Keterampilan abad 21 yang sudah banyak terjadi perubahan yang sangat cepat, saking cepatnya, menjadi sulit untuk kita prediksi," Ujar Muhammad Sohib dalam sambutannya.

Dalam sambutannya, Sekda Akbar menyampaikan bahwa DWP perlu membangun kemandirian karena DWP adalah organisasi yang beranggotakan istri-istri PNS, dimana didalam konteks politik demokrasi, para PNS termasuk dalam golongan menengah atau kelompok dengan penghasilan diatas rata-rata masyarakat, “Saya minta kemandirian DWP ini mulai dirintis dan tupoksinya juga dilaksanakan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Sekda mengatakan bahwa kemandirian tersebut dapat dibangun salah satunya melalui pemanfaatkan iuran anggota seperti yang saat ini telah berjalan, “Tapi saya berpesan juga dalam menarik iuran anggota harus hati-hati karena sekarang jaman serba transparan dan terbuka. Tapi yang penting anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Sekda juga menyampaikan pesan kepada para suami dari anggota DWP yang hadir untuk dapat memberikan dukungan terhadap para istri dan juga DWP Kabupaten Pekalongan, “Support dari para Bapak-bapak sangat dibutuhkan. Karena support dari Bapak-bapak ini adalah kunci kebahagiaan dari para istri,” katanya.

Terakhir, Sekda berpesan kepada ibu-ibu anggota DWP untuk dapat mendukung para suami dalam melaksanakan tugas kedinasanya, “Saya minta ibu-ibu DWP untuk mensupport para suaminya dalam melaksanakan tugas. Tugas suami kalian sangat berat, anggaplah ini adalah tupoksi yang dibebankan oleh pemerintah dan menjadi ibadah. Terus doakan juga para suami,” tuturnya..

Sebelumnya, Ketua DWP Kabupaten Pekalongan Tri Rafika Yuliyanti Yulian Akbar yang akrab disapa Fika menyampaikan bahwa menjadi anggota DWP bukanlah merupakan suatu pilihan namun menjadi kewajiban sebagai istri dari seorang PNS, “Kewajiban kita selaku istri PNS adalah menjadi support sistem untuk suami kita, karenanya, kita harus mempunyai kepercayaan diri bahwa kita bisa menjadi istri yang baik untuk suami kita,” ujarnya.

Akan tetapi, Fika juga menegaskan kepada para Anggota DWP Kabupaten Pekalongan bahwa walaupun tugas seorang istri adalah memberikan dukungan kepada suami namun para istri diminta tidak terlibat dalam urusan pekerjaan suami, “Tugas kita mensupport. Tapi bukan berarti kita bisa mencampuri pekerjaan suami kita. Apalagi kita mengintervensi kebijakan yang sudah menjadi hak prerogatif dan menjadi tanggung jawab rahasia jabatan,” tegasnya.

Terakhir, dalam sambutannya Fika mengungkapkan bahwa dalam acara Halalbihalal tersebut, DWP Kabupaten Pekalongan akan menyerahkan tali asih kepada 20 orang petugas kebersihan di Kabupaten Pekalongan, “Hari ini DWP Kabupaten Pekalongan memberikan tali asih kepada saudara-saudara kita yang selama ini bekerja membantu untuk membuat lingkungan Kabupaten Pekalongan menjadi bersih dan indah. Mereka bekerja dari subuh jam 3. Semoga apa yang dikerjakan menjadi ladang ibadah untuk Bapak/Ibu,” Pungkasnya.

Sumber : Tim Prokompim Setda Kabupaten Pekalongan

Dalam acara tersebut hadir Ketua Dekranasda Kabupaten Pekalongan yang juga suami Bupati Pekalongan Muhtarudin Ashraff Abu beserta ketua PWRI Kabupaten Pekalongan dan anggota.

Dalam sambutannya Bupati mengatakan, bahwa anggota PWRI adalah orang-orang hebat yang dulu ikut membangun Kabupaten Pekalongan, dan Kota Santri bisa maju seperti ini juga merupakan jasa dari para anggota pensiunan ASN ini. "Disini juga ada dulu mantan Sekda, Kepala Dinas, Camat dan lainnya, sehingga saya masukkan dari bapak ibu sangat berarti bagi saya," katanya.

Fadia menambahkan, PWRI bisa satu visi dengan Bupati dan bekerjasama untuk membangun Kabupaten Pekalongan. " Tahun depan PWRI akan mendapatkan dana hibah semoga bisa lebih aktif lagi dan lebih bermanfaat bagi masyarakat," pintanya.

Bupati berpesan, di usia 60 tahun lebih para anggota PWRI diminta untuk dapat mengisi dengan hal-hal positif. "Jika kita aktif maka akan lebih sehat serta bisa membahagiakan diri dengan mengikuti kegiatan seperti PWRI atau lainnya," pintanya.

Di akhir sambutan, Fadia meminta kepada anggota PWRI untuk didoakan agar selalu diberi kesehatan dan kekuatan untuk memimpin dan membangun Kabupaten Pekalongan.

Dalam sambutannya Bupati mengatakan meski bukan sekolah negeri, namun lulusan SMA PGRI banyak lulusanya yang menjadi orang hebat diantaranya ada yang menjadi Kepala Dinas dan lainnya.

"Semoga para siswa-siswi nanti yang akan lulus bisa mengikuti jejak para alumninya sehingga bisa menjadi orang yang hebat dan berguna bagi nusa bangsa khusunya Kabupaten Pekalongan," harapnya.

Masih dalam bulan Syawal, bupati atas nama pribadi dan keluarga meminta maaf kepada keluarga besar SMA PGRI apabila ada kebijakan yang masih kurang ataupun ada kesalahan.

Diakhir sambutannya, Fadia berpesan kepada para guru untuk menjadikan anak didiknya sebagai sahabat yang baik bukan hanya hubungan guru dan murid.

"Jika mereka bisa dijadikan sahabat yang baik mereka akan bisa berkeluh kesah dan bercerita kepada kita sehingga kita bisa mengontrol mereka untuk selalu berada di jalur yang baik," terangnya.

Dalam kegiatan HUT SMA PGRI Kajen tahun ini, sebelumnya juga telah digelar berbagai lomba diantaranya lomba kebersihan kelas, lomba balik antar kelas, lomba fashion show, lomba duet dangdut, lomba Voli dan Sepak Takraw antar SMP/MTs se Kabupaten Pekalongan.