Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Dalam forum yang dihadiri Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (purn) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., beserta kepala daerah se-eks Karesidenan Pekalongan dan Tegal tersebut, Sukirman menyampaikan sejumlah usulan prioritas pembangunan yang dinilai mampu mempercepat pengembangan wilayah Kabupaten Pekalongan, khususnya sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat.

Menurut Sukirman, peningkatan kualitas infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak untuk membuka akses menuju berbagai destinasi wisata unggulan yang dimiliki Kabupaten Pekalongan. Oleh karena itu, Pemkab Pekalongan mengusulkan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap pembangunan dan peningkatan ruas jalan strategis yang menghubungkan Exit Tol Bojong, Kajen, hingga Paninggaran.

"Kami berharap akses menuju kawasan wisata semakin baik sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Infrastruktur yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pengembangan potensi daerah," ujarnya.

Selain itu, Pemkab Pekalongan juga mengusulkan percepatan penanganan infrastruktur di wilayah Petungkriyono, terutama perbaikan jembatan dan ruas jalan yang terdampak bencana beberapa waktu lalu. Menurutnya, pemulihan akses transportasi sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat sekaligus menjaga aktivitas ekonomi dan pariwisata di kawasan tersebut.

Tidak hanya pembangunan infrastruktur, Sukirman juga mendorong adanya dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menarik minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Pekalongan. Kehadiran investasi dinilai dapat mempercepat pembangunan daerah, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyatukan arah pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Di tengah berbagai tantangan ekonomi dan keterbatasan fiskal, seluruh daerah didorong untuk mampu mengoptimalkan potensi masing-masing guna menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat hanya bergantung pada anggaran pemerintah, tetapi juga membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat. Karena itu, setiap daerah perlu memiliki strategi yang tepat dalam mengembangkan potensi unggulan yang dimiliki.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Mohammad Saleh menyampaikan dukungan terhadap berbagai program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai kawasan eks-Karesidenan Pekalongan memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Tengah.

Melalui forum Musrenbang tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap berbagai usulan prioritas yang disampaikan dapat memperoleh dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga mampu mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan investasi, dan memperkuat daya saing daerah di masa mendatang

Kunjungan kerja Pangdam IV/Diponegoro diawali dengan peninjauan Marshalling Area (MA) di kawasan Balai Latihan Kerja (BLK) Desa Rowolaku, Kecamatan Kajen. Lokasi tersebut dipersiapkan sebagai pusat transit personel Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan beserta satuan Yonif TP di bawah jajaran Kodam IV/Diponegoro.

Selanjutnya, rombongan menuju Desa Bukur, Kecamatan Bojong, untuk melihat secara langsung perkembangan pembangunan markas Yonif Teritorial Pembangunan yang saat ini terus berjalan. Dalam kesempatan tersebut, Pangdam memastikan progres pembangunan berlangsung sesuai perencanaan serta memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Plt. Bupati Pekalongan Sukirman menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Kodam IV/Diponegoro terhadap pembangunan satuan baru tersebut. Menurutnya, kehadiran Yonif TP akan menjadi aset strategis yang tidak hanya memperkuat pertahanan wilayah, tetapi juga mendukung pembangunan daerah.

"Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Pekalongan merasa bersyukur dan bangga karena pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan mendapat perhatian langsung dari Pangdam IV/Diponegoro. Kami bersama Forkopimda dan jajaran terkait terus mendukung berbagai kebutuhan yang diperlukan agar pembangunan ini berjalan lancar," ujarnya.

Sukirman menjelaskan, pemerintah daerah bersama unsur TNI dan instansi terkait telah melakukan berbagai persiapan, termasuk penataan sarana pendukung bagi personel yang nantinya akan bertugas di satuan tersebut. Ia berharap keberadaan Yonif TP dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan.

Dalam arahannya, Pangdam IV/Diponegoro menekankan pentingnya sinergi antara TNI dan pemerintah daerah untuk mendukung berbagai program strategis nasional. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain memperkuat kemampuan pertahanan dan penanganan kebencanaan, Pangdam menilai kehadiran Yonif TP akan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Aktivitas ribuan personel beserta keluarganya diyakini dapat mendorong tumbuhnya berbagai usaha dan layanan yang menunjang kebutuhan sehari-hari.

"Kehadiran satuan ini tidak hanya untuk kepentingan pertahanan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Aktivitas personel dan keluarganya akan menciptakan perputaran ekonomi yang dapat dimanfaatkan warga sekitar," ungkapnya.

Lebih lanjut, Pangdam menyebut Yonif Teritorial Pembangunan juga akan memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Dengan dukungan personel yang memadai, satuan tersebut dapat menjadi kekuatan tambahan dalam membantu pemerintah daerah menangani kondisi darurat seperti banjir, tanah longsor, maupun gempa bumi.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap pembangunan Yonif Teritorial Pembangunan dapat segera rampung sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal, baik dalam mendukung ketahanan wilayah, penanganan kebencanaan, maupun penguatan ekonomi masyarakat setempat.

Kegiatan yang dihadiri Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, Sukirman, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta masyarakat tersebut berlangsung meriah. Pertandingan berakhir dengan kemenangan telak Belanda atas Swedia dengan skor 5-1.
Di tengah antusiasme warga, Sukirman menegaskan bahwa penyelenggaraan nobar bukan sekadar menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi strategi untuk menggerakkan sektor usaha kecil dan menengah di Kabupaten Pekalongan.

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar momentum Piala Dunia dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Jadi ini sebenarnya melaksanakan instruksinya Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto. Kita harus menggelar nonton bareng Piala Dunia untuk menumbuhkembangkan UKM-UKM di sekitar kita," ujar Sukirman.

Ia menjelaskan, Alun-Alun Kajen dipilih sebagai lokasi perdana karena menjadi pusat aktivitas dan keramaian masyarakat. Pemkab Pekalongan juga berencana menggelar kegiatan serupa pada pertandingan-pertandingan berikutnya yang dinilai berpotensi menarik banyak penonton.
"Ini permulaan. Ke depan pasti kita akan gelar lagi," katanya.

Sukirman optimistis kegiatan nobar mampu memberikan efek ekonomi langsung bagi para pelaku usaha mikro, pedagang kaki lima, dan UMKM. Ramainya warga yang datang menyaksikan pertandingan diperkirakan akan meningkatkan transaksi perdagangan di sekitar lokasi acara.

Menurutnya, kehadiran para penggemar sepak bola, khususnya kalangan muda, akan menciptakan suasana yang lebih hidup sekaligus membuka peluang usaha bagi para pedagang yang berjualan di area nobar.
“Anak-anak muda, para penggemar sepak bola, tentu akan semakin semarak. Dan pasti para pedagang kaki lima akan berdatangan menuju titik lokasi kita adakan nobar ini," ungkapnya.

Terkait agenda nobar selanjutnya, Pemkab Pekalongan akan menyesuaikan jadwal dengan waktu pertandingan yang paling memungkinkan dihadiri masyarakat. Pertandingan pada malam hari maupun saat akhir pekan menjadi prioritas karena dinilai lebih mudah menjangkau penonton dalam jumlah besar.

Selain membahas dampak ekonomi, Sukirman juga mengingatkan pentingnya mematuhi ketentuan hak siar bagi pihak yang ingin menggelar nobar secara komersial. Menurutnya, pelaku usaha seperti kafe atau tempat usaha lainnya harus memperoleh izin dari pemegang hak siar resmi.

Sementara untuk kegiatan nobar yang bersifat nonkomersial dan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah menilai tidak menjadi persoalan selama tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. Dengan tingginya antusiasme warga pada penyelenggaraan perdana ini, Pemkab Pekalongan berharap nobar Piala Dunia dapat menjadi agenda yang tidak hanya mempererat kebersamaan masyarakat, tetapi juga menjadi pengungkit ekonomi kerakyatan di Kabupaten Pekalongan.

Puncak acara dibuka secara resmi oleh Plt. Bupati Pekalongan, Sukirman, bersama unsur Forkopimda melalui penekanan tombol sebagai tanda dimulainya Grand Final Pemilihan Duta Wisata Kabupaten Pekalongan 2026.
Dalam sambutannya, Sukirman mengaku bersyukur ajang yang sempat vakum sejak 2019 tersebut akhirnya dapat kembali digelar sebagai wadah pengembangan potensi generasi muda sekaligus sarana promosi pariwisata daerah.

“Alhamdulillah setelah mengalami kevakuman sejak tahun 2019, malam hari ini kita bisa menyaksikan bersama malam puncak Grand Final Pemilihan Duta Wisata Kabupaten Pekalongan Tahun 2026,” ujar Sukirman.

Ia menegaskan, para pemenang yang terpilih nantinya tidak hanya menjadi wajah pariwisata Kabupaten Pekalongan, tetapi juga akan mewakili daerah dalam ajang serupa di tingkat Provinsi Jawa Tengah.
Menurut Sukirman, sosok duta wisata yang dibutuhkan saat ini bukan hanya memiliki penampilan menarik, melainkan juga berintegritas, berwawasan luas, serta mampu menjadi komunikator yang efektif dalam memperkenalkan potensi daerah.

“Yang kita cari bukan hanya yang cantik dan menawan, tetapi juga yang memiliki integritas, moralitas yang baik, kecerdasan, serta kemampuan berkomunikasi. Mereka nantinya akan menjadi corong dan juru komunikasi daerah dalam mempromosikan berbagai potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Pekalongan,” katanya.

Sukirman juga menyoroti pentingnya sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah. Menurutnya, berkembangnya destinasi wisata akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan UMKM, peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, hingga pembukaan lapangan kerja baru.

“Dengan berkembangnya wisata, insya Allah UMKM kita akan tumbuh. Pariwisata juga berkaitan erat dengan ketenagakerjaan karena mampu membuka peluang kerja baru bagi masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan, Mores Irson Kubela, mengatakan pemilihan duta wisata merupakan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam mendukung promosi dan pengembangan sektor pariwisata.

Ia menjelaskan, proses seleksi berlangsung cukup ketat. Dari total 86 pendaftar, peserta harus melewati tahapan administrasi, tes tertulis, wawancara, kemampuan bahasa Inggris, public speaking, tourism project, hingga unjuk bakat sebelum akhirnya terpilih 20 finalis terbaik.

Sebelum tampil di malam puncak, para finalis juga mengikuti masa karantina dan pembekalan selama tiga hari di Larans Glamping Adventure guna memperdalam wawasan kepariwisataan, kepemimpinan, dan pengembangan diri.

Pada malam Grand Final tersebut, dewan juri akhirnya menetapkan Fatkhul Yaqin dan Syafina Gunawan sebagai Juara I. Posisi Juara II diraih Rico Febri dan Naya, sementara Juara III diraih Bientang Bagoes Oka dan Neysha Ayu Kusuma Ningtyas.

Selain penghargaan utama, panitia juga memberikan sejumlah gelar atribut, di antaranya kategori Persahabatan, Intelegensia, Berbakat, Influencer, dan Favorit. Penghargaan diserahkan langsung oleh Sukirman bersama Ketua TP PKK Kabupaten Pekalongan, Galuh Kirana Sukirman.

Kembalinya ajang Duta Wisata setelah vakum selama tujuh tahun menjadi sinyal kuat bahwa Kabupaten Pekalongan tengah berupaya memperkuat sektor pariwisata berbasis generasi muda. Para duta wisata terpilih kini mengemban tugas besar untuk menjadi wajah daerah sekaligus ujung tombak promosi potensi wisata Kabupaten Pekalongan di tingkat regional maupun nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Plt. Bupati Pekalongan menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Pekalongan AKBP Rachmad C. Yusuf, S.I.K., M.Si., yang telah menggagas penyelenggaraan lomba sebagai sarana mempererat hubungan antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat.

"Untuk kesekian kalinya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres yang dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80 menginisiasi kegiatan Lomba Merpati Kolong bersama seluruh komunitas. Kegiatan ini membantu pemerintah daerah untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat dan komunitas," ujar Sukirman.

Menurutnya, penyelenggaraan lomba tidak hanya menjadi ajang menyalurkan hobi, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Adanya aktivitas perdagangan, jasa parkir, hingga keterlibatan para joki dan petugas pelepas merpati turut menciptakan perputaran ekonomi yang bermanfaat bagi banyak pihak.

"Apabila lomba ini diselenggarakan, artinya dapat meningkatkan ekonomi Kabupaten Pekalongan. Para joki maupun petugas pelepas merpati juga memperoleh honor, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas," tambahnya.

Sementara itu, Kapolres Pekalongan AKBP Rachmad C. Yusuf, S.I.K., M.Si., mengatakan bahwa Lomba Merpati Kolong Kapolres Cup 2026 merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Bhayangkara ke-80 sekaligus menjadi wadah bagi komunitas Merpati Kolong untuk menyalurkan hobi, bakat, dan keterampilannya.

"Kami berharap melalui peringatan Hari Bhayangkara ke-80 ini seluruh elemen masyarakat dan berbagai komunitas dapat terus bersinergi bersama membangun Kabupaten Pekalongan sehingga tercipta situasi yang aman, damai, sejahtera, serta tetap guyub dan harmonis," ungkap Kapolres.

Ketua Panitia Lomba Merpati Kolong Kapolres Cup 2026, Abrorio Bernando, menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Pekalongan, Plt. Bupati Pekalongan, serta seluruh pecinta Merpati Kolong yang telah berpartisipasi dan menjunjung tinggi sportivitas selama pelaksanaan kegiatan.

Hingga Jumat pagi, tercatat sekitar 200 burung telah terdaftar mengikuti perlombaan. Pendaftaran masih dibuka hingga Sabtu, sehingga jumlah peserta diperkirakan akan terus bertambah dan dapat mencapai sekitar 700 peserta.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan semangat kebersamaan, sportivitas, serta sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, komunitas, dan masyarakat dapat terus terjaga, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kondusivitas wilayah Kabupaten Pekalongan.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk meningkatkan kualitas data ekonomi yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan usaha di Kabupaten Pekalongan.
“Ini menjadi hal yang sangat positif untuk meningkatkan kualitas data perekonomian kita, khususnya jumlah UKM, UMKM, dan ekonomi kreatif yang dilakukan oleh warga Kabupaten Pekalongan,” ujar Sukirman.

Ia menjelaskan, pelaksanaan Sensus Ekonomi di Kabupaten Pekalongan sebenarnya telah berjalan. Pemerintah daerah sebelumnya juga telah menggelar apel siaga sebagai bentuk kesiapan petugas sebelum turun ke lapangan.
Saat ini, petugas sensus tengah melakukan pendataan hingga ke pelosok desa guna memastikan seluruh aktivitas usaha masyarakat dapat terdata secara menyeluruh dan akurat.

Karena itu, Sukirman mengimbau masyarakat untuk menerima kehadiran petugas sensus dan memberikan informasi yang benar serta lengkap agar hasil pendataan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi daerah.
“Kami berharap masyarakat Kabupaten Pekalongan menerima petugas sensus ini agar data ekonomi kreatif dan berbagai usaha yang dijalankan masyarakat dapat terdaftar dengan baik,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meminta seluruh kepala daerah dan masyarakat memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, data yang akurat merupakan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

"Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus didasarkan pada data yang valid sehingga pemerintah dapat menentukan langkah pembangunan secara tepat sasaran," terangnya.

Ahmad Luthfi juga mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada 2026 mencapai 5,89 persen atau berada di atas rata-rata nasional. Di sisi lain, angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan dari 9,58 persen menjadi 9,39 persen.

Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, mengatakan, Jawa Tengah memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional dengan jumlah usaha yang hampir mencapai 5 juta unit atau sekitar 15,25 persen dari total usaha di Indonesia.
Menurut Sonny, kualitas pelaksanaan Sensus Ekonomi di Jawa Tengah akan sangat menentukan kualitas data ekonomi nasional.

"Keterlibatan sekitar 36 ribu petugas sensus dan dukungan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan pendataan yang diharapkan menjadi pijakan kuat bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi di masa mendatang," pungkasnya.

Menariknya, aksi yang berlangsung di kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Pekalongan itu mendapat respons langsung dari Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan, Sukirman, yang turun menemui para demonstran.
Kehadiran Sukirman di tengah massa menjadi momen penting dalam aksi yang sejak awal diwarnai berbagai kritik tajam terhadap pemerintah.

"Kami selalu terbuka dengan kritik, hari ini kami menemui teman-teman PMII Kabupaten Pekalongan yang menggelar aksi dengan mengusung sejumlah kritik positif, tentu kami sangat berterimakasih," terangnya.

Ditambahkan, Mahasiswa menyampaikan Tujuh tuntutan dan kegelisahan yang mereka nilai berkembang di tengah masyarakat.
Dengan membawa poster dan spanduk sederhana dari karton serta MMT bekas, mahasiswa menyuarakan kritik terhadap sejumlah program yang dinilai belum menjawab kebutuhan rakyat.

Di antara isu yang paling banyak disorot adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Sejumlah peserta aksi menilai program unggulan pemerintah pusat tersebut masih menyisakan berbagai persoalan teknis dan tata kelola di lapangan.Selain itu, mahasiswa juga mempertanyakan efektivitas program Koperasi Desa Merah Putih yang saat ini tengah digencarkan pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua PMII Kabupaten Pekalongan, Ahmad Nur Khosim menegaskan, Aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Mereka meminta agar setiap kebijakan yang menyentuh masyarakat desa dikaji secara matang agar tidak menjadi beban baru bagi pemerintah desa maupun masyarakat.

Tak hanya kebijakan ekonomi, massa juga menyoroti dugaan pemborosan anggaran negara serta meminta pemerintah lebih memperhatikan sektor pendidikan. Beberapa poster menuntut percepatan sertifikasi guru dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.

"Kami ingin pemerintah lebih serius mendengar suara rakyat dan mengevaluasi kebijakan yang menimbulkan persoalan di tengah masyarakat," serunya.

Aksi PMII Pekalongan ini menjadi bagian dari gelombang demonstrasi mahasiswa yang belakangan kembali marak di sejumlah daerah. Berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai kontroversial terus menjadi perhatian kalangan mahasiswa sebagai bentuk pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan penggunaan anggaran publik.

Kegiatan juga disiarkan secara live di radio Rasika FM dan RKS FM serta Live YouTube Rasika TV Official serta RKS TV.

Kegiatan menghadirkan narasumber Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, Anis Rosidi, S.Sos., M.Si., Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pekalongan,  Supriyadi, S.E., M.M. serta 
Kasi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Bea Cukai Tegal,  Aflachul. FGD dimoderatori Penyiar Radio Kota Santri (RKS) FM, Yuni Syahrana.

Dalam forum tersebut, Bea Cukai Tegal menjelaskan bahwa keberadaan rokok ilegal menimbulkan kerugian bagi negara, menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, dan berpotensi membahayakan konsumen. Karena itu, keterlibatan seluruh pihak diperlukan untuk menekan peredarannya.

Peserta mendapatkan penjelasan mengenai ciri-ciri produk ilegal, seperti tidak memiliki pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, tidak sesuai peruntukan, atau memakai pita cukai bekas. Produk semacam ini umumnya dipasarkan dengan harga jauh lebih murah dibandingkan produk resmi dan sering menggunakan merek yang tidak dikenal atau menyerupai merek tertentu.

Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Pekalongan memaparkan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung layanan kesehatan, peningkatan kesejahteraan petani dan pekerja sektor tembakau, program pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan penegakan hukum.

Dana tersebut juga membantu pembiayaan berbagai program yang berdampak langsung bagi warga, mulai dari fasilitas kesehatan, perlindungan sosial, hingga peningkatan kualitas hasil pertanian tembakau.

Sementara itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan terus mengoptimalkan penyebaran informasi melalui media tatap muka,  radio, televisi, YouTube dan media sosial lainnya, baliho, spanduk, stiker, leaflet, dan koran lokal. KIM diharapkan dapat menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan semakin memahami karakteristik rokok ilegal beserta dampaknya. Pemkab Pekalongan dan Bea Cukai Tegal mengajak masyarakat untuk tidak membeli, menjual, maupun mendistribusikan produk tanpa cukai resmi serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran.

Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, menjaga penerimaan negara, serta memastikan manfaat DBHCHT dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.