KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan membuka Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Panjat Tebing Seri 4 Jawa Tengah yang digelar di arena panjat tebing Alun-alun Kajen, Kamis siang (11/12/2025). Kegiatan yang berlangsung pada 11–14 Desember 2025 tersebut mempertandingkan sejumlah nomor lomba.
Wakil Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., hadir mewakili Bupati Pekalongan, Dr. Hj. Fadia Arafiq, S.E., M.M. Pembukaan kejuaraan juga dihadiri, Sekda M. Yulian Akbar, S. Sos., M. Si., Plt. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan Argo Yudho Ismoyo, S. STP., M.A.P, Kepala Dinas Pendidikan Kholid, S. IP., M.M, kemudian Ketua FPTI Jawa Tengah Abdul Hamid, M.Pd, Ketua FPTI Yuniar Mentari serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Wakil Bupati Sukirman menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersyukur dipercaya menjadi tuan rumah kejurprov. Ia berharap kehadiran para atlet dari berbagai daerah dapat menumbuhkan semangat kepemudaan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.
“Kami bersyukur Kabupaten Pekalongan dipilih menjadi tuan rumah. Ini akan menguatkan semangat olahraga panjat tebing dan turut menggerakkan ekonomi karena banyak peserta hadir,” ujar Sukirman.
Ia menambahkan bahwa fasilitas panjat tebing yang telah dibangun diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi dari Kabupaten Pekalongan. Pemerintah daerah juga membuka kemungkinan pemberian bonus bagi atlet lokal yang meraih prestasi.
“Kita akan memikirkan terobosan terkait bonus atau mencari perusahaan yang bisa menjadi bapak asuh bagi atlet-atlet berprestasi,” ungkapnya.
Ketua Panitia Kejurprov Panjat Tebing Seri IV Jawa Tengah 2025 Novi menyampaikan, ada beberapa Kategori yang dipertandingkan dalam perlombaan kali ini diantaranya meliputi U-14 ke atas Speed World Record Putra, U-14 ke atas Speed World Record Putri, U-14 ke atas Boulder Putra, dan U-14 ke atas Boulder Putri. Selain itu, untuk kategori U-13 ke bawah dipertandingkan Speed World Record Kids Putra, Speed World Record Kids Putri, Boulder Putra, serta Boulder Putri.
Sementara itu, Ketua FPTI Jawa Tengah, Abdul Hamid, menyampaikan apresiasi atas kesiapan Kabupaten Pekalongan sebagai penyelenggara seri terakhir kejurprov tahun ini.
“Ini merupakan seri terakhir tahun ini. Harapannya, tahun depan bisa bergiliran dengan kabupaten lain. Sarana di Kabupaten Pekalongan terbilang baru dan lengkap, sehingga bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” tuturnya.
Ia juga menilai potensi atlet panjat tebing dari Kabupaten Pekalongan cukup menjanjikan dan diharapkan dapat terus berkembang.
“Potensi atletnya bagus-bagus. Semoga fasilitas lengkap ini bisa menginspirasi kabupaten lainnya,” katanya.
Abdul Hamid menutup dengan ucapan terima kasih atas dukungan dan kerja sama Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam penyelenggaraan kejuaraan tersebut.
Ditambahkan oleh Ketua FPTI Kabupaten Pekalongan Yuniar Mentari bagi masyarakat yang ingin bergabung atau berlatih panjat tebing bisa data langsung ke area Wall Climbing Alun-alun Kajen setiap Minggu pagi atau sore.
“kepada teman-teman yang berminat dalam cabang olahraga panjat tebing boleh mendaftarkan diri setiap sore atau Minggu pagi. Kami stand by di venue panjat tebing area Alun-Alun Kajen,” ujarnya.
Ia menambahkan, “Pendaftaran juga bisa melalui Mas Pepen atau Mas Afin yang selalu stand by setiap Minggu pagi, serta setiap sore pada hari-hari biasa.”
Terakhir dengan adanya sarana baru di Wall Climbing area Kabupaten Pekalongan yang diresmikan langsung oleh Wakil Bupati Sukirman dalam ajang ini Yuniar Mentari menargetkan perolehan dua medali emas pada Porprov tahun depan, karena kami mendapatkan delapan kuota atlet.”
Rabu, 10 Desember 2025
KESESI - Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus memperkuat dukungan terhadap sektor pertanian melalui penyaluran berbagai bantuan alat dan sarana pertanian kepada kelompok tani. Penyerahan bantuan yang berlangsung di Aula Desa Kwasen, Kecamatan Kesesi, Rabu (10/12/2025), dipimpin langsung oleh Bupati Pekalongan Dr. Hj. Fadia Arafiq, S.E., M.M.
KAJEN — Pemerintah Kabupaten Pekalongan menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang diintegrasikan dengan Rapat Koordinasi Forkopimda, bertempat di Aula Setda Lantai 1 Kajen, Rabu (10/12/2025). Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memantapkan kesiapan menghadapi Hari Raya Natal 2025, Tahun Baru 2026, serta kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi.
KAJEN — Bupati Pekalongan Dr. Hj. Fadia Arafiq, S.E., M.M., bersama Ketua DPRD, Kapolres, Dandim, Kepala Kejaksaan, dan OPD terkait menghadiri Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Tengah yang digelar di Grahadika Bhakti Praja, Semarang, Senin (8/12/2025). Rakor ini diikuti oleh seluruh unsur Forkopimda kabupaten/kota se-Jawa Tengah dalam rangka penguatan kondusifitas wilayah menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
SIWALAN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika kembali melaksanakan kegiatan Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal yang kali ini digelar di Aula Kecamatan Siwalan, Jumat (5/12/2025) siang. Kegiatan ini diikuti oleh perangkat desa, pedagang rokok, Karang Taruna, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perokok aktif dari 13 desa di wilayah Kecamatan Siwalan.
KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) resmi membuka Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika Instansi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025. Kegiatan pembukaan dilaksanakan di Aula Lt. 1 Setda, Kajen, Jumat (5/12/2025) dan diikuti oleh 386 peserta dari berbagai perangkat daerah.
PETUNGKRIYONO — Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-54, Pemerintah Kabupaten Pekalongan melaksanakan kegiatan bakti sosial di Kecamatan Petungkriyono, Selasa (2/12/2025). Kegiatan ini meliputi penyerahan tali kasih kepada masyarakat, Cek Kesehatan Gratis, serta peninjauan kondisi infrastruktur jalan yang sebelumnya terdampak longsor pada Januari lalu.
SEMARANG — Bupati Pekalongan, Drs. Hj. Fadia Arafiq, S.E., M.M., menghadiri kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Kejaksaan Negeri se-Jawa Tengah dengan para Wali Kota dan Bupati se-Jawa Tengah mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya terkait pidana kerja sosial. Acara tersebut berlangsung di Gedung Gradika Bhakti Praja Semarang, Senin (1/12/2026).
KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan menggelar Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Lapangan Belakang Setda Kabupaten Pekalongan, Senin (01/12/2025). Upacara dipimpin oleh Wakil Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., dan diikuti oleh Sekda, M. Yulian Akbar, S. Sos., M.Si, Asisten Sekda, jajaran pimpinan OPD, Forkopimda, serta seluruh anggota Korpri Kabupaten Pekalongan.
Dalam sambutannya, Bupati Fadia menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung visi-misi Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan.
“Hari ini adalah bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam mendukung visi misi Bapak Presiden Prabowo, bahwa swasembada pangan harus sangat diperhatikan. Kami hadir untuk mendukung para petani, dan itu yang kami lakukan hari ini,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, pemerintah daerah menyerahkan tiga unit combine harvester berukuran besar, sejumlah mesin traktor, pupuk, sepeda motor untuk penyuluh, serta bantuan untuk sektor peternakan berupa kambing dan sarana pendukung lainnya bagi kelompok peternak sapi maupun kambing.
Bupati Fadia menekankan bahwa seluruh jajaran pemerintah daerah, termasuk Wakil Bupati dan Forkopimda, terus bersinergi untuk memastikan para petani mendapatkan dukungan yang memadai.
“Kami bahu-membahu agar para petani tidak kekurangan apa pun dan mendapat dukungan yang maksimal,” ungkapnya.
Bupati juga menyinggung kembali informasi terkait bantuan ternak yang hilang yang sempat ramai dibicarakan di Kabupaten Pekalongan. Ia memberikan pesan tegas kepada penerima bantuan agar benar-benar menjaga dan mengembangkan hewan ternak yang diberikan.
“Untuk peternak kambing dan sapi, saya ingin bantuan ini berkembang biak sehingga menjadi sumber pencaharian bagi penerima, dan bisa dicontoh oleh kelompok lainnya,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan program bantuan ini berperan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Namun demikian, bantuan harus disertai tanggung jawab.
“Jangan sampai habis diberi bantuan lalu hilang. Kalau seperti itu, kami jadi ragu memberikan lagi ke depannya. Padahal ini adalah cara kami menuntaskan kemiskinan dengan membentuk kelompok-kelompok tani agar mereka memiliki kehidupan dan sumber keuangan yang jelas,” katanya.
Bupati memastikan seluruh bantuan akan dipantau secara berkala.
“Harus ada pertanggungjawaban. Jika dinilai tidak bisa mengelola bantuan dengan baik, maka ke depannya tidak akan kami berikan lagi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan Yudi Himawan menyampaikan rasa syukur karena kegiatan penyerahan bantuan dapat berjalan lancar. Ia menjelaskan bahwa bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Kementerian Pertanian.
“Ada beberapa alat yang kita bagikan kepada kelompok tani, di antaranya combine harvester, traktor, serta berbagai alat pertanian lainnya. Selain itu, juga disalurkan bantuan untuk kelompok peternak,” jelasnya.
Yudi menjelaskan bahwa Dinas Pertanian juga menjalin kerja sama dengan sejumlah instansi vertikal dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Polres Pekalongan terlibat dalam program perluasan tanam jagung, Kodim berperan dalam sektor padi, sementara Kejaksaan memberikan pendampingan pada pengembangan tanaman tebu. Bulog dan PG Sragi turut hadir sebagai bagian dari rantai pasok pangan.
Ia menambahkan bahwa koordinasi dengan pemerintah pusat terus diperkuat untuk mendukung target ketahanan pangan nasional sebagai bagian dari Asta Cita Presiden.
“Alhamdulillah, berkat komunikasi yang baik dengan Ibu Bupati dan Kementerian Pertanian, pekan lalu satu unit combine harvester tiba, dan hari ini dua unit tambahan kembali diterima. Ini merupakan bentuk kolaborasi dan dukungan nyata bagi petani,” ujarnya.
Daftar Penerima Bantuan Alat Pertanian dan Ternak
1. Ketua Poktan Abadi Tani, Desa Kwasen, Kecamatan Kesesi
* 1 unit Combine Harvester
2. Ketua Poktan Tani Makmur, Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi
* 4 unit Traktor Roda Empat
3. Ketua Poktan Sri Kamulyan, Desa Kebonagung, Kecamatan Kajen
* 1 unit Hand Traktor
* 1 unit Cultivator
* 10 unit Handsprayer Elektrik
4. Ketua Poktan Mekar Sari, Desa Podosari, Kecamatan Kesesi
* 1 paket Pupuk Organik Cair
5. Ketua KPTR Sidomulyo, Kecamatan Sragi
* Program bongkar rataan dan perluasan area tebu seluas 50 hektare berupa bibit dan upah tenaga kerja
6. Ketua Kelompok Ternak Mangkar Jaya, Desa Windurojo, Kecamatan Kesesi
* Bantuan ternak unggas dan ruminansia serta alat peternakan untuk 17 kelompok ternak
7. Penyuluh Berprestasi – Sdr. Sumitro
* 1 unit sepeda motor
8. Penyuluh Berprestasi – Sdr. Nurdjo
* 1 unit sepeda motor
9. Manager Brigade Pangan Kecamatan Kesesi (Taruna Pangan Nusantara)
* 1 unit Combine Harvester
10. Manager Brigade Pangan Kecamatan Doro (Patriot Pangan)
* 1 unit Combine Harvester
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Pekalongan Sukirman, S.S., M.S., Sekda M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Anis Rosidi, S.Sos., M.Si, Kepala Satpol PP Wahyu Kuncoro, S.T., M.T., serta jajaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan.
Rabu, 10 Desember 2025
Acara dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Pekalongan, Anis Rosidi, S.Sos., M.Si., yang melaporkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rencana kerja TPID dan tindak lanjut sejumlah rapat koordinasi tingkat pusat dan Provinsi Jawa Tengah. Ia menyebutkan bahwa peningkatan permintaan pangan, mobilitas masyarakat, sektor pariwisata, serta potensi bencana alam di akhir tahun perlu diantisipasi melalui sinergi lintas sektor.
“High Level Meeting ini penting untuk menyamakan visi dan persepsi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga ketersediaan stok pangan, kondisi harga yang stabil, keamanan wilayah, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana,” ujar Anis Rosidi.
Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., Ketua DPRD, H. Abdul Munir, M.M, Kapolres Pekalongan, AKBP. Rachmad C. Yusuf, S.I.K., M.Si., Dandim O7/10 Pekalongan yang diwakili, Kepala Kejari Kabupaten Pekalongan yang diwakili, Sekda Kabupaten Pekalongan, H. M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., serta para Asisten Setda, Kepala Perwakilan BI Tegal, Perum Bulog, PT Pertamina Patra Niaga, BUMD, PLN, serta perangkat daerah terkait.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.Si., menyampaikan bahwa dirinya bersama Forkopimda dan OPD telah melakukan operasi pasar di Pasar Kajen dan Pasar Kesesi untuk memantau pergerakan harga jelang Natal dan Tahun Baru. Dari pantauan tersebut, harga-harga kebutuhan pokok relatif stabil, namun terdapat catatan dan masukan dari pedagang yang perlu ditindaklanjuti.
“Para pedagang berharap dapat dilibatkan sebagai pemasok dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan berjalan pada 2026. Ini masukan yang sangat baik karena akan mendorong perekonomian pedagang lokal,” tegas Wakil Bupati.
Sebagai Ketua Satgas SPPB, Wabup menegaskan akan mengoptimalkan pelibatan UMKM, pedagang pasar, dan kelompok tani dalam rantai pasok pangan daerah. Menurutnya, pemerintah harus memastikan pasokan yang kuat agar pelaksanaan program MBG tidak menimbulkan gejolak harga di pasar.
Wakil Bupati juga menginstruksikan seluruh OPD untuk menyempurnakan kegiatan akhir tahun 2025 dan menyiapkan rekomendasi penting untuk pelaksanaan APBD 2026.
“Pengalaman selama setahun harus menjadi evaluasi bersama agar perbaikan dapat dilakukan secara terukur,” ujarnya.
Selain itu, Pemkab Pekalongan terus melaksanakan strategi pengendalian inflasi melalui prinsip 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Selama 2025, Pemkab telah melaksanakan 38 kali operasi atau gerakan pangan murah, gerakan menanam cabai, penguatan cadangan pangan, serta pemantauan harga secara rutin.
Terkait persiapan Nataru, Pemkab Pekalongan menyoroti beberapa aspek penting, yaitu Ketersediaan barang kebutuhan pokok, termasuk pengawasan potensi penimbunan, Kelancaran distribusi dan kesiapan armada transportasi, Kesiapan fasilitas kesehatan, khususnya untuk pemudik, Kesiapsiagaan bencana, termasuk pemetaan titik rawan, Keamanan dan kondusivitas wilayah, bekerja sama dengan TNI–Polri.
Wabup juga menyoroti pentingnya kejelasan jadwal libur formal nasional untuk memetakan potensi mobilitas masyarakat dan memastikan kesiapan personel pengamanan serta layanan publik.
Menutup arahannya, Wakil Bupati mengajak seluruh perangkat daerah, sektor swasta, dan Forkopimda untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi.
“Kita harus bekerja cepat, cermat, dan tepat agar kondisi di lapangan dapat direspons dengan baik. Sinergi adalah kunci agar Natal dan Tahun Baru berjalan aman, kondusif, dan membawa kenyamanan bagi masyarakat,” tegasnya.
Rabu, 10 Desember 2025
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (purn) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., dan turut dihadiri Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Hari Ribut Wibowo, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin Darojat, S.E., M.Han., serta unsur Forkopimda Kabupaten/ Kota Se - Jawa Tengah.
Rakor bertema “Menjaga Kondusifitas Wilayah Jawa Tengah Menyambut Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026” tersebut membahas berbagai langkah strategis, termasuk kesiapan pengamanan, antisipasi potensi kerawanan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta kelancaran aktivitas masyarakat selama masa libur Nataru.
Fokus pembahasan mencakup pengamanan rumah ibadah, kawasan wisata, jalur transportasi utama seperti pantura, serta pengawasan distribusi dan stabilitas harga kebutuhan pokok.
Usai kegiatan, Bupati Fadia menegaskan kesiapan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam menjalankan arahan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Pemkab Pekalongan menyiapkan langkah-langkah antisipasi, terutama di pusat keramaian, gereja, kawasan wisata, serta akses transportasi. Karena itu kesiapan pengamanan dan pelayanan publik menjadi prioritas kami,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi bersama TNI–Polri, aparat penegak hukum, perangkat daerah, serta pemerintah kecamatan dan desa.
Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Drs. H. Abdul Munir, M.M., menyampaikan komitmen legislatif dalam mendukung pengamanan wilayah selama Nataru.
“Stabilitas dan keamanan wilayah adalah prasyarat utama agar masyarakat dapat merayakan Natal dan menyambut Tahun Baru dengan tenang dan sukacita. Kami akan terus berkoordinasi dengan TNI/Polri dan semua elemen masyarakat,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut Rakor Forkopimda Jawa Tengah, Pemkab Pekalongan menyiapkan upaya strategis, antara lain Pengamanan rumah ibadah dan lokasi perayaan Natal, Penjagaan jalur pantura dan rute wisata, Penguatan pengawasan di pasar, pusat keramaian, dan objek wisata, Pengendalian dan pemantauan ketersediaan serta harga kebutuhan pokok, dan Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem.
Melalui sinergi Forkopimda dan seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 berjalan aman, tertib, dan kondusif di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan.
Senin, 8 Desember 2025
Kegiatan ini menghadirkan narasumber yang menarik mulai dari Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, Anis Rosidi, S.Sos, M.Si., Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pekalongan, Supriyadi, SE, MM., Kepala Kantor Bea Cukai Tegal yang diwakili Kasi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, Yusup Mahrizal, Sekretariat DBH CHT Kabupaten Pekalongan, Retno Sukiyatiningsih SE, M.Akt.
Kepala Dinkominfo Kabupaten Pekalongan melalui Kabid Pengelolaan Informasi Publik dan Komunikasi, Ari Wahyu Mukti Wibowo, S.Kom., menjelaskan bahwa kegiatan di Kecamatan Siwalan merupakan putaran terakhir dari rangkaian Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal tahun 2025. Sebelumnya, kegiatan telah dilaksanakan di beberapa lokasi, mulai dari halaman Radio Kota Santri (RKS) Kajen, Kecamatan Doro, Obyek Wisata Linggo Asri, Kecamatan Kesesi, hingga halaman Dinas Kominfo yang digelar bersamaan dengan kegiatan Car Free Day di Alun-Alun Kajen.
“Melalui DBHCHT, Dinas Kominfo melaksanakan sosialisasi dalam berbagai bentuk, baik melalui media cetak, elektronik, maupun digital. Kita berharap kegiatan ini dapat menambah wawasan masyarakat dan menekan peredaran rokok ilegal,” ungkapnya.
Ari juga mengajak para peserta, khususnya pedagang rokok, untuk aktif berdiskusi, memberikan masukan, dan menyampaikan kendala yang ditemui terkait penjualan produk rokok. Menurutnya, masukan tersebut penting agar kebijakan pengawasan dan sosialisasi cukai dapat dilakukan lebih optimal pada tahun-tahun berikutnya.
Sementara itu, Camat Siwalan melalui Sekretaris Camat, Christina Botta, S.Sos., M.M., menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kominfo dan Bea Cukai karena telah memilih Kecamatan Siwalan sebagai salah satu dari tiga kecamatan yang menjadi lokasi sosialisasi tahun ini.
“Ini merupakan kehormatan bagi kami. Karena dari sembilan kecamatan, hanya tiga yang terpilih, termasuk Kecamatan Siwalan. Untuk itu kami berharap para peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik sampai selesai,” ujarnya.
Sekcam juga berpesan agar materi yang diterima tidak berhenti pada peserta saja, namun dapat diteruskan kepada masyarakat di desa masing-masing, terutama terkait ciri-ciri rokok ilegal dan aturan cukai yang berlaku.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama Bea Cukai menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran rokok ilegal yang dapat merugikan negara, merusak pasar, dan membahayakan masyarakat.
Sosialisasi ditutup dengan sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif antara peserta dan narasumber. Para perangkat desa dan pedagang rokok menyampaikan sejumlah pertanyaan terkait aturan penjualan rokok, hingga cara mengenali pita cukai asli dan palsu. Kegiatan berlangsung lancar dan mendapat antusiasme tinggi dari seluruh peserta.
Jumat, 5 Desember 2025
Plt. Kepala BKSDM Kabupaten Pekalongan, Suprayitno, S.Sos., M.A., menjelaskan bahwa penyelenggaraan orientasi ini mengacu pada berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K, serta pedoman orientasi yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).
“Orientasi ini bertujuan untuk memperkenalkan nilai, tugas, dan fungsi aparatur negara serta etika yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Total peserta berjumlah 386 orang, terdiri dari 130 tenaga pendidik, 93 tenaga kesehatan, dan 163 tenaga teknis,” jelasnya.
Suprayitno menambahkan bahwa orientasi dilaksanakan dengan metode blended learning, menggabungkan pembelajaran klasikal dan daring. Pembelajaran klasikal dilakukan pada 5 Desember 2025, sedangkan pembelajaran daring dijadwalkan pada 8–10 Desember 2025, dilanjutkan dengan aktualisasi nilai ASN di unit kerja masing-masing hingga 19 Desember 2025.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Pekalongan, Ari Lailani, S.TP., menegaskan bahwa P3K merupakan bagian dari ASN sehingga memiliki kedudukan, tugas, dan fungsi yang sama dengan pegawai negeri sipil (PNS).
“Kami tekankan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan antara P3K dan PNS. Tugas, fungsi, dan tanggung jawab mereka sama. Bahkan hak-hak mereka, termasuk tunjangan, pada dasarnya juga setara sesuai ketentuan,” jelas Ari.
Ari juga menyampaikan harapannya agar para P3K dapat memberikan kontribusi nyata di lingkungan kerja masing-masing.
“Kami berharap P3K dapat membawa perubahan positif. Tenaga pendidik dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas peserta didik menuju Indonesia Emas 2045. Tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sedangkan P3K di OPD lain dapat menjalankan tugas sesuai fungsinya dalam mendukung visi dan misi Ibu Bupati Kabupaten Pekalongan Tahun 2025–2029,” ujarnya.
Dengan terselenggaranya orientasi ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap seluruh P3K dapat siap menjalankan tugas profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan, sehingga semakin memperkuat kinerja birokrasi daerah.
Jumat, 5 Desember 2025
Kegiatan bakti sosial tersebut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Pekalongan, Dra. Siti Masruroh, M.Si, Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Pekalongan, Ari Lailani, S.TP., Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Supriyadi, S.E., M.M., Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Agus Dwi Nugroho, S.STP., M.A.P., Camat Petungkriyono, Hadi Surono, beserta Forkompimcam Petungkriyono.
Dalam kesempatan tersebut, rombongan Pemkab menyerahkan tali kasih kepada warga sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas Korpri kepada masyarakat, khususnya yang berada di wilayah rawan bencana. Bantuan simbolis diberikan kepada sejumlah penerima manfaat sebagai dukungan moral maupun kebutuhan dasar.
Selain itu, jajaran Pemkab juga melakukan peninjauan langsung ke ruas jalan yang terdampak longsor pada awal tahun 2025. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kelancaran akses masyarakat serta mengevaluasi kebutuhan perbaikan lanjutan sesuai kondisi di lapangan.
Asisten I Sekda Kabupaten Pekalongan, Dra. Siti Masruroh, M.Si, menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial ini merupakan wujud komitmen Korpri dalam memberikan manfaat bagi masyarakat, tidak hanya melalui pelayanan publik, tetapi juga aksi nyata di lapangan.
“Korpri hadir tidak hanya sebagai organisasi profesi, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab sosial. Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan masyarakat Petungkriyono merasakan perhatian dan kehadiran pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, Camat Petungkriyono, Hadi Surono, mengucapkan terima kasih kepada Pemkab serta jajaran Korpri atas kepedulian yang diberikan kepada masyarakat di wilayahnya. Ia berharap kegiatan semacam ini terus berlanjut sebagai wujud sinergi antara pemerintah dan masyarakat.
Kegiatan bakti sosial dalam rangka HUT Korpri ke-54 ini diharapkan dapat memperkuat kebersamaan, meningkatkan kepedulian sosial, serta mendorong sinergi lintas perangkat daerah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan.
Senin, 1 Desember 2025
Kerja sama ini menjadi langkah penting dalam menyiapkan penerapan pidana kerja sosial sebagai salah satu bentuk sanksi baru yang menggantikan ketentuan lama dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026. Melalui MoU dan PKS ini, seluruh pihak berkomitmen memperkuat koordinasi guna memastikan implementasi aturan baru berjalan tertib, terarah, dan sesuai prinsip keadilan restoratif.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol. (Purn) Drs. Ahmad Lutfi, S.H., S.St.M.K., Kepala Kejati Jawa Tengah, Dr. Hendro Dewanto, S.H., M.Hum., Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung, Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, para Wali Kota dan Bupati se-Jawa Tengah, serta jajaran Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri se-Jawa Tengah.
Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyambut baik kerja sama ini sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam mempersiapkan mekanisme pelaksanaan pidana kerja sosial di daerah. Pemkab Pekalongan menegaskan kesiapan untuk berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait agar implementasinya dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Penandatanganan MoU dan PKS ini menjadi momentum bagi daerah-daerah di Jawa Tengah untuk memastikan penerapan KUHP baru dapat terlaksana dengan baik, akuntabel, dan mendukung terciptanya penegakan hukum yang lebih humanis dan berkeadilan.
Senin, 1 Desember 2025
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa peringatan HUT Korpri merupakan momen penting untuk memperkuat soliditas dan meningkatkan kualitas pengabdian para aparatur.
“Upacara ini adalah bagian dari upaya mensolidkan, menjalin silaturahmi, dan mengkonsolidasikan kekuatan organisasi Korpri di bawah kepemimpinan Pak Sekda selaku Ketua Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Pekalongan,” ujarnya.
Wakil Bupati juga mengajak seluruh anggota Korpri untuk menjadikan momentum ini sebagai sarana refleksi diri dalam meningkatkan kompetensi.
“Mari terus meningkatkan kualitas, keterampilan, skill, profesionalisme, serta pendidikan. Semua itu diperlukan untuk memperkuat kapasitas kita dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Pekalongan,” tegasnya.
Melalui Wakil Bupati, Bupati Pekalongan menyampaikan pesan agar seluruh ASN menjaga persatuan, kekompakan, dan suasana kerja yang kondusif demi kelancaran tugas-tugas pelayanan publik. Ia juga menekankan pentingnya ASN adaptif dalam menghadapi tantangan zaman dan persaingan global yang terus berkembang.
Wakil Bupati menambahkan bahwa peningkatan skill dan belajar dari para senior yang telah purna tugas menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas birokrasi daerah.
Melalui amanat Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional yang dibacakan dalam upacara, seluruh anggota Korpri diimbau untuk terus menjaga integritas, netralitas, dan profesionalitas sebagai garda terdepan pelayanan publik.
Upacara berlangsung khidmat dan diakhiri dengan sesi Potong tumpeng serta ucapan selamat Hari Korpri ke-54 untuk seluruh Kopri Kabupaten Pekalongan
Minggu, 30 November 2025
