Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Bupat Asip dalam sambutannya menerangkan bahwa sebagai insan pendidikan harus terus menerus menjawab tantangan zaman agar pendidikan yang sudah diwariskan oleh para leluhur kita, bisa menjawab tantangan zaman sehingga tambah maju.

Pemerintah, dalam hal ini sekarang sudah tidak ada lagi dikotomi antara sekolah swasta sekolah negeri. “ Dikotomi ini pelan-pelan sudah hilang sehingga sekarang semuanya tergantung dari pengelola sekolah. Kumpulan kompetitif dan komparatif yang dimilliki oleh sebuah yayassan adalah sebuah jawaban. kangge nopo? Kangge menarik minat orang tua murid untuk menyekolahkan “, tutur Asip

Menurut buapati Asip, Sekolah SD,SNP Ibtidaiyah/Sanawiyah pada faktanya lebih unggul dibanding SD Negeri. Ini terjadi di beberapa daerah. “Kita beri kesempatan lembaga-lembaga swasta untuk berkembang secara lebih dinamis dengan syarat harus mampu menjawab tantangan zaman. Kebijakan pemkab Pekalongan sudah membuat kebijakan yang pro sekolah swasta. Hari ini pemerintah memberikan insentif guru swasta yang di sekolah swasta untuk 3857 orang”, lanjutnya

“Kemudian kesejahteraan guru swasta di sekolah negeri untuk 1913 orang. Penerima beasiswa mahasiswa ada 200 orang. Penerima KKJ 769 orang, kemudian penerima operasional kudu sekolah 700 orang. Sehingga ada 14.279 orang yang hari ini kita akirmasi politik untuk penguatan pendidikan di kabupaten Pekalongan. Angkanya lumayan. Untuk wiyata bakti saja, sekarang nilainya 12 mIlyar lebih. Untuk guru swasta, nilanya 11 Milyar lebih. Kemudian untuk mahasiswa sebesar 1 Milyar”,paparnya.

Bupati menilai kualitas YMI Wonopringgo saat ini sudah bagus tinggal ditingkatkan karena sekarang pemerintah sudah tidak melakukan lagi apa yang dulu menjadi semacam dikotomi antara sekolah negeri dan swasta. Sekarang sudah hilang atau mencair. Tinggal supaya bisa dipercaya masyarakat, karena sudah punya pangsa pasar maka YMI harus meningkatkan diri.

Bupati berharap agar pemerintah dan swasta melakukan sinergi, saling melengkapi, bahu membahu untuk bersama sama memajukan pendidikan kabupaten Pekalongan. “ Pemerintah dan swasta adalah dua mata keping yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita ke luar negeri, kontribusi swasta terhadap pengembangan dan kemajuan pendidikan, menyumbang hampir 70 persen”, ungkap bupati. ( Humas Kominfo )

Publisher : aris

Hal ini dikatakan oleh Bupati Pekalongan KH.Asip Kholbihi ,SH.M.Si. saat memberikan sambutan pada penyerahan bantuan tersebut. ‘’ Sering saya tekankan bahwa tugas pemerintah itu mulai dari presiden sampai dengan kepala desa itu harus mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat , jadi kebijakan – kebijakan yang diambil harus berorientasi kepada kesejahteraan seperti pembangunan masjid ini .’’ jelasnya.

Bupati menambahkan , bahwa dalam pembangunan masjid itu harus didasari dengan pendekatan takwa supaya bisa cepat selesai pembangunanya .‘’ Saya yakin masjid itu asal dibangun dengan pendekatan takwa mesti jadi , jangan sampai kita membangun masjid atas dasar tidak baik. Dibangun atas dasar takwa InsyaAllah akan selesai semuanya .’’ kata Bupati .

Bupati melanjutkan dalam sambutanya ini bupati mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan melanjutkan kembali pengembangan rumah sakit Kesesi , membangun ruang terbuka hijau, meningkatkan kualitas pendidikan dan mewujudkan swasembada pangan di Kesesi sebagai bentuk implementasi pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Selain itu bupati menambahkan bahwa kabupaten Pekalongan dikategorikan sebagai kabupaten yang aman di Indonesia sehingga diharapkan dengan kondisi ini pembangunan di Kabupaten Pekalongan dapat berjalan dengan baik.

Dan harapan ini selaras dengan capaian hasil kerja Pemerintah Kabupaten P ekalongan yang telah menurunkan angka kemiskinan di kabupaten Pekalongan yang mencapai penurunan menjadi 80 persen dari tahun-tahun sebelumnya yang hampir mencapai ratusan persen.

‘’Alhamdulilah negara kita khususnya kabupaten pekalongan merupakan salah satu kabupaten aman yang ada di Indonesia. Sehingga dengan kondisi ini diharapkan pembangunan di Kabupaten Pekalongan dapat berjalan dengan baik. Yang terakhir pembangunan , dahulu warga miskin kita cukup besar dengan hitungan persen hampir mencapai ratusan persen, sekarang turun menjadi sekitar 80 persen. Ini berkat kerja keras pemkab dan dukungan dari seluruh masyarakat.’’ Kata Bupati Pekalongan .

Selain bupati, bendahara panitia pembangunan masjid Baitul Istiqomah H.Rusnoto memberikan sambutan dengan menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan atas bantuan dana untuk pembangunan masjid , mewakili masyarakat Desa Kaibahan dan Panitia.

‘’Mewakili masyarakat Kaibahan dan Panitia Pembangunan Masjid saya mengucapka terimakasih kepada Pemkab yang telah salurkan bantuan pembangunan masjid, semoga bantuan dari Pemkab melalui bapak Bupati beliau sebagai pemegang kekuasaan dapat bermanfaat .’’ jelas Rusnoto ( Red)

Publisher : aris

“Ini kita sebut dengan gerakan kudu sekolah, itu akronim yang secara filosofi maknanya harus sekolah” Jelas Bupati di Aula Setda lantai 1,

Pada tahun 2020 ini jumlah anak yang tidak sekolah 4346 anak, pada tahun 2019 sebanyak 380 anak dimasukkan ke sekolah lagi, kemudian pada tahun 2020 ditargetkan sekitar 1300 anak-anak supaya sekolah lagi.

Mengajak anak yang drop out untuk sekolah lagi bukanlah hal yang mudah, oleh karena itu harus ada upaya-upaya yang sistemik, terstruktur, kemudian masiv karena gerakan ini harus melibatkan seluruh komponen masyarakat, di tingkat kabupaten sudah dibentuk tim kudu sekolah yang diketuai oleh tim penggerak PKK yang punya akses naik ke atas ke tengah maupun ke bawah, kemudian ditingkat kecamatan diketuai oleh Camat masing-masing kecamatan, dan di desa juga diketuai oleh Kepala Desa masing-masing.

Pemkab berharap seluruh anak-anak di Kabupaten Pekalongan, anak-anak se-usia sekolah yang mestinya harus menikmati dunia pendidikan dapat kembali ke sekolah, ada beberapa hambatan yang membuat anak putus sekolah, diantaranya hambatan yang secara kultural, hambatan secara psikologis, kemudian hambatan secara ekonomi.

Hal ini yang harus diurai, secara kultur masyarakat masih berpandangan bahwa tidak sekolahpun bisa menjadi bos, inilah yang perlu dirubah. Kemudian secara psikologis memang anak-anak mengalami trauma di Sekolah karena proses keuntungan dan lain-lain.

Selain itu secara ekonomis juga akan diurai, pemerintah bidang pendidikan akan memfasilitasi agar anak-anak mau kembali ke sekolah, biaya akan ditanggung dan dicari dari berbagai sumber seperti, Pemda, Pemprov, Pemrintah Pusat.

Tim gerakan anak kudu sekolah terdiri dari berbagai pihak, mulai dari kecamatan maupun desa, juga dari organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda, semua terlibat, sehingga dapat mengoptimalkan untuk menyadarkan kembali supaya anak-anak yang seusia sekolah di Kabupaten Pekalongan ini harus sekolah kembali, karena pendidikan adalah modal utama untuk mencapai derajat yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Anak yang tidak sekolah di Kabupaten Pekalongan pada data awal sejumlah 3494, ternyata setelah dilakukan pendataan baru jumlahnya menjadi 4346 yang tersebar di 19 kecamatan.Tahun ini pemkab telah mengembalikan 389, 3 anak di jalur formal dan 386 di jalur non formal melalui PKBM yang tersebar di 19 kecamatan.

Tentunya ini tidak lepas dari bantuan APBD yang memberikan bantuan biaya personal sebanyak Rp. 300.000;, dan bantuan dari baznas yang bertujuan untuk mencerdaskan terutama sebagai komitmen maka memberikan biaya personal Rp. 300.000;dan di tahun 2020 targetnya dari 3494 ini 680 anak kembali ke sekolah.

Dana APBD 2020 sebesar Rp. 500.000: untuk biaya personal, kemudian saat ini juga dilakukan pendekatan, dari baznas siap mendampingi biaya personal juga sebesar Rp. 300,000.

Target anak kembali ke sekolah pada tahun 2021 sebanyak125 anak, kemudian tahun 2022 sebanyak 1400 anak, Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pekalongan tidak lepas dari para camat dan kades, di sekolah juga sudah terdapat aplikasinya, dan nanti diharapkan Kepala Desa berkoordinasi dengan sekolah-sekolah di Kabupaten Pekalongan terkait data anak-anak tidak sekolah.

Capaian gerakan anak kudu sekolah pada tahun2019 yaitu, tersusunnya buku panduan kudu sekolah, pencanangan gerakan kudu sekolah pada tanggal 2 mei 2019, sosialisasi gerakan kudu sekolah ke kecamatan dan desa, kemudian penerbitan Perbub nomer 48 tahun 2019 tentang wajib belajar 9 tahun. Pemkab akan mendorong supaya anak-anak tidak hanya menyelesaikan di 9 tahun saja, tapi supaya sampai 12 tahun.Dengan launching aplikasi anak kudu sekolah, sebanyak 389 Anak Tidak Sekolah (ATS) telah berhasil kembali memasuki sekolah, 285 desa/kelurahan telah menyerahkan data anak tidak sekolah sejumlah 4346 anak yang awalnya 3494 anak.

Tantangan gerakan anak kudu sekolah adalah cara pandang sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa sekolah belum menjamin peningkatan taraf hidup atau kesejahteraan, rendahnya motivasi bagi anak dan orang tua, dan kurang sosialisasi gerakan yang belum maksimal di kabupaten, kecamatan, dan juga desa, harapannya dengan koordinasi semua pihak nanti tantangan bisa diselesaikan

Solusinya yaitu dengan adanya mekanisme gerakan kudu sekolah, peran dan tanggung jawab baik kabupaten, kecamatan, maupun desa dapat di tingkatkan pada setiap tahapannya, selain itu juga perlu komitmen dan dukungan untuk implementasi gerakan kudu sekolah dari stagholder, kecamatan, dan desa, juga perlunya dukungan orang tua, masyarakat, dan sekolah untuk mendorong anak tidak sekolah kembali ke sekolah baik formal maupun non formal, saat ini ada 32 PKBM yang siap menampung anak-anak yang tidak sekolah.

Hal ini tentunya menjadi tanggung jawab pemerintah, tentu pemerintah kabupaten harus punya grand strateginya untuk mengatasinya, sehingga terget pada tahun 2022 maksimal seluruh anak-anak yang drop out, Anak Tidak Sekolah (ATS), bisa kembali ke sekolah-sekolah baik formal maupun non formal, sekolah non formal seperti kejar paket dapat dilaksanakan di PKBM  yang di fasilitasi oleh pemerintah sehingga mereka layak untuk mendapatkan ijazah setara dengan sekolah-sekolah formal ( Red)

Publisher : aris

Oleh karena itu, sebagai evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan PMI Kabupaten Pekalongan, dan sebagai sarana untuk menyusun program kerja PMI ke depan, PMI Kabupaten Pekalongan menggelar acara tersebut yang dihadiri pula oleh para Pengurus PMI Kab. Pekalongan, beberapa Kepala OPD terkait dan Ketua PMI Kecamatan serta para Relawan PMI Se Kab. Pekalongan. “Ayo kita evaluasi dan susun bareng-bareng Program Kerja ini. PMI ini ada karena kepercayaan masyarakat, oleh karena itu, mari bersama-sama kita galang PMI dari masyarakat dikembalikan ke masyarakat,” ujar Arini.

Lebih lanjut Arini menyampaikan, sebagai salah satu indikasi PMI sudah dipercaya oleh masyarakat adalah adanya Bulan Dana PMI yang semakin tahun semakin meningkat hasilnya. Disamping itu juga banyaknya permintaan P3K disetiap event-event, serta UDD (Unit Donor Darah) yang semakin hari persediaan darahnya semakin banyak. “Kepercayaan masyarakat sudah kita dapatkan, tetapi bagaimana kita mempertahankan kepercayaan, ini yang lebih sulit,” tegasnya.

Ditambahkan Arini, ada beberapa hal yang harus dievaluasi terkait program kerja tahun 2020, seperti bagaimana agar organisasi PMI ini menjadi kuat, bagaimana pelayanan pada masyarakat menyangkut sumber daya manusianya, bagaimana sistem penanggulangan bencana dan pelayanan kesehatan masyarakat. “Mohon masukan dan kritik agar PMI tetap berada yang terdepan dan tercepat untuk mencapai sasaran yang lebih tepat sehingga kepercayaan masyarakat semakin meningkat dengan kinerja kawan-kawan di lapangan. Ayo bareng-bareng, sumber daya perlu mendapat perhatian, bisa dengan pelatihan-pelatihan atau cara yang lain,” tambahnya. (451h)

Publisher : aris 

“Saya senang dengan kemajuan dan dampak yang dicapai melalui Program KOMPAK di Kabupaten Pekalongan khususnya. Dan juga melihat kolaborasi yang baik bagaimana Program KOMPAK berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Kab Pekalongan”ungkap Mr Cox saat berkunjung di Sekolah Sungai Desa Lolong Karanganyar.(26/2)

Mr Cox memberi apresiasi dengan pemilihan daerah intervensi kegiatan Program KOMPAK Kecamatan Petungkriyono yang merupakan daerah pinggiran dengan akses yang sulit sudah tepat.” Pecapaian kesuksesan Pentungkriyono yang sudah digagas dari Kec Petung berharap bisa direplikasi ke Kec lainnya’tandasnya.

Sementara itu Bupati Pekalongan Asip Kholbihi mengucapkan terima kasih atas bantuan Pemerintah Australia melalui Program KOMPAK, yang menurut beliau turut berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Kab Pekalongan menjadi satu digit, meningkatkan kapasitas aparatur Pemda dan juga meningkatkan kualitas dan akses terhadap layanan dasar.

Ia berharap kedatangan Mr. Allaster cox beserta rombongan bisa memicu sekaligus mempromosikan kabupaten Pekalongan di masyarakat Australi karena alam kabupaten Pekalongan yang menurut Mr. Cox begitu indah, begitu damai dan nyaman sehingga ini menjadi modal utama untuk memperluas promosi wisata kabupaten Pekalongan

Selain itu juga agar masyarakat Australia nanti tahu betul bahwa Pekalongan itu adalah sebuah daerah yang beautiful. Indah alamnya, masyarakatnya ramah tamah, makanannya enak, sehingga ada kunjungan wisatawan Australi.

Sementara itu Kepala Bappeda dan Litbang Yulian Akbar mengungkapkan salah satu kontribusi dirasakan adalah terkait perencanaan daerah yang semakin tertata dan terarah. Bukan hanya perencanaan Kabupaten, tapi juga Kecamatan dan Desa. Alat analisis SEPAKAT juga menjadi salah satu alat yang bermanfaat dan membantu untuk melakukan analisis kemiskinan dengan metode quadrant melihat dari bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur.(red)

Publisher : aris

“Dana Desa harus dikelola dengan benar karena uang negara, dan uang negara 1 rupiah saja pertanggungjawabannya sama dengan 1 triliun, jangan dilihat nominalnya, akuntabilitas menjadi taruhan Kepala Desa,” tegas Bupati.

Dijelaskan Bupati, dari tahun ke tahun Dana Desa (DD) dalam penganggarannya mengalami kenaikan yang signifikan. Tercatat, pada tahun 2015 jumlah DD baru Rp. 77,7 Milyar, kemudian 2016 meningkat menjadi Rp. 174,5 Milyar, 2017 meningkat lagi menjadi Rp 222,5 Milyar, 2018 meningkat lagi menjadi Rp. 227,8 Milyar, lalu 2019 meningkat menjadi Rp. 259,7 Milyar, dan pada tahun 2020 harapannya akan naik mnjadi Rp. 266.3 Milyar. Mekanismenya langsung ke rekening desa, namun pengelolaannya tetap melalui BPMD. Sedangkan, Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2017 sebesar Rp 95,9 Milyar, 2018 meningkat Rp. 99,7 Milyar, lalu pada tahun 2019 meningkat Rp. 103,5 Milyar, dan tahun 2020 meningkat Rp. 110,7 Milyar.

“Tidak mudah mengalokasikan dana desa sebesar Rp. 110.7 Milyar, butuh itung-itungan dan ketelitian. Yang paling penting untuk diperhatikan adalah penuntasan angka kemiskinan, dengan intervensi DD yang pada tahun 2016 jumlah kemiskinan 12,90%, kemudian pada tahun 2019 turun menjadi 9,71 %. Penurunan jumlah kemiskinan tidaklah mudah, ini hanya ada di beberapa kabupaten dan kota saja, oleh karena itu target pada tahun 2021 dapat menurun lagi menjadi 7,1 %,” ungkap Bupati.

Bupati berharap, dengan naiknya Dana Desa (DD), Kadespun harus perhatian betul, yang pertama yaitu bukan untuk memperkaya diri sendiri tetapi yang paling penting adalah untuk menurunkan angka kemiskinan, jangan sampai ada DD penduduk miskinnya malah bertambah.

“Pada tahun 2018-2019 ada 2 kasus yang melibatkan oknum Kepala Desa di Kabupaten Pekalongan ini, yang pertama terjadi kasus pada tahun 2017 karena ada Kepala Desa yang tidak beres dan sekarang menjadi urusannya kepolisian. Yang ke 2 pada tahun 2018 karena uangnya di bawa lari, dan ini adalah kasus salah satu Kepala Desa dari kecamatan di atas, dan sekarang sudah maju,” terang Bupati.

“Semoga di tahun ini tidak ada lagi kasus sehingga saudara-saudara kita yang tahun ini menjadi lurah selamat dunia akhirat semua. Ayo kita mulai babak baru karena panjenengan adalah kepala desa baru walaupun stok lama tapi ini aturannya baru, paradigma baru, modal pengawasannyapun baru,” imbuhnya. (didik/dinkominfo kab,pekalongan)

Publisher :aris

Mensos Juliari menjelaskan, kunjungannya ke Pekalongan, yakni Kota dan Kabupaten Pekalongan dalam rangka mewakili Pemerintah Pusat memberikan bantuan kepada korban banjir.

“Untuk di Kabupaten Pekalongan, besarnya bantuan sekitar Rp 334,7 juta. Semoga bantuan tersebut bermanfaat bagi korban banjir. Bantuan yang langsung diberikan yakni berupa selimut, makanan, lauk pauk siap saji, kasur dan lain-lain sehingga masyarakat tetap nyaman berada tempat penggungsian,” tandas Mensos.

Mensos RI tersebut menambahkan semoga genangan banjir yang merendam ratusan rumah warga bisa cepat surut. Dengan demikian, para pengungsi bisa kembali pulang ke rumahnya dan beraktifitas.

Mengenai penanggulangan banjir di daerahnya, Bupati menjelaskan Pemkab sudah berusaha meelakukan penanggulangan banjir. Di antaranya dengan menambah pompa penyedot air yang merupakan bantuan dari Gubernur Jateng. Kapasitas mesin pompa itu 500 liter per detik dan diletakkan di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto. Ditempatkan di Desa tersebut karena daerahnya berada di hulu sehingga genangan banjir dialirkan ke Sungai Meduri.

Kemudian, kata Bupati,  di Kecamatan Wonokerto banjirnya lebih luas lagi karena saat ini sudah ditanggul melintang untuk penanggulangan rob. Kalau untuk rob daerah itu sekarang sudah tidak ada sehingga banjir sekarang yang terjadi akibat air hujan dan akhir-akhir ini hujannya cukup ekstrim.

“Makanya agar genangan banjir cepat surut langkah yang dilakukan sementara dengan menjebol tanggul itu sepanjang lima meter, sehingga air bisa menuju ke laut. Nanti kalau pasang maka tanggul ini akan ditutup kembali supaya tidak terjadi rob,” tegas Bupati KH. Asip Kholbihi.

“Ke depan, pemerintah pusat sudah menganggarkan pembuatan pompa, lalu antara long storage dengan laut dibuat pintunya supaya banjir tidak terjadi lagi. Pemkab juga sudah tahu anatominya kenapa banjir hampir di semua pemukiman yakni melakukan normalisasi saluran. Saat ini sudah dilakukan pembersihan saluran guna memperlancar arus air,” imbuh Bupati. (didik/dinkominfo kab.pekalongan).

Publisher : aris