Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Kegiatan yang diselenggarakan selama 3 hari, yaitu dari Tanggal 1 sampai dengan 3 Maret 2022 ini merupakan program dari Kementerian Sosial yang bekerjasama dengan Komisi VIII DPR RI. Kegiatan diikuti oleh unsur masyarakat peduli bencana dari 5 desa yaitu Desa Karangjompo, Tegaldowo, Muyorejo, Jeruksari dan Desa Pacar, anggota TAGANA Kabupaten Pekalongan serta kurang lebih 1000 pelajar dan santri.

 Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan berbagai agenda, diantaranya penyuluhan / sosialisasi KSB, pelatihan KSB, sharing informasi, serta simulasi penanggulangan bencana yang rencananya akan dilaksankan pada hari terakhir pelaksanaan kegiatan dan disaksikan oleh unsur Forkompimda, BPBD, Kominfo dan Dinkes Kabupaten Pekalongan.

 Kepala Dinas Sosial, Rachmawati, S.IP, M.M dalam sambutan pembukaan kegiatan tersebut mengungkapkan harapannya agar KSB dan TMS, dapat melembagakan proses kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat, mengurangi dampak bencana, dan mengorganisir potensi masyarakat terlatih siaga bencana.

 Ditambahkan Rachmawati, melalui program KSB dan TMS kedepan dapat terbentuk unit khusus siaga bencana berbasis masyarakat di setiap kecamatan sebagai front liner, menjamin kesinambungan (sustainable) proses kesiapsiagaan penanggulangan bencana berbasis masyarakat, memperkuat integrasi sosial melalui peningkatan intensitas dan kualitas interaksi sosial masyarakat, serta masyarakat memiliki kemampuan mengelola sumber daya manusia, wilayah, potensi dalam penanggulangan bencana. (Dian-Kominfo)

Lima belas raperda tersebut terdiri dari 4 raperda inisiatif DPRD dan 11 raperda usulan Pemkab.

Raperda inisiatif DPRD tersebut yaitu, Raperda tentang Penyelenggaraan Pondok Pesantren, Raperda tentang Usaha Ekonomi Kreatif, Raperda tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, dan Raperda tentang Organisasi Kepemudaan.

Sedangkan raperda usulan pemkab, yaitu, Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pekalongan TA 2021, Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Pekalongan TA 2022, Raperda tentang APBD Kabupaten Pekalongan TA 2023, Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Raperda usalan pemkab lainnya yaitu, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat, Raperda tentang Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pekalongan Tahun 2024, Raperda tentang Perumahan dan Permukiman Kumuh, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung dan Raperda tentang Keolahragaan.

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq SE.,MM dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Wabup H. Riswadi, SH  menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Bapemperda) yang telah mengoordinasikan pembahasan dan penelaahan terhadap Raperda tersebut. “Berdasarkan hasil pembahasan bersama terkait perubahan Propemperda TA 2022 antara Bapemperda dengan Pemerintah Daerah disepakati, sehingga pada Selasa (01/03) dapat ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD,” tutur Wabup Riswadi.

Rapat Paripurna dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Wakil Ketua dan anggota DPRD dan sejumlah Kepala OPD terkait di lingkungan Pemkab Pekalongan. (Red)

Sumber :  Tim Prokompim Kab. Pekalongan

 BSU yang diberinama Jalin Setia ini berkomitmen mengedukasi masyarakat agar paham cara mengelola sampah baik organik maupun anorganik, dimana salah satu kegiatannya adalah setiap 3 minggu sekali berkeliling desa mengambil sampah ke rumah-rumah warga, untuk kemudian dicatat sebagai tabungan yang dapat dicairkan menjelang lebaran Idul Fitri.

 Dibantu oleh relawan dari IPNU IPPNU, BSU Jalin Setia secara rutin mengedukasi masyarakat Desa Rowokembu agar lebih peduli terhadap lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah, yaitu memilah sampah agar lebih bermanfaat atau dapat menghasilkan rupiah dan dapat membantu perekonomian keluarga.

 Dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional Tahun 2022, yang jatuh pada 21 Pebruari lalu, BSU Jalin Setia mengadakan kegiatan gerakan pilah sampah dari rumah dengan tagline "Ayo rubah sampah menjadi rupiah melalui Bank Sampah". Pada Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Minggu, 20 Pebruari 2022 tersebut masyarakat dapat menukar sampah atom dengan telur. Masyarakat dapat menukar setiap 1/2 kg sampah atom dengan telur 1/4 kg telur, demikian kelipatannya.

 Kegiatan yang diselenggarakan di Balai Desa Rowokembu tersebut dibuka oleh Camat Wonopringgo, Tuti Haryati, perwakilan Dinas Perkim LH Kabupaten Pekalongan, BSI (Bank Sampah Induk) Kabupaten Pekalongan, BSU di Kabupaten Pekalongan, sponsor dan donator serta 32 relawan sampah BSU Jalin Setia. Dijelaskan oleh Manager BSU Jalin Setia yang juga Ketua TP. PKK Desa Rowokembu, Fitriya Dwi Handayani bahwa Dalam kegiatan ini nasabah dan calon nasabah tidak hanya datang untuk menukar sampah dengan telur ayam, namun juga diberikan edukasi pilah sampah, dan dijelaskan tentang klasifikasi jenis sampah, agar masyarakat menjadi paham cara mengelola sampah baik organik maupun anorganik.

 Sementara itu, Camat Wonopringgo mengungkapkan bahwa program pilah sampah dari rumah dan Bank Sampah nantinya akan dilaksanakan juga di seluruh desa di Kecamatan Wonopringgo, karena Wonopringgo termasuk wilayah perkotaan dimana sampah menjadi salah satu persoalan yang harus dicarikan solusinya. Ditegaskan Tuti bahwa peran semua elemen masyarakat sangat dibutuhkan untuk Bersama berkolaborasi mencari solusi penanganan sampah. “Jika tepat dalam pengelolaanya maka akan memiliki nilai ekonomis, Go Green akan menjadi Go Bussiness, karena dapat menghasilkan rupiah dan dapat membantu ekonomi masyarakat,” ungkap Tuti. (Dian-Kominfo)

Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar kegiatan operasi pasar minyak goreng murah sebanyak 4000 liter minyak goreng yang dijadwalkan di 2 (dua) tempat, yaitu di Kantor Kecamatan Bojong dan Kecamatan Doro. Masing-masing tempat mendapat kuota 2000 liter miyak goreng.

Operasi pasar minyak goreng hari pertamaa di Kecamatan Bojong telah digelar Kamis pagi tadi (24/02) dan terpantau berjalan dengan lancar. Dalam waktu sekitar 2 jam, 2000 liter minyak goreng telah habis terjual. Sementara kegiatan serupa dijadwalkan besok, hari Jum’at (25/02) di kecamatan Doro.

Kabid Sarana Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan, Moh Yasin menjelaskan berdasarkan arahan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kegiatan operasi pasar dipilih tempat di Bojong dan Doro dengan pertimbangan kegiatan serupa sebelumnya telah digelar di Kecamatan Kajen. Kecamatan Bojong mewakili daerah bawah , sementara Doro daerah atas.

Yasin juga mengungkapkan sistem yang diterapkan dalam kegiatan operasi pasar tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes).“ Sistem yang kita terapkan berhubung masa pandemi, tetap memperhatikan prokes. Kemudian juga dengan pengendalian agar tidak terjadi keributan yaitu dengan sistem kupon. Jadi satu orang berhak membeli 1 kupon yang bisa ditukar 2 liter minyak goreng dengan harga Rp.13.500 per liter. Kemudian kita beri tanda tinta agar tidak berulang-ulang,” jelas Moh Yasin saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (24/02) siang.

Disampaikan pula bahwa kegiatan operasi pasar ini sifatnya sementara dan ia optimis di bulan puasa mendatang stok minyak goreng di pasaran kembali stabil.

Yasin juga mengatakan operasi pasar minyak goreng masih akan digelar selama kondisi ketersediaan minyak goreng masih langka. ‘Nanti kita akan terus upayakan karena operasi pasar ini masih jarang. Sesuai arahan dari provinsi, kalau memungkinkan ke depan, kabupaten/kota tetap bisa mengajukan operasi pasar. Termasuk juga nanti akan ada minyak curah, kemarin dari provinsi sudah memberi arahan untuk dropping minyak curah. Tahapnya masih di proses di provinsi,” terang Yasin

Terakhir, Yasin berpesan agar masyarakat memahami bahwa kondisi kelangkaan minyak goreng ini merupakan permasalahan global. Namun demikian pemerintah terus berupaya menggencarkan langkah langkah konkret termasuk program pemerintah terhadap pendorongan kepada disitributor, dengan mengumpulkan distributor se-Jawa Tengah dan mereka sanggup segera menindaklanjuti mengatasi kelangkaan minyak goreng. “ Makanya kita optimis di bulan puasa InsyaAlloh sudah stabil,” pungkasnya. (Dian-Kominfo)

Dalam kesempatan tersebut, Sekda jYulian Akbar melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pekalongan tahun 2021, data per maret 2021 sebesar 2,55 persen. Angka ini lebih rendah dari angka Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, dalam rangka membangun pertumbuhan ekonomi diharapkan untuk berkolaborasi sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan. “Jawa Tengah sudah berada di level 4 (empat) tumbuh, tetapi pertumbuhannya lambat,” tutur Akbar.

Untuk itu, menurut Akbar, Pemkab Pekalongan sangat terbuka untuk kolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) untuk membangun Kabupaten Pekalongan yang lebih baik. 

Pengurus KADIN Kabupaten Pekalongan Periode 2022-2027 dilantik oleh Ketua KADIN Provinsi Jawa Tengah, Kukrit Suryo Wicaksono. Acara dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan beserta unsur Forkopimda, dan sejumlah OPD terkait di Lingkungan Pemkab Pekalongan. (Red)

Sumber :*)Tim Prokompim

Dalam sambutannya di lokasi pencoblosan suara di Desa Tegalsuruh, Bupati Fadia berpesan kepada para calon kades agar siap menang dan siap kalah. Kepada para calon kades dan seluruh warga, agar dapat menerima siapa pun pemimpinnya yang terpilih nanti. “Saya minta kepada para calon kepala desa dan pendukungnya agar siap menang dan siap kalah. Siapa pun yang menang, harus kita hormati. Jangan sampai ada kubu-kubuan setelah Pilkades ini,” pinta bupati. 

Pelaksanaan pilkades serentak Kabupaten Pekalongan dilaksanakan dengan pembatasan jumlah pemilih maksimal 500 pemilih per TPS, mengatur waktu kedatangan pemilih serta penyediaan sarpras protokol kesehatan mengacu pada Surat Edaran Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dalam konteks penerapan protokol kesehatan saat pemungutan suara, dan anjuran kepada masyarakat untuk tidak berkerumun dan akan memanfaatkan live streaming ketika perhitungan suara.

Dari hasil pemantauan, pelaksanaan pilkades berjalan aman dan kondusif. Pelaksanaan Pilkades juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat. (Red)

Sumber : Bag. Prokompim Setda Kab.PeKalongan

 Demikian antara lain arahan Dirjen Bina Pemerintahan Desa yang disampaikan oleh Kasubdit Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa, Ratna Andriani dalam Rapat Pemantauan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2022 di Kabupaten Pekalongan melalui Video Conference.  dengan Ditjen Pemerintahan Desa Kemendagri. 

 Dalam arahannya, Ratna menyampaikan, bahwa pada tanggal 16 Desember 2021 Presiden Jokowi memberikan beberapa arahan, di antaranya terkait adanya virus baru Covid-19, yaitu varian Omicron, yang terdeteksi di Indonesia. “Arahan berikutnya yaitu agar kita berusaha agar tidak meluas dan jangan sampai terjadi penularan lokal. Namun demikian, hal ini tidak dapat kita hindari, karena kasus Covid-19 semakin meningkat.

 Arahan ke-tiga yaitu agar mempertahankan kasus aktif agar tetap rendah. “Dengan mempertahankan kasus tetap rendah, tidak melonjak lagi kasus Covid-19,” imbuh Ratna. Arahan lainnya yaitu, agar pemerintah daerah melakukan Percepatan vaksinasi,

 Terkait arahan tersebut, menurut Ratna, artinya presiden Jokowi belum mencabut Status Keadaan darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019. Oleh karena itu, pelaksanaan Pilkades Serentak yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, diharapkan berpedoman kepada Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 terkait dengan Perubahan ke-2 Permendagri Nomor 112 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak.

 Selain itu, juga Surat Edaran No 141/6698/SJ terkait Jumlah DPT atau pemilih maksimal 500 orang per TPS. “Dalam hal Kabupaten/Kota dengan kriteria level 4 berdasarkan PPKM dan desa yang berada pada zona merah, harus ditunda dalam hal pelaksanaan Pilkades.   

 Berkaitan dengan Pelaksanaan Pilkades Serentak dalam masa Pandemi Covid-19, Pemda diminta agar memperkuat koordinasi dengan Forkopimda untuk tetap menjaga protokol kesehatan, kondusifitas dan stabilitas keamanan. Pemda untuk tetap  menerapkan 5M dan percepatan vaksinasi. Mendirikan gerai vaksinasi dalam rangka percepatan vaksinasi.    Diharapkan tidak menimbulkan klaster baru.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra bersama Forkopimda Kabupaten Pekalongan  mengikuti Video Conference dari Ruang Rapat Bupati Pekalongan.

 72.376 Pemilih dalam Pilkades Serentak

Dalam konferensi tersebut, Sekda Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar,S.Sos, M.Si melaporkan pelaksanaan Pilkades serentak dilaksanakan di 32 Desa dengan total 18 Kecamatan. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau pemilih mencapai 72.376, jumlah TPS 158 unit, dan jumlah Calon ada 73 orang.

 Dia mengungkapkan bahwa pelaksanaan pilkades serentak Kabupaten Pekalongan dilaksanakan dengan pembatasan jumlah pemilih maksimal 500 pemilih per TPS, mengatur waktu kedatangan pemilih serta penyediaan sarpras protokol kesehatan mengacu pada Surat Edaran Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dalam konteks penerapan prokes saat pemungutan suara, anjuran kepada masyarakat untuk tidak berkerumun dan akan memanfaatkan live streaming saat pemungutan ketika perhitungan suara.

 Selain itu, sekda juga menyampaikan terkait langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mencegah klaster Pilkades. Langkah utama yaitu melakukan percepatan vaksinasi. “Per hari ini, Rabu (23/02), capaian vaksinasi di Kabupaten Pekalongan 84,91 persen,” tutur sekda.

 Sementara itu, terkait pelaksanaan Pilkades, sebelumnya telah dilakukan penguatan satgas di level kecamatan, penguatan bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD), dan bintek pembinaan.

 “Pembekalan P2KD sudah kami lakukan serta koordinasi secara intens dengan Forkopimda dan pihak Dinas Kesehatan bagaimana menciptakan Pilkades yang sehat, nyaman dan menyenangkan bagi semua warga di desa karena bagaimanapun pilkades ini sudah dinantikan sebagai ritual demokrasi di level lokal, “ ungkap sekda.  Sekda berharap Pilkades Serentak di wilayahnya lancar baik dari sisi kamtibmas maupun dari sisi kesehatan. (Red)

Sumber :*)Tim Prokompim

Kondisi semua ruas jalan sebelumnya rusak, sehingga Ruas Jalan Kelurahan Sragi Dukuh Pesantren diperbaiki sepanjang 516,2 meter dan lebar 3 meter. Ruas Jalan Kelurahan Sragi Dukuh Jatimalang sepanjang 442,9 meter dan lebar 3 meter. Ruas Jalan Krasakageng – Tegalsuruh sepanjang 477,3 meter dan lebar 3 meter. Ruas Jalan Sragi – Ketanonageng sepanjang 494 meter dan lebar 3 – 3,5 meter. Ruas Jalan Gebangkerep – Randumuktiwaren sepanjang 373 meter dan lebar 3 meter. Sedangkan Ruas Jalan Kedungjaran – Kalijambe sepanjang 415,3 meter dan lebar 3 meter.

Bupati berharap jalan yang dibangun pemkab bermanfaat dan meminta kepada warga masyarakat agar dapat turut menjaga ruas jalan tersebut awet sehingga bisa dinikmati untuk jangka waktu yang panjang. “Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian sudah menikmati jalannya alus rejekinya mulus ya Bapak Ibu. Saya minta agar dijaga supaya tidak cepat rusak nggih,” ungkap Bupati.

Dalam kegiatan peresmian ruas jalan tersebut sekaligus digelar upacara pecah kendi dan tradisi udik-udikan atau tabur uang koin di setiap ruas jalan yang diresmikan, sebagai wujud syukur atas selesainya pembangunan jalan. Masyarakat tampak antusias mengikuti prosesi peresmian jalan dengan tradisi lokal tersebut, namun dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

Peresmian jalan dihadiri Kepala DPU Taru dan Kepala OPD terkait lainnya di Lingkungan Pemkab Pekalongan, Camat dan Forkopimcam,Sragi Lurah Sragi dan Kades setempat di wilayah Kecamatan Sragi. para tokoh masyarakat dan warga sekitar. (Red)

Sumber : *)Tim Prokompim