KAJEN - Isu aktual yang tengah terjadi di masyarakat Indonesia saat ini berpotensi memicu gejolak kondisi kehidupan social. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok dan munculnya wacana ini itu bisa saja dimanfaaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan pergerakan, seperti pergerakan mahasiswa, aliansi dan sebagainya, termasuk elemen masyarakat yang lain yang melanda di beberapa kota besar saat ini. Namun hal tersebut tidak terjadi di wilayah kabupaten Pekalongan yang sampai memasuki minggu kedua Ramadhan dalam situasi kondusif. Hal ini disampaikan Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ( Badan Kesbangpol) kabupaten Pekalongan, Haryanto Nugroho,S.STP,M.AP saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (12/04) pagi.

Dalam kesempatan ini Haryanto menyampaikan tentang dinamika politik yang terjadi di pusat maupun daerah terkait pemilu maupun pilkada serentak tahun 2024 mendatang. “ Seperti yang disampaikan Presiden bahwa pemerintah sedang focus mempersiapkan pemilu maupun pilkada serentak 2024. Faktanya, pertama, pada 12 April 2022 Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilantik. Artinya sebagai unsur penyelenggara sudah dipersiapkan. Tentu setelah itu independensi KPU akan segera berjalan, mulai menyusun tahapan-tahapan, Dan beberapa waktu lalu pemerintah pusat melalui Kemendagri sudah melaksanakan kegiatan dengan mengudang dari tingkat daerah, Badan Kesbangpol. KPU, Bawaslu bahkan sampai unsur partai politik guna mensosialisasikan rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( PKPU). Artinya ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan pemilu 2024. Sosialisasi rancangan PKPU tentang pendaftaran, verifikasi parpol peserta pemilu 2024, “ tuturnya.

Selasa, 12 April 2022 , 7 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu (periode 2022-2027) telah sah dilantik langsung oleh presiden. Momen pelantikan tersebut sekaligus menandai dimulainya langkah besar suskseskan Pemilu Februari 2024.

Dinamika di Kabupaten Pekalongan

Pada tahun 2022 ini Badan Kesbangpol sedang menyusun rancangan Perda terkait dengan pembentukan dana cadangan untuk PIlkada 2024 karena pelaksanaannya sesuai UU adalah pada bulan November dan untuk Pemilu pada bulan Februari 2024. Di tingkt kabupaten Pekalongan sendiri, Perda sedang digodog untuk diproses bersama DPRD, yang itu akan menjadi dasar dalam menganggarkan baik untuk unsur penyelenggara ( KPU/Bawaslu), unsur pengamanan (TNI/Polri) dan kebutuhan lainnya. Dengan dasar Perda itu, Haryanto memastikan paling tidak di 2023 dan 2024 daerah sudah mempersiapkan untuk yang berkaitan dengan pemlu dan Pilkada.

Selanjutnya, dinamika di partai politik sendiri, Haryanto mengatakan pihaknya sudah menerima 2 (dua) partai politik baru yang akan memproses pendaftaran. “ Beberapa waktu lalu kami sudah menerima dari Partai Ummat dan partai Gelora. Selain itu ada parpol lama yang berubah nama. ( Partai pakar pangan menjadi PKN). Mungkin dinamika akan berjalan terus, termasuk untuk partai politik yang saat ini mempunyai keterwakilan di parlemen, setiap tahun, sesuai aturan mereka masih menerima bantuan keuangan parpol dari APBD dan proses saat ini kita masih menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK untuk penyaluran bantuan keuangan parpol,” terangnya.

Kewaspadaan kunci utama

Situasi kondusif di kabupaten Pekalongan tak lepas dari sinergi lintas sector yang saling bahu membahu baik pemenrintah daerah, dan elemen pendukung lainnya. Untuk itu Badan Kesbangpol menyampaikan apresiasi kepada mereka, karena menurut Haryanto terkait kewaspadaan tidak hanya ketika menjelang hajatan besar seperti pemilu atau PIlkada saja , tapi kewaspadaan di kabupaten Pekalongan itu selalu setiap saat. “ Sehingga kunci untuk menjaga kondusivitas diantaranya kami selalu lakukan koordinasi intens dengan kawan-kawan yang tergabung baik dalam tim kewaspadaan dini pemerintah daerah maupun tim terpadu penanganan konflik social. Karena didalamnya lintas sekor, tidak hanya pemerintah daerah, OPD terkait, tapi juga disitu ada dari unsur kepolisisan, TNI, Kejaksaan Imigrasi, BIN dan sector lainnya, “ ucap Haryanto.

Sebagai penutup, Haryanto menghimbau kepada masyarakat untuk memamfaatkan kanal kanal resmi Badan Kesbangpol seperti website maupun medsos (fb, instagram) dalam menyampaikan informasi penting. “ Menyikapi derasnya informasi lewat media social, prinsip yang berusaha kami terapkan, jangan sampai kita keduluan informasi dari media sosial. Melalui medsos kami juga memantau (patroli cyber), dengan adanya informasi yang beredar di medsos, kita juag bisa mendapat informasi awal disitu yang akhirnya bisa kita jadikan bahan untuk pendalaman lebih lanjut di lapangan tentang benar atau tidaknya informasi tersebut, "pungkasnya. (Dian-Kominfo)