Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Sukirman menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap isu kelangkaan LPG dan BBM yang belakangan beredar. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar atau hoaks.

“Tidak perlu khawatir untuk ketersediaan stok LPG dan BBM karena hasil pantauan di lapangan, stok masih tersedia dan mencukupi. Isu kelangkaan itu hoaks semata dan tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Ia juga memastikan bahwa pasokan energi di Kabupaten Pekalongan dalam kondisi aman hingga akhir tahun 2026. Pemerintah daerah bersama Pertamina menjamin distribusi LPG dan BBM tetap terjaga.

“Jangan khawatir terhadap isu kelangkaan BBM dan LPG karena hari ini dijamin oleh pemerintah dan Pertamina cukup sampai akhir tahun 2026,” tegasnya.

Meski stok dipastikan aman, Sukirman tetap mengimbau masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak dan efisien, sesuai arahan pemerintah pusat. Ia mengingatkan pentingnya langkah-langkah sederhana dalam penggunaan LPG agar lebih hemat dan aman.

Beberapa langkah yang disarankan di antaranya membersihkan kompor secara rutin, mengatur besar kecilnya api sesuai kebutuhan, menutup panci saat memasak, serta menggunakan regulator berstandar SNI.

“Kita diimbau untuk bijak dan efisien dalam penggunaan LPG agar lebih hemat dan tetap aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sukirman juga mengapresiasi kinerja Pertamina yang dinilai mampu menjaga stabilitas pasokan energi, terutama selama momentum Idulfitri.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pertamina yang telah menjaga pasokan energi, sehingga masyarakat dapat menjalani Idulfitri dengan baik tanpa kendala,” tambahnya.

Kondisi tersebut dibenarkan perwakilan Pertamina Sales Area Tegal dan Hiswana Migas DPC Pekalongan, Aris Irmi, Pihaknya menyampaikan pasokan LPG dan BBM di Pekalongan Raya dipastikan mencukupi hingga akhir tahun 2026. Kuota LPG 3 kg di Kabupaten Pekalongan untuk tahun 2026 ditetapkan sebesar 33.370 metrik ton, dengan rata-rata konsumsi mencapai 927 ribu hingga 1 juta tabung per bulan, Stok tersebut dipastikan aman.

"Masyarakat jangan was-was hingga panic buying, kita sudah pastikan semuanya aman," terangnya

Audiensi ini di ikuti Plt Bupati Pekalongan, Sukirman dan Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid, serta perwakilan dari Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Batang. Keempat daerah ini bersepakat untuk berkolaborasi dalam pengembangan proyek strategis tersebut.

Dalam kesempatan ini, Sukirman menyerahkan Surat Kesiapan Pembangunan PSEL sebagai bentuk komitmen daerah dalam mengembangkan pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan. Program ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang terhadap persoalan sampah sekaligus menghasilkan energi listrik.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyambut positif langkah yang diambil oleh pemerintah daerah di Pekalongan Raya. Ia menilai sinergi antara Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Batang menjadi langkah strategis dalam mendorong program pengolahan sampah menjadi energi listrik.

"Usulan ini akan kita diajukan kepada Presiden sebagai bagian dari program nasional pengelolaan sampah. Ia menegaskan bahwa kesiapan daerah harus dibarengi dengan perencanaan matang agar program dapat berjalan optimal," terangnya.

Meski demikian, Hanif menekankan pentingnya pelaksanaan program sesuai standar dan regulasi yang berlaku. Salah satu aspek krusial adalah penerapan pemilahan sampah di masing-masing daerah sebagai bagian dari sistem pengelolaan yang terintegrasi.

Sementara itu, Sukirman menyampaikan, Pihaknya telah menerima arahan langsung dari Menteri Lingkungan Hidup terkait pembangunan PSEL. Ia menyebut proyek tersebut berpotensi menjadi salah satu solusi utama dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pekalongan.

"Saat ini, empat daerah di Pekalongan Raya telah menandatangani kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding (MoU). Selanjutnya, mereka tinggal menunggu izin prinsip dari Kementerian Lingkungan Hidup serta dukungan pemerintah provinsi melalui penandatanganan MoU dengan Gubernur," terangnya.

Terkait lokasi pembangunan, Sukirman mengungkapkan masih dalam tahap kajian. Dua alternatif lokasi yang dipertimbangkan yakni di Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan, dengan keputusan akhir menunggu hasil kajian teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Lomba yang diikuti oleh 11 peserta ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar. Dalam sambutannya, ia mengungkapkan bahwa tingkat literasi di Kabupaten Pekalongan masih tergolong rendah. Berdasarkan data yang ada, skor literasi daerah berada di angka 4,7, yang dinilai masih jauh dari target yang diharapkan.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan bersama, mengingat fasilitas pendukung literasi sebenarnya sudah cukup memadai. Perpustakaan Daerah Kabupaten Pekalongan tercatat memiliki koleksi sebanyak 41.928 buku fisik dan 2.237 buku digital. Namun demikian, tingkat kunjungan masyarakat masih sangat minim dibandingkan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari satu juta jiwa.

“Jumlah kunjungan perpustakaan hanya sekitar 0,021 persen dari total penduduk. Ini menunjukkan tantangan besar yang harus kita hadapi bersama dalam meningkatkan literasi,” ujarnya.

Sekda menegaskan, Lomba Duta Baca tidak boleh sekadar menjadi kegiatan seremonial tahunan. Ia berharap kegiatan tersebut mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Para Duta Baca diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan (agent of change) yang aktif menggerakkan masyarakat untuk gemar membaca dan memanfaatkan fasilitas literasi yang tersedia.

Ia juga mendorong para finalis untuk memanfaatkan perkembangan teknologi dalam mempromosikan literasi, termasuk melalui perpustakaan digital dan media sosial agar lebih mudah diakses oleh masyarakat luas.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan, Indria Madyawati, S.E., M.M., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja tahun 2026 yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik.

Selain Lomba Duta Baca, pada kesempatan tersebut juga diumumkan pemenang sejumlah lomba literasi, di antaranya Lomba Bertutur Tingkat Sekolah Dasar dan Lomba Perpustakaan Desa Terbaik. Para pemenang nantinya akan mewakili Kabupaten Pekalongan di tingkat provinsi.

Hasilnya Ahmad Falah Muttaqin berhasil dinobatkan sebagai juara I dari Lomba duta Baca Kabupaten Pekalongan tahun 2026. Disusul Juara II Baqyiyatul Izzah 
, dan Juara III Zania Kurniasih.

Adapun pemenang Lomba Bertutur Tingkat Sekolah Dasar Kabupaten Pekalongan Tahun 2026 yaitu:
1. Juara I diraih Salwa Asma Asshidqia dari SD Muhammadiyah 01 Pekajangan.
2. Juara II Yusuf Kurniawan dari SD Negeri 03 Doro.
3. Juara III Khofifah Mutiara Kasih dari SD Negeri 03 Rogoselo.
4. Juara Harapan I Glenda Diona Almahira dari SDN 01 Wonopringgo.
5. Juara Harapan II Hanan Filalvio dari SDN 04 Pedawang
6. Juara Harapan III Diva Nur Ivny Luvena Nugroho dari SDN 01 Pekuncen

Pengumuman pemenang Lomba Perpustakaan Desa Terbaik juga dilakukan sebagai bentuk apresiasi kepada pengelola perpustakaan desa yang aktif dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Berikut ini adalah daftar juara lomba perpustakaan desa tingkat Kabupaten Pekalongan:

1. Juara I Perpusdes Budaya Baca dari Desa Sabarwangi, Kajen.
2. Juara II Perpusdes Dadi Pintar dari Desa Pandanarum, Tirto.
3. Juara III Perpusdes Panuntun dari Desa Ketitang Kidul, Bojong.
4. Juara Harapan I Perpusdes Pustaka Ilmu dari Desa Sidomulyo, Lebakbarang.
5. Juara Harapan II Perpusdes sumber ilmu dari Desa Watugajah, Kesesi.
6. Juara Harapan III Perpusdes cerah dari Desa Wonopringgo, Wonopringgo.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap dapat mendorong tumbuhnya masyarakat yang gemar membaca serta memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat literasi masyarakat.

“Harapannya, kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam meningkatkan budaya literasi dan mencerdaskan masyarakat Kabupaten Pekalongan,” pungkasnya.

Staf Ahli Utama BOPJ, Sujarwanto Dwiatmoko menyampaikan, Tujuan dari kegiatan ini untuk melihat kondisi eksisting sungai, tanggul, serta wilayah terdampak. Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut arahan Presiden terkait penanganan kawasan pesisir Pekalongan. Menurut Sujarwanto, pemerintah pusat melalui BOPJ bersama Bappenas dan Kementerian PUPR tengah mengupayakan pembangunan tanggul pengaman pantai sebagai solusi utama mengatasi rob.

“Kita akan bangun tanggul pengaman pantai yang membuat rob tidak masuk ke permukaan lagi,” ujarnya.

Ditambahkan, Selain pembangunan tanggul, pihaknya juga akan melakukan kajian teknis menyeluruh terkait kondisi sungai, termasuk kebutuhan perbaikan, penguatan tanggul, hingga normalisasi aliran Sungai Bremi - Meduri.

Ia menegaskan bahwa persoalan banjir dan rob di Pekalongan tidak bisa ditangani secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Kondisi geografis Pekalongan yang berada di dataran rendah dan dekat dengan laut menjadi tantangan tersendiri, sehingga perlu penanganan yang komprehensif,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar menyampaikan,  Peninjauan ini menjadi langkah konkret untuk mengidentifikasi titik-titik rawan banjir dan limpasan air ke permukiman warga. Ia menegaskan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung program penanganan, termasuk penyediaan lahan yang dibutuhkan.

“Kita bersama Pemerintah Kota Pekalongan berupaya menuntaskan persoalan Sungai Bremi–Meduri. Termasuk kesiapan lahan, kita siap,” ungkapnya.

Dalam kegiatan tersebut, jajaran pemerintah daerah bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana menyusuri sejumlah titik di sepanjang aliran sungai. Hasil pemantauan menunjukkan masih terdapat beberapa bagian tanggul yang membutuhkan penanganan segera.

Yulian menambahkan, sinergi lintas wilayah menjadi kunci utama, mengingat aliran Sungai Bremi- Meduri melintasi wilayah kota dan kabupaten sehingga penanganannya harus dilakukan secara terpadu.

Melalui peninjauan ini, diharapkan tahun 2027 atau 2028 awal langkah penanganan banjir dan rob di Pekalongan sudah terrealisasi secara tepat, guna mengurangi dampak yang selama ini dirasakan masyarakat setiap tahunnya.

Dalam kesempatan tersebut, Plt. Bupati menegaskan bahwa IPHI merupakan mitra strategis pemerintah daerah yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan, tidak hanya sebagai wadah silaturahmi, tetapi juga sebagai organisasi yang mampu berkontribusi aktif dalam pelayanan kepada masyarakat.

“IPHI memiliki kekuatan dan potensi besar untuk bersinergi dengan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Sukirman.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan, lanjutnya, berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan guna mendukung berbagai program prioritas daerah, antara lain peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, pengentasan kemiskinan, serta penurunan angka anak tidak sekolah.

Selain itu, Pemkab Pekalongan juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk IPHI, untuk bersama-sama menjaga capaian daerah dalam penurunan angka stunting. Kabupaten Pekalongan sendiri telah meraih peringkat pertama di tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam upaya penurunan stunting.

“Capaian ini perlu dipertahankan melalui peningkatan kesadaran masyarakat, termasuk pencegahan pernikahan usia dini,” imbuhnya.

Dalam bidang pembangunan keluarga, Pemkab Pekalongan juga terus mengoptimalkan peran Tim Penggerak PKK Kabupaten Pekalongan yang dipimpin oleh Galuh Kirana, dalam mendukung program pembinaan keluarga dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Ketua IPHI Kabupaten Pekalongan, Ir. H. Susiyanto, M.M., menyampaikan bahwa kegiatan Halalbihalal menjadi momentum penting untuk memperkuat kembali eksistensi dan peran organisasi di tengah masyarakat.

Ia mengapresiasi kehadiran unsur pemerintah daerah dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan nyata terhadap IPHI.

“Kehadiran para pejabat daerah menjadi indikator positif bagi kebangkitan IPHI Kabupaten Pekalongan,” ungkapnya.

Susiyanto menambahkan, Halalbihalal tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi sarana strategis untuk mempererat ukhuwah dan memperkuat solidaritas antaranggota.

Hal senada disampaikan Ketua Panitia Halalbihalal, KH. Mansur, yang melaporkan tingginya partisipasi peserta, termasuk dari berbagai organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan LDII, serta perwakilan IPHI dari seluruh kecamatan di Kabupaten Pekalongan.

“Sekitar 90 persen undangan hadir, ini menunjukkan antusiasme yang tinggi dari para anggota,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut menjadi titik awal kebangkitan IPHI yang sebelumnya dinilai kurang aktif di beberapa wilayah.

Melalui momentum Halalbihalal ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap kolaborasi bersama IPHI semakin kuat dan berkelanjutan, sehingga mampu mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Acara halal bihalal ditutup dengan tausiyah yang disampaikan oleh Prof. Dr. Sam'ani Syahroni, M.Ag., dari Univeristas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Drs. H. Abdul Munir, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pekalongan H. Asrofi, S.E., M.M., serta Ketua MUI Kabupaten Pekalongan KH. Tajudin Shorih.
 

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan, halal bihalal sebagai tradisi khas Indonesia. Tradisi ini tidak langsung berasal dari syariat agama.
Menurutnya halal bihalal lahir dari pengamalan nilai ajaran agama, Nilai tersebut diterjemahkan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

“Halal bihalal itu tradisi, bukan agama. Nilainya berangkat dari pengamalan ajaran agama, Ia menyebut halal bihalal sebagai bentuk vernakularisasi ajaran agama. Proses ini menunjukkan kreativitas masyarakat dalam menerjemahkan nilai religius," terangnya.

Menurutnya, tradisi ini hanya ditemukan di Indonesia. Hal tersebut menjadi bukti penerimaan nilai agama melalui pendekatan budaya.

Sementara itu Plt Bupati Pekalongan, H Sukirman menyoroti peran strategis Muhammadiyah dalam mendukung kemajuan pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Pekalongan khususnya melalui lembaga pendidikan dan rumah sakit di Kabupaten Pekalongan.

“Terimakasih pada PDM Kabupaten Pekalongan yang berkontribusi besar memiliki komitmen kuat dalam memajukan pendidikan dan kesehatan di kabupaten Pekalongan selama ini. Ini menjadi contoh baik bagaimana organisasi masyarakat dapat bersinergi dengan pemerintah,” ungkapnya.

Ketua Pimpinan Daerah Muhammdiyah (PDM) Kabupaten Pekalongan, H Mulyono dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Ia berharap kehadiran tersebut dapat memberikan motivasi bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus berkontribusi dalam dunia pendidikan.

Dalam kegiatan tersebut, Mendikdasmen RI hadir didampingi Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S. Dialog pendidikan ini diikuti oleh ratusan peserta yang terdiri dari kepala sekolah SMP, SMA/SMK/MA negeri dan swasta, kepala sekolah Muhammadiyah, unsur Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten Pekalongan, perwakilan organisasi pendidikan, serta sivitas akademika UMPP.

Rektor UMPP, Dr. Nur Izzah, S.Kp., M.Kes., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Mendikdasmen RI dan Plt. Bupati Pekalongan. Ia menjelaskan bahwa dialog pendidikan ini merupakan wadah strategis untuk memperkuat sinergi seluruh elemen dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan nyaman.

“Harapannya, kegiatan ini dapat meningkatkan semangat kita semua yang saat ini berjuang untuk memajukan pendidikan di Indonesia,” ungkap Dr. Nur Izzah.

Mendikdasmen RI Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed. dalam arahannya menekankan pentingnya menata pondasi belajar sejak dini dengan menciptakan ekosistem sekolah yang ramah, bebas kekerasan, serta menghargai martabat guru dan siswa. Menurutnya, sekolah yang aman dan nyaman akan melahirkan generasi yang lebih unggul serta berkarakter.

Sementara itu, Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S., menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan mendukung penuh upaya peningkatan kualitas pendidikan melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, serta masyarakat.

Dialog pendidikan berlangsung interaktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dengan Mendikdasmen RI, membahas berbagai isu pendidikan, mulai dari penguatan karakter, perlindungan terhadap guru dan siswa, hingga upaya menciptakan sekolah yang bermartabat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun komitmen bersama dalam menciptakan sekolah yang menjadi tempat belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan potensi siswa secara optimal, sekaligus memberikan ruang yang layak dan bermartabat bagi para guru sebagai pendidik.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S. Dalam kesempatan itu, Plt. Bupati menyampaikan apresiasi atas kunjungan yang dilakukan Kantor Imigrasi sebagai wujud penguatan kerja sama antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal.

“Saya bersyukur pada kesempatan ini kita bisa berdiskusi lebih lanjut, sekaligus mempererat silaturahmi. Ini menjadi hal yang penting dalam membangun sinergi antar lembaga,” ujar Sukirman.

Lebih lanjut, Sukirman menegaskan bahwa pertemuan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, namun juga momentum penting bagi Pemkab Pekalongan untuk memperoleh informasi serta pengarahan terkait kebijakan keimigrasian yang dijalankan oleh Kantor Imigrasi.

“Pada kesempatan kali ini, kami ingin mendapatkan pengarahan dan informasi terkait kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi,” katanya.

Menurut Sukirman, sinergi antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal harus terus dijaga dan diperkuat, karena keduanya memiliki tanggung jawab bersama dalam menjalankan kebijakan pemerintah serta menjaga stabilitas dan ketertiban wilayah.

“Selain silaturahmi, tentu kerja sama antar lembaga dan antar institusi ini sangat penting. Kantor Imigrasi merupakan instansi vertikal yang tentunya kita harus berupaya bersama-sama untuk mengamankan serta melaksanakan apa yang menjadi kebijakan institusi,” jelasnya.

Ia berharap koordinasi yang terbangun melalui pertemuan tersebut dapat memberikan dampak positif dalam mendukung pelayanan publik, khususnya dalam hal pengawasan dan pelayanan keimigrasian di wilayah Kabupaten Pekalongan.

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban, serta diakhiri dengan sesi diskusi dan koordinasi terkait berbagai hal yang berkaitan dengan pelayanan keimigrasian di Kabupaten Pekalongan.