Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Untuk itu Kabupaten Pekalongan berinovasi meluncurkan aplikasi Si Ilmuan (Sistem Informasi Integrasi Kelitbangan dan Pembangunan) yaitu sebuah aplikasi yang dapat mengintegrasikan program pembangunan dengan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan di Kab. Pekalongan sejak Tahun 2019 – 2023, sebagai salah satu referensi pengembangan potensi daerah serta solusi jika terjadi permasalahan dalam proses pembangunan di Kab. Pekalongan.

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq berharap adanya “Si Ilmuan” dapat menghasilkan solusi dan rekomendasi atas permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dengan berbasis riset. “Alhamdulillah, inovasi si ilmuan ini telah berhasil memberikan ide-ide solutif atas permasalahan yang selama ini dihadapi oleh pemerintah daerah berbasis riset dan kedepan saya berharap akan lebih banyak lagi solusi serta rekomendasi yang muncul dari hasil riset dalam mendukung pembangunan daerah,” ujar Bupati Pekalongan.

“Saya Senang dan sangat mendukung sekali dengan adanya si Ilmuan yang digagas oleh Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan. karena dengan inovasi ini semua kegiatan kelitbangan terdokumentasi secara rinci dan terintegrasi dengan program pembangunan,” lanjutnya.

“ Kami sangat menghargai dan mengapresiasi atas sambutan Pemkab Pekalongan, kami ingin belajar banyak pada Pemkab Pekalongan utamanya terkait fasilitasi dan pengelolaan BLUD di rumah sakit dan Puskesmas di Kabupaten Pekalongan,” terang Erin.

Rombongan diterima secara langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, beserta Asisten ekonomi dan pembangunan Sekda, Kepala Dinas Kesehatan, serta Kepala RSUD Kajen dan beberapa Kepala Puskesmas di Kabupaten Pekalongan.

Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq dalam sambutannya yang diwakili oleh Sekda menyampaikan selayang pandang tentang Kabupaten Pekalongan, dan berharap kunjungan kali ini juga dapat mempererat jalinan silaturahmi kedua daerah. Diungkapkan Sekda bahwa Kabupaten Pekalongan memiliki 2 BLUD rumah sakit yaitu RSUD Kraton ( Tipe B), RSUD Kajen ( Tipe C) serta 1 rumah sakit baru, yaitu RSUD Kesesi ( Tipe D) yang sedang dalam proses menjadi BLUD.

“BLUD itu regulasinya sudah jelas Permendagri No. 79 Tahun 2018, dimana selaku entitas perlu penertiban dan fleksibilitas dalam berbagai bidang diantaranya manajemen pendapatan, pola belanja, dan SDM, dan nawaetu atau tujuan utama pembentukan BLUD adalah agar pemerintah lebih mudah mempercepat pelayanan publik, disamping untuk menyehatkan dan membangun kemandirian BLUD, ” tegasnya.

Acara yang dilangsungkan di Aula lantai 1 Gedung Sekretaiat Daerah Kabupaten Pekalongan ini selanjutnya diisi dengan paparan seputar pengelolaan BLUD di Kabupaten Pekalongan oleh Asisten ekonomi dan pembangunan Sekda, Wahyu Kuncoro serta tanya jawab seputar hal tersebut.

Sebanyak 5 atlet yang terdiri dari 3 atlit cabor atletik dan 2 atlet cabor renang didampingi pelatih dan official serta orang tua disambut hangat di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda pada Senin (22/5/2023).

Dalam sambutannya, Bupati yang diwakili Sekda memberikan wejangan kepada para atlet agar ditengah keterbatasan, jangan pernah berkecil hati dan terus semangat mewujudkan mimpi dan cita- cita. “ NPCI agar terus berikhtiar dan saya terus mendorong agar terus berprestasi,” tegasnya.

Bupati mengungkapkan bahwa Pemkab telah menyiapkan anggaran untuk pembibitan dan kesejahteraan atlet difabel di Kabupaten Pekalongan, yang akan dicairkan dalam waktu dekat. Pemkab menyadari betapa susahnya mencari atlet difabel, padahal prestasi NPCI Kabupaten Pekalongan sangat baik, levelnya sudah nasional, oleh karena itu Pemkab Pekalongan terus berupaya mencari bibit – bibit potensial, diantaranya melalui ajang seleksi atlet difabel tahun lalu.

“ Pemkab Pekalongan terus berusaha dan berikhtiar memberikan pelayanan yang terbaik bagi kaum difabel, kami membuat program yang berpihak kepada kaum difabel, diantaranya termasuk pembuatan kartu difabel agar warga kita yang difabel terlayani dengan baik, di berbagai layanan seperti pendidikan, kesehatan, kependudukan,” terangnya.

Mengakhiri sambutannya, Bupati menegaskan akan memberikan pendampingan sepenuhnya pada atliet yang akan berlaga di Pekan Paralympic Pelajar Daerah. “ Pemerintah tidak akan tinggal diam, saya minta Dinporapar untuk mendampingi sepenuhnya,” tegasnya.

Dijelaskannya, bahwa pembangunan SDM merupakan salah satu visi pembangunan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang perlu didukung oleh semua pihak. Menurutnya masalah stunting penting untuk diselesaikan, karena berpotensi mengganggu potensi sumber daya manusia dan berhubungan dengan tingkat kesehatan, bahkan kematian anak. “salah satu upaya untuk meningkatkan SDM yakni menurunkan angka stunting karena dapat menurunkan kualitas SDM,” terangnya.

Riswadi menambahkan, permasalahan stunting merupakan masalah yang harus dihadapi secara terpadu dari semua bidang baik dari pemerintah, swasta, tokoh masyarakat, tokoh agama serta peran keluarga maupun warga baik sebagai indivisu maupun masyarakat. "Semua bergerak, dari mulai Organisasi Perangkat daerah (OPD), Camat, Kepala Desa dan lainnya untuk dapat melakukan aksi nyata sesuai dengan peran dan tugas masing-masing,” ujarnya.

Dengan begitu, lanjutnya, akan ada penurunan angka stunting di masa yang akan datang. “keberhasilan dari kegiatak kali ini adalah aksi nyata dan komitmen kita untuk melepas ego sektoral sehingga masalah stunting akan bisa diatasi,” paparnya.

Didampingi Wakil Ketua DPRD Kab. Pekalongan, Sumarosul, Sekretaris Daerah Kab. Pekalongan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala DPU Taru, Kepala Dinperindag, Kepala Bappeda Litbang dan Kepala RSUD Kraton, Bupati memaparkan secara langsung didepan Suharso dan jajarannya terkait permasalahan rob di Kab. Pekalongan, rencana pembangunan RSUD Kraton, serta rencana rehab Pasar Sragi dan Pasar Doro,

Secara gamblang Fadia menyampaikan kondisi riil rob di wilayah Kabupaten Pekalongan dan menegaskan kalau penanganan rob khususnya di Kab. Pekalongan akan sangat sulit jika hanya ditangani oleh Pemkab. Pekalongan saja tetapi membutuhkan sentuhan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat.

“Kami sedang mengusahakan agar PR rob di Kabupaten Pekalongan dapat terselesaikan, atau segera menemukan jalan keluar untuk mengatasinya,” ujar Fadia.

Pada kesempatan tersebut, Fadia juga memaparkan terkait rencana relokasi RSUD Kraton ke lokasi yang bebas banjir, dan berharap Kementerian PPN/ Bappenas dapat membantu mempercepat pembangunan RSUD Kraton, agar RSUD Kraton dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Terakhir, Fadia memaparkan rencana rehab Pasar Doro dan Pasar Sragi, Fadia mengungkapkan jika kedua pasar ini sudah saatnya mendapatkan perbaikan apalagi kedua pasar tersebut merupakan pusat perekonomian masyarakat, dan penting diperhatikan.

“ Saya bersyukur dan berterimakasih kepada Kementerian PPN atas tanggapan positifnya, saya berharap apa yang kami usahakan hari ini dapat membuahkan hasil yang positif, karena kita secara gamblang sudah menyampaikan kondisi riil di lapangan dan yang kita sampaikan adalah yang benar- benar kita butuhkan dan akan berdampak banyak bagi masyarakat,” tegas Fadia usai acara berlangsung.

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menyampaikan bangga atas pencapaian tersebut dan berharap agar opini WTP dapat terus dipertahankan, “Kami Pemerintah Kabupaten Pekalongan merasa senang, bangga, dan berterima kasih karena Kabupaten Pekalongan mendapatkan WTP yang ke-8 kali dan kita bisa mempertahankan ini dengan baik,” ujar Bupati Pekalongan usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI di Gedung BPK RI Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang, Selasa (16/05/2023) siang.

Dalam kesempatan itu, Bupati Pekalongan juga menyampaikan bahwa WTP yang diperoleh Pemkab Pekalongan merupakan hasil kerja keras yang luar biasa dari seluruh stakeholder terkait, karenanya Bupati menyampaikan ucapan terima kasih atas segenap dukungan yang diberikan, “Ini adalah suatu bentuk perjuangan yang luar biasa dari seluruh stakeholder yang ada. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh PNS di Kabupaten Pekalongan, terima kasih kepada keluarga besar DPRD, dan juga terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan karena telah membantu mendoakan dan men-support Pemkab Pekalongan sehingga predikat WTP bisa kita pertahankan,” kata Bupati.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah Hari Wiwoho dalam sambutannya menyampaikan bahwa Opini WTP yang diperoleh Pemkab Pekalongan merupakan hasil dari pemeriksaan laporan keuangan yang mana bertujuan untuk membuka opini atas kewajaran laporan keuangan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa opini merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, “BPK dalam melaksanakan pemeriksaan telah melakukan serangkaian pengujian, dan yang dimaksud untuk menilai kewajaran dalam penyajian laporan keuangan meliputi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecukupan informasi keuangan, dan efektivitas implementasi sistem pengendalian,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hj. Hindun mewakili 7 Ketua DPRD dari 7 Kota penerima Opini WTP yang hadir menyampaikan bahwa keberhasilan memperoleh opini WTP tak terlepas dari sinergitas yang baik antara Legislatif dan Eksekutif yang terjalin dengan baik selama ini,”Segenap Pimpinan dan Anggota DPRD mampu melaksanakan fungsi pengawasan, budgeting dan regulasi dengan baik. Dan pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas kinerja yang efektif dan efisien,” ucapnya.

Diketahui bahwa dalam acara yang digelar selain Kabupaten Pekalongan ada 6 Kabupaten lainnya di Jawa Tengah yang juga menerima Opini WTP dari BPK RI yakni meliputi Kabupaten Pati, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Tegal, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Grobogan.

Sumber : Tim Prokompim Setda Kabupaten Pekalongan

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan Yudhi Himawan, mengatakan Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Pekalongan menurut data dari Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pekalongan mencapai 6 hingga 8 ribuan orang. “namun yang sudah assessment melalui kerjasama dengan Kementerian Sosial melalui Balai Kartini Temanggung jumlahnya antara 1 ribu hingga 1,5 ribu orang,” katanya Minggu (14/5/2023).

Jumlah yang sudah terdata tersebut, lanjut Yudhi sudah dilakukan intervensi melalu bantuan dari pusat, diantaranya modal usaha, bantuan sembako, alat bantu bagi difabel dan lainnya. “itu sudah kita salurkan di bulan pertama, untuk bulan kedua bentuknya seperti apa masih kita koordinasikan dengan Balai Kartini Temanggung,” terangnya.

Dirinya berharap, kedepan semua disabilitas di Kabupaten Pekalongan akan bisa di bantu oleh jaminan kesehatan yang akan diupaykan melalui jaminan kesehatan dari Kementerian Pusat yang akan diusulkan oleh Kementerian Sosial. “kami akan usulkan bertahap tiap bulannya,” tambahnya.

Selain itu, Dinsos juga telah bekerjasama dengan berbagai pihak untuk membantu para penyandang disabilitas. “kita telah bekerjasama dengan Dinas UMKM dan Naker yang mempunyai Balai Latihan Kerja (BLK) agar memberikan ketrampilan kepada para difabel. Selain itu kita juga melibatkan pihak swasta untuk memberikan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk pelatihan atau modal. Kita akan keroyok untuk membantu mereka,” ujarnya.

Ditegaskannya, bahwa untuk kaum difabel, Pemerintah Daerah untuk membantu mereka, dan karena adanya keterbatasan maka akan bekerjasama dengan Pemerintah Pusat. “harapannya semua disabilitas dapat diintervensi melalui kebijakan di Kabupaten Pekalongan sehingga mereka merasa setara dengan masyarakat lainnya. Mereka punya hak untuk mendapatkan bantuan berkarya sesuai dengan kemampuan mereka, kita berusaha untuk memfasilitasi dan memberikan back up sehingga mereka merasa setara dengan yang lain,” pungkasnya.

Selain Bupati, acara tersebut juga dihadiri Ketua Dekranasda Kabupaten Pekalongan Muhtarudin Ashraff Abu yang juga suami Bupati Pekalongan, Kepala Dinas Penamanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pekalongan, Edy Herijanto, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan Yudhi Himawan dan pengurus serta anggota FKDP Kabupaten Pekalongan.

Ditemui usai kegiatan, Bupati mengatakan bahwa esensi dari adanya halal bihalal adalah menjaga rasa kekeluargaan diantara para anggota. Selain itu, lanjutnya juga sebagai sarana komunikasi langsung antara penyandang disabilitas dengan pemerintah. “dari kegiatan ini kita tahun bahwa para disabilitas memerlukan enam gerobak untuk berjualan dan akan langsung kita wujudkan, serta ada yang membutuhkan Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan kita akan bantu untuk membuatnya,” katanya.

Selain itu, juga ada yang meminta alat bantu yang segera akan diturunkan, dan juga modal kerja dan sepeda yang akan dibantu oleh pemerintah. Disamping bantuan langsung, para difabel ini akan dimasukkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta akan dimasukkan dalam BPJS. “acara hari ini adalah bentuk komunikasi yang baik, sehingga saya sebagai pemimpin tahu dan bisa membantu para teman-teman penyandang disabilitas,” jelasnya.

Dikatakan bupati, membantu para penyandang disabilitas ini merupakan kewajiban bagi pemerintah apalagi dirinya sebagai Bupati yang mendapat amanah untuk menjaga dan membantu warganya. “semua penyandang disabilitas kan diperhatikan tergantung kebutuhan masing-masing, disini ada 10 organisasi disabilitas akan kita bantu semua,” pungkasnya.

Ketua FKDP Kabupaten Pekalongan Waluyo mengatakan, bahwa jumlah anggota FKDP sekitar 200 orang. Mereka tidak hanya dari penyandang disabilitas tetapi juga keluarga disabilitas baik tuna rungu, bisu-tuli, disabilitas fisik dan lainnya. “perhatian Pemkab saat ini sudah bagus, namun dengan acara ini jadi lebih tahu persisi keberadaan disabilitas sehingga harapannya akan lebih bagus lagi kedepannya,” harapnya.

Sementara itu salah satu penyandang disabilitas asal Kecamatan Bojong, Sigit mengaku senang bisa bertemu langsung dengan Bupati Pekalongan. Menurutnya selama ini pemerintah telah banyak membantu difabel diantaranya ada yang dibantu motor roda tiga, modal usaha berupa uang, mesih jahit, kompresor, kulkas, dll. “kami sangat senang jika karena selama ini banyak dibantu, namun kami berharap selain dibantu peralatan juga dibantu untuk mendapat pekerjaan, karena kalau bantuan sifatnya sementara kalau pekerjaan kan bisa untuk jangka panjang,” tuturnya.