Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Tim Jamrud (Jemput Bola Perekaman KTP-el dan Penerapan Identitas Kependudukan Digital di Bulan Ramadhan) yang dipimpin langsung oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Pekalongan, Ajid Suryo Pratondo, S.STP, M.Si malam ini menargetkan sejumlah 134 orang dapat terekam KTP-el. "Alhamdulillah sambutan warga sangat baik, kita akan kebut terus sampai seluruh warga yang belum terekam sejumlah 1.661 orang di Kecamatan Kesesi dapat terekam, sudah kita jadwalkan sampai tanggal 11 April mendatang. " tegas Ajid.

Rencananya Tim Jamrud akan melanjutkan road show serupa besok tanggal 28 Maret 2023 bertempat di Balai Desa Kwasen Kecamatan Kesesi, dengan mengambil waktu malam hari selepas sholat Tarawih jam 20.00 WIB sampai dengan selesai.

Inilah wujud komitmen Disdukcapil menuntaskan perekaman KTP-el dalam menyongsong Pemilu 2024. Selain Kecamatan Kesesi, Tim Jamrud akan terus melakukan road show ke Kecamatan lainnya sesuai jadwal yang telah disusun.

Pengajian Jumat kali ini merupakan pengajian perdana di bulan Ramadhan dan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar dengan menghadirkan narasumber Prof. Dr. KH. Imam Hanafi, M.Ag. Hadir pula dalam kesempatan tersebut para Asisten dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab. Pekalongan.

Dalam sambutannya Sekda berharap ASN dapat lebih meningkatkan keshalehan individu maupun keshalehan sosial, diantaranya dengan meningkatkan kepedulian kepada lingkungan kita. “pengajian rutin ini diharapkan mampu memberikan pencerahan dan merubah kita menjadi lebih baik. Selain juga sebagai sarana silaturahmi dan healing,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Akbar juga menghimbau para ASN Pemkab pekalongan mengadakan buka bersama, dan mendorong untuk hidup sederhana, ngerem perilaku seperti bergaya hidup mewah apalagi menampakkannya di medsos. “Saya berharap Ramadhan justru memacu kita untuk lebih produktif dan diniatkan sebagai ibadah, apalagi di Bulan Ramadhan pahala kita akan dilipatgandakan, ” ujarnya.

Sementara itu, KH. Imam Hanafi dalam tausiyahnya mengungkapkan bahwa ASN diharapkan mampu menjaga lisan dan perilakunya, bermanfaat bagi sesamanya, serta memuliakan pemimpinnya dan menjadi imam atau pemimpin yang adil bijaksana agar mendapatkan pengayoman dari Rasulullah SAW di yaumul akhir. “semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad yang senantiasa menebar kemanfaatan bagi sesama,” harapnya.

Dalam kesempatan tersebut Bupati didampingi Kepala Kesbangpol, Kepala Kesra, Forkompimcam serta para tamu undangan yang hadir.

Dalam sambutannya Bupati berharap dengan adanya pembangunan pondok pesantren di Desa Bugangan ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pendidikan, khususnya pendidikan agama bagi masyarakat sekitar. “pendidikan agama ini penting bagi anak-anak khusunya untuk pembentukan akhlak, jika nilai pendidikan umumnya bagus dan dia juga pendidikan agamanya bagus itu baru anak yang hebat namanya,” paparnya.

Disampaikan bupati bahwa pendidikan agama sangat penting, untuk itu dirinya selain memperhatikan sekolah umum juga memperhatikan para TPQ dan Pondok Pesantren yang merupakan pusat pendidikan agama. “dijaman saya baru pondok pesantren di Kabupaten Pekalongan ini diperhatikan, meski jumlahnya tidak banyak. Karena jumlah Pondok Pesantren di Kabupaten Pekalongan ini banyak sehingga meski sedikit tapi biar merata bantuannya,” ucap Fadia.

Kepala Desa Bungangan Mustiyadi mewakili dari panitia pembangunan Pondok Pesantren mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat yang hadir terutama kepada Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang telah meletakkan batu pertama pembangunan. “kami memohon dukungan dan doa restu kepada semua pihak agar pembangunan bisa cepat selasai dan kegiatan dapat berjalan dengan lanjar,” pintanya.

Demikian dikatakan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dalam sambutannya saat membuka High Level Meeting antara Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dilaksanakan di Aula Setda, Selasa (21/3/2023).

Dikatakan bupati, kenaikan harga bagi masyarakat yang mampu mungkin tidak menjadi persoalan. Namun bagi masyarakat menengah ke bawah merupakan masalah yang serius karena bisa menciptakan kemiskinan ekstrim. “jika harga naik maka akan memunculkan persoalan baru, nanti stunting juga tinggi dan lainnya. Padahal di Bulan Ramadhan ini merupakan saat yang ditunggu-tunggu masyarakat untuk bersama keluarga sehingga orang pingin hidup nyaman,” katanya.

Lebih lanjut ikatakan pula, jika ada kenaikan harga, para dinas terkait diminta untuk mencari akar permasalahan dan juga bekerjasama dengan daerah pemasok sehingga lonjakan harga bisa ditekan. “kalau permaslahan didistribusi kita bisa subsidi BBMnya, atau jika bawang kita bekerjasama dengan Pemkab Brebres semisal sehingga para pemasok tidak seenaknya menaikkan harga barang,” pintanya.

Untuk digitalisasi daerah, lanjutnya, perlu diupayakan agar pemasukan daerah bisa dilihat dengan cepat agar PAD dapat dioptimalkan. “manfaatkan digitalisasi dengan benar agar PAD kita dapat meningkat, banyak yang bisa digali untuk meningkatkan pendapatan daerah,” ucap Fadia.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Pekalongan Wahyu Kuncoro menuturkan High Level Meeting antara TPID dan TP2D Daerah dbertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi stakeholder dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang di masyarakat. “selain juga sebagai salah satu ajang koordinasi antara TPID dan TP2D Daerah. Dengan nara sumber dari Sekda dan Deputi Kantor Bank Indonesia,” katanya.

Dalam kegaiatan tersebut dihadiri Kepala Perwakilan BI Tegal, Perakilan Polres dan Kodim, Bulog, Kepala BPS, Kadin Kepala OPD terkait.

Acara soft launching dilaksanakan di Aula Balai Desa Linggoasri dan dihadiri oleh Asisten 1 Setda Kabupaten Pekalongan Totok Budi Mulyanto, S. E mewakili Bupati Pekalongan yang berhalangan hadir karena ada acara Musrenbang tingkat Kabupaten Pekalongan, kemudian Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Kabupaten Pekalongan Sri Lestari, Ketua FKUB Kabupaten Pekalongan M. Sholahuddin, A. Ma, Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, serta Forkopimcam Kajen.

Program Desa Sadar Kerukunan di Linggoasri terbentuk atas dasar penelitian yang dilakukan oleh Dosen UIN KH. Abdurrahman Wahid yang meneliti kerukunan masyarakat Desa Linggoasri, Kecamatan Kajen. Linggoasri dinilai pantas dinobatkan sebagai Desa Sadar Kerukunan karena di daerah tersebut terdapat empat agama yang berbeda yaitu 90% Islam, 10% Hindu, sisanya adalah Budha, dan Katolik serta terdapat dua tempat ibadah yaitu Masjid dan Pura. Namun untuk sosial kemasyarakatan masih tetap rukun dan bergotong royong.

Asisten 1 Setda Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Pekalongan Totok Budi Mulyanto, S.E yang hadir mewakili Bupati Pekalongan mengucapka selamat kepada Para pengurus Desa Sadar Kerukunan di Linggoasri yang sudah ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah. Harapannya pengurus tersebut dapat mempertahankan budaya yang sudah turun temurun yaitu menjaga kerukunan antar masyatakat Desa Linggoasri.

"Kami ucapkan selamat kepada pengurus yang sudah dibacakan tadi dan ditandatangani oleh Kakanwil jateng mudah-mudahan pemgurusnya nanti bisa menyamakan visi untuk mempertahankan budaya yang sudah turun temurun," Tutur Totok dalam sambutannya di Desa Linggoasri.

Pihak Desa yang diwakili oleh Sekretaris Desa Linggoasri Taswono mengucapkan terima kasih atas terpilihnya Desa Linggoasri menjadi Desa Sadar Kerukunan yang kedepanya juga diprogramkan untuk menjadi Kampung Moderasi.

"Kami mengucapkan terima kasih karena Desa Linggoasri ini menjadi salah satu desa di Kabupaten Pekalongan yang menjadi contoh dan dipilih menjadi Desa Sadar Kerukunan dan kedepannya juga ada Kampung moderasi.

Salah satu kunci kerukunan di desa kami adalah warisan dari leluhur yaitu sebuah peninggalan tak benda yang berbentuk tradisi yang jika kita pahami mengandung pesan kebaikan bagi masyarakat Linggoasri, Ucap Taswono.

Kegiatan penobatan Linggoasri Sebagai Desa Sadar Kerukunan tidak berhenti sampai disini. Nantinya akan diagendakan Grand Launching pada bulan April bersamaan dengan perayaan syawalan di Linggoasri.

Kegiatan yang dihadiri Forkompimda Kabupaten Pekalongan, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Sekda Kabupaten Pekalongan, OPD, Para Camat, Para Tokoh Masyarakat, Organisasi Masyarakat serta LSM tersebut di awali dengan sambutan dari Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Pekalongan, sambutan Bupati Pekalongan, Sambutan DPRD dan pemaparan kebijakan Pemkab Pekalongan oleh Sekretaris Daerah.

Dikatakan Bupati, pada Musrenbang ini dirinya mengedukasi masyarakat dengan memperlihatkan anggaran real termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengeluaran rutin.
“sehingga masyarakat bisa memahami bahwa dengan uang yang sedikit ini harus bisa berbagi di 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan,” terangnya.

Untuk fokus pembangunan di tahun 2024, tambahnya, masih sama dengan tahun sebelumnya yakni memperbaiki jalan yang rusak, kesehatan gratis, serta juga dalam sektor pendidikan. “masih banyak jalan yang rusak, kesehatan gratis cuma pakai KTP serta bantuan untuk penunggu pasien dan pemberian seragam gratis kepada siswa-siswi terutama untuk yang sekolah negeri dan semoga bisa merambah ke sekolah swasta,” tutur Fadia.

Dirinya berharap, melalui Musrenbang 2024 ini, kedepan Kabupaten Pekalongan menjadi jauh lebih baik, masyarakat tambah sejahtera serta masalah-masalah di Kota Santri terutama jalan teratasi semua.

Sementara itu dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun menyebutkan pokok-pokok pikiran DPRD dalam pelaksanaan tahun anggaran 2024 diantaranya pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan SDM, penyediaan air bersih, fasilitasi penerangan jalan dan RTLH. “selain itu juga peninggkatan kelompok masyarakat baik petani, nelayan, UMKM dan lainnya, serta peningkatan sarana pendidikan dan kesehatan,” katanya.

Kepala Bappeda Litbang Trisno Suharsanto, menuturkan, tujuan dari Musrenbang diantaranya adalah memperoleh masukan dari semua stakeholder yang hadir guna penyempurnaan dan penyusunan RKPD 2024. Menyelaraskan program perangkat daerah agar sesuai dengan prioritas pembangunan serta menyepakati isu strategis dan arah kebijakan di tahun 2024.

Menurutnya, dari hasil pantauan, ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan seperti telur dan cabe. "Untuk cabe jenis cabe setan beragam ada yang 76 ribu ada yang 80 ribu, dan naiknya cukup tinggi menurut saya," lanjutnya.

Untuk komoditas beras, daging, ayam dan minyak goreng, sambungnya masih relatif stabil. "Upaya kita bagaimana menurunkan harga yang signifikan naik ini agar bisa turun, sehingga masyarakat bisa menikmati harga kebutuhan yang terjangkau jelang Ramadhan ini," ucapnya.

Dirinya berharap, selama Ramadhan dan idul Fitri harga-harga kebutuhan bisa stabil. Dan pemerintah akan berupaya untuk menurunkan harga yang mengalami kenaikan signifikan. "Momen puasa dan lebaran kan setahun sekali yang biasanya digunakan untuk berkumpul dengan keluarga. Kasihan masyarakat jika harga-harga pada naik terutama yang tidak mampu," pungkas bupati.

Dalam kesempatan itu, Bupati Pekalongan hadir didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar, Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Pekalongan Anis Rosidi, Inspektur Kabupaten Pekalongan Ali Reza, serta Kepala BPKD Kabupaten Pekalongan Casmidi.

Laporan keuangan Unaudited diterima langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Hari Wiwoho.

Dalam sambutannya Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Hari Wiwoho menyampaikan bahwa penyerahan laporan keuangan unaudited merupakan amanah Peraturan Perundang-Undangan No.1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyerahkan Laporan Keuangannya kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Jadi laporan keuangan ini paling lambat diserahkan 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan kami pun diatur terkait dengan pemeriksaan. Kami paling lambat 2 bulan setelah laporan keuangan diserahkan, kami sudah harus menyampaikan laporan hasil pemeriksaan,” jelasnya.

Karenanya, ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada daerah yang telah menyerahkan laporan keuangannya tepat waktu,“Kamu ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak dan Ibu atas penyelesaian laporan keuangan yang tepat waktu bahkan lebih cepat dari tenggang waktu yang ditetapkan yakni 27 maret 2023. Kami yakin dengan perbaikan-perbaikan laporan sesuai dengan rekomendasi perbaikan dari BPK, laporan keuangan yang disajikan bisa makin transparan, akuntabel,” katanya.

Demikian, ia berharap agar laporan keuangan yang diserahkan kepada BPK dapat memenuhi standar yang menjadi penilaian pemeriksaan laporan keuangan BPK.

Selain Kabupaten Pekalongan, dalam kesempatan itu terdapat pula 6 Kabupaten di Jawa Tengah yang juga menyerahkan laporan keuangannya meliputi Kabupaten Pati, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Tegal. 

Sumber : Tim Prokompim Setda Kabupaten Pekalongan