KAJEN - Kembangkan Inovasi bidang penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Kota Wali (RSKW) Demak dan LPPL Radio Kota Santri ( RKS) Pekalongan bertukar pengalaman.
Pesatnya dunia industri dan teknologi 4.0, sejumlah inovasi dan kreasi harus tercipta agar kelangsungan kegiatan komunikasi dan informasi tetap berjalan sesuai dengan kemajuan jaman, termasuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) radio.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Pekalongan, Supriyadi SE MM, usai menerima kunjungan Diskominfo Demak dan LPPL Radio Suara Kota Wali. Selasa(5/7/2023).
"Seiring dengan berkembangnya teknologi digital yang semakin pesat, persaingan global sudah tidak lagi terpusat di dunia penyiaran antar radio maupun televisi. Akan tetapi sudah bergeser ke pesaing baru dengan adanya koneksi internet yaitu kanal streaming Youtube yang dapat lebih cepat diakses melalui gawai maupun komputer/ laptop masing-masing pengguna," terang Supriyadi.
Sebagai radio milik publik , RKS dan RKSW menurutnya, harus ada perubahan secara bertahap untuk tetap memberikan inovasi di bidang penyiaran.
Pihaknya juga sangat berterimakasih atas kunjungan dari LPPL RSKW yang merupakan LPPL terbaik di Jawa Tengah dan
mendapat anugerah KPID Award tahun 2021.
Kepala Dinkominfo Demak, Dra Endah Cahya Rini MM mengatakan, kegiatan merupakan langkah sharing pengalaman sebagai sinergi yang positif karena saat ini LPPL didorong bertransformasi menjadi radio masa kini yang menyasar segmentasi kaum milenial dan mengikuti semua platform media sosial yang ada.
"Langkah yang kami lakukan berbenah sarpras, studio atau kantor, upgrade antena pemancar, Program acara dan Sumber daya manusia juga terus diberikan kesempatan untuk upgrade, kecakapan softskill di bidang penyiaran," terang Kepala Dinkominfo Demak.
Untuk menunjang mutu manajemen, menurutnya, LPPL Radio harus terus berbenah, melakukan kaji banding agar manajemen dapat menentukan langkah perbaikan yang bersifat sustainable dan mengadakan studi banding dan tukar pengalaman di bidang broadcasting.
Jumat, 7 Juli 2023
KAJEN - Gladi Widya Bahurekso yang yang diselenggarakan Kwartir Cabang (Kwarcab) Pekalongan 1 hingga 3 Juli 2023 di Lapangan Desa Kulu, Karanganyar, diikuti 168 pramuka penegak di Kabupaten Pekalongan.
Kegiatan dibuka Ketua Kwarcab Pekalongan M. Yulian Akbar. Dalam sambutannya, Ketua Kwarcab Pekalongan mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan guna mengevaluasi sejauh mana kegiatan di Gugusdepan dapat dilaksanakan sesuai dengan SKU penegak.
SURABAYA – Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq menghadiri Pembukaan Forum Smart City bertemakan “Mencerdaskan Kota dan Kabupaten untuk Indonesia Cerdas” di Surabaya, Senin (12/6/2023).
Bupati mengikuti acara pembukaan forum smart city pada hari pertama. Pada kesempatan tersebut Bupati Fadia Arafiq juga berkunjung ke stand-stand pameran dalam kegiatan tersebut, didampingi Kepala Dinas Kominfo, Supriyadi. Pameran mengusung produk-produk IT dari sejumlah perusahaan ternama yang juga menjadi sponsor acara.
KAJEN - Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-116 yang berlokasi di Desa Wangkelang, Kecamatan Kandangserang Tahun Anggaran 2023 telah Resmi ditutup pada Kamis (08/06/23). Upacara penutupan dilaksanakan di desa setempat dengan dihadiri Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Panglima Kodam IV/Diponegoro Mayor Jenderal TNI Widi Prasetijono, Forkompimda, Para Kepala OPD serta para camat dan kepala desa.
KAJEN – Dalam rangka menjalin komitmen bersama dan mengkoordinasikan tentang rencana Penyusunan Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR).di Kabupaten Pekalongan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan acara Fasilitas Dalam Rangka Penyusunan Advokasi Regulasi KTR Di Kabupaten Pekalongan Tahun 2023. Kegiatan digelar di Aula Kankemenag Kabupaten Pekalongan, Selasa (6/6/2023).
Dalam sambutannya, Plh Bupati Pekalongan, H. Riswadi menyampaikan terima kasih atas masuknya organisasi Petanesia di daerah. Dikatakannya, dalam melaksanakan tugas, pemerintah daerah berharap agar segenap jajaran pengurus Petanesia Kabupaten Pekalongan yang baru dilantik dapat mengemban tanggung jawab dengan penuh integritas, semangat menjunjung tinggi kejujuran, dan kebersamaan terhadap masyarakat.
“Kami juga berharap pengurus DPC Petanesia yang baru saja dilantik dapat senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, dengan memberi perhatian kepada isu-isu sosial, lingkungan dan ekonomi yang dihadapi masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam memperbaiki kondisi sosial di daerah kita ini,” tutur Riswadi.
Selain itu, menurutnya, perlu juga untuk terus mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat seperti pemberdayaan ekonomi lokal, pendidikan, kesehatan dan lingkungan dengan demikian petanisia dapat berperan aktif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga menaruh harapan besar kepada Petanesia Kabupaten Pekalongan yang baru dapat terus mengemban tugas mulia dalam memperkuat rasa nasionalisme, mempromosikan kecintaan terhadap Indonesia serta mendorong semangat kebangsaan di kalangan masyarakat Kabupaten Pekalongan.
Ketua DPC Petanesia Kabupaten Pekalongan, H. Hartono menyampaikan optimismenya bahwa melalui Petanesia semua bangkit dan bergerak. "Karena bisa saja akan tergerus dengan era informasi yang kadang mengacaukan persatuan. Akan tetapi dengan adanya ini mudah-mudahan bisa merawat Kebhinekaan dari berbagai unsur, dari berbagai multikultural yang ada khususnya di Kabupaten Pekalongan dan umumnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya.
KH. Gus Munir DPW Petanesia Provinsi Jawa Tengah berharap pada pengurus Petanesia Kabupaten Pekalongan untuk memPetanesiakan warga Kabupaten Pekalongan tanpa terkecuali dengan dua cara. “Pertama melalui struktural, bentuk pengurus sampai ke ranting hingga ke sanubari bangsa Indonesia. Kemudian melalui kultural yang tidak menjadi pengurus bisa mengamalkan pancasila,” ungkapnya. (Tim Dinkominfo)
Kamis, 6 Juli 2023
“Serta menyamakan persepsi tentang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan materi lomba dan juga memilih perwakilan Kwarcab Pekalongan untuk mengikuti Gladi Widya yang akan diselenggarakan oleh Kwartir Daerah," kata Yulian yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, Senin (3/7/2023).
Para peserta terdiri dari 11 gugus depan yang berpangkalan di SMA/SMK/MA se-Kabupaten Pekalongan tersebut mempertandingkan beberapa lomba diantaranya, LCTP, Lomba Baris berbaris, Lomba pioneering, Seni dan Budaya, Lomba Panatacara, Lomba Iklan Layanan Masyarakat, Lomba IoT, dan Lomba Karya Cipta Pramuka. “Pada Gladi Widya ini mengacu pada kegiatan Daerah,” imbuhnya.
Gladi Widya merupakan sejenis kegiatan lomba bagi anggota pramuka khususnya diperuntukkan bagi anggota tingkat Penegak. “Kwarcab Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 menyelenggarakan Gladi Widya Bahurekso dan kegiatan ini merupakan kegiatan berjenjang, bagi sangga tergiat I baik putra maupun putri akan mewakili Gladi Widya Tingkat Daerah,” ujar Yulian.
Dia berharap semua materi lomba dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga dengan peserta yang sangat sedikit ini dapat diserap oleh peserta Gladi Widya. “Semoga dengan kegiatan ini para peserta mampu menunjukan kemampuan terbaik,” harapnya. (Tim Dinkominfo Kab. Pekalongan)
Kamis, 6 Juli 2023
Bertepatan dengan datangnya musim liburan sekolah, BAZNAS Kabupaten Pekalongan kembali menggelar kegiatan khitan massal yang memang dilaksanakan rutin setiap tahunnya. Pada tahun ini jumlah peserta meningkat dibanding tahun sebelumnya. Tahun ini kegiatan diikuti 100 anak, sebelumnya hanya berjumlah 60 anak.
Dikatakan Plt. Ketua BAZNAS Kabupaten Pekalongan, Machrus bahwa kegiatan khitan massal bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Peserta tidak dipungut biaya atau gratis. Justru peserta diberikan uang saku dan uang tasyakuran yang totalnya Rp 1,4 juta per anak.
"Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk untuk membantu masyarakat yang orang tuanya tidak mampu mengkhitankan anaknya. Sehingga dalam hal ini khitan yang dilakukan gratis bahkan diberi uang saku dan uang tasyakuran yang totalnya adalah 1,4 juta per anak," Tutur Machrus.
Ditambahkan Machrus bahwa terlaksananya kegiatan khitan massal tersebut tidak lepas dari donasi para ASN (Aparatur Sipil Negara) berupa zakat, infaq, dan shodaqoh yang dikelola oleh BAZNAS. Dirinya juga berharap semoga para ASN diberi keberkahan oleh Allah Swt.
Salah satu orang tua dari peserta, Nur Khalisa, mengaku bersyukur karena adanya kegiatan khitan massal bisa membantu dan meringankan dirinya dan keluarga. Sang anak yang bernama Muhammad Manan (7) pun merasa senang dan gembira, bahkan sudah bisa lompat-lompat ketika disuruh oleh tenaga kesehatan yang mengkhitannya.
"Alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini bisa membantu meringankan Keluarga kami. Ini juga dapat uang saku, uang tasyakuran, jajan, dan juga sarung. Anaknya juga tidak nangis malah tadi sempet loncat-loncat," ucap Khalisa.
Berdasarkan penuturan dari salah satu tenaga kesehatan yang turut berkontribusi dalam kegiatan tersebut yaitu Dokter Imam Prasetyo menjelaskan bahwa metode khitan yang dilakukan adalah metode klamp (cincin).
Menurutnya, kelebihan dari metode ini lebih cepat sembuh dan anak-anak langsung bisa beraktifitas seperti semula. (Tim Dinkominfo Kab. Pekalongan)
Kamis, 6 Juli 2023
Salah satunya, Tiwi (37), orang tua siswa yang mendaftarkan anaknya di SMP Negeri melalui jalur prestasi. “Sekolah asal anak saya sudah libur dan pihak sekolah mengatakan bahwa operator SD sudah tidak bisa membuka link pendaftaran. Saya khawatir jika tidak diterima di sekolah pilihan pertama maupun sekolah pilihan kedua, karena pihaknya mendapatkan informasi jika sudah tidak memungkinkan untuk pindah jalur PPDB setelah pendaftaran ditutup,” ungkap Tiwi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar meminta agar orang tua/wali siswa tak khawatir anaknya tak mendapatkan sekolah usai Penerimaan Peserta Didik Baru (2023/2024). Hal itu dikatakan Sekda Yulian Akbar usai monitoring PPDB bersama Kepala dan pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pekalongan, Selasa (27/6/2023). “Insya Allah semua akan dapat sekolah. Jika Sekolah Negeri penuh, ada banyak sekolah swasta di Kabupaten Pekalongan yang kualitasnya juga bagus yang siap menampung para siswa. Tahun ini, untuk siswa tidak mampu yang bersekolah disekolah swasta juga mendapat bantuan seragam gratis,” tutur Yulian Akbar.
Dari hasil pantauan PPDB Tahun Pelajaran 2023/2024 di SMPN 1 Kajen, siang itu,berjalan lancar dan tampak antrean tidak terlalu menumpuk, berbeda dengan hari pertama PPDB, Senin (26/6/2023). “Kemarin memang server memang sempat error. Kami akan tingkatkan lagi nanti, supaya lebih baik lagi ke depan,” ujar sekda.
Antusiasme siswa yang tinggi untuk mendaftar di SMPN 1 Kajen mengakibatkan jumlah pendaftar di sekolah tersebut membeludak, yang mengakibatkan antrean untuk verifikasi berkas yang cukup panjang. Ditambah lagi, server yang sempat error. Namun demikian, antrean akhirnya dapat terurai setelah Panitia PPDB mengumumkan bahwa verifikasi berkas akan dibatasi mulai nomor urut 1 hingga 200 pada hari pertama dan nomor berikutnya dilanjutkan pada hari Selasa dan Rabu (28/6/2023).
Jumlah pendaftar di SMPN 1 Kajen hingga kemarin sudah mencapai 400an lebih siswa, dari kuota sebanyak 256 siswa. “Ini sudah overload ya. Sekolah negeri lainnya dan sekolah swasta siap menampung para siswa yang tidak lolos seleksi di SMPN 1 Kajen,” imbuhnya. Sekda berharap, proses PPDB dapat berjalan sesuai petunjuk teknis yang ada.
Kepala Dindikbud Kabupaten Pekalongan, Kholid menjelaskan bahwa memang operator SD sudah tidak bisa membuka link pendaftran setelah pendaftaran ditutup. “Nanti para siswa akan dibantu untuk pindah jalur oleh operator di SMP,” kata Kholid.
Ketua Panitia PPDB SMPN 1 Kajen, Panca S Wijanarka menyebutkan, sebanyak 490 siswa mendaftar di sekolahnya. "Sebanyak 474 siswa sdh melalui proses verifikasi dan validasi. Sebanyak 16 siswa akan dilayani verval besok mulai jam 08.00 hingga pukul 13.00 WIB. Kami juga melayani siswa yang akan cabut berkas serta ubah jalur," ujar Ponco. (Tim Dinkominfo Kab. Pekalongan)
Senin, 3 Juli 2023
Kegiatan berlangsung selama tiga hari, hingga Rabu (15/6/2023) tersebut dibuka Walikota Surabaya. Kegiatan yang di selenggarakan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika dan Pemerintah Kota Surabaya tersebut mengundang juga Gubernur, bupati/walikota dari seluruh Indonesia dan Kepala OPD terkait.
Dalam sambutannya, Staf Ahli Kemenkominfo Bidang Teknologi Mochamad Hadiyana mengatakan, pelayanan publik di berbagai bidang di Indonesia memang diarahkan untuk terdigitalisasi karena memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat. Caranya melalui pembentukan smart city. Smart city merupakan program yang penting untuk meningkatkan kualitas layanan publik. “Melalui forum smart city, dengan kerja sama dan berbagi pengalaman, diharapkan kabupaten dan kota dapat memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di masing-masing daerah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan,” tutur nya.
Kota Surabaya merupakan salah satu kota di Indonesia yang telah menerapkan smart city. Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, dalam sambutannya menyampaikan terkait pencapaian Pemerintah Kota Surabaya dalam membangun smart city. “Kota Surabaya telah memiliki berbagai macam aplikasi pelayanan publik yang digunakan untuk pemantauan kondisi di seluruh wilayah kota Surabaya,” ujar Eri Cahyadi.
Dalam kegiatan tersebut, juga dilakukan assesment untuk kabupaten /kota yang sudah melaksanakan program smart city.
Kabupaten Pekalongan terpilih untuk mengikuti pendampingan smart city bersama 10 kabupaten/kota lainnya pada tahun 2024, dari sejumlah 53 kabupaten/kota yang dilakukan assesment pada awal Mei yang lalu. Pada acara forum smart city di Surabaya tersebut.
Kepala Dinkominfo Kabupaten Pekalongan, beserta Bappeda Litbang dan DPU Taru menjadi peserta pada saat pemaparan materi selama 3 hari sebagai bentuk persiapan menuju pelaksanaan smart city di Kota Santri. (Tim Dinkominfo Kab. Pekalongan)
Senin, 19 Juni 2023
Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Kapolres Pekalongan, Forkompimda, para Kepala OPD dan camat se Kabupaten Pekalongan. Adapun ke 10 instansi tersebut yakni Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, Kantor Imigrasi Pemalang, Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, KPP Pratama Pekalongan, Pengadilan Agama Kabupaten Pekalongan, Kemenag Kabupaten Pekalongan, Taspen dan Bank Jateng
Dalam sambutannya Bupati Pekalongan Fadia Arafiq mengatakan bahwa niat untuk membuka MPP agar dapat berfungsi dan berjalan dengan baik, bukan hanya nama instansi yang ada disitu tapi juga harus ada pelayanannya sehingga semua bisa merasakan kemudahan dan manfaatnya. “alhamdulillah barusan kita melakukan penandatanganan Kerjasama antara instasi vertical dan swasta semoga nanti bisa mempermudah pelayanan kepada masyarakat,” pintanya.
Karena menurutnya, tidak sedikit masyarakat yang masih kesulitan dalam mengurus pelayanan seperti membayar pajak, mengurus imigrasi dan lainnya. “biasanya masyarakat repot jika harus dating ke satu eprsatu kantor atau mereka merasa takut dengan adanya MPP ini semoga bisa membantu dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat,” harapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar dalam sambutannya menuturkan bahwa penandatangan Kerjasama ini ditujukan untuk memudahkan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan selaku penyelenggara Mal Pelayanan Publik dengan mitra instansi baik vertikal maupun swasta dalam menyelenggarakan pelayanan di MPP. “di MPP Kabupaten Pekalongan saat ini ada 26 gerai pelayanan, 12 merupakan gerai pelayanan OPD, 8 instansi vertikal dan 6 dari BUMN dan BUMD,” jelasnya.
Senin, 12 Juni 2023
TMMD sendiri dilaksanakan oleh anggota TNI-Polri, Pemerintah Daerah dan segenap komponen masyarakat selama satu bulan, sejak tanggal 10 Mei sampai dengan 8 Juni 2023.
Dari kegiatan TMMD tersebut telah berhasil memperbaiki jalan sepanjang 2,1 Km dan Satu Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) hasil dari Corporate Sosial Responsibility (CSR) Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sebelumnya kondisi jalan menuju Desa Wangkelang sangatlah memprihatinkan, namun berkat kerjasama Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama Kodim 0710/Pekalongan berhasil mewujudkan infrastruktur yang lebih layak bagi masyarakat Wangkelang.
Bupati Fadia Arafiq S.E, M.M sangat mengapresiasi kinerja jajaran TNI yang dibantu oleh masyarakat sehingga menghasilkan jalan yang lebih baik. Dirinya berharap semoga adanya jalan halus ini juga berpengaruh kepada perekonomian masyarakat Wangkelang dan sekitarnya. Seperti jargon dari program utamanya, yaitu "Jalan Halus Rejeki Mulus".
"Dengan adanya jalan halus insya Allah rejekinya mulus, sekolah aman, ibu-ibu yang mau melahirkan juga aman dan pada akhirnya semua membaik. Apresiasi luar biasa untuk kegiatan ini," Ucap Bupati Fadia Arafiq.
Fadia juga menambahkan bahwa sebetulnya rencana perbaikan jalan hanya 1,8 Km namun pada akhirnya berhasil diperbaiki sepanjang 2,1 Km dengan total anggaran mencapai 1,5 miliar.
Sementara itu Pangdam IV/Diponegoro yaitu Mayjen TNI Widi Prasetijono saat ditemui awak media menuturkan bahwa untuk wilayah Kodam IV/Diponegoro saat ini sedang berlangsung kegiatan TMMD di berbagai tempat, seperti Kebumen, Kota Surakarta, Kudus, dan Pekalongan. Program yang dijalankan disesuaikan dengan dengan kebutuhan masing-masing daerah, untuk wilayah kabupaten Pekalongan lebih berfokus kepada perbaikan jalan. "Jajaran TNI Kodam IV menyelenggarakan TMMD di beberapa wilayah seperti Kebumen, Kota Surakarta, Kudus, dan Pekalongan yang sasarannya bervariasi. Untuk yang kita laksanakan di Kabupaten Pekalongan ini adalah pembangunan jalan hasil kerjasama dengan masyarakat yang nantinya akan menikmati jalan yang sudah dibangun," tutur Widi.
Selain itu Mayjen Widi juga menambahkan bahwa selain pembangunan jalan, kegiatan TMMD juga melakukan program perbaikan RTLH dan juga Turap. Harapannya setelah diperbaiki, masyarakat bisa merawat dan memaksimalkan infrastuktur yang telah diperbaiki sehingga mempermudah akses masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari serta mempermudah akses untuk menjual hasil panennya.
Jumat, 9 Juni 2023
Kegiatan dibuka Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Infokes Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan dokter Ratna Susanti mewakili Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan Setiawan Dwi Antoro, S.KM.,M.Kes.
Kegiatan dihadiri Kasi Promkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Siti Nurngaini serta 30 orang peserta yang merupakan perwakilan dari masing-masing OPD dan stakeholder di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Kabid Kesmas dan Infokes dr.Ratna Susanti mengatakan bahwa tujuan dilaksanakannya acara tersebut adalah untuk menyelaraskan komitmen yang terintegrasi antara masyarakat, seluruh OPD dan stakeholder di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk berkomitmen tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), yang akan masuk dalam kerangka penyusunan advokasi regulasi Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pekalongan Tahun 2023.
‘’Sebenarnya rokok itu sangat menimbulkan dampak kesehatan yang tidak hanya mengenai pada perokoknya saja, tetapi orang yang ada di sekitar. Justru orang yang menjadi perokok pasif itu lebih terkena dampak yang fatal bagi kesehatannya. Untuk itu komitmen bersama ini harus kita jalankan dalam rangka melakukan pencegahan preventif dan mendukung penyusunan Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Pekalongan Tahun 2023,’’ Kata Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Infokes Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan dr.Ratna Susanti.
Dikatakannya juga bahwa untuk Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Pekalongan saat ini sudah dalam proses tinggal menunggu tahap finalisasi karena menurutnya, agenda untuk pembahasan Raperda KTR di DPRD Kabupaten Pekalongan sudah ada.
‘’Jadi Raperda saat ini masih dalam tahap finalisasi, dan kita semua tinggal menunggu agenda pembahasan di DPRD saja,’’ ujarnya.
Untuk itu, dalam kesempatan tersebut dr Ratna Susanti berpesan kepada seluruh peserta acara yang merupakan perwakilan dari masing-masing OPD dan stakeholder untuk bisa mendukung dan berkomitmen tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan OPD masing-masing supaya Raperda tersebut bisa segera final dan Kabupaten Pekalongan bisa segera mempunyai regulasi KTR seperti 28 kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang sudah mempunyai regulasi KTR terlebih dahulu.
Menurutnya, jika Peraturan Daerah nantinya sudah disahkan dan komitmen sudah terjadi maka jalan kita dalam melakukan pencegahan preventif terhadap bahaya asap rokok itu lebih enak. Sehingga tempat-tempat vital yang masuk wilayah kawasan bebas asap rokok seperti : Faskes, tempat belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, tempat kerja, tempat olahraga, dan angkutan umum bisa benar-benar steril.
‘’Karena asap rokok ini menimbulkan banyak masalah kesehatan apalagi untuk ibu hamil dan anak-anak. Dimana anak-anak ini jangan sampai terpapar asap rokok karena itu salah satu faktor yang akan memicu stunting juga. Untuk itu saya juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjalin komitmen tentang kawasan tanpa rokok ini secara bersama-sama untuk kepentingan kesehatan kita semua di Kabupaten Pekalongan ini,’’ pungkasnya. (Tim Dinkominfo Kab. Pekalongan)
Kamis, 8 Juni 2023
