Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Satpol PP & Damkar, Wahyu Kuncoro, S.T., M.T., Kepala BPKD, Edi Herijanto, S.Sos., M.A.P., perwakilan Dinas Perhubungan, perwakilan Kapolres Pekalongan, Perwakilan Jasa Raharja, Kepala Bank Jateng Cabang Kajen, Kepala Bank Mandiri Cabang Pekalongan, serta seluruh dealer kendaraan se-Kabupaten Pekalongan.

Kepala UPPD Samsat, Bambang Hariyanto, menyampaikan bahwa Government Autoshow 2025 merupakan rangkaian kegiatan tingkat Provinsi Jawa Tengah, di mana Kabupaten Pekalongan menjadi lokasi penutup.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini digelar sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam administrasi kendaraan, khususnya terkait pajak kendaraan bermotor, yang menjadi salah satu penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Government Autoshow hadir untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat. Dengan adanya layanan pembayaran pajak, cek fisik, dan sosialisasi regulasi baru, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya tertib administrasi kendaraan,” ujar Bambang.

Dalam kesempatan tersebut, ia mengapresiasi kolaborasi lintas instansi—mulai dari BPKD, Satpol PP & Damkar, perbankan, hingga mitra dealer otomotif—yang berperan besar dalam menyukseskan penyelenggaraan Government Autoshow 2025.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, S. Sos., M. Si., menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun antara Samsat, Pemkab, kepolisian, perbankan, serta seluruh unsur yang hadir dalam acara tersebut.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas terselenggaranya Government Autoshow ini. Kegiatan ini bukan hanya pameran otomotif, tetapi juga momentum memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan pemahaman masyarakat dalam administrasi kendaraan,” ujar Sekda.

Sekda juga mendorong agar kegiatan ini menjadi ruang edukasi bagi masyarakat, baik terkait layanan pajak kendaraan maupun pentingnya keselamatan dan ketertiban berlalu lintas.

Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan berbagai layanan yang disediakan—mulai dari pembayaran pajak, layanan bank, cek fisik kendaraan, konsultasi keselamatan, hingga informasi layanan publik dari berbagai perangkat daerah.

Sekda dengan harapan agar kegiatan ini memperkuat komitmen bersama dalam memberikan pelayanan publik yang mudah, cepat, dan dekat dengan masyarakat.

“Semoga Government Autoshow 2025 memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan semakin memperkuat sinergi kita dalam meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Pekalongan,” pungkasnya.

Government Autoshow 2025 dimeriahkan oleh keikutsertaan seluruh dealer kendaraan se-Kabupaten Pekalongan, seperti Yamaha, Honda, Kawasaki, Suzuki, Daihatsu, Mitsubishi, Wuling, hingga berbagai brand kendaraan listrik.

Selain pameran otomotif, masyarakat juga dapat menikmati Layanan pembayaran dan informasi pajak kendaraan, Layanan kantor kas Bank Jateng & Bank Mandiri, Donor darah bekerja sama dengan PMI, Lomba mewarnai untuk anak TK, Pemeriksaan kesehatan keliling,Edukasi keselamatan berkendara, Live music dan hiburan masyarakat. 

Rapat dipimpin oleh unsur pimpinan DPRD dan dihadiri Bupati Pekalongan beserta jajaran Forkopimda, Sekda, para Kepala OPD, serta anggota DPRD Kabupaten Pekalongan.

Dalam rapat tersebut, DPRD menetapkan Propemperda Tahun 2026 yang memuat berbagai rancangan regulasi strategis sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Bupati Pekalongan menyampaikan bahwa penetapan Propemperda menjadi langkah penting untuk memastikan setiap program pembangunan memiliki dasar hukum yang kuat dan terarah.

“Propemperda 2026 merupakan instrumen agar kebijakan daerah berjalan sesuai regulasi dan kebutuhan masyarakat. Kami berharap seluruh rancangan Perda yang masuk daftar prioritas dapat diselesaikan tepat waktu dan berkualitas,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Pekalongan juga menyampaikan ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Ia menjelaskan bahwa pendapatan daerah pada tahun 2026 direncanakan sebesar Rp 2,409 triliun, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Di sisi belanja, pemerintah daerah merencanakan alokasi sebesar Rp 2,510 triliun, yang mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Dengan kondisi tersebut, terjadi defisit anggaran sebesar Rp 100,87 miliar, yang akan ditutup melalui pembiayaan netto.

Pada sektor pembiayaan daerah, Bupati menyampaikan bahwa penerimaan pembiayaan diproyeksikan mencapai Rp 102,57 miliar, terutama bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan penerimaan pembiayaan utang daerah sebesar Rp 80 miliar. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 1,49 miliar.

Mengakhiri sambutannya, Bupati Pekalongan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui penyusunan regulasi dan kebijakan anggaran yang akuntabel dan transparan.

“Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan,” ungkap Bupati.

Rapat Paripurna berlangsung dengan lancar dan tertib, menandai langkah penting Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam menyiapkan arah pembangunan dan kebijakan tahun 2026.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan menggelar upacara Hari Guru Nasional dan HUT ke-80 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Alun-alun Kajen, Kabupaten Pekalongan. Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq membacakan amanat Mendikdasmen yang menegaskan pada tahun 2026 mendatang honor guru naik dari Rp 300 ribu menjadi Rp 400 ribu.
Selain itu Pemerintah juga akan membuka beasiswa bagi 150 ribu guru hingga beban administrasi guru dikurangi.

“Selain membuka beasiswa untuk guru sebanyak 150 ribu, Guru honorer juga dapat kado special tahun 2026 honornya naik dari Rp300 ribu menjadi Rp 400 ribu,” terangnya.

Selain menyampaikan amanat, Bupati juga memberikan penghargaan kepada sejumlah guru berprestasi, dan santunan sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah atas inovasi dan kontribusi mereka di dunia pendidikan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Kholid, juga menyampaikan bahwa momentum Hari Guru harus menjadi pengingat pentingnya meningkatkan kompetensi pendidik agar mampu menjawab tantangan zaman.
Kholid menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berkomitmen mendorong program-program peningkatan kualitas guru, mulai dari pelatihan, pendampingan, hingga penguatan literasi dan digitalisasi sekolah.

“Kami ingin para guru di Kabupaten Pekalongan tidak hanya mampu mengajar, tetapi juga menjadi sosok yang inspiratif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan peserta didik saat ini,” ujar Kholid.

Ia juga mengapresiasi kerja keras seluruh tenaga pendidik yang tetap berdedikasi meskipun menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan kurikulum hingga perkembangan teknologi yang cepat

Uji publik merupakan tahapan akhir dari rangkaian penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah. Sebelumnya, pada tahap III, tim KI melaksanakan visitasi dan verifikasi ke Kabupaten Pekalongan untuk menilai langsung implementasi keterbukaan informasi pada badan publik daerah. Hasil visitasi tersebut kemudian menjadi dasar penilaian untuk memasuki tahap selanjutnya, yaitu presentasi uji publik oleh kepala daerah atau yang mewakili.
 

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Pekalongan H. Sukirman memaparkan strategi, inovasi, serta capaian Pemkab Pekalongan dalam pengelolaan informasi publik. Ia menegaskan bahwa Pemkab Pekalongan terus mengedepankan konvergensi digital guna menghadirkan layanan informasi yang cepat, tepat, dan mudah diakses masyarakat. “Saya melaksanakan tugas dari Bupati Pekalongan, Ibu Fadia Arafiq, untuk mengikuti uji publik keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Jawa Tengah,” ujar Sukirman dalam paparannya.
 

Selama 15 menit, Wakil Bupati menyampaikan materi bertajuk “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pekalongan”, yang memuat berbagai kebijakan, komitmen, serta penguatan infrastruktur digital dalam layanan informasi publik. Sukirman turut didampingi oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan, Paijal Imron, serta Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan, Ari Wahyu Mukti Wibowo.
 

Setelah pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama panelis, yaitu Prof. Dr. Ir. Sri Puryono (Guru Besar UNDIP), Setyawan Indra Kelana (Komisioner KI Jawa Tengah), dan Dr. Nanik Qosidah, S.E., M.Ak. (APINDO). Panelis menyampaikan sejumlah rekomendasi yang diharapkan dapat mendorong percepatan peningkatan kualitas layanan informasi publik di Kabupaten Pekalongan.
 

Menurut Sukirman, rekomendasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemkab Pekalongan. “Yang jelas, kita sudah mencapai tahap uji publik. Artinya, keterbukaan informasi publik di Kabupaten Pekalongan menunjukkan perkembangan yang sangat luar biasa,” tegasnya.
 

Berdasarkan survei terbaru, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik Kabupaten Pekalongan pada 2024 mencapai 83,5 poin dengan kategori baik. Melihat capaian tersebut, Pemkab Pekalongan optimistis dapat meraih Kategori Informatif pada penilaian KIP 2025. “Harapan kita tentu Pemkab Pekalongan dapat meraih kategori Informatif, agar semakin memotivasi dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” ungkap Sukirman.
 

Sebagai langkah lanjutan, Pemkab Pekalongan akan terus memperkuat layanan melalui portal digital dengan konsep konvergensi digital, yang mengintegrasikan berbagai kanal media sosial resmi serta media internal pemerintah daerah agar lebih sinergis dan responsif. “Kami akan terus meningkatkan pelayanan informasi publik melalui portal digital dan berbagai media yang saling terintegrasi, sehingga informasi dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat,” tutupnya

Sembilan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilantik langsung oleh Bupati Pekalongan, Dr. Hj. Fadia Arafiq, S.E., M.M., dan dihadiri Wakil Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., Sekretaris Daerah, M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., seluruh Kepala OPD, Direktur Rumah Sakit, Camat se-Kabupaten Pekalongan, serta para Pejabat yang dilantik.

Sembilan pejabat yang dilantik masing-masing adalah Agus Pranoto, S.H., M.H., yang tugas baru menjadi Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan, Dra. Siti Masruroh, M.Si menjadi Asisten 1 Sekda. Anis Rosidi, S.Sos, M.Si yang  kini menempati posisi Asisten 2 Sekda, sedangkan Ari Lailaini, S.TP., naik menjadi Asisten 3 Sekda Kabupaten Pekalongan.

Selanjutnya, Edi Herijanto, S.Sos., M.A.P., ditugaskan sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Wahyu Kuncoro, S.T., M.T., dengan tugas baru menjadi Kepala Satpol PP dan Damkar. Suprayitno, S.Sos., M.A., yang sekarang menjabat Kepala Dinsos. Haryanto Nugroho, S.STP., M.A.P., dirotasi menjadi Sekretaris DPRD, sementara Yudhi Himawan, S.T., M.Sc. ST., kini dipercaya sebagai Kepala DKPP.

Dalam amanatnya, Bupati Pekalongan menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik dan berharap amanah baru tersebut dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan loyalitas.

“Saya mengucapkan selamat kepada seluruh Bapak/Ibu yang dilantik hari ini. Jalankan tugas dengan sebaik-baiknya, loyalitas tegak lurus, dan mari bersama bergandengan tangan untuk menjaga Pekalongan tetap baik dan kondusif,” ujar Bupati.

Bupati menegaskan pentingnya menjaga kekompakan di lingkungan pemerintahan. Ia mengingatkan bahwa tidak semua pihak selalu senang dengan capaian atau posisi yang diterima seseorang, sehingga seluruh pejabat diminta lebih berhati-hati dalam menerima informasi maupun masukan dari pihak luar.

“Kita harus pandai menyaring informasi. Ada saja pihak yang mencoba memecah belah agar pemerintahan tidak solid. Tugas kita menjaga kapal ini tetap berlayar sampai tujuan tanpa bocor dari dalam,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati menegaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan yang dilakukan bukan merupakan hukuman, tetapi sarana untuk meningkatkan kompetensi pejabat dalam mengelola unit kerja secara lebih baik.

“Mutasi bukan hukuman. Ini kesempatan agar Bapak/Ibu semakin memahami tugas di berbagai tempat dan dapat memperbaiki kekurangan. Yang lama membantu yang baru, dan yang baru belajar dari pengalaman yang lama,” tuturnya.

Menjelang akhir tahun, Bupati meminta seluruh OPD untuk menyelesaikan anggaran dengan baik dan tepat waktu, termasuk program-program aspirasi yang masih berjalan.

“Selesaikan, rapikan, dan pastikan hak masyarakat diberikan. Jangan sampai ada kesan pemerintah menghambat. Pekalongan harus tetap kondusif dan semakin baik,” pesan Bupati.

Pelantikan ditutup dengan pembacaan doa serta pemberian ucapan selamat kepada pejabat yang dilantik. Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap pejabat yang telah menerima amanah baru dapat bekerja optimal, menjaga integritas, dan memperkuat pelayanan publik demi kemajuan Kabupaten Pekalongan.

Bupati Pekalongan, Dr. Hj. Fadia Arafiq, S.E., M.M.,  menyampaikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh guru atas dedikasi, perjuangan, serta pengabdian mereka dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di Kabupaten Pekalongan.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, saya mengucapkan selamat Hari Guru ke-80 tahun 2025. Harapan saya, bersama Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan, para guru dapat menjadi sahabat yang baik bagi para murid. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi teman dan orang tua kedua yang memahami serta memperhatikan keseharian anak-anak kita,” tutur Bupati Fadia.

Bupati menekankan bahwa peran guru sangat vital, mengingat hampir separuh hari anak-anak menghabiskan waktu di sekolah bersama guru. Oleh karena itu, ia berharap para guru di Kabupaten Pekalongan dapat terus memantau, membimbing, dan menjaga peserta didik dengan sepenuh hati.

“Insya Allah, dengan kerja sama dan dedikasi bersama, kualitas pendidikan di Kabupaten Pekalongan akan terus meningkat,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Fadia juga menyampaikan ucapan selamat secara khusus kepada seluruh guru di Kabupaten Pekalongan dalam rangka HUT ke-80 PGRI.

“Semoga para guru senantiasa menjadi guru yang hebat, sehat, dan terus memberikan ilmu yang bermanfaat. Guru diharapkan dapat menjadi orang tua sekaligus sahabat bagi murid-muridnya. Jaya selalu Guru Kabupaten Pekalongan!” ucapnya.

Upacara peringatan berlangsung meriah dengan penampilan dari polisi cilik SDN 01 Pekuncen, Wiradesa serta pemberian penghargaan kepada sejumlah murid & guru berprestasi. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan serta kesejahteraan guru di Kabupaten Pekalongan.

Disampaikan Bupati Fadia,  Inisiatif ini diharapkan dapat menguatkan kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat program keluarga dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pekalongan. 
Menurutnya dengan mendukung penuh pelaku UMKM itu berarti menjadi upaya pemerintah menumbuhkan ekonomi masyarakat.

"Pemerintah Kabupaten Pekalongan mendukung penuh terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui berbagai upaya, dari Pelatihan, pemasaran dan pameran kita juga upayakan setiap tahunnya," terangnya.

Ditambahkan Fadia, Melalui pelatihan yang digelar akan membekali para pelaku UMKM dengan keterampilan usaha yang praktis mulai dari produksi hingga manajemen usaha agar mereka tidak hanya mampu bertahan, tapi juga berkembang dalam pasar lokal maupun lebih luas.

Menurut Bupati, kegiatan ini menjadi salah satu langkah konkrit dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi di level akar rumput. Dukungan Pemprov Jateng dalam bentuk pelatihan dan fasilitas ini dianggap sangat penting untuk membuka peluang baru, terutama bagi ibu-ibu PKK, pemuda, dan pelaku usaha rumah tangga di Talun.

Dikesepatan yang sama, Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah, Hj Nawal Nur Arafah Taj Yasin menyampaikan, 
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Jateng dalam memperkuat peran keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kapasitas ekonomi berbasis potensi lokal. Pelatihan menghadirkan ratusan peserta yang terdiri dari kader PKK, perempuan pelaku usaha, dan kelompok masyarakat desa.

"Program pengembangan ekonomi keluarga harus berjalan searah dengan gerakan PKK dan program Bangga Kencana yang menekankan pentingnya keluarga berkualitas, mandiri, dan berdaya saing. Pelatihan ini menjadi langkah konkret bagi pemerintah dalam membuka peluang usaha baru dan mendukung kemandirian ekonomi keluarga,” terangnya.

Pada kesempatan tersebut, Pemprov Jateng juga meresmikan pencanangan Hari Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana di Kecamatan Talun. Momentum ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara gerakan PKK, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui edukasi, pemberdayaan, serta program kependudukan dan keluarga berencana.

Ditambahkan, HKG PKK (Hari Kesatuan Gerak PKK) merupakan gerakan yang menyatukan peran PKK dalam pembangunan keluarga, sedangkan program Bangga Kencana adalah upaya pemerintah untuk menguatkan keluarga melalui program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga.

Dalam kunjungan kerjanya, Ketua TP PKK Provinsi tidak hanya menyapa kader PKK, tetapi juga membawa sejumlah program prioritas yang menyentuh langsung masyarakat.

“Kegiatan ini merupakan rangkaian agenda TP PKK di daerah, selain kunjungan ke posyandu dan lokasi binaan. Pengajian menjadi bagian dari upaya memberikan penguatan bagi kader di berbagai wilayah,” ujar Ibu Nawal.

Ia menyampaikan bahwa kegiatan pembinaan PKK saat ini difokuskan pada tiga bidang utama, yaitu peningkatan pendidikan bagi anak usia dini, pelayanan kesehatan masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi keluarga. Melalui rangkaian kegiatan rutin setiap bulan di berbagai daerah, TP PKK berkomitmen menyebarkan edukasi dan penguatan kapasitas kader agar program berjalan optimal.

Untuk pengajian kali ini, Ibu Nawal mengangkat tema ketenangan hati. Menurutnya, penting bagi para kader untuk memahami makna takdir Allah dengan lapang dan menumbuhkan ketenangan dalam berbagai kondisi kehidupan.

“Kami ingin mengajak ibu-ibu memaknai takdir Allah dan membangun ketenangan hati agar mampu menghadapi berbagai ketentuan-Nya dengan baik,” ungkapnya.

Wakil Bupati Pekalongan, H. Sukirman, menyampaikan apresiasinya atas kehadiran dan dukungan Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah terhadap pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pekalongan. Ia menegaskan bahwa program-program PKK memiliki peran penting dalam pembangunan daerah.

“Tiga fokus besar yang dibawa Ibu Ketua TP PKK—pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi—sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat kita. Beliau juga memberi banyak masukan positif bagi upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan,” tutur Wakil Bupati.

Wabup menambahkan bahwa penutupan kegiatan dengan pengajian turut sejalan dengan karakter masyarakat Kabupaten Pekalongan yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan.

“Di bawah kepemimpinan Ibu Bupati Fadia, tradisi keagamaan tetap terjaga. Maka kegiatan duniawi diimbangi dengan siraman rohani sebagai penguat mental dan spiritual para kader,” imbuhnya.

Kegiatan Mengaji untuk Damai Negeri berlangsung khidmat dan antusias, menjadi ruang silaturahmi sekaligus wahana penguatan spiritual bagi para kader PKK dan organisasi perempuan di Kabupaten Pekalongan.