KAJEN - Pemkab Pekalongan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerima perwakilan guru honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Wiyata Bakti ( FKWB) di ruang rapat bupati pada Rabu (08/07) pagi. Perwakilan FKWB diterima langsung oleh bupati Pekalongan Asip Kholbihi SH.,M.Si didampingi kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Sumarwati S.Pd., MAP beserta jajaran serta kepala Dinkominfo Anis Rosidi SSos.,M.Si .
Pertemuan bertajuk “ Audiensi dengan Forum Komunikasi Wiyata Bakti” tersebut untuk mendiskusikan eksistensi para guru wiyata bakti di kabupaten Pekalongan. Dalam audiensi tersebut bupati atas nama pemerintah mengucapkan terimakasih atas dedikasi dan pengorbanan para guru wiyata bakti yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anak didik.
“ Pemerintah sekarang openmind, menerima semua masukan, kritik dan saran. Kita diskusikan, musyawarohkan kemudian hasilnya mana nanti yang kita bisa, mana yang jangka menengah atau jangka panjang.”, ucap bupati
Menurutnya, ada kebijakan yang dirisaukan guru wiyata yaitu kalau nanti di sekolah ada guru negeri, ini nanti mempengaruhi eksistensi guru wiyata bakti sehingga perlu dicarikan jalan keluar yang baik. Nantinya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan dibuat norma atau sistem yang standar. Bupati berharap seiring kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat atau ada reformulasi berkaitan dengan status para guru wiyata bakti. “ Tentu kami akan sambut dengan baik, disamping itu ada juga ruang kebijakan yang bersifat lokal, dalam hal ini kebijakan pemkab,” ujarnya
Bupati meyakini kepala dinas mampu membuat sistem itu sehingga proporsi guru negeri tidak akan mempengaruhi keberadaan guru wiyata bakti. Pemkab sendiri sudah mulai melakukan posisioning terhadap keberadaan guru wiyata bakti.
Ketua FKWB Ifan Munawar Chaniago mengutarakan titik fokus audiensi kali ini ada dua hal, yaitu pengakuan dan bosda, baik prosedural maupun nominalnya. Terkait pengakuan, dinas pendi dikan dan kebudayaan sudah menerbitkan surat keterangan. Sedangkan untuk nominal bosda, pihaknya mengharap ada kenaikan tunjangan bosda.
Sementara itu Sumarwati S.Pd.,MAP selaku kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan mengatakan guru yang mendapatkan kesejahteraan wiyata bhakti ada 1913. “ Sepanjang kita masih membutuhkan, kita lindungi guru wiyata bakti”, tegas Sumarwati.
Dijelaskan pula saat ini pihaknya masih petakan penataan guru karena sentral guru paling tinggi di 2 kecamatan yaitu di Bojong dan Kesesi. Sementara kekurangan guru selain di 2 kecamatan itu masih banyak ( Humas Kominfo )
Publisher : aris
Rabu, 8 Juli 2020
KAJEN - Dalam rangka inventarisir tanah aset pemerintah daerah kabupaten Pekalongan, Pemkab Pekalongan bekerjasama dengan KPK dan BPN mengadakan kegiatan sosialisasi sistem inventarisasi tanah instansi pemerintah ( INTIP ) pada Selasa ( 07/07) di aula lantai II setda kab. Pekalongan. Acara sosialisasi dibuka oleh bupati Pekalongan Asip Kholbihi SH.,M.Si dan diikuti oleh kepala BPKD, camat, lurah, kabid kanwil BPN propinsi Jawa Tengah dan dari kantor pertanahan kabupaten Pekalongan.
- Setelah sukses menyelenggarakan kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap 1 Tahun Anggaran 2020 di Desa Pantirejo Kecamatan Kesesi, kini Pemkab Pekalongan bersama TNI,POLRI dan Instansi terkait kembali menyelenggarakan kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap II yang kali ini diselenggarakan di Desa Telogopakis Kecamatan Petungkriyono.
Rabu, 8 Juli 2020
Selasa, 7 Juli 2020
Bupati menilai program inventarisir tanah pemerintah sangat penting karena kabupaten Pekalongan cukup kaya dan punya pengalaman tentang pemanfaatan tanah pemerintah.
Dijelaskan bupati, kegiatan sosialisasi dimaksudkan untuk menginventarisir tanah-tanah pemerintah yang sudah tercatat maupun belum. Yang sudah tercatat berarti sudah menjadi aset pemkab. Kemudian untuk tanah pemerintah yang belum tercatat, setelah tercatat akan dilegalisasi. Sertifikatnya akan dibantu oleh BPN. “ Fokusnya ada di 2 kecamatan, Kedungwuni dan wiradesa. Karena memang dulu adalah aset desa Kedungwuni, sekararng menjadi aset pemerintah, karena dijadikan kelurahan. Aset-aset ini nanti akan kita kembangkan optimal seiring dengan pengembangan wilayah Kedungwuni dan Wiradesa,” paparnya.
Terkait kompleks Islamic centre, bupati menerangkan akan dibangun oleh Kemenag namun Kemenag sendiri menyarankan agar tanah dihibahkan sehingga kepemilikannya menjadi kepemilikan Kemenag RI. Kemudian sudah dijanjikan dana pengembangan sebesar 25 Milyar. “ Pemkab akan memproses itu karena intinya untuk peningkatan kualitas mutu pendidikan, utamanya pendidikan agama dan pendidikan penunjang lainnya. Kompleks Islamic center ini dulu dimaksudkan seluruh pusat pendidikan difokuskan disitu. Nanti akan kita proses,” lanjutnya.
Sementara iru kepala BPN Jateng Imawan Abdul Ghofur dalam laporannya menyampaikan BPN sudah punya program PTSL (Pendaftaran Tanah sistematik Lengkap) di kabupaten Pekalongan yang sampai saat ini sudah diselesaikan 11 desa lengkap. Harapannya desa lengkap yang sudah dihasilkan tersebut bisaditindaklanjuti untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Selain itu perkembangan pendaftaran tanah di kabupaten Pekalongan saat ini baru sekitar 78 % dan sisanya akan diselesaikan sampai tahun 2023 sesuai roadmap provinsi Jawa Tengah. (Humas Kominfo)
Publisher : aris
Selasa, 7 Juli 2020
Dalam kunjungannya yang bertujuan untuk melakukan cek langsung kondisi pembangunan di Desa Kebonsari , Bupati Asip juga berkesempatan memaparkan aspek penting pembangunan daerah yang menurutnya itu bersumber dari potensi desa-desa yang ada di Kabupaten Pekalongan.
‘’ Kami hadir kesini untuk silaturahmi ke Desa Kebonsari Karangdadap sekaligus untuk monitoring pelaksanaan pembangunan desa yang alhamdulilah di Desa Kebonsari ini tergolong lancar. Hanya saja apa-apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah akan kami jalankan,’’ Kata Bupati Asip.
Aspek lain sebagai pendorong kemajuan suatu daerah yang pertama adalah aspek pendidikan. Menurutnya, pendidikan di Kabupaten Pekalongan saat ini sudah bagus, mulai dari tingkat SD,SMP,SMA dan Perguruan Tinggi. Hal itu dibuktikan dengan telah berdirinya tujuh Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Kabupaten Pekalongan.
‘’ Seperti pendidikan itu kita sekarang setidaknya sudah ada 7 perguruan tinggi negeri maupun swasta. Dan berdasarkan data, rata-rata anak-anak di Kabupaten Pekalongan itu ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi dan ini sangat bagus,’’ Ujarnya.
Aspek selanjutnya adalah ekonomi. Dijelaskan oleh bupati Asip bahwa mayoritas masyarakat di Desa Kebonsari adalah sebagai pengrajin batik. Dan ini selaras dengan Kabupaten Pekalongan sebagai daerah industri penghasil sandang. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah memberikan dukunganya dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana pendukung seperti pasar,akses jalan raya,masjid dan sarana publik lainya yang dapat meningkatkan nilai perekonomian masyarakat.
‘’ masyarakat di Desa Kebonsari basis mata pencaharianya disamping ada sawah, ini juga ada batik yang sudah ada sejak dahulu. Dan Kabupaten Pekalongan sendiri secara keseluruhan juga merupakan daerah produksi sandang.Dan untuk mendukung sarana itu kita membangun pasar Kedungwuni yang cukup besar dan yang lain seperti pasar di Bligo,Pekajangan,pasar Doro,pasar Sragi,kemudian InsyaAllah kita akan membangun pasar Wiradesa,’’ jelas Bupati Asip.
Selanjutnya Bupati Asip juga berpesan kepada masyarakat, walaupun saat ini Kabupaten Pekalongan sudah berzona hijau, masyarakat diharapkan tetap melakukan protokol kesehatan. Menurutnya, ini dilakukan untuk mencegak cluster kedua penyebaran virus Covid-19 di Kabupaten Pekalongan.
‘’Saya berpesan kepada masyarakat yang akan melakukan aktivitas untuk tetap menggunakan masker,terus rajin cuci tangan dan tetap jaga jarak. Itu merupakan ikhtiar untuk mengurangi angka penularan virus Covid-19,’’ Pesan Bupati Asip.
(Lus kominfo)
Minggu, 5 Juli 2020
Rabu, 1 Juli 2020
Rabu, 1 Juli 2020
Menurut Bupati, Pemkab Pekalongan saat ini sedang menyiapkan beberapa hal terkait persiapan revitalisasi Pasar Wiradesa yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah diantaranya, penyiapan pasar darurat dan dokumen legalitas seperti amdal lalin.
“Saat ini masih dalam tahap lelang, kita juga sudah melakukan sosialisasi kepada para pedagang,” ungkap Bupati
Pembangunan ini menggunakan APBN dengan skema Perpres No 79 tahun 2019 dengan pola multi years. “Hari ini kami menerima kunjungan dari kementerian PUPR. Direncanakan pembangunan akan segera dimulai, paling lambat bulan November tahun ini dan ditarget akan selesai pada akhir 2021,” paparnya.
Asip berharap agar proses berjalan dengan baik dan lancar. Dirinya meminta kepada pedagang untuk bersiap-siap dan tidak usah percaya informasi yang lain, karena Pemkab Pekalongan tetap memprioritaskan pedagang lama yang punya surat ijin tinggal.
“Intinya pemerintah akan membuat pasar dengan sistem murah karena bukan investasi. Semoga pembangunan ini menguntungkan pedagang, meningkatkan penjualan serta meningkatkan perputaran ekonomi khususnya di Pasar Wiradesa,” harapnya.(red)
Publisher : aris
Selasa, 30 Juni 2020
Kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap II ini, dibuka secara seremonial di Aula Kecamatan Petungkriyono pada pagi ini,Selasa (30/6/2020) yang dipimpin oleh Sekda Kabupaten Pekalongan Dra.Mukaromah Syakoer , MM., yang mewakili Bupati Pekalongan dan Perwira Penghubung Kodim 0710 Mayor Inf Laendah, mewakili Dandim 0710 yang berhalangan hadir.
Dalam acara pembukaan TMMD Sengkuyung Tahap II ini, Sekda Kabupaten Pekalongan Mukaromah Syakoer menyampaikan terimakasih dan harapannya terhadap program TMMD yang akan dijalankan di Desa Telogopakis Kecamatan Petungkriyono, diharapkan bisa membantu meningkatkan kemudahan akses jalan menuju desa Telogopakis dan menjadi triger untuk meningkatkan nilai perekonomian masyarakat sekitar memasuki masa New Normal seperti saat ini.
‘’ Terimakasih untuk program TMMD ini kami sangat berterimaksih sekali kepada pak dandim serta jajaranya dan masyarakat di Petungkriyono desa Telogopakis ini dengan dibukanya kegiatan TMMD ini semoga bermanfaat dan bisa untuk meningkatkan ekonomi yang ada disini." tandasnya.
Akses jalan ini rencana akan dibangun sepanjang 2.520 m dengan dana 548 juta sekian. Harapan kita nanti dapat mengakses dua desa ini agar semakin baik, meningkat dan efisien.
Sekda Mukaromah Syakoer berpesan kepada masyarakat setelah akses jalan di Desa Tlogopakis jadi, masyarakat dapat secara bersama-sama memelihara akses jalan ini supaya dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.
‘’ Saya berharap karena ini kan sudah dibuatkan jalan seperti ini, saya berharap kita bisa bersama-sama memelihara supaya jalan ini baik, bermanfaat untuk masyarakat untuk jangka panjang,’’ pesannya.
Sementara itu Perwira Penghubung Mayor Inf Laendah yang mewakili Dandim 0710 Pekalongan juga menyampaikan bahwa TMMD merupakan program kerja terpadu dan berkelanjutan antara TNI,POLRI,Kementrian dan Lembaga Pemerintah, non kementrian yang mensinergikan program masing-masing dengan tujuan untuk percepatan pembangunan di daerah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
‘’ TMMD merupakan program kerja terpadu dan berkelanjutan antara TNI,POLRI,Kementrian dan Lembaga Pemerintah, non kementrian yang mensinergikan program masing-masing untuk membantu meningkatkan percepatan pembangunan didaerah, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat,’’ ujarnya.
Selain menyasar pada pembangunan fisik berupa pembangunan akses jalan, dijelaskan Mayor Inf Laendah bahwa kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap II ini juga akan diimbangi dengan pembangunan non fisik berupa kegiatan-kegiatan penyuluhan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan jiwa nasionalisme dan pengetahuan tentang kesehatan guna menangkal bencana nasional yang sedang dihadapi yaitu pandemi Covid-19.
‘’Pembangunan non fisik ini sangat dibutuhkan dalam rangka memperkokoh jiwa nasionalisme masyarakat terutamanya untuk menagkal pandemi Covid-19 yang menjadi ancaman stabilitas keamanan bangsa dan negara terutama terkait kesehatan nasional,’’ jelasnya.( lus kominfo)
Publisher : aris
Selasa, 30 Juni 2020