KAJEN - Pemkab Pekalongan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  menerima perwakilan guru honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Wiyata Bakti ( FKWB) di ruang rapat bupati pada Rabu (08/07) pagi. Perwakilan FKWB diterima langsung oleh bupati  Pekalongan Asip Kholbihi SH.,M.Si  didampingi kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Sumarwati  S.Pd., MAP beserta jajaran serta kepala Dinkominfo Anis Rosidi SSos.,M.Si .

Pertemuan bertajuk “ Audiensi dengan Forum Komunikasi Wiyata Bakti” tersebut untuk mendiskusikan eksistensi para guru wiyata bakti di kabupaten Pekalongan.  Dalam audiensi tersebut bupati  atas nama pemerintah mengucapkan terimakasih atas dedikasi dan pengorbanan para guru wiyata bakti yang telah  mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anak didik.

“ Pemerintah sekarang openmind, menerima semua masukan, kritik dan saran. Kita diskusikan, musyawarohkan kemudian hasilnya mana nanti yang kita bisa, mana yang jangka menengah atau jangka panjang.”, ucap bupati

Menurutnya, ada kebijakan yang dirisaukan guru wiyata yaitu kalau nanti di sekolah ada guru negeri, ini nanti mempengaruhi eksistensi guru wiyata bakti sehingga perlu dicarikan jalan keluar yang baik. Nantinya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan dibuat norma atau sistem yang standar. Bupati berharap  seiring kebijakan-kebijakan  dari pemerintah  pusat atau ada reformulasi berkaitan dengan status para guru wiyata bakti.  “ Tentu kami akan sambut dengan baik, disamping itu ada juga ruang kebijakan  yang bersifat lokal, dalam hal ini kebijakan pemkab,” ujarnya

Bupati meyakini  kepala dinas  mampu membuat sistem itu sehingga  proporsi guru negeri tidak akan mempengaruhi keberadaan guru wiyata bakti. Pemkab sendiri sudah mulai melakukan posisioning terhadap keberadaan guru wiyata bakti.

Ketua FKWB  Ifan Munawar Chaniago  mengutarakan titik fokus audiensi kali ini ada dua hal, yaitu pengakuan dan bosda, baik prosedural maupun nominalnya.  Terkait pengakuan, dinas pendi dikan dan kebudayaan  sudah menerbitkan surat keterangan. Sedangkan  untuk nominal bosda, pihaknya mengharap ada kenaikan tunjangan bosda.

Sementara itu Sumarwati  S.Pd.,MAP selaku kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan mengatakan guru  yang mendapatkan kesejahteraan wiyata bhakti  ada 1913. “ Sepanjang kita masih membutuhkan, kita lindungi guru wiyata bakti”, tegas Sumarwati.

Dijelaskan pula saat ini pihaknya masih petakan penataan guru karena sentral guru paling tinggi di 2 kecamatan yaitu di Bojong dan Kesesi. Sementara kekurangan guru selain di  2 kecamatan itu masih banyak ( Humas Kominfo )

Publisher : aris