Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan pelajar sebagai langkah strategis membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di masa depan.

Bupati Pekalongan, Dr. Hj. Fadia Arafiq, S.E., M.M., dalam arahannya mengajak para pelajar untuk tidak takut menjalani pemeriksaan kesehatan.

“Manfaatkan kesempatan ini sebaik - baiknya. Pemeriksaan ini penting agar kita mengetahui kondisi tubuh sejak awal. Jika sehat, mari pertahankan. Jika ada masalah, bisa segera ditangani,” tegasnya.

Bupati juga meminta kepada sekolah serta pondok pesantren di Kabupaten Pekalongan untuk mendukung penuh program ini agar seluruh siswa dan santri mendapatkan pemeriksaan kesehatan.

“Saya berharap seluruh anak - anak Kabupaten Pekalongan sehat, panjang umur, menjadi generasi yang hebat, dan mampu meraih cita - cita setinggi - tingginya,” ucapnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, Setiawan Dwi Antoro, SKM., M.Kes., memaparkan bahwa program ini dilaksanakan berdasarkan sejumlah regulasi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

“Pemeriksaan ini menyasar 193.073 anak di 948 sekolah dan pondok pesantren yang tersebar di seluruh Kabupaten Pekalongan,” jelasnya.

Jenis pemeriksaan yang dilakukan meliputi 15 item, mulai dari pengukuran status gizi, pemeriksaan mata, telinga, gigi, hingga Indeks Massa Tubuh (IMT). Dinas Kesehatan juga telah menyiapkan tenaga medis lengkap serta dukungan logistik dari Kementerian Kesehatan.

“Tujuan utama kegiatan ini adalah mendeteksi dini risiko penyakit agar segera mendapat penanganan, sekaligus mendukung visi Indonesia Emas 2045,” tambahnya.

Kepala Sekolah SMAN 1 Kesesi, Sigit Mangun Wardoyo, dalam sambutannya menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada sekolahnya sebagai tuan rumah acara launching.

“Kami, keluarga besar SMAN 1 Kesesi, selalu mendukung program pemerintah, termasuk kegiatan pemeriksaan kesehatan ini. Semoga membawa manfaat besar bagi generasi mendatang,” ujarnya.

Program ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antar instansi dalam meningkatkan kesehatan anak sekolah dan membentuk generasi Kabupaten Pekalongan yang sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

 Wabup Sukirman usai rakor menyampaikan, Rakor yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri itu bertujuan untuk menyatukan langkah dalam menyambut peringatan kemerdekaan RI, "Intinya, kita perlu menyiapkan segala sesuatunya sejak dini, termasuk mengantisipasi hal-hal yang berpotensi mengganggu suasana peringatan kemerdekaan, seperti pengibaran bendera selain Merah Putih. Kita harus fokus menyemarakkan peringatan 17 Agustus, termasuk dengan mengibarkan Bendera Merah Putih sebanyak-banyaknya," ujar Wabup.

 Ia menambahkan, sesuai imbauan pemerintah, sejak 1 Agustus masyarakat telah diminta untuk mulai mengibarkan Bendera Merah Putih di seluruh wilayah, termasuk pelosok desa, " Kita sudah mengibarkan bendera di seluruh pelosok kampung, dan seluruh masyarakat telah aktif terlibat dalam berbagai kegiatan tersebut. Dengan demikian, aspirasi dan harapan warga negara Indonesia terus terakomodasi tanpa harus ada rasa takut yang berlebihan," imbuhnya.

 Lebih lanjut, Wabup menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam menyukseskan peringatan kemerdekaan, dengan melibatkan berbagai pihak seperti FKUB, FKDM, FPK, serta Forkopimda. Rakor juga diikuti oleh perwakilan Forkopimda, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pekalongan, serta perwakilan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi atas capaian SMP Negeri 1 Doro yang terus menunjukkan perkembangan signifikan selama 45 tahun berdiri. “Sekolah ini telah memberi kontribusi besar bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Pekalongan. Pemerintah Daerah tentu merasa bangga atas capaian ini,” ujar Sukirman.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan saat ini berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, termasuk pendidikan. Tantangan di dunia pendidikan, seperti sarana prasarana, kesejahteraan guru, dan mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), terus menjadi perhatian. "Semua kebijakan ini bertujuan agar anak-anak kita memperoleh pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas,” tambahnya.

Wakil Bupati juga mengapresiasi turunnya angka putus sekolah di Kabupaten Pekalongan secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, hal itu berdampak positif bagi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain pendidikan formal, pemerintah juga memperkuat pendidikan keagamaan melalui TPQ, madrasah, dan lembaga nonformal lainnya, demi membentuk generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan berkarakter kuat.

“Di usia 45 tahun ini, SMP Negeri 1 Doro telah melahirkan banyak alumni sukses di berbagai bidang. Semoga prestasi ini terus dipertahankan dan menjadi inspirasi bagi peserta didik saat ini,” pungkasnya.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan, melalui Wakil Bupati, mengucapkan selamat ulang tahun ke-45 untuk SMP Negeri 1 Doro dan berharap sekolah tersebut semakin maju dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa.

 Penghargaan diserahkan oleh Menteri Perdagangan RI Budi Santoso didampingi CEO Suara Merdeka Network, Kukrit Suryo Wicaksono. Malam Penganugerahan 75 Tokoh Pamomong Jateng 2025, juga dihadiri Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, ulama sekaligus budayawan KH Ahmad Musthofa Bisri atau Gus Mus, serta sejumlah bupati/wali kota, pegiat seni, aktivis sosial, tokoh lintas agama, dan lainnya.

 Bupati Pekalongan mengatakan, Penganugerahan 75 Tokoh Pamomong Jateng yang diselenggarakan oleh Suara Merdeka Network menjadi penyemangat untuk semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Termasuk kemudahan masyarakat Kabupaten Pekalongan dalam mengakses layanan kesehatan secara gratis.

 "Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, warga cukup menggunakan KTP dan bisa berobat di rumah sakit manapun di Kabupaten Pekalongan. Selain itu juga tidak ada batasan berapa hari menginap di rumah sakit," katanya.

 Sementara itu, Anggota DPR RI Ashraff Abu yang juga merupakan suami Bupati Pekalongan mendapatkan penghargaan atas kepedulian dan kontribusinya terhadap kemajuan pendidikan. Terutama bagi masyarakat di Daerah Pemilihan X yang meliputi Kota/Kabupaten Pekalongan, Batang, dan Pemalang. 

 "Saya menggandeng tokoh-tokoh yang ada di Jateng untuk bersama-sama mengangkat dan memajukan pendidikan di Jateng, " katanya.

 Dalam kesempatan tersebut, CEO SMN, Kukrit Suryo Wicaksono, menyampaikan bahwa 75 tokoh terpilih tersebut diharapkan mampu terus menjadi penggerak kemajuan dan kesejahteraan Jawa Tengah melalui kontribusi di berbagai sektor.

 "Para tokoh inilah yang melahirkan solusi-solusi terbaik dalam menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat Jateng. Berbagai inovasi yang mendorong kesejahteraan juga muncul," terangnya.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S. S., M. S., menyampaikan apresiasi atas masukan dari DPRD yang dinilai penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pekalongan.

"Kami mengucapkan terima kasih atas pandangan dan saran seluruh fraksi. Semua ini menjadi bahan penting untuk penyempurnaan kebijakan daerah,” ujarnya.

Menanggapi pertanyaan Fraksi PKB dan PAN terkait arah kebijakan makro ekonomi, Pemerintah Daerah menegaskan fokus pada upaya menurunkan angka kemiskinan melalui strategi peningkatan pendapatan, pengurangan pengeluaran, serta pengentasan kantong - kantong kemiskinan. Pelaksanaannya dilakukan melalui program produktif yang bersumber dari APBD dan dukungan sektor swasta, perguruan tinggi, serta organisasi masyarakat.

Terkait rencana penerapan kebijakan lima hari sekolah yang dipertanyakan Fraksi PKB dan Golkar, Pemerintah Daerah menyatakan program tersebut masih dalam tahap kajian dan uji coba. 

“Kebijakan ini akan mempertimbangkan nilai sosial, budaya lokal, serta keberlangsungan pendidikan keagamaan. Aspirasi masyarakat akan ditampung sebelum ada keputusan final,” tegas Wakil Bupati.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga menjelaskan kenaikan pendapatan pada perubahan APBD 2025 yang dipengaruhi peningkatan pajak daerah, retribusi layanan kesehatan dari RSUD Kraton dan RSUD Kajen, serta tambahan transfer dari bagi hasil pajak provinsi.

Selain itu, pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) akan dilakukan secara efisien dengan fokus pada program prioritas dan produktif.

Menanggapi masukan fraksi terkait sektor pariwisata, Pemerintah menyiapkan langkah penguatan infrastruktur objek wisata, pengembangan destinasi baru, serta promosi wisata berbasis kolaborasi dengan dunia pendidikan dan pelaku usaha.

“Dengan keterbatasan keuangan daerah, kami fokus menekan belanja seremonial yang kurang produktif, sehingga anggaran dapat lebih diarahkan pada pelayanan publik,” jelas Wakil Bupati.

Rapat paripurna diakhiri dengan penegasan komitmen pemerintah untuk memperkuat sinergi dengan DPRD dalam mewujudkan Kabupaten Pekalongan yang maju, adil, dan sejahtera. 

Data ini dipaparkan oleh Kepala Kantor BPN Kabupaten Pekalongan, Bambang Irjanto, A.Ptnh., M.M., dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kabupaten Pekalongan, Kamis (24/7/2025) di Gedung DPRD. Rapat tersebut membahas kontribusi sektor pertanahan terhadap PAD serta optimalisasi potensi pendapatan dari pajak penghasilan (PPh) atas peralihan hak.

Dalam paparannya, Bambang menegaskan bahwa BPN tidak hanya menjalankan tugas administratif, seperti penerbitan sertifikat tanah, namun juga memainkan peran penting dalam proses verifikasi dokumen BPHTB hingga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait hak atas tanah.

"Kami juga menyampaikan data pengadaan tanah untuk proyek jalan tol Pemalang–Batang, jumlah bidang tanah yang telah terdaftar, serta rekapitulasi penerimaan BPHTB tahun 2024 dan 2025," jelasnya. Sepanjang 2024, tercatat sebanyak 5.854 kegiatan BPHTB berhasil dilaksanakan.

BPN turut menekankan pentingnya monitoring atas sertipikat tanah yang terdampak proyek jalan tol sebagai bagian dari tata kelola pertanahan yang transparan dan terukur. Koordinasi lintas sektor dinilai sangat krusial untuk mendukung kelancaran proyek sekaligus memaksimalkan penerimaan pajak.

DPRD Kabupaten Pekalongan menyampaikan apresiasi atas transparansi dan akurasi data yang disampaikan BPN. Keterlibatan aktif lembaga tersebut dianggap mampu menjadi fondasi kuat dalam menggali potensi PAD dari sektor pertanahan secara optimal.

“Bonus demografi yang terjadi kan dapat menjadi potensi namun juga bisa menjadi masalah, oleh sebab itu pemuda perlu dipersiakan sejak dini pemuda untuk berwira usaha, jangan sampai banyak pengangguran, lomba ini diharapkan dapat membentuk pemuda berkreasi yang tidak hanya menunggu lapangan pekerjaan, namun justru menciptakan lapangan kerja baru dengan wira usaha” tandas Ari lanang 

Adapun Lomba ide binis ini terbagi atas 2 kategori, pelajar dan umum, Dimana pesertanya adalah dari pelajar dan pemuda warga Kabupaten Pekalongan usia 16 – 30 Tahun.  

Dari 63 proposal yang masuk kemudian akan disaring menjadi 10 finalis terbaik dengan komponen penilaian meliputi, deskripsi usaha, kreativitas produk, aspek pemasaran, proyeksi keuangan dan kelayakan usaha. Sepuluh finalis tersebut kemudian wajib mengikuti kegiatan Jong Entrepreneur School atau Sekolah Wirausaha Pemuda (JES) selama 3 hari.  

Melalui kegiatan JES ini finalis akan mendapatkan materi bukan hanya hard skill, namun sampai soft skill dalam berwirausaha agar terbentuk pemuda yang siap berbisnis.. 

Lebih lanjut Ari lanang menegaskan masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan terkait dengan produk hasil ide bisnis pemuda ini secara langsung pada saat digelar pameran hasil produk lomba pada acara care free day di komplek alun-alun kajen yang direncanakan pada hari minggu, tanggal 3 Agustus 2025. Pameran ini sekaligus sebagai uji coba pasar terhadap produk dan sekaligus menerima masukan dari Masyarakat” tandasnya. 

Dalam rangka memberikan penghargaan bagi para juara, Pemerintah Kabupaten Pekalongan memberikan alokasi uang pembinaan sebagai bantuan modal dengan jumlah total 50 juta rupiah.

Bupati Pekalongan, Dr. Hj. Fadia Arafiq, S.E., M.M., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi kepada Feni Nilasari. "Di kesempatan yang baik ini saya Bupati Pekalongan dan Bapak Wakil Bupati Pekalongan pertama mengucapkan terima kasih kepada Ibu Feni, bestie saya, sahabat saya yang baik," tutur Bupati Fadia.

Ia menambahkan bahwa Feni Nilasari bukan hanya bagian dari unsur Forkopimda, tetapi juga seorang sahabat yang telah membantu menjaga Kabupaten Pekalongan tetap "adem, ayem, kondusif." "Selalu memberikan kami masukan-masukan yang baik, selalu bisa bekerja sama dengan baik kepada kami semua sehingga Kabupaten Pekalongan selalu dijaga Allah sampai saat ini dari marabahaya," pungkas Bupati Fadia.

Dalam sambutannya, Feni Nilasari mengungkapkan perasaannya. "Hari ini akhirnya tiba juga, sesuai dengan feeling saya karena sudah 2 tahun 10 bulan alarm di pimpinan sudah menyala pasti akan bergeser, cuma yang tidak sesuai titik koordinat tempatnya kalau bidangnya sudah sesuai karena sudah menjadi kepala satker dua kali agak lelah jadi istirahat cuma tempatnya yang agak kurang cocok," ujarnya.

Meskipun demikian, Feni yakin bahwa semua keputusan adalah yang terbaik. Ia juga tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada seluruh Kepala Seksi dan jajaran yang telah memberikan dukungan selama ini.

Kajari Baru Salman: Dari Wamena ke Pekalongan

Salman, S.H., M.H., yang kini resmi menjabat sebagai Kajari Kabupaten Pekalongan, turut menyampaikan kesan pertamanya. "Saya di sini seperti orang yang dari gunung turun ke darat, karena saya sebelumnya dari Wamena, Jayawijaya. Sebelumnya saya menjalankan tugas 3 tahun 4 bulan di Jayawijaya, jadi sudah seperti jaga gunung kami di sana," ungkap pria asli Bugis, Sulawesi Selatan ini.

Ia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas sambutan hangat yang diterimanya di Kabupaten Pekalongan. "Tadi siang kami dilantik jadi Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, malam ini kami disambut dengan suatu acara yang luar biasa," katanya. Salman berkomitmen untuk melanjutkan kolaborasi dan kinerja baik yang telah dirintis oleh Ibu Feni, baik dengan pemerintah daerah maupun Forkopimda, demi pelaksanaan tugas kejaksaan yang lebih baik lagi.