Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Kegiatan Workshop BLUD dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si yang dalam kegiatan tersebut hadir mewakili Bupati Pekalongan.

Dalam sambutannya, Sekda menuturkan bahwa BLUD di Kabupaten Pekalongan terdiri atas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas di tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan.

Lebih lanjut, Sekda meminta kepada seluruh peserta workshop agar mengikuti kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh,

“Acara ini sangat penting untuk para pengelola BLUD di Kabupaten Pekalongan terutama bagi para Kepala Puskesmas (KaPus) dan Kepala Tata Usaha Puskesmas (KaTu) yang baru beberapa waktu lalu dilantik. Jadi saya minta agar kegiatan Workshop ini dapat diikuti dengan baik,” ujar sekda.

Sekda juga meminta agar BLUD yang ada di Kabupaten Pekalongan senantiasa memperhatikan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta melakukan penilaian IKM secara jujur agar diketahui seberapa puas masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit maupun puskesmas di Kabupaten Pekalongan,

“Kualitas pelayanan kesehatan ini yang menilai masyarakat. Ada indikatornya, ada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), karena BLUD merupakan public service pelayanan masyarakat. Saya minta masing-masing puskesmas dan RSUD dapat mengukur dirinya sendiri secara jujur,” kata sekda.

Ia menambahkan bahwa IKM penting untuk selalu diperhatikan karena bidang kesehatan merupakan prioritas pemerintahan dari Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan.

Selain itu, sekda juga meminta agar BLUD di Kabupaten Pekalongan dapat senantiasa menerapkan praktik bisnis yang sehat, “BLUD tidak hanya konteks pelayanan publik saja tetapi juga harus menerapkan praktik bisnis yang sehat. Ada sisi ekonominya yang saya kira juga harus diperhatikan,” tutur sekda.

Sebelumnya, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pekalongan Toharno, S.Sos., M.Si. melaporkan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola BLUD di Kabupaten Pekalongan serta dalam rangka pembinaan BLUD.

“Peserta kegiatan sebanyak 60 peserta dengan rincian Perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, Perwakilan dari BPKD Kabupaten Pekalongan, 29 pimpinan BLUD dan 29 pengelola keuangan BLUD se-Kabupaten Pekalongan. Sedangkan narasumber adalah dari UNSEOD Purwokerto DR. Icuk Rangga Bawono, S.H, S.E, M.Si., M.H., Ak.CA., ASEAN CPA dan Adhitia Pradana, S.H., M.H.” ujarnya. .

Sumber :  Tim Prokompim Kab. Pekalongan

Dalam sambutannya pada kegiatan tersebut, Bupati Fadia berharap agar perbaikan dan pengaspalan Jalan Poros Desa Ponolawen – Sidomulyo yang sekarang halus dapat menunjang berbagai aktifitas warga dalam kehidupan sehari-hari,

“Jalan Alus Rejeki Mulus. Insya Allah dengan pembangunan jalan ini masyarakat yang sering beraktifitas melewati jalan ini rejekinya semakin mulus. Anak-anak sekolah juga sekolahnya makin lancar, tidak ada lagi yang kecelakaan, perempuan-perempuan naik motor juga aman dan selamat. Insya Allah nanti kita perlebar lagi, kita luaskan lagi,” ujar bupati.

Tidak hanya sekedar meresmikan, Bupati mengaku juga datang untuk mengecek dan memastikan Jalan Poros Desa Ponolawen-Sidomulyo sudah sesuai, “Saya datang meresmikan hari ini tempat-tempat jalan yang diperbaiki, sambil saya ngecek ini sesuai atau tidak sebenarnya, jalannya benar-benar bagus atau tidak. Saya ingin jalanya benar-benar halus. Makannya saya cek dan saya lihat,” katanya.

Diketahui bahwa pembangunan jalan di wilayah Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan dengan slogan yakni ‘Jalan Alus Rejekinya Mulus’.

Sementara itu, Warga Desa Ponolawen Siti dalam wawancara menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Pekalongan dan Pemkab Pekalongan atas perbaikan jalan didesanya. Ia juga mengaku senang dengan perbaikan jalan tersebut karena anaknya yang sekolah dapat lebih aman berkendara,

“Pembangunan jalan ini bagus karena membuat jalanan menjadi lancar. Anak saya sekolah juga jadi tidak deg-degan lagi. Alhamdulillah, Terima kasih Bupati dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan,” ujarnya.

Sumber :  Tim Prokompim Kab. Pekalongan

Dengan berpedoman pada PP Nomor 16 Tahun 2021, penyelenggaraan Bangunan Gedung termasuk di dalamnya penerbitan PBG dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota melalui aplikasi SIMBG

Ditemui di ruang kerjanya, Kabid Cipta Karya DPU Taru Kabupaten Pekalongan, Astna Barira, ST., MT. mengungkapkan bahwa proses permohonan PBG dilakukan pada portal online www.simbg.pu.go.id yang disediakan oleh pemerintah pusat, Dinas PU dalam hal ini bertugas sebaga ipenyelenggara bangunan gedung yang bertugas memverifikasi standar teknis yang disyaratkan dan memberikan rekomendasi teknis beserta perhitungan retribusinya yang akan dikirim ke DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk proses selanjutnya.

Lebih lanjut Astna menjelaskan, persyaratan PBG secara umum yaitu KTP, KRK (Kerangka Rencana Kabupaten), Data Penyedia Perencana Konstruksi, Dokumen Lingkungan, Sertifikat Tanah, Gambar Batas Tanah, Hasil Penyelidkan Tanah, Gambar rencana dan spesifikasi teknis (Arsitektur, Struktur, Mekanikal, Elektrikal, Plumbing). Apabila persyaratan lengkap maka diadakan diskusi dan konsultasi dengan Tim Profesi Ahli/ Tim PenilaiTeknis, dan Tim Pengawas PBG dari  Cipta Karya DPU Taru Kabupaten Pekalongan. Jika sudah dilakukan konsultasi dan rapat pleno Tim Penilai Ahli maka diterbitkan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis beserta Perhitungan Rincian Retribusi PBG. “Tahapan proses pengajuan PBG di DPU Taru sesuai SOP maksimal 28 hari semenjak berkas dinyatakan lengkap oleh operator, dan proses konsultasi maksimal sebanyak 5 kali.” Tegasnya.

Kemudian proses otomatis beralih ke DPMPTSP yang akan menerbitkan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) untuk pemohon. Jika pemohon sudah melakukan pembayaran retribusi sesuai SKRD dibuktikan dengan mengunggah bukti bayar, maka PBG akan diterbitkan oleh DPMPTSP.

Dibalik proses pembuatannya yang cukup Panjang, masyarakat juga perlu tahu manfaat dari PBG diantaranya untuk :

• Perlindungan dan Kepastian Hukum. PBG ada karena Negara perlu menjamin kondis iperwujudan bangunan gedung yang fungsional, andal, serasi, dan selaras dengan lingkungannya serta dapa tdimanfaatkan oleh penggunanya.Selain itu, pemilik bangunan akan memperoleh perlindungan hukum
• Mengurus Perizinan. Bagi pelaku usaha, izin ini dibutuhkan untuk mengurus urusan perizinan, seperti izin lokasi, izin tempat usaha dan sebagainya.
• Harga Jual Rumah Meningkat.Bangunan yang mempunyai PBG otomatis mempunyai nilai jual yang meningkat jika kita bandingkan dengan bangunan yang tidak mempunyai PBG.
• Menjadi Jaminan Pinjaman/Kredit Bank.Persetujuan Bangunan Gedung dapat menjadi agunan untuk kredit bank. Untuk menjamin rumah, maka rumah harus mempunyai PBG.
• Memudahkan Proses Jual-Beli atau Sewa Menyewa Rumah. Untuk dapat melakukan proses jual-beli atau sewa-menyewa rumah, harus mempunyai PBG sebagai syarat mutlak. Apabila tidak mempunyai PBG dapat dikenakan denda dan rumah dapat dirobohkan
• Peningkatan status tanah.Rumah yang berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) lebih rendah dari Surat Hak Milik (SHM). PBG ini menjadi syarat untuk mengganti HGB menjadi SHM

Dengan manfaat yang sangat penting tersebut, maka Pemkab Pekalongan menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Pekalongan untuk tak sungkan membuat PBG. ( dian)

Demikian diungkapkan Wakil Bupati (Wabup) Pekalongan H. Riswadi, SH membacakan sambutan Bupati Pekalongan dalam kegiatan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penetapan Propemperda Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023 dan Perubahan Propemperda Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022 yang diselenggarakan di Ruang Rapat Kantor DPRD Kabupaten Pekalongan Kecamatan Kajen, Senin (31/10).

Lebih lanjut dipaparkan wabup bahwa 4 (empat) Rapeda merupakan inisiatif dari DPRD Kabupaten Pekalongan meliputi Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Raperda tentang Ketertiban Umum, Raperda tentang Irigasi, dan Raperda tentang Desa Wisata.

Sedangkan, 12 (dua belas) lainnya merupakan Raperda usulan dari Pemerintah Daerah meliputi, Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Raperda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Raperda tentang Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Raperda tentang Perumahan dan Permukiman Kumuh, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung, Raperda tentang Penetapan Status Desa, Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok, Raperda tentang Irigasi dan Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan.

“Raperda usulan dari Pemerintah Daerah tidak terlepas dari kebutuhan regulasi baik secara sosiologis maupun dinamisasi peraturan perundang-undangan yang terus berkembang. Sehingga Pemerintah Daerah selalu dapat mengikuti perkembangan tersebut supaya terdestruksi terhadap perkembangan regulasi yang berlaku,” kata wabup.

Selain itu, disampaikan juga bahwa, disamping rencana pembentukan Peraturan Daerah yang ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum.

“Kepada perangkat daerah yang terkait penyusunan dan pembahasan Raperda baik inisiatif DPRD maupun usulan Pemerintah Daerah, agar benar-benar melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dengan mempedomani peraturan perundang-undangan, sehingga peraturan daerah yang dihasilakan dapat berkualitas, tepat waktu dalam penysunan dan pembahasannya serta dapat diimplementasikan dengan baik,” tandas wabup.

Sumber : Tim Prokompim Kab. Pekalongan

Kegiatan tersebut merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan dengan Bank Indonesia (BI) Tegal serta Badan Urusan Logistik (Bulog) wilayah VI Kabupaten Pekalongan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar dalam sesi wawancara bersama media mengatakan bahwa kegiatan operasi pasar murah merupakan bagian dari program TPID Kabupaten Pekalongan untuk menekan harga berbagai komoditas yang naik pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Bulan September kemarin.

Sekda juga mengungkapkan saat ini inflasi di Kabupaten Pekalongan terpantau mengalami kenaikan, “Tadi sudah dilaporkan dan kita tidak kaget karena sudah kita prediksi. Inflasi pada September kita naik berada di angka 7,18 %. Angka tersebut diatas angka inflasi regional Jawa Tengah maupun nasional, ” terangnya.

Lebih lanjut, Sekda mengatakan bahwa operasi pasar murah tersebut rencananya diselenggarakan hingga akhir Bulan Desember, “Pemerintah bersama dengan berbagai pihak baik itu dengan Bank Indonesia, dengan dukungan dari Bulog dan berbagai BUMD, kita akan gelar pasar murah sampai akhir Bulan Desember di wilayah-wilayah Kabupaten Pekalongan. Tujuanya adalah untuk menekan harga,” tutur sekda.

Terkait dengan kegiatan operasi pasar murah yang digelar, Sekda secara tegas menekankan bahwa Apartur Sipil Negara (ASN) dilarang ikut membeli paket sembako murah yang disediakan dalam kegiatan tersebut, “Justru yang nanti ingin kita bangun adalah membangun kepedulian sengkuyung bareng-bareng, kebersamaan, peduli bareng-bareng. Saya kira tidak bisa hanya berpangku pada unsur pemerintah saja, berpangku pada bulog saja, berpangku pada BI saja. Insya allah kedepan saya kira nanti akan kita gagas membangun kepedulian ini. Saya kira ASN nanti juga melalui Korpri akan ikut ambil bagian,” kata sekda.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal diwakili oleh Kepala Unit Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM Liana Cipto Wati dalam sambutannya mengatakan bahwa operasi pasar murah tersebut merupakan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan yang telah dicanangkan secara nasional oleh Gubernur Bank Indonesia dan Pemerintah Pusat.

“Kegiatan ini merupakan hasil dari rapat koordinasi TPID Nasional kemarin. Pemerintah dan TPID memprioritaskan untuk pengendalian inflasi ini difokuskan pada inflasi pangan dan kita tidak mungkin bekerja sendiri jadi lebih baik bekerjasama antara beberapa elemen baik itu dari pemerintah, kementerian, maupun dari Bank Indonesia serta BUMD. Harapannya ini untuk menjaga inflasi kembali lagi ke angka 3%-an sesuai dengan target secara nasional,” jelasnya.

Selain itu, Liana juga mengatakan bahwa operasi pasar murah tersebut telah dilaksanakan di beberapa kota/kabupaten di Jawa Tengah, “Kami menyelenggarakan operasi pasar murah ini secara bergantian mulai dari Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Brebes, Pemalang. Nantinya kami juga akan ke Kabupaten Batang. Hari ini kami berada di Kabupaten Pekalongan. Harapan kami dengan adanya operasi pasar murah ini dapat menahan laju inflasi dan meringankan beban dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari,” tandasnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Pekalongan Wahyu Kuncoro melaporkan bahwa dalam kegiatan bazar murah tersebut disediakan 500 paket sembako yang disubsidi oleh Bank Indonesia, “Hari ini ada 500 paket sembako dari bulog meliputi beras, gula, dan minyak goreng yang diberikan subsidi oleh Bank Indonesia. Paket sembako tersebut terdiri atas paket beras premium dan medium. Disamping itu pada kegiatan hari ini dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian juga telah menyiapkan telur dengan harga kandang atau dibawah harga pasar. Diharapkan selisih harga ini bisa membantu masyarakat,” jelas Wahyu.

Dikatakan Wahyu karena jumlahnya yang terbatas maka penjualan paket sembako tersebut dijual dengan menggunakan sistem kupon kepada masyarakat, “Namun demikian karena banyaknya masyarakat yang membutuhkan maka mau tidak mau harus menggunakan sistem kupon karena ketersediaan atau kapasitas yang saat ini disediakan oleh Pemerintah Daerah,” katanya.

Selain menjual paket sembako, dalam kegiatan tersebut juga disediakan 40 lapak pedagang yang menjual aneka komoditas di wilayah Kabupaten Pekalongan seperti aneka makanan olahan, aneka bumbu dapur, buah-buahan, jajanan pasar, olahan ikan, sayuran, susu dan lain sebagainya.

Sumber : Tim Prokompim Kab. Pekalongan

Dalam upacara tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si menjadi inspektur upacara dan membacakan sambutan dari Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

Dalam sambutan yang dibacakan sekda dikatakan bahwa tema Hari Sumpah Pemuda tahun ini adalah ‘Bersatu Bangun Bangsa’ yang mengandung pesan bahwa bersatu padu adalah harga mati yang harus dikuatkan untuk membangun ketangguhan, dengan ketangguhan dan persatuan menjadi kekuatan untuk membangun bangsa dan negara yang unggul.

Lebih lanjut, disampaikan juga bahwa momen Hari Sumpah Pemuda dapat dijadikan sebagai kilas balik sejarah bagaimana para pemuda dimasa lalu dapat menyatukan berbagai perbedaan yang ada menjadi sebuah kekuatan untuk meraih kemerdekaan.

Sementara itu, dimasa sekarang para pemuda telah menunjukkan berbagai prestasi membanggakan namun bergitu berbagai tantangan dan kendala masih menghadang langkah para pemuda.

Karenanya melalui peringatan Hari Sumpah Pemuda ini diharapkan dapat dijadikan sebagai saat untuk menghimpun kekuatan dan semangat untuk bergerak, mendorong para pemuda Indonesia untuk mengembangkan berbagai pontensi guna membangun bangsa dan negara.

Dalam upacara yang digelar, Sekda Akbar juga menyerahkan tropi dan uang pembinaan kepada para juara Lomba Jambore Pemuda Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar) Kabupaten Pekalongan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda Ke-94 Tahun 2022.

Para juara yang menerima hadiah tersebut merupakan pemenang dari beberapa kategori lomba yang meliputi lomba tari daerah, lomba pidato bahasa inggris, lomba karya tulis ilmiah, lomba video inovasi pemuda, lomba kaligrafi, serta lomba fotografi

Sekda Akbar dalam wawancara seusai memimpin kegiatan upacara mengatakan bahwa pemuda di Kabupaten Pekalongan dengan rentang usia antara 16-30 tahun jumlahnya mencapai 25% dari demografi penduduk Kabupaten Pekalongan, karenanya Pemkab Pekalongan terus berupaya melakukan pembangunan dibidang kepemudaan, “Harapan kami tentu saja agar bisa memanfaatkan bonus demografi ini dan pembangunan kepemudaan yang kami lakukan terkait dengan peningkatan ideologi, kecintaan kepada NKRI dan juga memberikan pembekalan berupa wirausaha pemuda. Itu yang kita lakukan selama ini,” terang sekda kepada media.

Melalui Peringatan Hari Sumpah Pemuda, Sekda berharap agar para pemuda dan pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan dapat senantiasa berkolaborasi melakukan pembangunan di Kabupaten Pekalongan mengingat para pemuda memiliki berbagai pontensi yang dapat dikembangkan bagi kemajuan Kabupaten Pekalongan dimasa kini dan dimasa yang akan datang, “Para pemuda ini memiliki potensi yang luar biasa dari pontensi pendidikan, maupun dari sisi semangat, maupun dari sisi keahlian yang lainnya. Saya harap agar bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah membangun Kabupaten Pekalongan,” ujar Sekda.

Sumber : Tim Prokompim Kab. Pekalongan

Selain itu, Bupati berharap agar IPHI Kabupaten Pekalongan senantiasa dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk membangun Kabupaten Pekalongan menjadi lebih baik, “Saya berharap kita dapat selalu bekerjasama yang baik, berkolaborasi yang baik, dan tidak ada yang namanya permusuhan. Yang ada kita bersama-sama membangun Kabupaten Pekalongan," ujar bupati.

Ketua IPHI Provinsi Jawa Tengah Drs. H. Harsono berharap kegiatan Musda yang digelar dapat sukses dan lancar. Ia menekankan ada 3 hal penting yang akan dibicarakan dalam kegiatan tersebut, “Yaitu adalah mengevaluasi dan mengesahkan laporan pertanggung jawaban IPHI Kabupaten Pekalongan periode 2017-2022, membuat program kerja dan rekomendasi IPHI Kabupaten Pekalongan untuk tahun 2022-2027, dan memilih ketua dan pengurus IPHI Kabupaten Pekalongan periode 2022-2027,” paparnya.

Harsono juga mengingatkan kepada seluruh hadirin bahwa IPHI merupakan organisasi independen dan non politik, “IPHI merupakan organisasi yang independen, non politik. Semua yang haji boleh masuk IPHI asal sudah berpredikat haji dan mau tunduk kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga,” ujarnya,

Ketua IPHI Kabupaten Pekalongan Periode 2017-2022 H. A. Amat Antono, M.Si. menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Pekalongan dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang telah membantu memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan Musda di Pendopo Bupati Pekalongan.

Antono juga menyampaikan harapan agar jajaran pengurus baru nantinya dapat membawa IPHI Kabupaten Pekalongan senantiasa menjadi organisasi yang independen serta dapat merangkul segala unsur yang ada, “Kepada pengurus baru yang terpilih saya titip agar IPHI jangan sampai terjebak kepada organisasi yang bersifat individual. Karena kalau sampai nanti setiap organisasi di Indonesia itu terjebak dengan yang namanya ‘politik identitas’ itu akan membahayakan keragaman kehidupan kebersamaan. Oleh karena itu saya berharap pengurus yang baru bisa merangkul seluruh unsur dan bisa mewujudkan kiprahnya secara nyata apa yang harus dilakukan. Semoga pengurus baru dapat menyikapi secara bijak,” tuturnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Pekalongan selaku Ketua Pelaksana Totok Budi Mulyanto, SE mengatakan bahwa kegiatan tersebut digelar guna melanjutkan estafet kepengurusan organisasi IPHI Kabupaten Pekalongan, “Masa bakti pengurus daerah IPHI Kabupaten Pekalongan periode 2017-2022 akan berakhir pada tanggal 28 Oktober 2022. Untuk kepentingan organisasi maka hari ini adakan musda ke V kabupaten Pekalongan untuk menyusun kepengurusan IPHI Kabupaten Pekalongan periode 2022-2027,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut, IPHI Kabupaten Pekalongan juga menyalurkan santunan kepada anak-anak Yatim-Piatu di Kabupaten Pekalongan.

Melalui kegiatan Musda V IPHI Kabupaten Pekalongan, diperoleh hasil Ir. H. Susiyanto, MM terpilih sebagai Ketua, H. Hamas Mantho Has sebagai Sekretaris, dan H. Subagyo, SH. sebagai bendahara IPHI Kabupaten Pekalongan. Jajaran pengurus tersebut dipilih melalui proses aklamasi dan akan memimpin IPHI Kabupaten Pekalongan untuk masa bakti 2022-2027.

Sumber :  Tim Prokompim Kab. Pekalongan

Dalam sambutan singkatnya, Wabup Riswadi mengatakan bahwa acara tersebut selain dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, juga sebagai acara doa bersama mengingat berbagai permasalahan global yang terjadi beberapa waktu ini,

“Kita berada di suatu kondisi yang secara global sedang agak sulit. Masalah ekonomi juga sedang agak sulit, didunia juga beredar isu perang. Apapun itu, isu-isu tersebut tentunya mempengaruhi kita, karenanya kita sebagai umat islam, mari bersama-sama berdoa agar kita dapat selalu damai dan memberikan kepercayaan kepada semuanya,” tutur Wabup Riswadi.

Lebih lanjut, Wabup Riswadi menyampaikan bahwa acara tersebut digelar secara sederhana dengan mengundang Kiai Lukman hakim dari Desa Kajongan Kecamatan Kajen sebagai pembicara,

“Malam ini kami mengundang Bapak Kiai Lukman hakim dari Desa Kajongan. Dengan siraman rohaninya beliau, harapannya kita selalu menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT,” ujar wabup.

Dalam kegiatan tersebut, Wabup Riswadi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat sekitar yang senantiasa meramaikan Mushola Rumah Dinas Wakil Bupati Pekalongan,

“Saya berterima kasih kepada para tetangga sekitar. Sehingga mushola ini bisa menjadi tempat menyarikan visi agama. Mari kita terus gerakkan, mari kita teruskan dengan segala kemampuan yang ada. Apalagi bisa menjalankan visi siar agama secara terus-menerus. Malam hari ini kita juga telah menyelenggarakan Maulid Nabi Muhammad SAW yang merupakan wujud kecintaan kita kepada rasul,” katanya.

Selain doa bersama dan ceramah, kegiatan pengajian tersebut juga diisi penampilan kelompok rebana dari Desa Kajongan Kecamatan Kajen.

Sumber :  Tim Prokompim Kab. Pekalongan