Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Wabup juga berharap agar Akper selalu berkoordinasi dengan pemerintahan setempat untuk kemajuan bersama. “Oleh karena itu, mari bersama-sama membangun wilayah Kecamatan Petungkriyono demi kemajuan bersama,” ujar wabup.

Hadir dalam Pengukuhan Pengurus Akper antara lain yaitu pihak Bakesbangpol Kabupaten Pekalongan, Forkompincam Petungkriyono, dan ratusan anggota Akper.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Riswadi menyampaikan apresiasi atas terbentuknya organisasi Akper, yang bergerak di bidang transportasi. "Selamat atas dibentuknya Asosiasi Angkutan Petungkriyono Raya ini dan saya sangat mengapresiasi para anggota Akper ini dan beritikad untuk bersatu membangun daerahnya melalui transportasi." Katanya.

Lebih lanjut Riswadi berharap anggota Akper bisa saling tolong-menolong dan bahu-membahu untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Wabup meminta agar Akper didaftarkan di Bakesbangpol supaya organisasi terdaftar secara resmi. (Dinkominfo Kab. Pekalongan)

Penindakan dilakukan karena reklame yang terpasang memang sudah membayar pajak ke BPKD, namun belum mengurus izin di DPMPTSP. Hal itu dinilai melanggar aturan, sehingga pihak Satpol PP dan Damkar langsung mengambil tindakan dengan menutup reklame menggunakan kain putih lebar bertuliskan "Reklame ini dalam Penguasaan Pemkab Pekalongan".

Seperti dijelaskan Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pekalongan Sri Handayani SE, M.Si, dirinya bersama tim gabungan menertibkan reklame yang belum sesuai dengan aturan yang berada di lingkungan Pasar Kajen Kabupaten Pekalongan.
"Hari ini giat kami bersama DPMPTSP dan BPKD terkait penertiban reklame dan baliho komersial yang belum berijin," tutur Yanik, sapaan akrab Sri Handayani.

Dikatakan, kegiatan merupakan penindakan yang pertama untuk reklame atau baliho yang belum berijin di awal Tahun 2023. Ke depannya, kata dia, Satpol PP akan terus melakukan tindakan terhadap penggunaan reklame atau baliho yang belum mengurus izin tentunya berdasarkan tembusan dari BPKD ataupun DPMPTSP.
"Ini kalau di awal tahun setelah masuk di BPKD baru pertama, apabila dalam satu tahun memang belum bayar kemudian BPKD memberikan tembusan dan jika memang tidak berijin dari DPMPTSP maka langkah selanjutnya kita tindak," ujarnya.

Mengenai proses ijin di DPMPTSP, dijelaskan, langkah-langkah yang harus ditempuh yaitu dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu ke DPMPTSP kemudian akan ada tim survei yang akan meninjau ke lapangan. Apabila di setujui, nantinya terkait pembayaran pajak bisa melalui BPKD. ( Tim Dinkominfo )

KAJEN – Pemkab mengapresiasi KPU Kabupaten Pekalongan yang telah menyelenggarakan acara Penandatanganan Pakta Integritas anggota KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten Pekalongan, serta Sekretariat PPK se-Kabupaten Pekalongan.

"Pakta Integritas merupakan janji yang harus dipertanggung jawabkan untuk bisa diwujudkan. Sehingga apabila setiap anggota KPU sudah menadatangani Pakta Integritas tersebut , diharapkan ini menjadi tonggak awal kesuksesan Pemilu 2024 khususnya di Kabupaten Pekalongan, “ ucap Asisten 1 Setda Kabupaten Pekalongan Totok Budimulyanto dlam sambutannya pada acara Penandatanganan Pakta Integritas anggota KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten Pekalongan, serta Sekretariat PPK se-Kabupaten Pekalongan, Senin (16/1/2023) di aula KPU Kab Pekalongan.

Dalam sambutannya, Asisten 1 Totok Budimulyanto juga menuturkan, bahwa keberhasilan penyelenggaraan dan administrasi dalam pemilu merupakan tanggung jawab bersama, sehingga Ia berharap kepada anggota Sekretariat untuk bisa mengerjakan sesuai dengan petunjuk dan juga tepat waktu. Dimana menurutnya, hal tersebut bertujuan supaya tidak terjadi tunggakan SPJ administrasi.

‘’ Supaya semua pekerjaan bisa dijalankan sesuai dengan komitmen serta Pemilu 2024 bisa berjalan dengan lancar, memang penting sekali dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas seperti ini. Karena Pakta Integritas merupakan janji yang harus dipertanggung jawabkan oleh yang bersanguktan. Jadi saya mohon KPU Kabupaten Pekalongan untuk bisa berkomitmen untuk menjalankan kinerja secara professional dan bersih dari KKN untuk suksesnya Pemilu 2024,’’ jelasnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU Kabupaten Pekalongan Abi Rizal, A.Md mengatakan bahwa Ia sangat bersyukur KPU Kabupaten Pekalongan bisa menjalankan penandatanganan Pakta Integritas. Karena menurutnya, Pakta Integritas merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjamin kinerja anggota dalam menjalankan komitmen kinerja sesuai dengan tupoksi untuk keberhasilan Pemilu 2024 mendatang.

ABi Rizal berharap setelah penandatanganan Pakta Integritas tersebut seluruh anggota KPU Kabupaten Pekalongan akan bertanggung jawab dan komitmen tidak melakukan KKN, serta bisa mencermati untuk tujuan hajat negara yaitu Pemilu 2024 mendatang supaya bisa sukses.

‘’Saya juga berharap sekertariat dan PPK bisa bekerjasama untuk menjadi tim yang kompak dalam mensukseskan tahapan pemilu 2024,’’ tambah Abi Rizal

Selain itu dalam kesempatan tersebut, Abi Rizal juga mengatakan bahwa untuk anggaran Pemilu 2024 KPU Kabupaten Pekalongan sudah mendapatkan anggaran dari pusat sejumlah 23 milyar, dimana hal ini menurutnya akan menjadi komitmen bagi KPU Kabupaten Pekalongan untuk bersih dari tindak KKN. (Tim dinkominfo)

Kepala Dinkop UKM dan Naker kabupaten Pekalongan Dra. Siti Masruroh M. Si dalam wawancaranya diruang kerjanya, senin (16/1/2023) mengatakan bahwa UPTD BLK Kajen mengadakan pelatihan dengan jumlah 4 gelombang, gelombang 1 di bulan Februari, gelombang 2 dibulan Mei, gelombang 3 di bulan Juli dan gelombang 4 di bulan September.
"Gelombang ada 4 dan di masing-masing bulan, gelombang pertama ada 4 macam pelatihan di bulan Februari, gelombang 2 ada 4 pelatihan, gelombang 3 ada 2, gelombang 4 ada 2 pelatihan." Katanya.

Lebih lanjut Siti Masruroh mengatakan pendaftaran pelatihan secara online dan bisa juga datang ke Kantor Dinkop UKM dan Naker untuk dibantu pendaftarannya dan Gratis.
"Pendaftaran secara online namun bisa juga manual, calon peserta bisa datang langsung ke Kantor, pelatihan ini gratis. Syarat peserta yaitu kartu kuning atau AK. 1, Ijazah terakhir, foto kopi KK / KTP, dan foto." Lanjutnya.
"Kita juga akan melakukan tes seleksi dan kita pilih yang benar-benar berminat bekerja dan di khusus kan untuk warga kabupaten Pekalongan." Tambahnya.

[Gambar]

Menurut bupati, berdasarkan data yang disampaikan oleh Kemenag Kabupaten Pekalongan angka pernikahan dini di Kota Santri cukup tinggi untuk itu diperlukan langkah-langkah bersama agar bisa diminimalkan.

“di Kementerian Agama ini selain ada guru juga ada KUA nya, sehingga diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pernikahan di bawah umur. Karena pernikahan dini menjadi salah satu sebab tingginya angka stunting dan beresiko tinggi terkait kasus kematian ibu dan anak,” kata Bupati saat ditemui usia memberikan sambutan dan hadiah doorprise Jalan Sehat Kerukunan HAB Kemenag 77 Tingkat Kabupaten Pekalongan, Minggu (15/1/2023).

Menurutnya saat ini, banyak orang tua yang meminta izin agar anaknya bisa melakukan nikah dibawah umur. “saya ucapkan selamat HAB Kemenag ke 77, semoga Kemang bisa menjadi orang tua yang baik bagi seluruh agama yang ada di Kabupaten Pekalongan. Serta bisa bekerjasama dengan pemkab khususnya untuk menekan angka pernikahan dini ini,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Kemenag Kabupaten Pekalongan Sukarno menuturkan, bahwa pernikahan dini di Kota Santri angkanya masih cukup tinggi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. “salah satunya banyak yang tidak melanjutkan sekolah, selain itu juga ada pemahaman dari masyarakat jika perempuan menikah diatas usia 21 tahun dianggap sudah tua. Sehingga banyak yang menikahkan anaknya setelah selesai sekolah,” katanya.

Di Kemenag sendiri, katanya, juga ada program pengentasan stunting dan program pengendalian nikah di bawah umur.
“nanti kita bentuk tim, dan akan berkolaborasi dengan dinas terkait serta akan melakukan sosialisasi masif serta mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan pernikahan dini. Karena angkanya masih cukup tinggi yakni sekitar 15 persen,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, enam Pejabat Tinggi Pratama di kukuhkan diantaranya Drs. Muhammad Abdul Ghazali, M.T Sebagai Kepala Dinas Perkim LH, Supriyadi, S.E.,M.M sebagai Kepala Dinas Kominfo, Susanto Widodo, S.E., M.Si.AK sebagai Kepala Perindag, Agus Purwanto, S.STP sebagai Kepala Dinhub, Ari Lailani, S.P sebagai Kepala DKPP dan dr. Hani Rosita, SPKJ, M.Kes sebagai Direktur RSUD Kraton.

“tahun ini merupakan tahun 2023 dan tahun 2024 merupakan masa akhir jabatan bupati, untuk itu saya minta agar para pejabat yang dilantik tidak bisa kerja santai lagi, tetapi harus kerja dengan cepat,” kata Fadia.

“saya percaya Bapak dan Ibu kepala dinas yang dilantik bisa membatu saya untuk kesuksesan visi-miai bupati dan wakil bupati sampai tauhun 2024,” terangnya. Untuk itu bupati meminta kepada para pejabat agar membuat rencana kerja dan apa yang harus dilakukan semua harus sudah terukur, tidak hanya menunggu dibawah ataupun menunggu adaptasi.

“Inikan yang menduduki Kepala Dinas bukan pegeseran tapi memang yang lama sudah pensiun. Untuk itu bisa tanya pejabat tanya yang pernah menjabat. Dan saya ingin apa yang dilakukan harus lebih baik dari sebelumnya,” pinta bupati.

“saya juga minta kepada Ibu direktur RSUD Kraton yang baru, agar permasalahan RSUD Kraton bisa dicarikan jalan keluar, sehingga rumah sakit tersebut masih bisa dipertahankan,” terangnya.

Untuk para camat, bupati meminta supaya extra kerja keras, dan berkerja lari semangat cepat agar pembangunan bisa berjalan dengan cepat. Serta harus harus tegak lurus dengan pimpinan yakni Bupati Pekalongan

“Bekerjalah dengan baik dan ayo lari bareng-bareng, jangan terlena dan harus kerja ekstra dan visi-misinya bupati dan dan wakil bupati. Komunikasi dan harus berjalan dengan baik. Jadi ayo mempunyai semangat lebih dan proker (program kerja) dan apabila bagus, kurang sesuai saya evaluasi dan membuat lebih baik, dan sejahtera,” harapnya.

Dikatakan Mukhtharuddin Ashraff Abu, Ia sangat prihatin melihat kondisi masyarakat yang terdampak banjir, sehingga membuat aktivitas keseharian dan usaha mereka menjadi terganggu. Untuk itu Ia menjelaskan bahwa setelah mendapat laporan dari para pelaku UMKM, dirinya langsung berkoordinasi dengan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, S.E.,M.M, untuk bisa mengadakan bantuan berupa pompa air.

‘’Saya sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Pekalongan datang kesini untuk menyampaikan amanat dari Ibu Bupati Pekalongan, untuk mengirim pompa air guna membantu masyarakat kita disini karena ada musibah banjir,’’

‘’ Karena kebetulan dua hari yang lalu saya mendapatkan laporan dari teman-teman UMKM yang mengatakan bahwa kegiatan pelaku-pelaku UMKM disini semuanya tidak bisa bergerak dikarenakan banjir. Jadi saya langsung berkoordinasi dengan Ibu Bupati, dan alhamdulilah sekarang sudah bisa kami serahkan pompa airnya untuk membantu masyarakat,’’ Jelas Ketua Dekranasda Kabupaten Pekalongan Mukhtarudin Ashraff Abu saat menyerahkan bantuan pompa air kepada masyarakat di Desa Mulyorejo, pada hari Kamis (12/1/2023) siang.

Mukhtharuddin Ashraff Abumelanjutkan, bahwa Ia berharap dengan adanya bantuan pompa air yang lebih besar ini, banjir akan segera surut dan masyarakat bisa kembali menjalankan aktivitas seperti biasa. Serta yang paling penting adalah sentra-sentra UMKM yang ada di ketiga desa tersebut bisa menggeliat kembali pasca terjadinya banjir nanti.

‘’Ini inisiatifnya dari Ibu Bupati Pekalongan dan dinas-dinas terkait untuk mengadakan bantuan pompa ini dan mudah-mudahan dengan adanya pompa ini, harapannya bisa mengurangi banjir di tiga desa yaitu Karang Jompo, Tegaldowo, dan Mulyorejo,’’ ujarnya.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut Mukhtharuddin Ashraff Abu juga menjelaskan bahwa di tahun 2023 ini Pemkab Pekalongan juga akan segera merealisasikan pengadaan rumah pompa air yang besar untuk bisa menjadi solusi jika musibah banjir datang kembali. Sehingga masyarakat bisa terbantu nantinya jika sudah berdiri rumah pompa air.

‘’ Dan ini kita ada pesan dari Ibu Bupati bahwa tahun 2023 ini Insyaallah akan ada rumah pompa yang besar dan permanen yang akan dibangun disini. Jadi kita minta doa dari masyarakat semua mudah-mudahan ini bisa segera kita realisasikan untuk membantu masyarakat disini ya,’’ terangnya

Tidak lupa, Mukhtharuddin Ashraff Abu juga berpesan kepada masyarakat jika ada masalah atau kendala yang mereka hadapi untuk bisa langsung dilaporkan kepada Bupati Pekalongan atau bisa dikoordinasikan langsung kepada dinas-dinas terkait supaya bisa langsung di atasi. Sehingga masyarakat bisa langsung mendapat solusinya.

‘’Untuk seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan jika ada masalah apa atau kebutuhan apa tolong langsung laporkan ke Ibu Bupati dan ke dinas-dinas terkait jangan ke orang-orang yang tidak jelas, karena keluhan-keluhan itu tidak bisa sampai ke pimpinan kita, dan akhirnya buang-buang waktu,’’ pungkasnya.