KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyerahkan 20 unit kendaraan roda tiga pengangkut sampah kepada 20 kelompok pengelola sampah desa sebagai upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan kebersihan lingkungan. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Pekalongan Dr. Hj. Fadia Arafiq, S.E., M.M., didampingi Wakil Bupati H. Sukirman, S.S., M.S., pada Kamis (5/2/2026) di Halaman Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Lingkungan Hidup (Dinperkim LH) Kabupaten Pekalongan.
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kebersihan dan kualitas lingkungan di wilayah perdesaan.
“Insya Allah ke depan jumlah bantuan ini akan terus ditambah. Saya berharap seluruh desa di Kabupaten Pekalongan nantinya memiliki kendaraan pengangkut sampah seperti ini karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat,” ujar Bupati.
Ia menegaskan bahwa keberadaan kendaraan pengangkut sampah sangat membantu desa dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sampah yang tidak dikelola dengan baik, lanjutnya, berpotensi menimbulkan berbagai penyakit serta merusak keindahan lingkungan.
“Lingkungan yang bagus tidak akan terlihat indah jika sampah berserakan. Sampah yang kotor di sekitar kita bisa menyebabkan penyakit dan menjadi persoalan serius,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fadia juga menyinggung arahan langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait persoalan sampah yang masih menjadi sorotan dunia. Menurutnya, sampah yang berserakan merupakan persoalan memalukan dan harus ditangani secara bersama-sama oleh seluruh pihak.
Bupati kemudian meminta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pekalongan, Agus Dwi Nugroho, S.STP., M.A.P., untuk menginstruksikan seluruh kepala desa agar menjadwalkan kegiatan kerja bakti rutin minimal satu kali dalam sebulan guna membersihkan lingkungan desa masing-masing.
Selain itu, Bupati Fadia mengungkapkan bahwa Kabupaten Pekalongan masih menghadapi pekerjaan rumah terkait tempat pembuangan sampah (TPS) yang dinilai telah mengalami kelebihan kapasitas.
“Kita masih memikirkan apakah TPS ini akan dipindahkan atau diperluas. Prinsip kami, sebisa mungkin memanfaatkan lahan yang sudah ada tanpa harus membeli tanah baru, agar anggaran dapat digunakan untuk pembangunan lainnya,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan TPS yang rapi, bersih, dan tidak menimbulkan bau bagi masyarakat sekitar. Menurutnya, pengelolaan sampah ke depan harus diarahkan agar memiliki nilai manfaat, termasuk melalui pengolahan sampah menjadi produk daur ulang.
Tak hanya itu, Bupati Fadia turut menyoroti kondisi armada truk pengangkut sampah milik Dinperkim LH yang dinilai telah banyak mengalami kerusakan. Ia berharap ke depan dilakukan perbaikan maupun pengadaan armada baru demi mendukung kebersihan Kabupaten Pekalongan.
“Kita semua ingin Pekalongan bersih, rapi, dan indah. Untuk itu, pengelolaan sampah harus menjadi perhatian bersama,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinperkim LH Kabupaten Pekalongan, Muhammad Abduh Ghozali, M.T., menjelaskan bahwa pengadaan kendaraan roda tiga tersebut dirancang untuk mendukung proses pengambilan dan pengangkutan sampah dari lingkungan permukiman menuju tempat pengumpulan sementara.
“Maksud dari pengadaan roda tiga ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Bantuan ini diberikan kepada kelompok masyarakat yang berada paling dekat dengan sumber sampah agar pengambilan sampah di lingkungan dapat dilakukan secara optimal,” jelasnya.
Ia menambahkan, sampah yang telah dikumpulkan nantinya akan diangkut menuju Tempat Penampungan Sementara (TPS), TPS 3R, maupun lokasi pengumpulan lainnya sesuai dengan sistem pengelolaan sampah di masing-masing wilayah.
Sebanyak 20 unit kendaraan roda tiga tersebut disalurkan ke sejumlah kecamatan, yakni Kecamatan Kedungwuni sebanyak 10 unit, Kecamatan Tirto sebanyak 4 unit, Kecamatan Doro sebanyak 2 unit, Kecamatan Bojong sebanyak 1 unit, Kecamatan Kajen sebanyak 1 unit, dan Kecamatan Karanganyar sebanyak 1 unit.
Abduh Ghozali juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Pekalongan yang berkenan menyerahkan bantuan hibah tersebut secara langsung kepada para penerima.
“Penyerahan bantuan ini merupakan wujud nyata dukungan Ibu Bupati beserta Pemerintah Kabupaten Pekalongan terhadap upaya pengelolaan sampah di daerah,” katanya.
Ia berharap bantuan kendaraan roda tiga tersebut dapat meningkatkan efektivitas pengangkutan sampah di tingkat desa dan lingkungan, sehingga kebersihan serta kualitas lingkungan di Kabupaten Pekalongan semakin meningkat.
Minggu, 8 Februari 2026
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan mulai mematangkan skema pendistribusian program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjelang bulan suci Ramadan. Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman, menyatakan dalam sesi wawancara paska penyerahan SK CPNS Di dishub fokus utama saat ini adalah menyesuaikan mekanisme distribusi agar tetap efektif bagi siswa yang menjalankan ibadah puasa, 05/02/2026.
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada 8 orang tenaga baru di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub). Pengangkatan ini diharapkan menjadi suntikan energi baru bagi peningkatan kualitas pelayanan transportasi dan lalu lintas di wilayah Kabupaten Pekalongan yang bertempat di halaman depan Dinas Perhubungan, 05/02/2026.
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan berhasil meraih Juara III dalam kegiatan Presentasi Penyelenggaraan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Tahun 2026 yang diselenggarakan pada bulan lalu oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Hotel KHAS Semarang, Senin (12/1/2026). Prestasi tersebut menjadi bukti komitmen Pemkab Pekalongan dalam menangani persoalan lingkungan dan permukiman secara berkelanjutan.
KEDUNGWUNI – Pemerintah Kabupaten Pekalongan memberikan apresiasi tinggi terhadap peran pondok pesantren dalam mencetak generasi muda yang berakhlakul karimah. Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Pekalongan, Siti Masruroh, saat menghadiri Haflah Akhirussanah ke-36 Pondok Pesantren Putra-Putri Baitul Mukodas di Kedungwuni, baru-baru ini, 05/02/2026.
TIRTO - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 1.500 jiwa hingga saat ini masih bertahan di sejumlah lokasi pengungsian akibat bencana banjir yang melanda wilayah tersebut. Para pengungsi mulai jenuh dan ingin cepat kembali kerumah masing-masing.
Diungkapkan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, Suprayitno, Senin, (2/2/2026), Para pengungsi berasal dari beberapa desa seperti Mulyorejo, Tegaldowo, Karangjompo dan daerah terdampak lainnya yang dinilai belum aman untuk ditinggali kembali. Untuk itu pihaknya terus melakukan penanganan berkelanjutan, terutama terkait pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi.
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus berupaya memperkuat kesiapan anggaran dan logistik dalam penanganan dampak bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah. Hal tersebut dibahas dalam rapat kerja Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah terkait di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Pekalongan, Jumat (30/1/2026).
KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengapresiasi pelaksanaan Pengukuhan Ikatan Alumni Ilmu Pemerintahan (IKA ILPEM) Universitas Diponegoro yang digelar di Aula Lantai 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, Sabtu (31/1/2026). Kegiatan tersebut dinilai selaras dengan kondisi daerah yang saat ini masih berada dalam status tanggap darurat bencana.
KEDUNGWUNI – Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Pekalongan sukses menyelenggarakan Pesta Siaga Tahun 2026 dengan mengusung tema “Sehat, Inspirasi, Cerdas, Aktif, Kreatif, dan Riang Gembira”. Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Bupati Pekalongan H. Sukirman, Sabtu (31/1/2026).
Pesta Siaga berlangsung meriah dan penuh semangat, diselenggarakan di SMK Muhammadiyah Bligo diikuti oleh ratusan Pramuka Siaga dari berbagai gugus depan se-Kabupaten Pekalongan.Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang bertujuan untuk membina karakter, keceriaan, serta kreativitas anggota Pramuka Siaga sejak usia dini.
Langkah ini diambil menindaklanjuti arahan Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Bogor yang juga dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan.Sukirman menjelaskan bahwa pemerintah daerah tengah mengkaji perubahan jam distribusi makanan. Jika pada hari biasa diberikan pada siang hari, terdapat opsi untuk mengalihkan distribusi menjadi sore hari guna keperluan berbuka puasa.
"Ini menjadi titik fokus kita, terutama di bulan Ramadan. Nanti mekanismenya seperti apa, apakah jadwalnya diubah ke sore hari karena siswa-siswa kita sedang berpuasa. Hal ini sedang kita matangkan," ujar Sukirman.
Wabup optimistis transisi ini akan berjalan lancar. Ia merujuk pada keberhasilan dapur-dapur unit pelaksana program sebelumnya yang tetap mampu melayani distribusi meskipun siswa sedang dalam masa libur sekolah.
"Kemarin sudah terbukti, bahkan saat libur pun dapur-dapur MPG kita mampu memberikan distribusi pelayanan kepada anak-anak. Jadi, secara teknis kita sudah siap," tambahnya.
Terkait teknis pelaksanaan di lapangan, Pemkab Pekalongan akan segera berkoordinasi dengan para Coordinator Wilayah (Korwil) pendidikan untuk melakukan supervisi menyeluruh.
Mengenai kendala anggaran, Sukirman menegaskan bahwa proses transisi administrasi adalah hal yang wajar dalam tahun anggaran baru dan tidak akan menghambat jalannya program.
"Karena ini anggaran baru, pasti ada proses transisi administrasi yang harus diikuti. Namun, saya kira tidak ada problem apa-apa. Semua tetap berjalan sesuai jalur," pungkasnya.
Minggu, 8 Februari 2026
Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, melalui Wakil Bupati Pekalongan Sukirman, menyampaikan rasa syukur atas hadirnya tenaga-tenaga muda yang handal. Kehadiran para CPNS ini dipandang sebagai "motor" baru yang akan memperkuat fungsi pokok Dinas Perhubungan dalam melayani masyarakat. "Pesan Bupati yaitu loyalitas dan Satu Komando"
Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya loyalitas dan kepatuhan terhadap hierarki kepemimpinan. Para CPNS diminta untuk memiliki dedikasi tinggi dan bekerja dalam satu komando yang tegak lurus kepada pimpinan tertinggi, yakni Bupati Pekalongan.
"Laksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Ini adalah langkah awal pengabdian saudara kepada masyarakat. Kami mengharapkan loyalitas, kekompakan, dan sikap satu komando agar pelayanan bisa berjalan cepat, tepat, dan membuat masyarakat nyaman," pesan Bupati dalam narasi tersebut.
Lebih lanjut, diingatkan bahwa status CPNS merupakan masa percobaan selama satu tahun. Selama periode ini, para pegawai baru diminta menjaga kedisiplinan dan menghindari pelanggaran agar proses menuju PNS berjalan lancar.
Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga menitipkan peran penting kepada para CPNS untuk menjadi penyambung lidah pemerintah. Mereka diharapkan mampu memberikan edukasi yang positif kepada warga serta menetralisir isu-isu negatif yang berkembang di masyarakat.
"Harus sensitif dan responsif terhadap tantangan di lapangan. Berikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat agar mereka mendapatkan edukasi yang baik terkait kebijakan pemerintah," tambahnya.
Salah satu penerima SK, Edi Prasetyo, yang ditempatkan di bidang Lalu Lintas, mengungkapkan rasa bangga dan harunya. Baginya, momen ini adalah penantian panjang yang membawa kebanggaan bagi keluarga.
"Saya sangat senang dan mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan, khususnya Ibu Fadia Arafiq dan Bapak Riswadi (Wakil Bupati), yang telah memberikan kesempatan ini. Harapan saya ke depan adalah terus meningkatkan kinerja, khususnya di bidang lalu lintas di bawah arahan pimpinan," ujar Edi.
Proses rekrutmen 8 CPNS ini merupakan hasil kerja sama dengan Kementerian Perhubungan. Setelah menerima SK, para pegawai baru ini diharapkan segera melakukan aksi nyata dan belajar dari para senior untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan.
Minggu, 8 Februari 2026
Bupati Pekalongan Dr. Hj. Fadia Arafiq, S.E., M.M. menyampaikan dalam acara Pemberian Bantuan Kendaraan pengangkut sampah roda tiga yang dilakukan di Halaman Kantor Dinperkim dan LH pada Kamis (5/2/2026) yang lalu bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai dari pimpinan daerah hingga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Alhamdulillah, berkat kerja sama dan kegigihan seluruh tim, Kabupaten Pekalongan berhasil meraih juara ketiga. Ini bukan semata-mata soal peringkat, tetapi pengakuan atas upaya kita dalam menata kawasan permukiman agar lebih layak, bersih, dan sehat,” ujar Bupati Fadia.
Ia menambahkan, keberhasilan tersebut tidak lepas dari pendampingan dan sinergi bersama Wakil Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S., serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Anis Rosidi, S.Sos., M.Si., yang turut mengikuti dan mempresentasikan program penanganan kawasan permukiman kumuh di tingkat provinsi.
Selain prestasi, Pemkab Pekalongan juga menerima dukungan dana sebesar Rp400 juta. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan, khususnya di bidang penataan lingkungan dan permukiman.
“Di tengah kondisi ekonomi yang tidak mudah, dukungan anggaran seperti ini sangat berarti bagi kami untuk melanjutkan pembangunan Kabupaten Pekalongan,” ungkapnya.
Bupati Fadia menegaskan, pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Oleh karena itu, Pemkab Pekalongan terus aktif menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat guna memperoleh dukungan pendanaan.
“Kalau hanya mengandalkan anggaran daerah, banyak pekerjaan rumah yang tidak akan selesai. Maka kami terus berupaya menjemput peluang pendanaan dari provinsi dan pusat demi percepatan pembangunan,” tegasnya.
Ke depan, Pemkab Pekalongan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas lingkungan, termasuk penanganan sampah dan perbaikan kawasan permukiman, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kabupaten Pekalongan yang bersih, rapi, dan layak huni.
Wabup Sukirman saat itu menjelaskan bahwa dalam proses penilaian Desa Domiyang, Kecamatan Paninggaran, yang menjadi pilot project atau proyek percontohan dinilai sudah cukup mapan, dengan desa yang direncanakan sebagai lokasi penataan kawasan kumuh. Perbandingan dilakukan dari berbagai aspek, mulai dari sosial budaya masyarakat, kondisi geografis, hingga profil wilayah.
"Yang tidak kalah penting, penataan kawasan kumuh nanti akan berfokus pada pemberdayaan potensi geografis, penanganan banjir, perbaikan drainase, serta penataan infrastruktur secara menyeluruh,” jelasnya.
Senada yang disampaikan Bupati Fadia, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Lingkungan Hidup (Dinperkim LH) Kabupaten Pekalongan, Muhammad Abduh Ghozali, M.T., menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut.
“Alhamdulillah, Kabupaten Pekalongan dalam kegiatan penataan kawasan kumuh yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil masuk dalam tiga besar,” ujar Abduh Ghozali.
Atas capaian tersebut, Kabupaten Pekalongan berhak menerima hadiah sebesar Rp400 juta, yang akan dimanfaatkan untuk mendukung program penataan kawasan permukiman dan peningkatan kualitas lingkungan.
Menurut Abduh Ghozali, prestasi ini menjadi motivasi bagi jajaran Dinperkim LH dan seluruh perangkat daerah terkait untuk terus meningkatkan kinerja dalam penanganan kawasan kumuh secara berkelanjutan.
Minggu, 8 Februari 2026
Hadir mewakili Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang berhalangan hadir, Siti Masruroh menyampaikan permohonan maaf sekaligus salam takzim dari orang nomor satu di Kabupaten Pekalongan tersebut. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi antara ulama dan pemerintah (Umara).
Siti Masruroh menyampaikan bahwa keberadaan pesantren, TPQ, hingga majelis taklim di Kabupaten Pekalongan merupakan potensi luar biasa untuk memperluas syiar Islam yang Rahmatan lil 'Alamin.
"Mari kita berjalan beriringan dengan pemerintah dalam membangun karakter generasi muda melalui pendidikan serta pembinaan mental spiritual. Tujuannya jelas, mewujudkan Kabupaten Pekalongan yang maju, adil, dan sejahtera," ujar Siti Masruroh membacakan sambutan Bupati.
Beliau juga berpesan kepada para santri agar tidak melupakan jasa para kiai dan ustaz yang telah membimbing mereka. Para lulusan pesantren diharapkan mampu berkontribusi positif bagi keluarga dan masyarakat dengan tetap menjaga nilai-nilai moral.
Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengungkapkan rasa bangganya atas terpilihnya pengasuh Ponpes Baitul Mukodas, K.H. Tajuddin Chorid, sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pekalongan.
"Kita patut berbangga, Beliau tidak hanya fokus mengembangkan pesantren, tetapi juga menunjukkan perannya bagi masyarakat luas melalui MUI, yang menjadi wadah bagi berbagai organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah, Rifaiyah, hingga LDII," tambahnya.
Di akhir sambutan, Siti Masruroh menyelipkan pesan penting terkait kondisi wilayah Kabupaten Pekalongan yang saat ini tengah menghadapi status darurat bencana. Berdasarkan data, terdapat delapan kecamatan yang terdampak banjir dan longsor, dengan sekitar 60 ribu jiwa terdampak khususnya di wilayah Tirto dan sekitarnya.
"Kami mohon doa dari para kiai dan seluruh jamaah agar bencana banjir segera surut. Kami juga mengimbau warga untuk tetap waspada, mengingat prediksi BMKG menyebutkan curah hujan tinggi masih akan terjadi hingga akhir Maret," pungkasnya.
Pemerintah terus berupaya maksimal bersama masyarakat untuk meringankan beban para korban terdampak dan berharap agar Kabupaten Pekalongan segera pulih serta terhindar dari bencana susulan.
Minggu, 8 Februari 2026
“Dapur Umum Dinas Sosial hingga kini masih terus salurkan nasi bungkus untuk pengungsi sehari 3 kali karena sebagian warga belum dapat kembali ke rumah masing-masing sebab kondisi lingkungan yang belum pulih sepenuhnya,” ujarnya.
Ditambahkan, Dinsos bersama instansi terkait terus menyalurkan bantuan logistik berupa bahan pangan, air bersih, selimut, serta kebutuhan khusus bagi balita, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Selain itu, layanan dapur umum masih dioperasikan untuk memastikan ketersediaan makanan bagi para pengungsi.
Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga berkoordinasi dengan BPBD, tenaga kesehatan, dan relawan untuk memantau kondisi kesehatan pengungsi serta mencegah munculnya penyakit pascabencana.
"Kami memastikan pengungsi mendapatkan pelayanan kesehatan secara rutin,” tambahnya.
Sementara itu, sejumlah pengungsi berharap kondisi segera membaik agar mereka dapat kembali ke rumah dan beraktivitas seperti sediakala. Hingga saat ini, banjir didalam rumah masih setinggi lutut dan di jalan desa masih setinggi paha.
"Kalau urusan makanan dan bantuan di pengungsian Kopindo ini tidak kurang, tapi untuk toilet umum kita kesulitan terkadang kita sampai numpang ke masjid dan rumah warga sekitar," terang Tuti Alawiyah, Warga Desa Mulyorejo.
Dinsos Kabupaten Pekalongan mengimbau masyarakat untuk tetap bersabar dan mengikuti arahan petugas demi kenyamanan bersama, sembari memastikan bahwa pemerintah akan terus hadir memberikan pendampingan hingga situasi benar-benar pulih
Minggu, 1 Februari 2026
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Drs. H. Abdul Munir, M.M., dan dihadiri jajaran pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, H. M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., serta perangkat daerah terkait.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pekalongan, Agus Pranoto, S.H., M.H., menyampaikan bahwa hingga 27 Januari 2026, jumlah warga terdampak banjir mencapai 60.164 jiwa, dengan 1.704 jiwa mengungsi di 19 titik pengungsian.
“Personel BPBD saat ini bekerja 24 jam penuh di lapangan untuk memastikan keselamatan warga serta kelancaran distribusi bantuan,” ujar Agus.
Ia menambahkan, kebutuhan mendesak saat ini meliputi tambahan obat-obatan, khususnya obat penyakit kulit, kebutuhan balita, serta peningkatan fasilitas sanitasi di lokasi pengungsian yang mulai mengalami keterbatasan kapasitas.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, H. M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menyiapkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung penanganan darurat bencana.
“Anggaran BTT akan difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan logistik selama masa tanggap darurat 14 hari, termasuk makanan, kesehatan, dan kebutuhan dasar pengungsi,” jelas Sekda
Selain itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya di bidang pekerjaan umum, telah mulai memetakan kebutuhan bahan bakar dan operasional pompa air guna mendukung upaya penanganan genangan.
Menurutnya, Pemkab Pekalongan juga menyiapkan langkah antisipatif melalui pergeseran anggaran APBD apabila diperlukan, mengingat keterbatasan stok logistik reguler.
“Kami memastikan seluruh perangkat daerah bergerak cepat dan bersinergi agar penanganan bencana berjalan optimal dan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga terus berkoordinasi dengan DPRD dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur, termasuk jalan, jembatan, serta tanggul sungai, dengan tetap memperhatikan kondisi cuaca.
Melalui sinergi lintas sektor, Pemkab Pekalongan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat terdampak bencana serta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana ke depan.
Jumat, 30 Januari 2026
Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar, S.Sos, M.Si yang juga alumni UNDIP menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan pengukuhan, seminar, dan bakti sosial sangat relevan dengan situasi yang tengah dihadapi daerah, khususnya terkait upaya adaptasi wilayah pesisir.
“Kabupaten Pekalongan saat ini masih dalam posisi tanggap darurat hingga 9 Februari 2026. Dalam sepekan terakhir, bencana terjadi cukup luar biasa dan berdampak hampir di seluruh wilayah, mulai dari wilayah atas, tengah, hingga pesisir,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Kabupaten Pekalongan memiliki wilayah yang beragam, mulai dari kawasan Petungkriyono di wilayah atas yang berbatasan dengan kawasan Dieng, wilayah tengah di Kajen, hingga wilayah pesisir. Saat ini, wilayah pesisir menjadi kawasan yang paling terdampak, dengan masih adanya warga yang harus mengungsi.
“Kegiatan seminar yang membahas adaptasi wilayah pesisir ini sangat relevan dengan kondisi kami saat ini. Bahkan, bakti sosial yang dilaksanakan juga sejalan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan,” tambahnya.
Dalam kegiatan seminar IKA ILPEM FISIP UNDIP kali ini mengambil tema "Menanam Harapan, Memperkokoh Dedikasi, Meneguhkan Marwah Alumni Ilmu Pemerintahan", dengan dipandu moderator Bangkit Aditya Wiryawan, Ph.D yang juga menjabat sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP. Sedangkan yang bertindak sebagai narasumber adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Endi Faiz Efendi, S.Pi., MA., dan juga Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP Aniello Iannone (Dosen dari Italia).
Setelah selesai kegiatan pengukuhan diagendakan pula dihari yang sama kegiatan bakti sosial. IKA ILPEM Undip menyalurkan 10.000 bibit mangrove, 50 paket sembako, serta bantuan perbaikan dua unit peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk masyarakat Desa Api-Api, Kecamatan Wonokerto. Pemerintah Kabupaten Pekalongan menilai bantuan tersebut sangat membantu upaya pemulihan sosial dan lingkungan di wilayah pesisir.
Sekda Yulian juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Pekalongan sebagai tuan rumah kegiatan, serta memohon maaf apabila dalam penyambutan masih terdapat kekurangan di tengah kondisi tanggap darurat.
“Kami mengucapkan terima kasih karena Kabupaten Pekalongan dipercaya menjadi tuan rumah kegiatan ini. Kami juga mohon maaf apabila dalam penyambutan terdapat keterbatasan, mengingat kami juga masih harus membagi fokus penanganan bencana,” tuturnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap terjalin sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah, alumni, akademisi, dan mahasiswa dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam upaya penanganan bencana dan adaptasi wilayah pesisir.
Ikatan Alumni Ilmu Pemerintahan (IKA ILPEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kegiatan yang bermanfaat dan berdampak bagi masyarakat dalam rangkaian Pengukuhan dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) periode 2025–2030.
Ketua IKA ILPEM FISIP Undip, Dhoni Widianto, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut dalam kondisi aman dan lancar. Ia menekankan bahwa pengukuhan dan Rakernas tidak dimaknai sebatas kegiatan seremonial, melainkan dirangkai dengan aksi nyata melalui bakti alumni.
“Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga dapat bersama-sama mengikuti acara pengukuhan dan Rakernas, yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan kegiatan bakti alumni,” ujar Dhoni.
Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di tengah kondisi daerah yang masih terdampak bencana.
“Atas nama pengurus, kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Kami juga memohon maaf karena pelaksanaan acara berlangsung di tengah kondisi Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Pekalongan, yang masih terdampak bencana banjir dan rob,” jelasnya.
Dhoni menegaskan, pengurus IKA ILPEM Undip secara kolektif sepakat agar kegiatan pengukuhan lebih menitikberatkan pada aksi sosial yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan nilai dan tagline Universitas Diponegoro, yakni bermartabat, bermanfaat, dan berdampak.
“Kami ingin para alumni Ilmu Pemerintahan Undip dapat hadir di tengah masyarakat yang sedang membutuhkan. Mungkin kontribusi yang diberikan sifatnya masih parsial, tetapi setidaknya ada kepedulian nyata dari para alumni,” tambahnya.
Sebagai wujud kepedulian tersebut, IKA ILPEM Undip melaksanakan bakti alumni secara kolaboratif dengan sejumlah pihak, di antaranya BAZNAS, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim).
Dhoni menambahkan, penyaluran bibit mangrove tidak berhenti pada tahap seremonial, melainkan akan disertai pendampingan dan pemantauan oleh instansi terkait.
“Untuk jangka pendek, setelah bibit diserahkan, Dinas DKP akan melakukan pemantauan kepada kelompok masyarakat penerima. Jadi tidak hanya menyerahkan lalu selesai, tetapi benar-benar dibantu hingga masa tanam,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Rektor Riset, Inovasi, Kerjasama, dan Komunikasi Publik UNDIP Wijayanto, S.IP., M.Si., Ph.D, Dekan FISIP UNDIP Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin., Pengurus Pusat IKA FISIP UNDIP Yogi Arief Nugraha, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Pekalongan Anis Rosidi, S.Sos., M.Si.
Jumat, 30 Januari 2026
Diungkapkan Wakil Bupati Pekalongan, H Sukirman, Pesta Siaga bukan sekadar ajang perlombaan, melainkan sarana pembinaan karakter anak agar tumbuh menjadi pribadi yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, serta memiliki semangat kebersamaan.Beragam kegiatan edukatif dan rekreatif disajikan, mulai dari permainan ketangkasan, kegiatan seni dan kreativitas, hingga edukasi pola hidup sehat yang dikemas secara menyenangkan.
"Tema yang diangkat diharapkan mampu menginspirasi Pramuka Siaga untuk selalu aktif, kreatif, dan ceria dan aman terlindungi dalam setiap kegiatan, " terangnya.
Sementara Ketua Panitia Kegiatan, Asin Hana menyampaikan, Segenap peserta tampak antusias mengikuti setiap rangkaian kegiatan dengan penuh keceriaan. Didampingi oleh pembina masing-masing, Pramuka Siaga diajak belajar bekerja sama, berani tampil, serta menumbuhkan sikap disiplin dan sportivitas.
"Materi yang dilombakan tahun ini juga disesuaikan dengen pesatnya teknologi informasi dan digital saat ini," terangnya.
Melalui Pesta Siaga Tahun 2026 ini, Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Pekalongan berharap dapat terus berperan aktif dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, berakhlak mulia, serta siap menjadi inspirasi bagi lingkungan sekitarnya. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum mempererat tali persaudaraan antar Pramuka Siaga di Kabupaten Pekalongan.
Jumat, 30 Januari 2026
