KAJEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan menyiapkan generasi muda agar siap menghadapi bonus demografi melalui kegiatan Kemah Bhakti Saka 2025. Kegiatan berlangsung selama dua hari, 29–30 Oktober 2025, di Lapangan Desa Brondong, Kecamatan Kesesi, dan diikuti oleh sembilan dari dua belas Saka yang ada di Kabupaten Pekalongan.
Kegiatan digelar Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata (Dinporapar) Kabupaten Pekalongan. Kepala Dinporapar Kabupaten Pekalongan, Wahyu Kuncoro, selaku Mabisaka Pariwisata mengatakan bahwa Kemah Bhakti Saka menjadi ajang silaturahmi sekaligus pembinaan karakter dan kepemimpinan bagi anggota pramuka.
“Hari ini kita melaksanakan kegiatan Kemah Bhakti Saka Kabupaten Pekalongan tahun 2025. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi bagi Saka-Saka yang ada di Kabupaten Pekalongan,” ujarnya.
Wahyu menjelaskan, kegiatan mencakup tiga agenda besar, yakni pembinaan generasi muda, lomba antar-Saka, dan kegiatan bakti sosial. Kegiatan pembinaan generasi muda digelar dengan pemberian materi “Bijak di Era Digital” oleh pemateri dari Saka Milenial Dinkominfo Kabupaten Pekalongan, “Bijak Mengelola Sampah” oleh pemateri dari Saka Kalpataru Dinas Perkim LH, serta “Bahaya Narkoba dan Seks Bebas” oleh pemateri dari Saka Bhayangkara Polres Pekalongan.
“Ajang ini diinisiasi oleh Dinoporapar sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan kepramukaan di Kwartir Cabang Kabupaten Pekalongan. Program kerja kwartir sudah cukup padat, dan kegiatan ini juga sejalan dengan pembinaan terhadap generasi muda,” jelasnya.
Selain memperkuat rasa kebangsaan, kegiatan ini juga bertujuan menumbuhkan kepekaan sosial dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.
“Harapannya, apa yang mereka pahami bisa membumi, bisa mengakar di masyarakat. Makanya bentuk kegiatan bhakti di sini tidak ditetapkan sejak awal. Nanti akan dibahas bersama, kira-kira apa yang bisa dikontribusikan oleh pramuka untuk lingkungan sekitar,” tambah Wahyu.
Menurutnya, pembinaan terhadap pramuka penting untuk menyiapkan generasi muda menyongsong masa bonus demografi Indonesia.
“Pesan saya untuk adik-adikku pramuka, khususnya penegak, agar senantiasa meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme kita, karena kita akan punya bonus demografi. 2025–2045 nanti generasi yang ada sekarang akan menjadi pemegang amanat pembangunan bangsa. Untuk itu, siapkan diri,” tegasnya.
Sementara itu, salah satu peserta dari Saka Wirakartika, Octavia menyebut kegiatan Kemah Bhakti Saka memberikan banyak manfaat dan pengalaman berharga.
“Kesan saya mengikuti Kemah Bhakti Saka ini sangat bermanfaat, karena kita bisa berbakti kepada masyarakat dan menumbuhkan rasa cinta terhadap alam, baik kepada sesama manusia maupun lingkungan sekitar,” katanya.
Ia juga berpesan agar semangat kebersamaan antar-pemuda terus dijaga. “Pesan saya untuk pemuda adalah agar selalu semangat, jangan mudah menyerah, dan yang paling penting, solidaritas antar sesama harus selalu dijaga,” tuturnya.
Minggu, 9 November 2025
PANINGGARAN - Kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap IV tahun anggaran 2025 KODIM 0710 Pekalongan yang dilaksanakan di Desa Domiyang, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan yang berhasil mengaspal jalan sepanjang 895 meter dengan lebar tiga meter dan 201 meter dengan lebar yang sama yaitu tiga meter.
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan berhasil menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan dalam aspek Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2025. Setelah menjalani proses visitasi dan verifikasi yang ketat dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan dinyatakan berhak lolos ke tahap Uji Publik.
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan menunjukkan komitmen kuat dalam upaya pencegahan korupsi dengan mengambil langkah strategis. Bertempat di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Pekalongan pada rabu, 15 Oktober 2025, Pemkab melaksanakan persiapan untuk perluasan budaya integritas melalui pelatihan penyuluhan antikorupsi.
KAJEN — Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, Rabu (14/10/2025), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan.
KAJEN — Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama DPRD berkomitmen untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat sejak awal tahun anggaran. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas pandangan fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, yang digelar di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Pekalongan, Rabu (14/10/2025).
KAJEN — Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus meningkatkan pengawasan terhadap distribusi Makanan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh sekolah agar tepat waktu dan aman dikonsumsi oleh peserta didik. Langkah ini disampaikan oleh Wakil Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., usai rapat Paripurna DPRD di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, Rabu (14/10/2025).
KAJEN - Sebanyak 60 peserta dari berbagai kalangan mengikuti Lokakarya Literasi Digital yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Arpus) Kabupaten Pekalongan, pada Senin, (13/10/2025) pagi bertempat di Gedung Depot Arsip Kabupaten Pekalongan. Peserta kegiatan ini terdiri dari pegiat literasi, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum.
Kegiatan TMMD di Desa Domiyang tersebut, telah resmi selesai dilaksanakan dan ditutup pada Kamis (6/11/2025) dengan dihadiri langsung oleh Bupati Pekalongan Dr. Hj. Fadia Arafiq, S.E., M.M., Wakil Bupati Pekalongan H. Sukirman., S.S., M.S., serta Dandim 0710/Pekalongan Letkol Arm. Ihalauw Garry Herlambang, S. Sos., yang bertindak sebagai inspektur upacara penutupan yang berlangsung di lapangan Desa Domiyang.
Disampaikan oleh Bupati Pekalongan Fadia Arafiq semoga dengan adanya perbaikan jalan ini kegiatan masyarakat semakin lebih mudah dan lebih lancar seperti program utama dari Kabupaten Pekalongan yaitu "Dalane Alus Rejekine Mulus".
"Terima kasih kepada TNI, Polri, terima kasih kepada kepala Dinas terkait, terima kasih pak camat, dan pak kades, sebelum saya gunting pitanya saya mohon jalannya dijaga dengan baik nggeh. Lima belas tahun kan nggak diperbaiki, sekarang sudah diperbaiki sama Ibu Bupati dan wakil Bupati dibantu sama TNI dan Polri artinya Pemkab Pekalongan konsisten dengan Program Jalannya Alus insya Allah rejekine mulus," ucap Bupati Fadia saat meresmikan jalan di Desa Domiyang
Ditambahkan oleh Bupati Fadia bahwa PR jalan rusak itu masih banyak, sehingga pihaknya berharap agar jalannya dijaga dengan baik. Jadi harus bergantian, Tidak mungkin di Domiyang terus.
Disampaikan oleh Kepala Desa Domiyang Edy Mulyono bahwa untuk antusias masyarakat dengan adanya program TMMD ini masyarakat sangat senang karena bisa menikmati jalan yang mudah untuk dilalui. Perbaikan jalan ini juga termasuk penantian yang cukup lama.
"Kalau dari pemdes Domiyang dalam hal ini untuk antusias masyarakat luar biasa karena ini penantian yang cukup lama untuk warga masyarakat menghendaki adanya perbaikan. Dan jalan ini menjadi akses utama bagi masyarakat baik yang ingin bersekolah, ke pasar, dan juga bekerja, jalan tersebut juga sebagai jalan poros desa untuk Domiyang-Notogiwang," tandasnya.
Mila dan Tasya yang merupakan warga asli Desa Domiyang mengaku senang dengan adanya perbaikan jalan ini, karena sejak dirinya masih duduk di bangku SD hingga saat ini ia lulus SMA belum pernah ada perbaikan jalan, sehingga harus menanti kurang lebih 10 tahun untuk merasakan akses jalan yang nyaman dan mudah dilalui.
"Terima kasih Bupati Pekalongan dan Wakil Bupati Pekalongan, kemudian bapak TNI dan Polri semoga dengan adanya perbaikan jalan ini bisa bermanfaat bagi desa kami. Sudah hampir sepuluh tahun lebih dulu kami masih SD hingga sekarang kami sudah lulus SMA baru bisa merasakan kembali akses jalan yang lebih mudah," ucap keduanya sambil tersenyum bahagia.
Minggu, 9 November 2025
Agenda visitasi tersebut berlangsung di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Pekalongan pada Selasa, 21 Oktober 2025.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan, H. M. Yulian Akbar, M.Si., menyambut baik capaian ini. Ia menyoroti progres positif yang telah diraih daerahnya.
"Alhamdulillah, Kabupaten Pekalongan ini berprogres. Kalau sebelumnya kita di tahun sebelumnya hanya sampai di level kedua, ini alhamdulillah kita sudah sampai ke tahap ketiga dan kita berharap betul hari ini teman-teman dari pelaksana PPID, para sekretaris dinas, dan kepala bagian bisa melakukan perbaikan untuk ke depan," ujar Sekda Yulian Akbar.
Ia menegaskan bahwa dengan kedatangan Komisi Informasi, Pemkab harus segera memperbaiki tata kelola informasi. Perbaikan harus menyeluruh, mencakup peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penguatan substansi materi informasi, guna merespons derasnya tuntutan masyarakat akan keterbukaan.
Di tempat yang sama, Komisioner Bidang Kelembagaan dan Monetisasi KI Jawa Tengah, Erni Sri Hardiyanti, mengapresiasi komitmen Pemkab Pekalongan.
"Terima kasih untuk semuanya yang telah hadir, ini bukti komitmen tentang Keterbukaan Informasi Publik," kata Erni. Setelah mengecek dokumen dan presentasi, Komisi Informasi Jawa Tengah menyatakan bahwa hasil visitasi Pemkab Pekalongan memadai dan lolos ke tahap berikutnya.
Erni Sri Hardiyanti berpesan agar komitmen keterbukaan informasi ini tidak hanya terpusat di tingkat kabupaten, tetapi juga harus menyebar ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menekankan bahwa website dan media sosial harus digunakan sebaik-baiknya untuk memberikan informasi dan layanan publik, karena keterbukaan menjadi basis dan dasar dari tata pemerintah yang baik.
Rabu, 22 Oktober 2025
Langkah ini merupakan bagian dari tindak lanjut terhadap hasil Rencana Aksi Penilaian Integritas yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Purwito, Ketua II Forum Komunikasi Anti Korupsi (FKA) Kabupaten Pekalongan, menjelaskan bahwa penyuluhan ini merupakan upaya mendasar untuk membangun budaya integritas di seluruh lini pemerintahan daerah.
"Sebagai upaya pemerintah kabupaten Pekalongan dalam membangun budaya integritas, dan sesuai dengan rencana aksi penilaian integritas yang dilaksanakan oleh KPK, Pemkab Pekalongan perlu melakukan perluasan budaya integritas melalui penyuluhan antikorupsi," ujar Purwito.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkab Pekalongan saat ini tengah menyiapkan para penyuluh anti korupsi. Sebanyak 40 peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dikirimkan untuk mengikuti proses e-learning penyuluhan antikorupsi.
Purwito menekankan bahwa setiap OPD diwajibkan mengirimkan minimal satu perwakilan untuk mengikuti pelatihan ini. Hal ini memastikan bahwa upaya pencegahan korupsi dapat menyentuh seluruh unit kerja di lingkungan Pemkab Pekalongan.
"Kita menyiapkan penyuluh anti korupsi untuk mengikuti e-learning yang diikuti oleh 40 peserta. Untuk peserta dari setiap OPD mengirimkan minimal satu orang," tambahnya.
Harapan besar diletakkan pada para peserta pelatihan. Diharapkan setelah mengikuti e-learning, mereka dapat secara aktif menyebarluaskan dan mendokumentasikan nilai-nilai integritas di lingkungan kerja masing-masing.
"Harapannya bahwa di Kabupaten Pekalongan ini dapat disebarluaskan dan didokumentasikan nilai-nilai integritas sebagai upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Pekalongan," tutup Purwito.
Program ini menegaskan keseriusan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Jumat, 17 Oktober 2025
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan dan dihadiri oleh unsur pimpinan serta anggota DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli bupati, serta kepala OPD di lingkungan Kabupaten Pekalongan.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD atas saran, masukan, serta pandangan konstruktif yang disampaikan terhadap Raperda APBD 2026.
“Pemerintah daerah tentu akan terus berupaya melakukan kajian terhadap potensi pendapatan daerah, baik dari sektor pajak, retribusi, maupun peningkatan kinerja BPR. Kami berharap dukungan dari seluruh pihak agar potensi PAD dapat terus diperkuat demi kemandirian fiskal daerah,” ujar Sukirman.
Lebih lanjut, ia menyampaikan sejumlah langkah strategis pemerintah daerah dalam menghadapi tahun anggaran 2026, antara lain, Menjaga ketahanan pangan daerah melalui penguatan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD), menjaga keterjangkauan harga, serta memperlancar distribusi bahan pangan, Pengelolaan sampah terpadu dengan melibatkan masyarakat, penguatan TPS 3R, serta rencana pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemberdayaan UMKM melalui pelatihan, pendampingan, kemudahan akses perizinan dan keuangan, serta fasilitasi sertifikasi produk, Peningkatan iklim investasi, dengan memberikan kemudahan perizinan, insentif, dan infrastruktur penunjang yang memadai.
Terkait capaian investasi daerah, Sukirman menyampaikan bahwa hingga saat ini nilai realisasi investasi di Kabupaten Pekalongan telah mencapai Rp1,44 triliun. Sementara itu, di sektor pariwisata, pemerintah terus mendorong promosi digital, kerja sama dengan pihak ketiga, serta pengembangan infrastruktur wisata untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan.
Selain menyampaikan jawaban atas pandangan fraksi, wabup juga menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah.
“Dokumen APBD ini mungkin belum sepenuhnya memuaskan seluruh pihak, namun kita akan terus berkomunikasi dan membahasnya lebih lanjut, baik dalam rapat komisi maupun koordinasi bersama TAPD,” ungkapnya.
Di akhir sambutannya, Sukirman berharap agar seluruh elemen pemerintahan dapat memperkuat kolaborasi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik serta masyarakat Kabupaten Pekalongan yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.
Kamis, 16 Oktober 2025
Enam desa yang menjadi lokasi penanaman tersebar di wilayah pesisir Kecamatan Tirto dan Wonokerto, antara lain Desa Mulyorejo, Jeruksari, Tratebang, Depok, Wonokerto Kulon, dan Wonokerto Wetan.
Disampaikan Wakil Bupati Pekalongan, H Sukirman, Kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan nasional Mageri Segoro yang diinisiasi Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi bersama TNI AL sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian ekosistem laut dan pesisir. Di Kabupaten Pekalongan, kegiatan ini melibatkan unsur Forkopimda, pelajar, komunitas lingkungan, serta kelompok nelayan.
Ditambahkan Sukirman, Pemkab Pekalongan sangat mengapresiasi sinergi berbagai pihak dalam upaya menjaga lingkungan pesisir.
Mageri Segoro ini upaya untuk membentengi pesisir yang kita miliki dari abrasi dan gelombang air laut, karena penurunan tahan tiap tahunya mencapai 8-12 centimeter.
“Penanaman mangrove ini sangat penting untuk melindungi daerah pesisir dari abrasi, meningkatkan hasil perikanan, serta menjaga kualitas lingkungan. Pemerintah daerah berkomitmen melanjutkan kegiatan seperti ini secara berkelanjutan,” terang Sukirman.
Ditambahkan gerakan Mageri Segoro bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan upaya nyata menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan pesisir bagi generasi mendatang.
Dikesempatan yang sama disampaikan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, M Abduh Gazali usai penanaman mangrove ini pihaknya akan optimalkan perawatan mangrove di 6 titik desa pesisir yang ada di Kabupaten Pekalongan.
Bibit mangrove yang ditanam diharapkan tumbuh baik dan memberikan manfaat ekologis maupun ekonomi bagi masyarakat, seperti penguatan garis pantai, tempat hidup biota laut, hingga potensi wisata edukatif berbasis ekosistem mangrove.
"Dengan semangat kolaborasi, kegiatan Mageri Segoro diharapkan menjadi momentum penting dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga laut dan pesisir sebagai sumber kehidupan bersama,"tambahnya.
Kamis, 16 Oktober 2025
Wakil Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi terhadap seluruh masukan dan koreksi dari DPRD. Ia menegaskan bahwa kritik konstruktif dari legislatif menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
“Koreksi dari DPRD kami maknai sebagai sesuatu yang positif. Tujuannya agar percepatan pembangunan benar-benar bisa dimanfaatkan masyarakat sejak awal tahun anggaran,” ujar Sukirman.
Ia menambahkan, Pemkab Pekalongan telah menyiapkan langkah percepatan, khususnya dalam sektor infrastruktur.
“Untuk pekerjaan-pekerjaan infrastruktur, kami sudah mencanangkan—insyaallah Februari 2026 sudah mulai penataan dokumen, dan Maret sudah bisa proses lelang,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sukirman menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya sempat mengalami penyesuaian akibat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Meski demikian, pihaknya memastikan pelaksanaan APBD 2026 akan lebih terencana dan tepat waktu.
“Penyesuaian memang dilakukan karena efisiensi sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Namun tahun depan kami optimis bisa berjalan lebih cepat. Kami juga tetap menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Drs. H. Abdul Munir, dalam kesempatan terpisah menegaskan pentingnya disiplin waktu dalam pelaksanaan kegiatan agar tidak menumpuk di akhir tahun.
“Selama ini banyak kegiatan yang baru tayang di bulan Juli atau Agustus, bahkan ada yang belum mulai. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan mepet di akhir tahun, padahal uangnya sudah tersedia sejak awal,” kata Munir.
Ia menilai, percepatan pelaksanaan dapat terwujud jika seluruh tahapan perencanaan disiapkan lebih awal dan disertai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang rinci.
“RKA itu seharusnya sudah detil—berapa untuk gedung, berapa untuk tukang, semua jelas. Jadi begitu APBD disahkan, kegiatan bisa langsung tayang. Itu aturannya,” tegasnya.
Munir juga menyoroti risiko keterlambatan kegiatan yang dapat berdampak pada kualitas pekerjaan dan efektivitas pengawasan.
“Kalau kegiatan terlambat, pekerjaan jadi dikejar-kejar, kualitas turun, pengawasan sulit. Bahkan ada yang belum selesai tapi sudah harus dibayar. Ini tentu tidak ideal,” ujarnya.
Baik eksekutif maupun legislatif sepakat bahwa koordinasi dan perencanaan yang matang menjadi kunci agar pelaksanaan APBD Tahun 2026 berjalan efektif, efisien, dan tepat waktu, demi mewujudkan pembangunan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan.
Kamis, 16 Oktober 2025
“Beberapa waktu lalu, Wakil Bupati Pekalongan memimpin rapat koordinasi terkait pelaksanaan MBG bersama seluruh stakeholder. Kami juga melakukan pengecekan sampel di beberapa sekolah terkait distribusi MBG, untuk memastikan semuanya berjalan sesuai standar,” jelas Sukirman.
Sebagai langkah antisipatif, Pemkab Pekalongan akan membentuk posko layanan informasi MBG yang beroperasi 24 jam. Posko ini bukan posko pengaduan, tetapi berfungsi sebagai pusat informasi bagi sekolah, penyedia, dan masyarakat terkait distribusi makanan bergizi gratis.
“Posko ini sedang kami tata, termasuk mekanisme kerjanya, siapa yang terlibat, dan jam operasionalnya. Langkah ini juga sesuai arahan dari Bapak Gubernur Jawa Tengah, agar kita siap menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti distribusi terlambat atau kejadian keracunan,” ujarnya.
Sukirman juga menyampaikan perkembangan jumlah dapur penyedia MBG di Kabupaten Pekalongan.
“Saat ini, jumlah dapur aktif sekitar 40-an dari total 77 dapur di seluruh Kabupaten Pekalongan. Untuk tahun 2026, izinnya ditutup sementara, dan tahun berikutnya akan berproses kembali. Dari jumlah tersebut, yang benar-benar aktif sekitar 19 dapur, sementara sisanya masih dalam proses administrasi dan verifikasi,” jelasnya.
Dengan pembentukan posko ini, Pemkab Pekalongan berharap distribusi MBG dapat lebih terkontrol, tepat waktu, dan aman, sehingga program gizi bagi anak-anak di Kabupaten Pekalongan dapat berjalan optimal.
Kamis, 16 Oktober 2025
Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Arpus Kabupaten Pekalongan, Rini Sugiyarsih, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat mengenai pemanfaatan teknologi digital secara cerdas dan aman.
“Kami berharap kegiatan ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Tadi banyak sekali ilmu yang diperoleh dari tiga narasumber kita, yaitu Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pekalongan Supriyadi, Pegiat Media Sosial Muhammad Hariman Bahtiar dari Jakarta, dan Bapak Muhammad Burhan dari Pekalongan,” ujarnya.
Pendaftaran kegiatan ini dibuka secara daring melalui tautan khusus. Menurut Rini, sistem pendaftaran dilakukan secara terbuka dan otomatis tertutup jika kuota terpenuhi. Masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan selanjutnya dapat memperoleh informasi melalui akun Instagram Dinas Arpus Kabupaten Pekalongan.
“Kalau kami harus menghubungi satu per satu peserta, kadang ada yang terlewat. Karena itu, agar tidak ketinggalan informasi, cukup follow IG Dinas Arpus Kabupaten Pekalongan,” jelasnya.
Rini juga menyampaikan bahwa Dinas Arpus telah menyiapkan rangkaian kegiatan literasi berikutnya. Pada 22 Oktober 2025 akan digelar Sosialisasi Penelusuran Naskah Kuno, sedangkan pada 23 Oktober 2025 akan dilaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penulisan tahap ketiga. Kegiatan Bimtek ini merupakan lanjutan dari pelatihan sebelumnya, di mana peserta telah membuat karya tulis dan selanjutnya akan melakukan pembahasan hasil tulisan tersebut.
“Untuk kegiatan penulisan, pesertanya merupakan lanjutan dari peserta yang sebelumnya sudah mengikuti dan membuat tulisan,” tambahnya.
Dalam sesi lokakarya literasi digital, salah satu topik yang paling banyak disorot adalah mengenai penggunaan AI di masyarakat. Para narasumber memberikan berbagai tips dan pengetahuan agar masyarakat dapat lebih bisa memanfaatkan keberadaan AI meskipun dengan tetap mempertimbangkan dampa positif dan negatif terhadap penggunaan AI.
“Harapannya, masyarakat bisa lebih cerdas dan waspada dalam dunia digital. Mereka juga bisa memanfaatkan Artificial Intelegence (AI) secara bijak, bahkan untuk memperoleh penghasilan, bukan hanya mengeluarkan uang,” pungkas Rini.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Dinas Arpus Kabupaten Pekalongan untuk memperkuat budaya literasi digital di tengah masyarakat serta meningkatkan pemahaman terhadap keamanan dan peluang di ruang digital.
Salah satu narasumber yaitu Muhammad Hariman Bahtiar dirinya menunjukkan satu produk digital yang ia buat menggunakan AI yaitu membuat sebuah musik yang aransemen dan vocal semuanya dibuat menggunakan AI. Hal tersebut membuat penasaran para peserta yang hadir dan ingin mengetahui bagaimana cara membuatnya.
"Ini adalah salah satu lagi yang saya buat menggunakan AI, pada saat itu tujuannya untuk memberi semangat kepada ponakan saya yang pada saat itu gagal masuk di perguruan tinggi favorit. Meski gagal kami semua masih tetap mendukung mau belajar dimanapun. Saya buat liriknya sendiri kemudian pilih genre musik dan pilih penyanyi,"
Salah satu peserta yang tertarik untuk membuat karya semacam adalah Muhlisin. Ia berencana untuk membuat lagu dolanan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.
Selasa, 14 Oktober 2025
