Bantu kami meningkatkan kualitas Website Resmi Kabupaten Pekalongan dengan mengisi survei singkat (±1 menit).
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyatakan dukungan penuh terhadap program Insersi Pendidikan Perkoperasian yang mulai diterapkan di seluruh satuan pendidikan di Jawa Tengah pada tahun ajaran 2026/2027. Program yang menyasar sekitar 6,38 juta peserta didik itu dinilai menjadi langkah strategis untuk menanamkan pemahaman ekonomi kerakyatan sejak usia dini.
Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan Sukirman menyampaikan hal tersebut usai mengikuti peluncuran Insersi Pendidikan Perkoperasian yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (5/6/2026).
Menurut Sukirman, pengenalan koperasi kepada siswa sejak jenjang SD hingga SMA dan madrasah merupakan investasi jangka panjang untuk membangun generasi yang memahami tata kelola ekonomi berbasis kebersamaan dan gotong royong.
“Tujuannya agar anak-anak didik kita mulai dari SD, SMP, SMA, dan juga pendidikan di lingkungan Kementerian Agama memahami sejak dini tentang koperasi, kemudian terlibat aktif dalam proses perkoperasian,” katanya.
Program tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen pemerintah pusat untuk memperkuat sistem perkoperasian sebagai pilar ekonomi nasional. Melalui skema insersi, materi perkoperasian akan diintegrasikan ke dalam sejumlah mata pelajaran yang relevan, tanpa harus menjadi mata pelajaran baru.
Sukirman menilai langkah Jawa Tengah menjadi pionir memasukkan materi koperasi ke dalam sistem pendidikan merupakan terobosan penting di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Menurutnya, koperasi tidak hanya relevan sebagai lembaga ekonomi masa lalu, tetapi juga berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di masa depan.
“Koperasi merupakan akar pertumbuhan ekonomi kita dan soko guru perekonomian nasional. Jawa Tengah menjadi provinsi pertama yang memulai memasukkan kurikulum perkoperasian ke dalam sistem pendidikan siswa,” ujarnya.
Tak ingin program berhenti pada seremoni peluncuran, Pemkab Pekalongan berencana segera melakukan konsolidasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi, kepala sekolah, serta lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama untuk memastikan implementasi berjalan efektif.
Langkah tersebut dinilai penting karena sebagian besar sekolah sebenarnya telah memiliki koperasi sekolah. Namun, banyak di antaranya belum berfungsi optimal sebagai sarana pembelajaran praktik ekonomi bagi siswa.
“Otomatis tugas kita selanjutnya adalah mengonsolidasikan para kepala sekolah, Dinas Pendidikan, dan seterusnya untuk berkolaborasi dengan Dinas Koperasi agar penerapan praktik-praktik perkoperasian di sekolah bisa berjalan lebih maksimal,” jelas Sukirman.
Ia menambahkan, aktivasi kembali koperasi sekolah dapat menjadi ruang belajar nyata bagi peserta didik untuk memahami manajemen usaha, kepemimpinan, tanggung jawab organisasi, hingga pengelolaan keuangan secara langsung.
Sementara itu, Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menginisiasi pendidikan koperasi di lingkungan sekolah. Menurutnya, pemahaman tentang koperasi perlu ditanamkan kembali sejak pendidikan dasar hingga perguruan tinggi agar generasi muda memahami peran strategis koperasi dalam pembangunan ekonomi nasional.
Senada dengan itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menilai masih banyak pelajar yang belum memahami konsep koperasi secara utuh. Ia menegaskan koperasi bukan sekadar aktivitas simpan pinjam, melainkan juga mencakup pendidikan manajemen, kepemimpinan, dan pengelolaan kesejahteraan anggota.
“Koperasi itu bukan hanya simpan pinjam, tetapi juga ada manajemen, ada leadership, dan bagaimana mengelola kesejahteraan anggotanya. Ini harus dikenalkan sejak dini,” tegasnya.
Dengan dukungan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, program Insersi Pendidikan Perkoperasian diharapkan tidak hanya melahirkan siswa yang mengenal koperasi secara teori, tetapi juga generasi yang siap membangun ekonomi kerakyatan melalui praktik dan pengalaman nyata di lingkungan sekolah maupun madrasah.
Jumat, 5 Juni 2026
TIRTO – Turnamen Sepak Bola Silirejo Cup 2026 resmi berakhir dengan laga final yang berlangsung sengit dan penuh tensi di Lapangan Sepak Bola Desa Silirejo, Kecamatan Tirto, Jumat 5 Juni 2026. Ambokembang FC sukses keluar sebagai juara setelah menaklukkan Persepa FC melalui adu penalti dengan skor 6-5.
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan resmi mendeklarasikan Program Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) Tahun 2026 sebagai langkah memperkuat kapasitas penanggulangan bencana hingga tingkat kecamatan. Langkah ini diambil di tengah tingginya ancaman bencana yang terus membayangi wilayah Kabupaten Pekalongan, dengan catatan 176 kejadian bencana alam hanya dalam enam bulan pertama tahun 2026.
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di lapangan belakang Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pekalongan, Senin (1/6/2026). Upacara yang diikuti oleh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, serta berbagai elemen masyarakat tersebut berlangsung khidmat sebagai wujud penghormatan terhadap dasar negara Republik Indonesia.
KAJEN – Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menerima audiensi dari Aliansi Gempar Pekalongan Raya terkait sejumlah persoalan yang terjadi di beberapa desa di wilayah Kabupaten Pekalongan. Audiensi yang berlangsung di Halaman Kantor Setda Kabupaten Pekalongan dan dilanjutkan di Ruang Rapat Bupati Setda Kabupaten Pekalongan pada Jumat (29/5/2026) tersebut menjadi wadah dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya mencari solusi atas berbagai permasalahan yang disampaikan.
WONOKERTO – Upaya memperkuat ketahanan kawasan pesisir terus dilakukan melalui gerakan penanaman mangrove serentak yang digelar di sejumlah wilayah pantai Jawa Tengah, Senin (25/5/2026). Kegiatan yang dipusatkan di pesisir Pantai Wonokerto, Kabupaten Pekalongan itu menjadi bagian dari program penguatan pembinaan teritorial tahun 2026.
Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, Sukirman, yang hadir langsung menyaksikan partai puncak memberikan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan turnamen yang berlangsung selama satu bulan tersebut. Menurutnya, Silirejo Cup tidak sekadar menjadi ajang mencari juara, tetapi juga menjadi wadah mempererat persaudaraan dan kebersamaan masyarakat.
“Saya mengucapkan selamat kepada Ambokembang yang telah memenangkan kompetisi sebulan penuh. Selamat juga kepada Pangkah yang telah berupaya menembus final dan menjadi runner-up. Semuanya berkompetisi dengan penuh sportivitas. Ini menjadi kebanggaan kita bersama,” ujarnya.
Ia menilai semangat sportivitas yang ditunjukkan para pemain, ofisial, maupun suporter selama turnamen berlangsung menjadi modal penting dalam membangun iklim olahraga yang sehat di Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa kompetisi sepak bola tingkat desa mampu digelar secara tertib dan kondusif.
Sukirman juga memberikan penghargaan kepada panitia penyelenggara, Pemerintah Desa Silirejo, serta aparat keamanan yang telah mengawal jalannya pertandingan sejak babak awal hingga final. Berkat kerja sama seluruh pihak, turnamen dapat berlangsung aman dan jauh dari gangguan yang berpotensi mengganggu jalannya kompetisi.
“Seluruh panitia yang bekerja sudah sangat luar biasa. Kepada unsur keamanan juga kami sampaikan terima kasih karena kompetisi ini selama satu bulan penuh berjalan tertib, penuh kedamaian, dan penuh persaudaraan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan, Ahmad Ridhowi menyoroti dampak ekonomi yang muncul selama gelaran Silirejo Cup 2026. Ramainya penonton yang hadir setiap pertandingan dinilai turut menggerakkan aktivitas pelaku usaha kecil, mulai dari pedagang makanan, minuman, hingga berbagai usaha lainnya di sekitar lokasi pertandingan.
“Dengan sepak bola ternyata tidak hanya membuat persaudaraan semakin erat, tetapi perekonomian juga tumbuh. Luar biasa perputaran keuangan yang kita lihat selama kompetisi Silirejo Cup 2026 ini,” terangnya.
Partai final sendiri berlangsung menarik dan mengundang antusiasme ribuan penonton, Kedua tim saling menampilkan permainan menyerang hingga pertandingan harus ditentukan melalui babak adu penalti.
Ambokembang FC akhirnya tampil lebih tenang dan memastikan kemenangan 6-5 atas Persepa FC.
Penutupan Silirejo Cup 2026.
Kesuksesan turnamen ini diharapkan menjadi motivasi bagi desa-desa lain untuk terus mengembangkan kompetisi olahraga yang mampu melahirkan bibit atlet sekaligus menggerakkan ekonomi masyaraka
Jumat, 5 Juni 2026
Deklarasi Kencana digelar di Aula Lantai I Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pekalongan, Rabu (3/6/2026), dan dihadiri unsur Forkopimda, DPRD, kepala perangkat daerah, camat, relawan kebencanaan, serta sejumlah narasumber dari pemerintah pusat dan provinsi.
Mewakili Plt. Bupati Pekalongan, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, Yulian Akbar, menegaskan bahwa program tersebut tidak boleh berhenti pada seremoni semata. Menurutnya, deklarasi harus diikuti peningkatan nyata dalam kesiapsiagaan dan respons penanganan bencana di lapangan.
"Kita tidak ingin ini hanya menjadi deklarasi seremonial belaka. Yang paling penting setelah Deklarasi Kecamatan Tangguh Bencana ini adalah pembuktian di lapangan. Harus ada perbedaan nyata dalam kesiapsiagaan kita," tegas Yulian.
Ia menilai penguatan peran kecamatan menjadi kebutuhan mendesak mengingat karakter geografis Kabupaten Pekalongan yang memiliki risiko bencana beragam. Wilayah pegunungan di bagian selatan rentan longsor, sementara kawasan pesisir menghadapi ancaman banjir rob yang terjadi secara berkala.
Data BPBD Kabupaten Pekalongan menunjukkan, sejak Januari hingga awal Juni 2026 telah terjadi 176 kejadian bencana alam yang didominasi bencana hidrometeorologi.
Kondisi tersebut menempatkan Kabupaten Pekalongan sebagai salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi di Jawa Tengah.
Untuk memperkuat sistem mitigasi, Pemkab Pekalongan akan menjadikan keberhasilan penanganan darurat di Kecamatan Petungkriyono pada Januari 2025 sebagai model penguatan kapasitas wilayah.
Selain itu, pemerintah daerah juga berencana memperluas jumlah Desa Tangguh Bencana (Destana) yang saat ini baru mencapai 18 desa.
Yulian juga mengingatkan seluruh camat agar mulai mengintegrasikan program ketangguhan bencana ke dalam perencanaan pembangunan tahun 2027.
Menurutnya, keterbatasan fiskal yang diperkirakan terjadi pada tahun mendatang menuntut penyusunan program yang lebih terukur dan memiliki dasar penganggaran yang jelas.
"Mengingat saat ini kita sedang dalam proses penyusunan RKPD 2027, nomenklatur dan akuntabilitas anggaran terkait ketangguhan bencana ini harus dipersiapkan dengan jelas," ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan deklarasi Kencana bertujuan membangun kesamaan persepsi bahwa penanggulangan bencana bukan hanya tugas BPBD, melainkan tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat.
Menurut Agus, penguatan kecamatan menjadi kunci agar respons terhadap bencana dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan terpadu tanpa harus selalu menunggu intervensi dari tingkat kabupaten.
"Kami ingin menyamakan persepsi bahwa penanggulangan bencana adalah urusan bersama yang membutuhkan keterlibatan semua pihak. Kecamatan harus memiliki kemampuan merespons bencana secara cepat sehingga penanganan menjadi lebih efektif," katanya.
Melalui deklarasi tersebut, Pemkab Pekalongan berharap kecamatan tidak hanya menjadi wilayah administratif, tetapi juga menjadi pusat koordinasi penanganan bencana yang mampu menggerakkan seluruh potensi masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana yang semakin kompleks
Rabu, 3 Juni 2026
Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Tema tersebut menegaskan pentingnya Pancasila sebagai perekat keberagaman bangsa sekaligus menjadi landasan dalam mewujudkan perdamaian dan harmoni di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Dalam kesempatan tersebut, Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menyampaikan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila tidak boleh dimaknai hanya sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan menjadi momentum untuk mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Menurutnya, sesuai arahan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), nilai-nilai Pancasila harus diwariskan kepada generasi penerus bangsa tidak hanya melalui pembelajaran di sekolah atau tulisan yang terpampang di kantor-kantor pemerintahan, tetapi juga melalui keteladanan dalam perilaku dan tindakan nyata.
“Nilai-nilai luhur Pancasila harus hadir dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya sekadar menjadi materi pelajaran atau slogan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam sikap, perilaku, dan cara kita melayani masyarakat,” ujarnya.
Sukirman menegaskan bahwa para pimpinan daerah dan seluruh aparatur pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi teladan bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap ASN harus mampu menjaga sikap, perilaku, dan tutur kata agar senantiasa mencerminkan nilai-nilai Pancasila.
“Kami, para pimpinan di Kabupaten Pekalongan bersama seluruh aparatur negara, ingin memberikan suri teladan kepada masyarakat. Menjaga perilaku dan lisan agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila merupakan hal yang sangat penting,” katanya.
Ia menambahkan, sebagai pelayan masyarakat, setiap langkah dan kebijakan pemerintah selalu menjadi perhatian publik. Karena itu, seluruh kebijakan yang diambil harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila, mengedepankan keadilan, persatuan, serta kesejahteraan masyarakat.
“Selain memberikan contoh yang baik, setiap kebijakan yang diambil juga harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila sehingga mampu memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan,” tambahnya.
Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap semangat persatuan, gotong royong, toleransi, dan pengabdian kepada bangsa dapat terus diperkuat sebagai fondasi dalam membangun Kabupaten Pekalongan yang maju, harmonis, dan sejahtera.
Senin, 1 Juni 2026
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Aliansi Gempar Pekalongan Raya menyampaikan sejumlah aspirasi dan laporan masyarakat terkait tata kelola pemerintahan desa, pelayanan publik, serta pelaksanaan pembangunan di beberapa desa yang dinilai perlu mendapatkan perhatian dan evaluasi dari pemerintah daerah.
Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan, Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah menyampaikan masukan secara terbuka dan konstruktif. Menurutnya, partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
"Alhamdulillah, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga dan Aliansi Gempar Pekalongan Raya yang telah menyampaikan aspirasinya. Dengan adanya masukan ini, pemerintah daerah dapat memahami persoalan yang terjadi secara lebih utuh sehingga langkah-langkah penyelesaian dapat dilakukan secara tepat," ujar Sukirman.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa.
Menurut Sukirman, evaluasi tersebut mencakup aspek administrasi pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan desa, hingga dugaan praktik pungutan liar yang dilaporkan oleh masyarakat.
"Kami akan melakukan evaluasi secara total terhadap tata kelola pemerintahan desa. Jika ditemukan adanya praktik pungutan liar maupun pelanggaran lainnya, tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Kami juga akan berupaya mencegah agar praktik-praktik seperti itu tidak terjadi lagi di kemudian hari," tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembangunan desa dan kualitas pelayanan publik harus menjadi prioritas bersama. Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai aturan serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Audiensi berlangsung dengan suasana dialogis dan kondusif. Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkomitmen menindaklanjuti berbagai masukan yang telah disampaikan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Jumat, 29 Mei 2026
Hal tersebut disampaikan Sukirman saat memberikan sambutan dan Penyerahan Hewan Qurban di Masjid Al - Muhtarom, Kajen, Rabu (27/5/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Sukirman menyampaikan bahwa momentum Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban semata, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya dedikasi dan pengabdian kepada masyarakat.
“Idul Adha mengandung makna pengorbanan, keikhlasan, serta nilai perjuangan yang harus terus kita teladani bersama. Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan penuh keikhlasan, totalitas, dan dedikasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, semangat pengorbanan yang diajarkan dalam Idul Adha diharapkan mampu memperkuat kepedulian sosial serta kebersamaan di tengah masyarakat Kabupaten Pekalongan.
Pada kesempatan itu, Sukirman juga menyampaikan bahwa Kabupaten Pekalongan menerima bantuan satu ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Bantuan tersebut nantinya akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah melaksanakan ibadah kurban. Semoga amal ibadah yang dilakukan diterima Allah SWT,” katanya.
Sukirman turut mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan dan berharap momentum Idul Adha dapat mempererat persaudaraan serta meningkatkan semangat gotong royong di tengah kehidupan bermasyarakat.
Rabu, 27 Mei 2026
Gerakan penanaman mangrove dilakukan secara serentak di 29 titik wilayah pesisir yang berada di jajaran Kodam IV/Diponegoro dan Kodam V/Brawijaya. Program tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan wilayah teritorial pesisir.
Dalam kegiatan tersebut, sebanyak seribu bibit mangrove ditanam di Pesisir Wonokerto, Kabupaten Pekalongan dengan melibatkan unsur TNI, Polri, Pemerintah Kabupaten Pekalongan, pelajar, komunitas lingkungan, hingga masyarakat pesisir.
Komandan Kodim 0710/Pekalongan Letkol Gerry Herlambang mengatakan, penanaman mangrove menjadi bentuk nyata kepedulian terhadap lingkungan sekaligus langkah strategis menjaga stabilitas kawasan pesisir dari ancaman abrasi dan intrusi air laut.
“Kegiatan ini mengusung tema TNI Angkatan Darat Peduli Lingkungan, Mangrove Tumbuh TNI Tangguh. Kali ini sekitar seribu pohon mangrove kita tanam bersinergi dengan berbagai pihak, mulai TNI, Polri, Pemkab Pekalongan hingga masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan hutan mangrove memiliki peran vital sebagai benteng alami pesisir yang mampu menahan abrasi, mengurangi dampak rob, hingga menekan risiko kerusakan akibat perubahan iklim.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan Sukirman mengapresiasi gerakan penanaman mangrove tersebut. Ia menilai, ekosistem mangrove tidak hanya penting bagi perlindungan lingkungan, tetapi juga mendukung keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir.
“Ini bukan sekadar seremoni, tetapi langkah nyata menjaga garis pantai dan memperkuat perlindungan kawasan pesisir,” katanya.
Masyarakat menyambut positif kegiatan itu karena selama ini abrasi dan rob menjadi ancaman serius bagi permukiman warga serta lahan produktif di kawasan pantai. Selain mampu menahan gelombang laut, hutan mangrove juga menjadi habitat penting berbagai biota yang menopang sektor perikanan masyarakat.
Pemerintah berharap gerakan penanaman mangrove tidak berhenti pada tahap penanaman semata, melainkan disertai perawatan dan pengawasan berkelanjutan agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Minggu, 24 Mei 2026
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan kepada para nelayan yang memiliki risiko tinggi saat bekerja di laut. Hadir dalam kegiatan tersebut Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dra. Hj. Siti Masruroh, M.Si, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, serta para nelayan dari berbagai wilayah di Kabupaten Pekalongan.
Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah memberikan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada 485 nelayan sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja maupun musibah yang tidak diharapkan.
“Program ini merupakan bagian dari upaya perlindungan sosial yang sedang kami jalankan. Setelah sebelumnya diberikan kepada para marbot, kini program BPJS Ketenagakerjaan juga menyasar para nelayan,” ujarnya.
Ia menambahkan, ke depan jumlah penerima manfaat akan terus ditambah. Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga mendorong para nelayan untuk memiliki kesadaran mendaftarkan diri secara mandiri dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan karena iurannya dinilai cukup terjangkau.
Menurutnya, perlindungan tersebut penting untuk memberikan rasa aman bagi nelayan saat bekerja, termasuk manfaat santunan kecelakaan kerja maupun santunan kematian yang dapat meringankan beban keluarga ketika tertimpa musibah.
Sementara itu, perwakilan nelayan Pencakaran, Slamet Budiono, mengaku bersyukur dan menyambut baik program tersebut. Ia menilai program BPJS Ketenagakerjaan sangat membantu para nelayan dalam memberikan rasa tenang saat bekerja melaut.
“Kami mewakili para nelayan mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada nelayan,” ungkapnya.
Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap semakin banyak nelayan yang memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan guna meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan kerja para nelayan di Kabupaten Pekalongan.
Jumat, 22 Mei 2026
Bertindak sebagai inspektur upacara, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan, H. M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si menyampaikan bahwa peringatan Harkitnas menjadi momentum penting untuk kembali meneguhkan semangat persatuan dan kemandirian bangsa dalam menghadapi tantangan zaman.
Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa kemajuan bangsa tidak ditentukan oleh bantuan pihak lain, melainkan oleh kekuatan tekad rakyat untuk bersatu dalam satu visi besar demi masa depan Indonesia yang lebih baik.
“Tema Harkitnas tahun ini mengingatkan kita bahwa kebangkitan nasional adalah milik kita semua. Kebangkitan harus dimulai dari kesejahteraan individu yang kemudian terakumulasi secara kolektif demi kejayaan bangsa,” ujarnya.
Sekda juga menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, visi kemandirian bangsa diwujudkan melalui berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
Beberapa program tersebut di antaranya Makan Bergizi Gratis yang kini berjalan masif di sekolah-sekolah untuk membangun fondasi kesehatan generasi masa depan. Selain itu, pemerintah juga mendorong pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda di wilayah afirmasi, disertai peningkatan mutu guru serta penyediaan beasiswa guna mengurangi kesenjangan kualitas sumber daya manusia.
Di sektor kesehatan, pemerintah menghadirkan program Cek Kesehatan Gratis secara luas sebagai bentuk perlindungan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Sekda menilai langkah tersebut menjadi bagian dari pembangunan ekosistem kesejahteraan yang utuh, termasuk kedaulatan pangan dan perlindungan sosial.
Lebih lanjut, Sekda menjelaskan bahwa upaya kesejahteraan masyarakat juga diperkuat melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diarahkan menjadi kekuatan ekonomi baru di tingkat desa. Melalui koperasi tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh akses lebih dekat terhadap pupuk, permodalan, distribusi hasil panen, sembako, obat-obatan terjangkau, hingga layanan ekonomi dasar.
Dalam kesempatan itu, Sekda juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengimplementasikan arah pembangunan nasional yang berpedoman pada Asta Cita, yakni delapan misi besar sebagai kompas pembangunan bangsa.
Ia menekankan bahwa peringatan Harkitnas 2026 harus menjadi panggilan untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, serta memastikan pembangunan tetap berorientasi pada kemajuan bersama.
“Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa demi kedaulatan negara,” pungkasnya.
Selasa, 19 Mei 2026
