Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Kunjungan tersebut guna memastikan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang akan dilangsungkan pada tanggal 14 Februari nanti berjalan dengan aman dan lancar.

Ditemui usai kunjungan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menuturkan, selain melihat langsung kesiapan KPU, Pj Gubernur juga berkoordinasi langsung penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten yakni KPU dan Bawaslu. “dari hasil kunjungan semuanya baik, dan kegiatan yang ada di gudang KPU sedang berjalan, logistik yang ada disini rapi semua dan tidak ada yang mengkhawatirkan,” katanya.

Disinggung terkait makin dekatnya hari pemungutan suara, Bupati Fadia menegaskan bahwa kondisi masyarakat Kota Santri saat ini masih kondusif, hal itu berkat semua pihak yang bekerjasama agar Pemilu dapat berjalan dengan sukses namun aman dan damai. “pesan saya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan meski beda pendapat, namun tetap jaga persaudaraan,” pintanya.

Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Pekalongan Laelatul Izah menuturkan untuk logistik di KPU Kabupaten Pekalongan sudah 100 persen dan tinggal proses packing dan dijadwalkan mulai distribusi pada awal Februari. “rencananya sekitar tanggal 5 Februari mulai distribusi logistik ke kecamatan, saat ini proses packing baru 30 persen,” terangnya.

Karena bulan Februari merupakan puncak musim hujan, Izah menjelaskan untuk keamanan proses distribusi akan menggunakan mobil box, agar logistik aman sampai tujuan.
“meskipun kotak suara kita bungkus dengan plastik dan surat suara juga, namun demi keamanan kita kirim memakai mobil box,” ujarnya.

Disampaikan Nana Sudjana dalam sambutannya, Dana bantuan tersebut diserahkan untuk sejumlah sektor, meliputi Sarana Prasarana Infrastruktur Jalan, Keuangan Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasana Pedesaan dan bantuan TMMD, Penanggulangan Masalah Gizi (PMG), RTLH sebanyak 552 unit, Bansos Penyaluran Stimulan Pembangunan Rumah sebanyak 66 unit, Bantuan Sosial Kartu Jateng Sejahtera, Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk 10 Kelompok, Hibah bidang kesejahteraan sosial untuk Karang Taruna, dan Bantuan Pengembangan Desa Wisata.

Ditambahkan bantuan lainnya juga disampaikan untuk MTs Muhammadiyah Darussalam Talun, MTs Muhammadiyah Kajen, RA Muslimat NU Masyitoh 18 Bandengan, serta berbagai bantuan lainnya seperti sambungan listrik, pembangunan digester, hibah huller dan puller Poktan Tani Maju Desa Bantarkulon Kecamatan Lebakbarang, pupuk ZA, benih tanaman, kopi, robusta, dan bantuan cadangan pangan Pemrov Jateng sebanyak 5 ton beras dan 2500 mie mocaf kepada Kecamatan Kandangserang. Selain itu, ada bantuan cadangan pangan Pemrov Jawa Tengah berupa 4 ton beras dan 2000 bungkus mie mocaf kepada Kecamatan Kesesi, serta 1 ton beras dan 500 bungkus mie mocaf kepada Kecamatan Kajen.

"Total dana bantuan yang kami sampaikan hari ini untuk Kabupaten Pekalongan mencapai lebih dari 79 Miliar Rupiah. Dari jumlah tersebut, sekitar 25,5 miliar rupiah dialokasikan untuk bantuan keuangan sarana dan prasarana desa, dengan setiap desa mendapatkan alokasi sebesar 200 juta rupiah," terang Nana Sudjana.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq mengucapkan terima kasih kepada Pj Gubernur dan Pemrov Jateng atas berbagai bantuan yang telah disalurkan. "Ini merupakan bentuk perhatian luar biasa dari Bapak Pj Gubernur kepada Jawa Tengah khususnya kepada Kabupaten Pekalongan," ungkap Bupati.

Acara yang berlangsung di Aula Lantai I Setda Kabupaten Pekalongan dihadiri oleh Forkopimda, Sekda Kabupaten Pekalongan, Staff Ahli, Para Asisten Sekda, Para Kepala OPD, Para Direktur Rumah Sakit, Camat, Lurah dan Kepala Desa sekabupaten Pekalongan.

Dalam kegiatan tersebu,t sebanyak ribuan warga dari Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya membanjiri lokasi festival. Dari tiga ribu durian yang dikemas dalam mika ludes dibagikan kepada para pengunjung secara gratis.

Acara dimulai dengan karnaval durian, dilanjutkan dengan doa bersama dan istighosah Forkompimcam dengan warga dan pengunjung dan acara inti yakni pembagian durian gratis.

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar yang hadir dalam kegiatan tersebut mengapresiasi penyelenggaraan festival durian lolong ini. Menurutnya meski diselenggarakan oleh desa akan tetapi pengunjungnya ramai namun tetap aman. “dengan durian yang dibagikan dalam kemasan mika kepada pengunjung maka lebih aman, serta menggunakan tiket sehingga tidak berebut,” ujarnya.

Yulian berharap dengan adanya festival ini dapat kembali menguatkan branding Desa Lolong sebagai salah satu desa penghasil durian di Kota Santri. “selain itu juga mendorong pariwisata di Desa Lolong serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, khususnya kepada para petani durian,” harapnya.

Sementara itu Kepala Desa Lolong, Sholehudin menuturkan festival durian ini sebagai bentuk rasa syukur warga terutama petani durian karena melimpahnya panen tahun ini. “kita dari Pemdes menyikapi keinginan warga tersebut dan bersama-sama mengadakan festival ini serta didukung dari desa sekitar,” terangnya.

Dijelaskannya, untuk tahun ini, panen durian lebih melimpah dari tahun lalu serta waktunya lebih panjang sehingga diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. “yang dijual difestival ini tidak hanya durian dari Lolong saja, akan tetapi juga dari desa-desa sekitar. Kita jual yang sudah matang untuk menjaga rasa dan kualitas,” pungkasnya.

Pada kunjungan ini, Komisi X DPR RI membahas bidang ekonomi kreatif, berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Perpustakaan Nasional. Dalam kesempatan tersebut, pembahasan terutama difokuskan pada sektor ekonomi kreatif dengan tujuan mendapatkan data mengenai pengelolaan dan pengembangan ekonomi kreatif.

Ditemuai usai kegiatan, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq mengatakan bahwa kunjungan Komisi X DPR RI ke Kabupaten Pekalongan adalah tepat, karena Kota Santri ini terkenal dengan jumlah UMKM yang banyak serta masyarakatnya kreatif. “masyarakat perlu sentuhan dari Pemerintah Pusat, karena jujur mereka ingin mengembangkan produknya, mendapatkan modal, mengikuti pameran gratis sampai tingkat nasional dan internasional serta produknya mendapatkan ijin yang baik,” terangnya.

Fadia menambahkan, selain diikuti oleh legislatif dan jajaran Pemkab Pekalongan, pada pertemuan kali ini juga banyak diikuti para pengusaha dari berbagai jenis produk sehingga mereka juga bisa mengembangkan usahanya sesuai dengan apa yang diinginkan. “Kabupaten telah memiliki desa wisata yang diakui melalui SK., banyak masyarakat yang datang berkunjung untuk mengikuti kegiatan jeep wisata dan menikmati akomodasi di tingkat desa. Meskipun masih dalam skala desa, manfaatnya telah terasa positif bagi Kabupaten Pekalongan,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Rombongan Komisi X DPR RI Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM menyampaikan bahwa salah satu alasan berkunjung ke Kabupaten Pekalongan diantaranya karena Kabupaten Pekalongan mulai fokus untuk pengembangan ekonomi kreatif, hal ini ditandai dengan diterbitkanya Perda tanggal 4 Mei 2023 yakni Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Ekonomi Kreatif.

“dengan adanya Perda tersebut, dan adanya regulasi dalam bentuk UU dan PP, kami ingin mendapatkan informasi, data dan kendala dalam pengelolaan dan pengembangan Ekraf di Pekalongan, khususnya sub sektor kriya atau craft dan fashion batik,” ungkapnya.

Menurutnya, sebelum pandemi covid 19, sektor pariwisata/ekraf memiliki potensi yang sangat baik, yaitu memiliki total potensi devisa sekitar 44 miliar USD. Pasca pandemi, diperlukan upaya ekstra serta waktu yang lama untuk memulihkan dan mewujudkanya kembali. Namun pada masa ini terdapat sub sektor ekraf yang masih bertahan dan berkembang dan berkontribusi signifikan bagi ekspor Indonesia diantaranya, fashion, kriya, kuliner, penerbitan dan seni pertunjukan. ”dengan tertinggi berasal dari kontribusi fashion yang menyumbang 56,53 % dari total ekspor ekraf pada triwulan I tahun 2022, diikuti produk kriya sebesar 38,05 %,,” tuturnya.

Rapat yang di gelar di Gedung Paripurna DPRD dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun beserta Wakli Ketua, Forkompimda, Anggota DPRD, Sekda beserta para Asisten dan Staf Ahli serta Kepala Perangkat Daerah.

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dalam sambutanya yang dibacakan Wakil Bupati Riswadi mengatakan bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, maka Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Anggota DPRD perlu untuk disesuaikan. “oleh karena itu kami menyambut baik inisiatif DPRD atas penyusunan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 14 tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Anggota DPRD,” katanya.

Menurut Bupati, hal itu sebagai upaya untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab serta untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. “DPRD sebagai salah satu penyelenggara Pemerintah Daerah diharapkan mampu membawa nilai-nilai demikratis dan memperjuangkan aspirasi daerah,” lanjut Bupati.

Fadia menambahkan, sebagaimana telah disampaikan bahwa tujuan dari penyampaian Raperda ini salah satu diantaranya untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD. “untuk itu kami menghimbau bagi seluruh perangkat daerah terutama yang melaksanakan urusan dibidang keuangan untuk dapat mendukung dan membantu penyusunan Raperda ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dimplementasikan,” pungkasnya.

Dalam sambutannya, Bupati berharap bahwa dengan adanya gedung PATEN kedungwuni dapat memudahkan masyarakat Kedungwuni dan sekitarnya untuk mengurus pajak kendaraanya maupun keperluan administrasi kependudukan yang dibutuhkan, “Dengan adanya gedung yang kita resmikan ini, masyarakat di wilayah Kedungwuni dan Kecamatan di sekitarnya yang jumlahnya kurang lebih sekitar 300.000 orang, jadi tidak perlu jauh –jauh untuk mengurus pajak kendaraanya maupun administrasi kependudukan ketempat yang lain, mereka bisa kesini,” kata Bupati.

Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Nadi Santoso, menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Pekalongan atas fasilitasi pelayanan Samsat di gedung Paten Kedungwuni "Tempat pelayanan administrasi terpadu kecamatan ini sangat membantu kami dalam melaksanakan tugas-tugas, terutama memberikan pelayanan yang dekat langsung kepada masyarakat," ujarnya.

Usai meresmikan gedung, Bupati beserta tamu undangan berkesempatan meninjau secara langsung pelayanan Samsat. Bupati acara spontan juga memberikan bingkisan kepada para warga yang saat itu sedang mengurus perpanjangan STNK.

Bupati dalam sambutannya pada acara tersebut memberikan peringatan serius kepada para siswa madrasah terutama siswi perempuan mengenai risiko negatif penggunaan media sosial. Bupati menyampaikan pesan untuk berhati-hati dalam menjalani interaksi di dunia maya. “era digital saat ini tidak hanya membawa kemudahan dalam berkomunikasi, namun juga membawa dampak negatif. Karenanya ibu mengingatkan para siswa bahwa meskipun media sosial dapat menjadi sarana positif untuk menjalin silaturahmi, namun juga dapat membawa risiko,” katanya, Rabu 17 Januari 2024.

Bupati juga menyoroti kejadian-kejadian negatif akibat berkenalan melalui media sosial, seperti pelecehan terhadap perempuan dan pencurian harta benda. Oleh karenanya, Bupati mengingatkan para siswa perlunya menjaga diri, tidak hanya secara virtual tetapi juga saat bertemu dengan orang yang dikenal melalui media sosial.

"Anak-anak perempuan, saya meminta kalian untuk berhati-hati. Jangan sampai janjian di media sosial berujung pada bahaya. Jaga diri dengan baik, pertahankan nama baik keluarga dan sekolah," tegas Bupati.

Sementara itu kepada siswa laki-laki, Bupati mengajak mereka untuk tidak terjerumus dalam hal-hal negatif, seperti menjadi kurir narkoba. Ia menekankan pentingnya komunikasi terbuka dengan orang tua dan menjadikan guru sebagai sahabat yang dapat memberikan masukan positif.

“saya juga mengingatkan para siswa untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan, terutama menjelang musim pemilu. Ia menekankan pentingnya mendukung pilihan masing-masing dengan menjunjung tinggi sikap toleransi dan saling menghormati,” ujarnya

Selain menyerahkan sertifikat halal, juga diserahkan bantuan stimulus modal usaha untuk 550 UMKM dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Pekalongan.

Program sertifikat halal difasilitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tersebut merupakan akselerasi capaian sertifikasi produk halal dimana per tanggal 17 Oktober 2024 semua produk makanan, minuman, jasa penyembelihan dan bahan tambahan pangan harus sudah bersertifikat halal.

Dalam sambutannya Bupati mengungkapkan rasa terimakasihnya kepada Kementerian Agama yang telah menginisiasi pemberian Sertifikat Halal bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Pekalongan “kepada seluruh UMKM Kabupaten Pekalongan yang hari ini menerima sertifikasi halal agar amanah dalam mengelola usahanya, karena sertifikasi halal yang diberikan mengandung tanggungjawab yang besar kepada Allah dan kepada masyarakat sehingga harus dijaga dengan sungguh – sungguh, agar kepercayaan konsumen terjaga dan usahanya tambah lancar dan berkembang,’ ungkapnya.

Fadia juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus menjalin komunikasi dengan Kemenag dan BAZNAS Kabupaten Pekalongan agar setiap tahun dapat memberikan bantuan yang lebih baik dan dengan jenis usaha yang lebih beragam lagi kepada masyarakat, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat tersentuh bantuan usaha dari BAZNAS. “Alhamdulillah para pelaku usaha mendapatkan sertifikasi halal dan bantuan modal, Maturnuwun Kemenag karena membantu Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan memberikan masyarakat kami yang sedang berusaha, yang sedang mencari nafkah, sedang mencari rezeki dengan sertifikasi halal,” ungkap Fadia.

Sementara itu, Kepala Kankemenag Kabupaten Pekalongan, Imam Tobroni dalam sambutannya menyatakan pelaksanaan sertifikasi halal menjadi prioritas nasional yang memerlukan kolaborasi dan sinergi BPJH Kemenag beserta seluruh pemangku kepentingan, sesuai dengan PP no 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. “acara hari ini merupakan implementasi dari UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal serta sebagai upaya mendukung Indonesia yang berpotensi menjadi pusat industri halal dunia di tahun 2024,” paparnya

Diungkapkan Tobroni bahwa saat ini sudah ada 3000 pelaku halal tersertifikasi di Kabupaten Pekalongan. “kami berharap lebih kurang 30 ribu UMKM yang ada di Kabupaten Pekalongan pada 17 Oktober 2024 sudah semuanya memiliki sertifikat halal, untuk itu kami mohon dukungan dari Ibu Bupati dan Pemkab Pekalongan,” pungkas Tobroni.