Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Sri Mugirahayu menyampaikan, bahwa capaian UHC Kabupaten Pekalongan lebih tinggi dibandingkan kota sekitar, yaitu Kota Pekalongan yang mencapai 97,67% dan Kabupaten Batang 99,51%, namun lebih rendah dari Kabupaten Pemalang yang mencapai 100,09%. Mengapa capaian Kabupaten Pemalang lebih dari 100%, dijelaskan bahwa data penduduk yang digunakan adalah jumlah penduduk Semester I Tahun 2023. “Sistem akan mengupdate sendiri secara otomatis, sehingga nanti akan balance,” ujarnya.

Mengenai capaian UHC di Kabupaten Pekalongan, disebutkannya, yaitu dari jumlah penduduk Kota Santri yang mencapai 1.008.691 jiwa (Data Dukcapil Semester I Tahun 2023). Sementara itu, distribusi peserta JKN KIS Kabupaten Pekalongan berdasarkan segmentasi terdiri dari 553.625 jiwa merupakan peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) APBN, sebanyak 223.229 jiwa PBI APBD, sebanyak 131.530 jiwa peserta PPU (Pekerja Penerima Upah), 82.380 jiwa merupakan PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah), dan 14.493 jiwa masuk kategori Bukan Pekerja (BP). “Peserta BPJS yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan ini sangat banyak,” ungkap Mugirahayu.

Terkait prosedur pengaktifan UHC di Kabupaten Pekalongan, diakui Mugirahayu juga lebih mudah dibandingkan sejumlah daerah lainnya. “Peserta bisa mendapatkan pelayanan rawat inap di puskesmas dan rumah sakit pemerintah, otomatis dapat diaktifkan kartunya langsung. Jika pasien dirawat di RS swasta, keluarga pasien dapat mengunjungi puskesmas domisili untuk diaktifkan UHCnya. Jadi tidak perlu muter-muter,” jelasnya.

Terkait kegiatan media gathering yang digelar, bertujuan untuk menyampaikan informasi baru terkait update laporan capaian program maupun layanan yang ada di BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan.

Kegiatan dihadiri Perwakilan Dinas Kominfo Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Batang serta diikuti para awak media baik elektronik, cetak maupun online yang bertugas di wilayah Kabupaten dan Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pemalang.

Materi yang dipaparkan selama bimtek antara lain yaitu “Guideline Masterplan Smart City, Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City)”, “Teori dan Framework Smart City”, “Outline Masterplan Smart City”, serta “Quick Win Program Smart City”.

Pada hari pertama Bimtek, Rabu (5/6/2024), agenda dimulai dengan Pemaparan dan Diskusi Program Penyusunan Masterplan Smart City Kawasan PPN dan IKN, Penyampaian Jadwal Bimtek serta Sosialisasi Dari Direktorat e-Gov Kemkominfo, Pemaparan dan Diskusi Teori, Arah Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola/Tata Pamong Smart City.

Sebelumnya digelar pembukaan bimtek. Kegiatan dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, S.Sos, M.Si mewakili Bupati Fadia Arafiq, SE, MM dan dilanjtkan dengan Perkenalan Tim Daerah (Dewan Smart City, Tim Pelaksana Smart City, dan OPD terkait serta Perkenalan Tim Penyusun Masterplan Smart City. Agenda lainnya pada hari pertama yaitu Diskusi Pembahasan Rancangan Isi Masterplan Smart City Daerah, Diskusi Analisa Kesenjangan Kesiapan Smart City dan Diskusi Prioritas Pembangunan Smart City Daerah: SWOT Analysis Untuk Struktur, Infratruktur dan Suprastruktur.

Pada Hari ke-2 bimtek, agenda dimulai dengan diskusi terkait Penyusunan Prioritas Pembangun Smart City Daerah Dalam 5-10 tahun, terkait Penentuan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Keberhasilan Program Prioritas Pembangunan Smart City serta Pemaparan dan Diskusi terkait Visi, misi, strategi dan arah pembangunan daerah jangka menengah dan jangka panjang − Kesiapan daerah dalam implementasi Smart City yang meliputi Struktur : SDM, manajemen, dan pembiayaan, Infrastruktur : fisik, TIK, dan sosial, serta Suprastruktur : peraturan daerah, kelembagaan, dan pelaksanaannya Perkembangan/Pengalaman pembangunan TIK, Inovasi daerah (e-gov dan Smart City).

Diskusi Penentuan Program Quick Win Smart City 2023 – 2024: Why, What, How, When, Where, Who dan analisa dampak bagi daerah serta diskusi mengenai Jadwal dan Penugasan Penyusunan Masterplan Smart City (Bagi Yang Belum Ada) dan Jadwal serta Penugasan Review Masterplan Smart City (Bagi Yang Sudah Ada).Dan di akhir acara, pada Kamis (6/6/2024) sore, digelar Audiensi Tim Pembimbing dengan Kepala Daerah.

Penghargaan diberikan sebagai wujud apresiasi terhadap kinerja kepemimpinan dalam kerangka digitalisasi pemerintahan, diantaranya dalam pelaksanaan regulasi terkait implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang sangat bergantung pada sekda, selaku koordinator SPBE.

Selain itu, juga komitmen dan teladan kepala daerah, sekretaris daerah dinilai sebagai kunci utama dalam keberhasilan transformasi digital di Indonesia.

“Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian akbar, S.Sos, M.Si berhasil masuk 3 besar, sebagai finalis nominator ADLG Award 2024”, tutur Ketua Tim Visitasi, Ir. Eddy Santoso, MM didampingi DR. Ucup Hidayat, S.Si, MM (Kemendagri) dan Andi Yuniantoro (PT. Inixindo) didampingi DR. Ucup Hidayat, S.Si, MM (Kemendagri) dan Andi Yuniantoro (PT. Inixindo), di Ruang Rapat Bupati Pekalongan, Rabu, (05/06/2024).

Agenda penghargaan tahunan kepada sekretaris daerah di seluruh Indonesia ini merupakan pelaksanaan yang ketiga kalinya. Penganugerahan ADLG Award bertujuan untuk membantu mempercepat transformasi digital di daerah, sesuai Perpres 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Penghargaan diberikan kepada sekretaris daerah provinsi dan sekretaris daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Penilaian ADLG Award terbagi dalam 3 klaster, yaitu seleksi awal berbasis data dukung, visitasi pembuktian aksi serta paparan tanya jawab panelis di Kemendagri. Sekda Yulian Akbar dijadwalkan menyampaikan paparan pada 27 Juli 2024 di hadapan Menteri Dalam Negeri, Kemenpan RB, Kemenkominfo, praktisi IT, Wantiknas, dan Akademisi.

Demikian disampaikan Bupati Fadia usai menghadiri pelantikan Dewan Musyawarah MLKI Kabupaten Pekalongan, Selasa 4 Juni 2024 di Pendopo Bupati Pekalongan. Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan Forkompimda Kabupaten Pekalongan, sejumlah Kepala OPD dan tamu undangan.

Ditambahkan bupati, para pengurus MLKI juga diharapkan bisa menjaga keanekaragaman yang ada di Kota Santri dan bisa berkomunikasi yang baik dengan warga desanya.

“saya ucapkan selamat kepada para pengurus yang baru saja dilantik, semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat khususnya kepada para penghayat yang saat ini tercatat di Kabupaten Pekalongan ada 8,” kata Fadia.

Fadia menjelaskan, bahwa dirinya merupakan satu-satunya Bupati yang menghadiri pelantikan MLKI, karena menurutnya menjadi Bupati berarti menjadi orang tua bagi seluruh warga Kabupaten Pekalongan tanpa bisa memilih.

“semua wajib kita sayangi, wajib kita besarkan dan ayomi sehingga tidak ada perasaan pilih kasih. Walaupun mereka minoritas di Kabupaten Pekalongan jika kita bisa berkomunikasi dengan baik maka insyaAllah bisa memberi manfaat bagi kita,” ujarnya.

Bupati berpesan, pengurus yang baru bisa aktif dan bisa memberi manfaat bagi para penghayat di Kabupaten Pekalongan serta bersama dan bersinergi dengan Pemkab untuk membangun Kabupaten Pekalongan.

Seusai pelantikan acara dilanjutkan dengan sarasehan dengan tema ‘Menjaga, Merawat Dan Melestarikan Nilai Budaya Luhur Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara’.

Demikian disampaikan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang dibacakan Sekda M. Yulian Akbar Pada Acara Bimbingan Teknis Penyusunan Masterplan Kota Cerdas ( Smart City ) Kabupaten Pekalongan, Rabu, 05 Juni 2024 di Aula Lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan.

Dijelaskan bupati, dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maka pihaknya mengharapkan dukungan dari berbagai elemen untuk mewujudkan Pembangunan berbasis smart city pada Pemerintah Daerah yang merupakan sebuah strategi yang komprehensif, inklusif, efektif dan efisien.

“ Kami akan terus mendorong peningkatan keterampilan dan profesionalitas pegawai yang ditugasi dalam menangani smart city. Selain itu, smart city tidak hanya melulu soal penggunaan teknologi atau pembangunan fisik semata, yang lebih penting adalah bagaimana dapat membangun pola pikir, sikap dan karakter masyarakat yang lebih baik, karena untuk mewujudkan konsep smart city ini membutuhkan waktu yang tidak singkat, keseriusan dan usaha yang gigih oleh setiap elemen, baik pemerintahan dan masyarakat, untuk menyusun Masterplan Smart City Kabupaten Pekalongan ” katanya.

Bupati menambahkan Sebelum mengikuti program Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City), Kabupaten Pekalongan telah mengarah menuju smart city dengan pembangunan infrastruktur seperti tersedianya ruang server, pengembangan aplikasi, pembangunan jaringan fiber optic, dan lain-lain, namun belum terdapat integrasi dan kolaborasi antar semua elemen.

“Kota cerdas merupakan suatu konsep perencanaan, penataan dan pengelolaan kota yang saling berkaitan dalam semua aspek kehidupan untuk mendukung masyarakat yang cerdas, berpendidikan, memiliki moral serta peningkatan kualitas hidup warga negaranya dengan menerapkan berbagai inovasi dan kolaborasi antar berbagai elemen,” terangnya.

Tak lupa, Fadia mengucapkan terimakasih kepada para tamu undangan khususnya kepada Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo serta Tim Pembimbing Smart City.

Dirinya berharap para narasumber dalam Bimtek ini dapat menyampaikan materi sedetail – detailnya sehingga para peserta mampu memahami materi dengan baik. “Kepada para peserta Bimtek saya minta untuk sungguh – sungguh dalam mengikuti Bimtek. Manfaatkan kesempatan ini dengan baik, jika ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan agar disampaikan jangan ragu, karena salah satu tujuan Bimtek itu agar kita semakin paham dan mampu mengaplikasikannya,” pungkasnya.

Bupati Fadia dalam sambutanya pada acara tersebut mensosialisasikan program unggulan Kabupaten Pekalongan yakni dalam bidang kesehatan. Dirinya mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan sudah mengalokasikan anggaran untuk masyarakat bisa berobat dengan hanya menunjukkan KTP tanpa batasan biaya dan dapat digunakan di rumah sakit seluruh Indonesia.

“melalui program Universal Health Coverage (UHC) masyarakat Kabupaten Pekalongan sudah terjamin kesehatannya oleh pemerintah. Jadi seluruh masyarakat yang memiliki KTP Kabupaten Pekalongan mendapatkan pelayanan gratis terlindungi program JKN dimanapun berada dengan menunjukkan KTP,” katanya.

Ditambahkannya, UHC bertujuan memastikan seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak dan merata. Dengan program UHC tersebut, masyarakat Kabupaten Pekalongan yang belum memiliki jaminan Kesehatan, hanya perlu menunjukkan KTP untuk mendapatkan kemudahan akses pelayanan kesehatan secara gratis di seluruh Indonesia.

“Program UHC ini adalah komitmen kami untuk memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh warga Kabupaten Pekalongan tanpa kecuali,” ujar Bupati Fadia.

Selain UHC, lanjutnya, bagi warga Kabupaten pekalongan yang sakit dan dinyatakan tidak mampu dan mempunyai surat keterangan dari desa dan kecamatan, maka penunggu pasiennya dapat bantuan 50 ribu per hari.

“program ini sudah jalan dari tahun 2022 yang lalu, yang mau tahu tentang program ini bisa tanya dengan camat dan kepala desa massing-masing,” jelasnya.
Seusai sambutan bupati mengundi hadiah yang telah disediakan panitia untuk para pengunjung berupa sepeda listrik dan hadiah lainnya.

Disampaikan Sekertaris Daerah, Kabupaten Pekalongan, M Yulian Akbar, SSos, MSi usai pimpin upacara menyampaikan, Kegiatan upacara ini diharapkan tidak hanya kegiatan seremonial saja tapi bisa ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. “Kita sudah mulai menanamkan nilai-nilai Pancasila, memberikan pemahaman kepada anak-anak penerus bangsa kita," terangnya.

Hal tersebut juga berlaku kepada para ASN supaya memberikan keteladanan dalam pelaksanaan di kehidupan sehari-hari. "Perilaku yang benar-benar bisa menjunjung tinggi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada didalamnya harapannya bisa diterapkan juga di dalam pemerintahan,"terangnya.

Ditambahkan, Perda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Pekalongan juga telah diterapkan, Tidak banyak Kabupaten/ Kota yang melaksanakan, Pemerintah juga sangat serius mempersiapkan regulasi di bawahnya.

Dalam Upacara tersebut juga ada pembagian sepuluh juta bendera merah putih dari Kemendagri dan Pemda berpartisipasi dalam pembagian tersebut. “Meningkatkan nasionalisme kita, kecintaan kita terhadap tanah air, hubbul wathon minal iman.

Demikian disampaikan oleh Bupati usai kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan juru parkir yang dilaksanakan di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pekalongan, Kamis, 16 Mei 2024.

Dirinya meminta untuk para juru parkir yang ada di Kota Santri untuk dibuatkan paguyuban agar bisa lebih diperhatikan oleh Pemkab. Selain itu juga dibuatkan semacam koperasi simpan pinjam guna membantu perekonomian mereka. “koperasi ini bisa digunakan untuk meminjam dan menabung sehingga diharapkan perekonomian mereka menjadi lebih baik lagi,” terangnya.

Sementara itu Kepala DInas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pekalongan Agus Purwanto menuturkan, ada sekitar ratusan juru parkir Kabupaten Pekalongan yang mengikuti kegiatan sosiaslisasi ini. Mereka diberikan rompi, topi, id card dan peluit untuk menunjang kinerja.

“target retribusi parkir kita untuk tepi jalan umum sekitar 1 milyar dan untuk tempat parkir khusus 500 juta dan saat ini masih sekitar 30-40 persen. Untuk tarif parkir sendiri sesuai perda di tepi jalan umum, kendaraan Rp. 2.000 sedangkan mobil Rp. 3.000,” ujarnya.

Sementara salah satu juru parkir Pasar Wonopringgo, Warsono mengucapkan terimakasih kepada pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam hal ini bupati yang sudah memberikan bantuan. Dirinya berharap kegiatan semacam ini bisa terus dilakukan.

“meskipun bantuannya tidak seberapa tapi kami merasa dihargai, semoga acara semacam ini bisa dilakukan berkesinambungan karena kami juga sudah berkontribusi untuk Kabupaten Pekalongan,” pintanya.