Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Demikian disampaikan Bupati Fadia usai menghadiri pelantikan Dewan Musyawarah MLKI Kabupaten Pekalongan, Selasa 4 Juni 2024 di Pendopo Bupati Pekalongan. Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan Forkompimda Kabupaten Pekalongan, sejumlah Kepala OPD dan tamu undangan.

Ditambahkan bupati, para pengurus MLKI juga diharapkan bisa menjaga keanekaragaman yang ada di Kota Santri dan bisa berkomunikasi yang baik dengan warga desanya.

“saya ucapkan selamat kepada para pengurus yang baru saja dilantik, semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat khususnya kepada para penghayat yang saat ini tercatat di Kabupaten Pekalongan ada 8,” kata Fadia.

Fadia menjelaskan, bahwa dirinya merupakan satu-satunya Bupati yang menghadiri pelantikan MLKI, karena menurutnya menjadi Bupati berarti menjadi orang tua bagi seluruh warga Kabupaten Pekalongan tanpa bisa memilih.

“semua wajib kita sayangi, wajib kita besarkan dan ayomi sehingga tidak ada perasaan pilih kasih. Walaupun mereka minoritas di Kabupaten Pekalongan jika kita bisa berkomunikasi dengan baik maka insyaAllah bisa memberi manfaat bagi kita,” ujarnya.

Bupati berpesan, pengurus yang baru bisa aktif dan bisa memberi manfaat bagi para penghayat di Kabupaten Pekalongan serta bersama dan bersinergi dengan Pemkab untuk membangun Kabupaten Pekalongan.

Seusai pelantikan acara dilanjutkan dengan sarasehan dengan tema ‘Menjaga, Merawat Dan Melestarikan Nilai Budaya Luhur Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara’.

Demikian disampaikan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang dibacakan Sekda M. Yulian Akbar Pada Acara Bimbingan Teknis Penyusunan Masterplan Kota Cerdas ( Smart City ) Kabupaten Pekalongan, Rabu, 05 Juni 2024 di Aula Lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan.

Dijelaskan bupati, dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maka pihaknya mengharapkan dukungan dari berbagai elemen untuk mewujudkan Pembangunan berbasis smart city pada Pemerintah Daerah yang merupakan sebuah strategi yang komprehensif, inklusif, efektif dan efisien.

“ Kami akan terus mendorong peningkatan keterampilan dan profesionalitas pegawai yang ditugasi dalam menangani smart city. Selain itu, smart city tidak hanya melulu soal penggunaan teknologi atau pembangunan fisik semata, yang lebih penting adalah bagaimana dapat membangun pola pikir, sikap dan karakter masyarakat yang lebih baik, karena untuk mewujudkan konsep smart city ini membutuhkan waktu yang tidak singkat, keseriusan dan usaha yang gigih oleh setiap elemen, baik pemerintahan dan masyarakat, untuk menyusun Masterplan Smart City Kabupaten Pekalongan ” katanya.

Bupati menambahkan Sebelum mengikuti program Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City), Kabupaten Pekalongan telah mengarah menuju smart city dengan pembangunan infrastruktur seperti tersedianya ruang server, pengembangan aplikasi, pembangunan jaringan fiber optic, dan lain-lain, namun belum terdapat integrasi dan kolaborasi antar semua elemen.

“Kota cerdas merupakan suatu konsep perencanaan, penataan dan pengelolaan kota yang saling berkaitan dalam semua aspek kehidupan untuk mendukung masyarakat yang cerdas, berpendidikan, memiliki moral serta peningkatan kualitas hidup warga negaranya dengan menerapkan berbagai inovasi dan kolaborasi antar berbagai elemen,” terangnya.

Tak lupa, Fadia mengucapkan terimakasih kepada para tamu undangan khususnya kepada Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo serta Tim Pembimbing Smart City.

Dirinya berharap para narasumber dalam Bimtek ini dapat menyampaikan materi sedetail – detailnya sehingga para peserta mampu memahami materi dengan baik. “Kepada para peserta Bimtek saya minta untuk sungguh – sungguh dalam mengikuti Bimtek. Manfaatkan kesempatan ini dengan baik, jika ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan agar disampaikan jangan ragu, karena salah satu tujuan Bimtek itu agar kita semakin paham dan mampu mengaplikasikannya,” pungkasnya.

Bupati Fadia dalam sambutanya pada acara tersebut mensosialisasikan program unggulan Kabupaten Pekalongan yakni dalam bidang kesehatan. Dirinya mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan sudah mengalokasikan anggaran untuk masyarakat bisa berobat dengan hanya menunjukkan KTP tanpa batasan biaya dan dapat digunakan di rumah sakit seluruh Indonesia.

“melalui program Universal Health Coverage (UHC) masyarakat Kabupaten Pekalongan sudah terjamin kesehatannya oleh pemerintah. Jadi seluruh masyarakat yang memiliki KTP Kabupaten Pekalongan mendapatkan pelayanan gratis terlindungi program JKN dimanapun berada dengan menunjukkan KTP,” katanya.

Ditambahkannya, UHC bertujuan memastikan seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak dan merata. Dengan program UHC tersebut, masyarakat Kabupaten Pekalongan yang belum memiliki jaminan Kesehatan, hanya perlu menunjukkan KTP untuk mendapatkan kemudahan akses pelayanan kesehatan secara gratis di seluruh Indonesia.

“Program UHC ini adalah komitmen kami untuk memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh warga Kabupaten Pekalongan tanpa kecuali,” ujar Bupati Fadia.

Selain UHC, lanjutnya, bagi warga Kabupaten pekalongan yang sakit dan dinyatakan tidak mampu dan mempunyai surat keterangan dari desa dan kecamatan, maka penunggu pasiennya dapat bantuan 50 ribu per hari.

“program ini sudah jalan dari tahun 2022 yang lalu, yang mau tahu tentang program ini bisa tanya dengan camat dan kepala desa massing-masing,” jelasnya.
Seusai sambutan bupati mengundi hadiah yang telah disediakan panitia untuk para pengunjung berupa sepeda listrik dan hadiah lainnya.

Disampaikan Sekertaris Daerah, Kabupaten Pekalongan, M Yulian Akbar, SSos, MSi usai pimpin upacara menyampaikan, Kegiatan upacara ini diharapkan tidak hanya kegiatan seremonial saja tapi bisa ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. “Kita sudah mulai menanamkan nilai-nilai Pancasila, memberikan pemahaman kepada anak-anak penerus bangsa kita," terangnya.

Hal tersebut juga berlaku kepada para ASN supaya memberikan keteladanan dalam pelaksanaan di kehidupan sehari-hari. "Perilaku yang benar-benar bisa menjunjung tinggi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada didalamnya harapannya bisa diterapkan juga di dalam pemerintahan,"terangnya.

Ditambahkan, Perda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Pekalongan juga telah diterapkan, Tidak banyak Kabupaten/ Kota yang melaksanakan, Pemerintah juga sangat serius mempersiapkan regulasi di bawahnya.

Dalam Upacara tersebut juga ada pembagian sepuluh juta bendera merah putih dari Kemendagri dan Pemda berpartisipasi dalam pembagian tersebut. “Meningkatkan nasionalisme kita, kecintaan kita terhadap tanah air, hubbul wathon minal iman.

Demikian disampaikan oleh Bupati usai kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan juru parkir yang dilaksanakan di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pekalongan, Kamis, 16 Mei 2024.

Dirinya meminta untuk para juru parkir yang ada di Kota Santri untuk dibuatkan paguyuban agar bisa lebih diperhatikan oleh Pemkab. Selain itu juga dibuatkan semacam koperasi simpan pinjam guna membantu perekonomian mereka. “koperasi ini bisa digunakan untuk meminjam dan menabung sehingga diharapkan perekonomian mereka menjadi lebih baik lagi,” terangnya.

Sementara itu Kepala DInas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pekalongan Agus Purwanto menuturkan, ada sekitar ratusan juru parkir Kabupaten Pekalongan yang mengikuti kegiatan sosiaslisasi ini. Mereka diberikan rompi, topi, id card dan peluit untuk menunjang kinerja.

“target retribusi parkir kita untuk tepi jalan umum sekitar 1 milyar dan untuk tempat parkir khusus 500 juta dan saat ini masih sekitar 30-40 persen. Untuk tarif parkir sendiri sesuai perda di tepi jalan umum, kendaraan Rp. 2.000 sedangkan mobil Rp. 3.000,” ujarnya.

Sementara salah satu juru parkir Pasar Wonopringgo, Warsono mengucapkan terimakasih kepada pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam hal ini bupati yang sudah memberikan bantuan. Dirinya berharap kegiatan semacam ini bisa terus dilakukan.

“meskipun bantuannya tidak seberapa tapi kami merasa dihargai, semoga acara semacam ini bisa dilakukan berkesinambungan karena kami juga sudah berkontribusi untuk Kabupaten Pekalongan,” pintanya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun, Wakil Ketua DPRD, perwakilan Forkompimda, kepala OPD, anggota DPRD dan tamu undangan.

Dalam kesempatan tersebut, bupati memberikan apresiasi atas inisiatif DPRD yang telah mengajukan Raperda ini. Hal ini menunjukan kepedulian DPRD dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkait ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. “berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,” katanya.

Untuk itu, Fadia berharap dalam pembahasan lebih lanjut agar diatur secara lebih rinci dari setiap strategi dan upaya penyelenggaraan ketertiban umum oleh setiap perangkat daerah dalam hal tanggung jawab teknis pelaksanaan. “selain itu, Raperda ini agar dikonsultasikan secara komprehensif dan substantif kepada Pemerintah Provinsi agar rapareda ini benar-benar dapat disusun sesuai dengan kaidah, norma, dan kewenangan serta menjadui payung hukum yang efektif di Kabupaten Pekalongan,” tambahnya.

Bupati juga memerintahkan kepada segenap perangkat daerah yang terkait dengan pelaksanaan langsung atas raperda ini agar secara aktif dan partisipastif terlibat di dalam pembahasan lebih lanjut serta melakukan proses konsultasi maupun pendalaman materi secara substantif, sehingga penyususnan raperda ini benar-benar dapat memenuhi amanat peraturan perundang-undangan dan menjawab permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat.

“saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pekalongan yang telah menyampaikan pandangannya terhada dua Raperda Inisiatif Pemerintah Daerah yaitu Raperda tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2025-2045 dan Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa,” tuturnya.

Selain itu, Bupati juga meminta kepada PPK terpilih untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat dan bisa memastikan data pemilih yang terbaru dan akurat. “Saya berharap tugas PPK tidak menjadi beban, akan tetapi diniatkan untuk membuat Kabupaten Pekalongan yang aman, kondusif dan nyaman serta semoga tugasnya dapat berjalan lancar,” harapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Pekalongan Laelatul Izah menuturkan ada 95 PPK yang dilantik dan dikukuhkan untuk Pilkada Serentak 2024 yang akan bertugas 19 Kecamatan. Dirinya meminta kepada PPK untuk menjaga integritas, profesionalitas dan netralitas serta menjaga kekompakan. “selamat kepada PPK yang telah dilantik, selamat menjalankan tugas, semoga amanah,” ujarnya.

Tak lupa dirinya mengucapkan terimakasih kepada Bupati Pekalongan atas dukungan, diantaranya yakni dukungan anggaran yang merupakan salah satu faktor penting dalam suksesnya PIlkada. “saat ini penyelenggaran sudah terbentuk dan nanti sebentar lagi ada PPS. Anggran sudah diberikan dari Pemda dan kita akan menyiapkan logistik untuk pemilihan nanti,” terang Izah.

Dalam sambutannya Bupati Fadia mengucapkan selamat kepada para PPPK yang diserahkan SK-nya pada hari ini. Bupati juga menekankan agar para PPPK lebih giat lagi dalam bekerja dan menjalankan tupoksi-nya.

"Kalau perlu malah lebih giat lagi karena yang tadinya sedikit (gajinya) sekarang tambah besar" ditambahkan Bupati dalam sambutannya.

Jumlah PPPK yang dilantik pada hari ini berjumlah sebanyak 398 orang yang terdiri dari, 230 tenaga kesehatan, 120 tenaga pendidikan. Kemudian, sisanya merupakan tenaga teknis pemerintahan.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Fadia juga mengikuti flashmob dengan para PPPK yang baru saja diserahkan SK-nya. Acara tersebut tampak sangat meriah diiringi kebahagiaan para peserta yang telah resmi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.