KAJEN –Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jawa Tengah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan melaunching program Sengkuyung untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Dalam kesempatan tersebut Pjs Bupati Pekalongan, Widi Hartanto, secara resmi meluncurkan Program Sengkuyung Prototype dalam acara yang berlangsung di Aula Lantai I Setda Kabupaten Pekalongan, Kamis (10/10/2024) pagi.
Acara ini dihadiri oleh Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Perwakilan Dirlantas Polda Jawa Tengah, Perwakilan Forkopimda, serta perwakilan dari sejumlah dinas dan instansi seperti Kepala Perwakilan Jasa Raharja Provinsi Jawa Tengah, Kepala OPD terkait, Perwakilan BUMD, camat se-Kabupaten Pekalongan, para kepala desa, lurah, dan perwakilan BUMDes.
Pjs Bupati Pekalongan, Widi Hartanto, dalam sambutannya mengatakan, dalam pelaksanaan Program Sengkuyung, Pemkab Pekalongan akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), camat, kepala desa, hingga tingkat RT dan RW. Mereka akan menyampaikan formulir pajak secara langsung kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat memperlancar proses pembayaran pajak kendaraan.
Pjs Bupati Widi menekankan dukungan penuh dari Pemkab Pekalongan terhadap program ini, yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah, “Kami, atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, mendukung penuh program Sengkuyung ini, karena meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak kendaraan bermotor yang tentu ini bermanfaat untuk masyarakat, untuk pembangunan jalan misalnya, atau untuk pembangunan-pembangunan yang lain,” ujarnya.
Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Nadi Santoso menjelaskan bahwa selama ini pajak kendaraan bermotor dipungut oleh Pemrov melalui Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) atau Samsat, dengan pembagian hasil 70% untuk Provinsi dan 30% untuk Kabupaten/Kota melalui skema bagi hasil yang disalurkan melalui dana transfer. Namun, mulai tahun 2025 mendatang dengan skema option, akan berubah menjadi 60% untuk Provinsi dan 40% untuk Kabupaten/Kota, sehingga meningkatkan penerimaan PAD bagi daerah. “Setiap hari, hasil pungutan akan langsung ditransfer ke rekening kas daerah, sehingga tidak perlu menunggu satu bulan. Ini akan mempercepat penggunaan dana untuk pembangunan,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa program sengkuyung juga bertujuan untuk mengingatkan wajib pajak dan memvalidasi data kepemilikan kendaraan, mengingat masih banyak kendaraan yang terdaftar atas nama orang lain. “Sengkuyung ini mengurusinya bukan cuma tunggakan, tapi lebih juga mengingatkan kepada wajib pajak untuk membayar pajak, kemudian juga validasi data. Data kita memang belum baik-baik banget terkait dengan kepemilikan PKB, banyak juga yang punya kendaraan tapi namanya masih orang lain. Nah ini yang membuat kita kesulitan untuk memberitahu,” tambahnya.
Nadi Santoso berharap dengan adanya program sengkuyung ini kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak semakin meningkat dan berdampak positif bagi pembangunan daerah. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemkab Pekalongan yang telah memberikan dukungan, “Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Pjs dan jajaran, serta mungkin sampai kepada jajaran desa, dan RT/RW atas kerjasamanya, atas sinergitasnya. Kita berharap kegiatan Sengkuyung bareng-bareng ini nanti bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Jumat, 11 Oktober 2024
KAJEN - Prestasi membanggakan kembali diraih oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (Arpusda) Kabupaten Pekalongan, yang telah berhasil meraih peringkat ketiga dalam pengawasan arsip tingkat Provinsi Jawa Tengah. Penghargaan ini diberikan pada tanggal 18 September 2024 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Arpusda dalam tertib administrasi pengelolaan arsip.
Kepala Bapperida Kabupaten Pekalongan, Trisno Suharsanto, dalam rapat koordinasi (rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) pada Selasa (08/10/2024) pagi di Aula Lantai 3 Setda Kabupaten Pekalongan, mengatakan, bahwa angka kemiskinan Kabupaten Pekalongan tahun 2024 lebih rendah dari angka Jawa Tengah yang mencapai 10,47 persen dan Kemiskinan Nasional yang angkanya yaitu 9,03%.
Pada tahun 2023 dan 2022, persentase penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan sebesar 9,67 Persen, dan pada tahun 2021 sebesar 10,57%.
Sebagai salah satu upaya untuk terus menurunkan angka kemiskinan di Kota Santri, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan menggelar Rakor TKPK. Rakor digelar dalam rangka sinergi dan konvergensi program untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pekalongan.
Kegiatan dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, dengan menghadirkan narasumber dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Materi yang disampaikan berfokus pada strategi pemutakhiran dan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai upaya perbaikan tata kelola.
Dalam sambutannya, Sekda M. Yulian Akbar menyampaikan beberapa hal, di antaranya terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi belakangan ini, seperti persoalan PHK yang masif, penurunan inflasi, dan terjadinya penurunan daya beli masyarakat atau deflasi selama lima bulan berturut-turut, serta upaya pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah pengangguran.
Sekda berharap melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah bersama stakeholder terkait dapat menyiapkan langkah-langkah untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Pekalongan. “Saya berharap pada kesempatan yang baik ini kita evaluasi bersama apa yang sudah kita lakukan dan apa yang bisa kita lakukan untuk 2025 untuk melayani warga kita yang belum mampu,” ujarnya.
Rakor juga diharapkan dapat menjaring saran dan masukan dari TKPK dan stakeholder terkait dalam rangka menjaga komitmen dan dukungan terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan, termasuk penentuan lokus desa miskin tahun 2025.
“Adapun tujuan secara rinci adalah untuk memahami pentingnya komitmen dalam penanggulangan kemiskinan melalui sinergitas dan kolaborasi pentahelix multisektor, memahami metode penentuan lokus desa miskin tahun 2025, memahami pentingnya pembaruan data kemiskinan sampai ke tingkat desa, dan memetakan dukungan serta masukan dari para stakeholder dalam penanggulangan kemiskinan,
Rabu, 9 Oktober 2024
Dalam sambutan pada kegiatan tersebut, dia meminta kepada seluruh Tim Desk Pilkada Kabupaten Pekalongan untuk melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, sesuai ketentuan, professional, berintegritas, serta menjaga netralitas demi suksesnya Pilkada serentak tahun 2024, khususnya di Kabupaten Pekalongan.
Dalam kesempatan tersebut, Widi Hartanto menekankan pentingnya peran Tim Desk Pilkada dalam memantau pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pekalongan. Tim, menurutnya, bertugas menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan terkait Pilkada, memberikan saran penyelesaian, serta melaporkan informasi kepada pemerintah.
“Saya optimis dengan kerja keras bapak ibu sekalian, Ketua Tim Desk Pilkada, dan rekan-rekan yang bekerja keras menghadapi Pilkada ini supaya bisa berlangsung dengan aman, damai, dan berintegritas,” tambahnya.
Rakor dihadiri oleh Sekda Kabupaten Pekalongan selaku Ketua Tim Desk Pilkada Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, unsur Forkompimda, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait, dan Forkompimcam dari seluruh wilayah di Kabupaten Pekalongan.
Sekda Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, menyampaikan bahwa koordinasi yang intens antara tim desk dan pihak-pihak terkait, seperti KPU dan Bawaslu, sangat penting dalam memastikan situasi tetap kondusif. "Kita perlu lebih sering berkoordinasi, baik secara formal maupun informal, untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin mengganggu kondusivitas di wilayah kita,” ujarnya.
Rabu, 9 Oktober 2024
Pelantikan dan pembaiatan dilakukan oleh PBNU KH. Nurul Yaqin Ishaq selaku wakil Katib Syuriyah. Setelah pelantikan PCNU masa khidmat 2024-2029 dilanjutkan pelantikan Lembaga-lembaga PCNU Kab. Pekalongan oleh Roisy Syuriyah PCNU KH. Baihaqi Anwar.
Acara ini juga dihadiri Wakil Katib Syuriyah PBNU KH. Nurul Yaqin Ishaq, Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Tengah KH. Abdul Ghofar Rozin,Pjs Bupati Pekalongan diwakili Sekda Yulian Akbar, Kapolres Pekalongan, Kodim 0710 Pekalongan, Kasi Penmad Kantor Kemenag Kab Pekalongan, dan tamu undangan lain.
Dalam sambutanya, Pjs Bupati Pekalongan yang diwakili Sekda M. Yulian Akbar mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya pengurus PCNU Kabupaten Pekalongan yang baru. Pemkab berharap agar kedepan sinergitas NU dan Kabupaten Pekalongan semakin erat untuk membangun Kota Santri.
“kami ucapkan selamat dan kami tunggu hasil Muskercabnya. Mari memperkuat sinergi dan ayo bareng-bareng membangun Kabupaten Pekalongan karena kerja-kerja kolaborasi harus dilaksanakan tidak bisa sendiri-sendiri,” katanya.
Ditambahkan Yulian, bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah bekerjasama dengan semua ormas yang ada baik NU, Muhammadiyah dan lainnya. Pihaknya juga mengucapkan terimakasih atas kerjasama dibidang sosial, pendidikan, ekonomi dan lainnya.“kolaborasi antara pemkab dan ormas sudah berjalan baik. Dan kami ucapkan terimakasih atas kerjasama disemua bidang dalam memajukan Kota Santri,” ucapnya.
Sementara itu, dalam sambutanya Ketua PCNU Kabupaten Pekalongan yang baru dilantik yakni KH Muslikh Khudori menuturkan PCNU Kabupaten Pekalongan yang baru dilantik akan melanjutkan program-program PCNU sebelumnya seperti dalam bidang keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi dan sebagainya dan dengan ditambah pemikiran baru yang lebih baik.“saya berharap PCNU bisa berkhidmah untuk massyarakat dan bersama Pemkab bisa berkolaborasi dalam memajukan kabupaten Pekalongan,” ujarnya.
Selasa, 8 Oktober 2024
Penghargaan tersebut dirasa sangat membahagiakan sekaligus membanggakan bagi Keluarga Besar SMAN 1 Wiradesa. Bagaimana tidak, setelah dua tahun berjuang, akhirnya membuahkan hasil. Predikat Adiwiyata Nasional kini melekat pada SMA Negeri 1 Wiradesa.
Kepala SMAN 1 Wiradesa, Dra. Hety Puryanti mengatakan bahwa tidak ada hasil baik tanpa perjuangan. “Jika kita ingin mendapatkan hasil yang baik, maka kita harus berjuang dan konsisten. Begitupun dengan lingkungan kita, apabila kita ingin mendapatkan lingkungan yang baik, bersih dan sehat, maka kita juga harus berjuang mewujudkannya dan konsisten dengan tindakan kita,” ungkap Hety.
Dia menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh warga sekolah baik para guru, tenaga kependidikan, siswa-siswi, komite, pengelola kantin, wali murid, dan masyarakat yang telah mendukung dan berpartisipasi sehingga SMA Negeri 1 Wiradesa mendapat Predikat Adiwiyata Nasional di tahuni ni.
Dia berharap Predikat Adiwiyata Nasional yang didapat SMAN 1 Wiradesa mampu berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan hidup di sekolah dan lingkungan setempat sehingga lingkungan SMA Negeri 1 Wiradesa dan sekitarnya menjadi lingkungan yang sehat dan bersih.
Ini merupakan kali kedua Hety membina sekolah menjadi Sekolah Adiwiyata Nasional. Di sekolah sebelumnya, yaitu SMA Negeri 1 Kajen pada tahun 2016.
Predikat Adiwiyata Nasional diraih SMAN 1 Wiradesa atas konsistensi dan komitmen yang tinggi dimana setiap Hari Jumat, seluruh warga SMAN 1 Wiradesa melaksanakan kegiatan Jum’at Beraksi.
Dijelaskannya, Jum’at Beraksi merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari kebersihan lingkungan, olahraga, literasi, numerasi dan kerohanian. Jum’at Beraksi merupakan salah satu kegiatan SPATRA BERAKSI (Bersih, Ramah, Kreatif, Spiritual, Inovatif) dan Gerakan Sekolah Sehat (GSS).
Predikat Adiwiyata menurutnya, sejalan dengan visi SMA Negeri 1 Wiradesa, yaitu terwujudnya peserta didik yang bertaqwa, berkarakter, unggul dalam prestasi dan literasi serta berwawasan lingkungan menuju profil pelajar Pancasila.
“Hal ini membuktikan bahwa upaya warga sekolah dalam menjaga lingkungan dan menciptakan budaya hidup yang ramah lingkungan telah diakui secara nasional. Predikat ini bukan hanya milik sekolah, tetapi milik seluruh warga SMA Negeri 1 Wiradesa yang telah berkontribusi dalam mewujudkanl ingkungan yang lebih bersih dan hijau,” ujar Hety.
Visi sekolah yang menekankan wawasan lingkungan, lanjutnya, tidak hanya menjadi slogan, tetapi telah diterapkan pihaknya dalam berbagai kegiatan. “Penghargaan ini membuktikan bahwa seluruh warga sekolah telah berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, sesuai dengan visi sekolah,” ucap dia.
Predikat Adiwiyata Nasional, menurutnya, pantas didapatkan oleh SMA Negeri 1 Wiradesa. “Mengingat semangat dan kekompakan seluruh warga sekolah, tidak hanya guru namun siswa juga sangat bersemangat dalam menjaga lingkungan sekolah,” imbuhnya.
Jumat, 4 Oktober 2024
Hal tersebut disampaikan Pjs. Bupati Pekalongan Widi Hartanto saat melakukan peninjauan ke lokasi TMMD dengan di dampingi Perwira Penghubung (Pabung) Kodim 0710/Pekalongan Mayor Kav Moch Purbo Suseno, Wakapolres Pekalongan, Kadis PMD P3A dan PPKB Kabupaten Pekalongan, Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, Perwakilan Kejaksaan, Camat Paninggaran, Danramil 13/Paninggaran, Kapolsek Paninggaran serta para Kepala Desa Paninggaran, Rabu (2/10/2024).
Pjs. Bupati Pekalongan Widi Hartanto mengatakan bahwa TMMD merupakan wujud sinergitas TNI, Polri dan Pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur di pedesaan salah satunya dengan membangun jalan di Desa Bedagung Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan. “Saat ini akan dibangun jalan sepanjang 1.286 meter dan Lebar 3 meter dengan anggaran kurang lebih 519 juta”, ungkap Widi Hartanto.
Ia berharap program TMMD tetap berlanjut dan terus berkolaborasi antara TNI, Polri dan Pemerintah daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Pekalongan.
Mewakili Dandim 0710/Pekalongan, Pabung Mayor Kav Moch Purbo Suseno menyampaikan, bahwa TMMD Sengkuyung Tahap IV Tahun 2024 ini mengusung tema “Mewujudkan Percepatan Pembangunan Wilayah”. Dalam membantu Pemerintah daerah, TNI selalu berupaya mewujudkan percepatan pembangunan wilayah terutama wilayah yang sulit dijangkau atau terpencil. “Semoga kegiatan TMMD di Desa Bedagung Kecamatan Paninggaran ini, masyarakat dapat guyub rukun bersama TNI,Polri dan Instansi terkait dalam pembangunan jalan sehingga dapat selesai tepat waktu”, ujar Mayor Purbo.
Sementara itu, Sekdes Bedagung Ari Munandar menanggapi, dengan adanya program TMMD warga Desa Begadung menyambutnya dengan rasa sangat senang luar biasa jalan desanya dibangun kembali karena jalan tersebut telah rusak parah. “Alhamdulillah kami sangat senang sekali, akhirnya penantian selama kurang lebih 5 tahun bisa terwujud. Terima kasih kepada TNI Kodim 0710/Pekalongan, Polri dan Pemda Kabupaten Pekalongan serta instansi terkait yang telah mendukung pembangunan jalan di desa kami”, pungkas Sekdes Ari Munandar.
Diketahui, sebelumnya dilaksanakan Upacara Pembukaan TMMD ditandai dengan penandatanganan dan penyerahan berita acara serah terima Program TMMD dari Pjs. Bupati Pekalongan Widi Hartanto kepada Pabung Mayor Kav Moch Purbo Suseno dan pemukulan gong sebagai tanda dimulainya pembukaan TMMD, yang berlangsung di Lapangan Bumirasa Desa Tenogo Kecamatan Paninggaran.
Kamis, 3 Oktober 2024
Plt. Kepala Dinas Arpusda Kabupaten Pekalongan, Agus Pranoto, saat ditemui di ruang kerjanya pada Senin (30/9/2024), menjelaskan bahwa penilaian ini merupakan hasil dari audit internal dan eksternal yang dilakukan terhadap pengelolaan arsip di Kabupaten Pekalongan. "Pengawasan arsip ini adalah proses penilaian terhadap kesesuaian antara prinsip dan standar kearsipan dengan praktik penyelenggaraannya," jelasnya.
Audit internal dilakukan terhadap 44 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Pekalongan, sedangkan audit eksternal dilakukan oleh tim dari Provinsi Jawa Tengah. “Penilaian dari audit eksternal memiliki bobot 60 persen, sementara audit internal bobotnya 40 persen. Tahun ini, kami berhasil meraih skor 90,79 yang masuk dalam kategori sangat memuaskan,” jelasnya.
Dalam kompetisi ini, Kota Semarang berhasil meraih juara pertama, Kabupaten Kebumen di posisi kedua. Agus menegaskan bahwa Arpusda Kabupaten Pekalongan akan terus berusaha meningkatkan prestasinya di tahun-tahun mendatang. “Kami berharap tahun depan bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan prestasi ini. Target kami bukan hanya juara tiga, tetapi juga bisa meraih juara dua atau bahkan juara pertama,” harapnya.
Agus menambahkan bahwa layanan perpustakaan daerah yang saat ini masih beroperasi lima hari kerja. Menanggapi permintaan dari masyarakat untuk membuka layanan di akhir pekan, pihaknya tengah berupaya agar pada 2025 perpustakaan dapat melayani masyarakat di hari Sabtu dan Minggu. “Banyak masyarakat yang meminta agar perpustakaan buka di hari libur, karena itu kami sedang mengajukan permohonan kepada Sekda agar di tahun 2025 layanan bisa dibuka pada akhir pekan," tambahnya.
Kamis, 3 Oktober 2024
Demikian dikatakannya usai memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2024 di Lapangan Belakang Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pekalongan, Selasa (1/10/2024) pagi.
Upacara diikuti oleh peserta dari berbagai elemen yang terdiri dari Perwakilan Forkopimda Kabupaten Pekalongan, para kepala OPD, ASN, TNI, dan Polri.
“Diharapkan pada kesempatan peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini, kita dapat menjaga nilai-nilai luhur Pancasila dan sebagai generasi penerus tentu harus terus menjaga persatuan dan kesatuan,” ungkap Widi.
Upacara yang dimulai pukul 08.00 ini, diawali dengan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan, dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila, pembacaan pembukaan UUD 1945, pembacaan ikrar oleh Kepala Bakesbangpol Kabupaten Pekalongan, Haryanto Nugroho, dan ditutup dengan doa.
Widi juga mengajak generasi muda untuk lebih aktif dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. "Saya harap generasi muda bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila yang ada dalam kehidupan sehari-hari sehingga nanti akan tercipta kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Pekalongan," tutupnya.
Rabu, 2 Oktober 2024
Sosialisasi yang bertajuk “Ayo Jaga Netralitas Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024” ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti Lurah, Perangkat Desa, ASN, dan TNI/Polri.
Sosialisasi yang dilaksanakan di Ratu Bali Café, Desa Kulu Karanganyar mengundang pemateri Sekda Kabupaten Pekalonga M. Yulian Akbar, S.Sos, M.Si dan Dr. Achmad Irwan Hamzani, M.H yang merupakan Dekan FH UPS Tegal
Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan M. Tohir, dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya pemahaman serta pelaksanaan netralitas ASN dalam kegiatan ini. Dirinya berharap seluruh aturan dan panduan terkait netralitas ASN dapat disosialisasikan secara efektif hingga ke tingkat akar rumput.
“ASN harus tetap independen dan profesional dalam menjalankan tugas mereka, tanpa memihak kepentingan politik tertentu. Dan ASN mematuhi surat edaran terkait netralitas guna memastikan mereka tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu,” terangnya.
Dikatakan Tohir, acara ini juga bertujuan memperkuat pengawasan partisipatif dari masyarakat dalam memantau netralitas ASN selama proses Pilkada berlangsung.
“Kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk meminimalisir pelanggaran menjelang tahapan kampanye yang akan dimulai pada 25 September 2024 setelah pasangan calon ditetapkan,” ujarnya.
Jumat, 27 September 2024
