Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Bupati Pekalongan dalam sambutannya mengucapkan selamat tahun baru kepada warga. "Mari kita syukuri tahun yang telah berlalu dan menyambut tahun baru dengan penuh harapan. Saya bersama Bapak H.Sukirman di tahun 2025 ini menjadi lebih baik lagi, lebih sejahtera, dan mendapatkan dana dari pusat dengan mudah untuk membangun Kabupaten Pekalongan dengan cepat. Semoga tahun ini membawa kemajuan, kebahagiaan dan kesuksesan bagi kita semua," ujar Bupati.

Acara ini dimeriahkan dengan hiburan musik dan pesta kembang api yang dinyalakan tepat di pergantian tahun. Acara pergantian tahun di pusatkan di Alun-alun Kajen kabupaten Pekalongan, selasa, 31 Desember 2024 malam.

Bupati Fadia juga mendoakan seluruh warga kabupaten Pekalongan. " Bagi masyarakat kabupaten Pekalongan yang belum tercapai cita-citanya di tahun 2024 ini, ditahun 2025 akan dipermudah oleh Allah SWT." Ucapnya.

Di akhir sambutannya Bupati Fadia mengajak masyarakat kabupaten Pekalongan agar tidak ada permusuhan setelah pilkada, " Saya minta kepada masyarakat tiada kerusuhan, kita merupakan saudara semua. Saya minta sekali lagi jaga nama baik kabupaten Pekalongan." Pesannya.

Sementara itu Ketua DPRD kabupaten Pekalongan H. Abdul Munir mengatakan bahwa pihaknya bersyukur di tahun 2024 pembangunan terlaksana dengan baik. "Mudah-mudahan tahun 2025 melanjutkan pembangunan kabupaten Pekalongan untuk menuju adil dan sejahtera." Katanya.

Di akhir acara dilanjutkan dengan pembaca doa, penghitungan mundur detik-detik pergantian tahun dan pesta kembang api.

Pemantauan dilaksanakan, Selasa 24 Desember 2024 dimulai dari, Gereja di Kecamatan Karanganyar, pos PAM Bebekan Kedungwuni, gereja di Kecamatan Kedungwuni, pos PAM exit tol bojong dan pos PAM IBC. Hadir dalam kegiatan tersebut Sekda Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan H. Abdul Munir, Kapolres Pekalongan AKBP Doni Prakoso Widamanto, Perwakilan Kodim 0710 Pekalongan, Perwakilan Kejaksaan, Perwakilan Kemenag serta para Kepala OPD.

Di sela-sela pantauan, Sekda M. Yulian Akbar mengatakan, bahwa Pemkab Pekalongan bersama Forkopimda melakukan pemantauan tempat ibadah umat kristiani dan pos pengamanan guna menjamin keamanan dan kenyamanan mereka saat merayakan Natal agar berlangsung dengan khusu’ dan hikmad. “semoga momentum Natal kali ini bisa membumikan ajaran agama dengan semangat cinta kasih dan kemanusiaan,” katanya.

Dijelaskannya, bahwa toleransi keagamaan masyarakat Kabupaten Pekalongan sudah dewasa sehingga saling menghormati dan toleran terhadap keberagamaan. “kerukunan ini merupakan tradisi turun-temurun masyarakat Kota Santri yang perlu kita jaga,” ungkap Yulian.

Kapolres Pekalongan AKBP Doni Prakoso Widamanto menuturkan, bahwa pihaknya menjamin umat kristiani di Kabupaten Pekalongan dapat melaksanakan Natal dengan aman dan nyaman serta masyarakat Kabupaten Pekalongan yang akan merayarakan Tahun Baru. “kita siagakan 600 personil yang terdiri dari 300 personil dari Polres Pekalongan dan lainnya dibantu TNI, Pemkab, Pramuka dan lainnya,” ujarnya.

Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan H. Abdul Munir menambahkan, bahwa dari hasil pantaun, pengamanan di sejumlah titik menurutnya sudah baik karena ada kemanunggalan antara TNI dan Polri, termasuk keamanan di desa dan juga FKUB yang telah melaksanakan komunikasi dengan beberapa tokoh masyarakat. “dengan semuanya bergerak, kami optimis perayaan Nataru tahun ini bisa berjalan dengan lancar dan tertib, sekaligus menjadi modal kita dalam membangun Kabupaten Pekalongan,” ucapnya.

Kegiatan dipimpin oleh Bupati Pekalongan melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan, M Yulian Akbar menyoroti berbagai hal diantaranya Pengendalian inflasi daerah terkait ketersediaan stok, kestabilan harga kebutuhan pokok, dan kelancaran distribusi, Kondusifitas wilayah, Pengaturan lalu lintas, Pengelolaan objek wisata, Kesiapan sarana pelayanan kesehatan, Kesiapsiagaan bencana, Kesiapan akses jalan raya, Ketersediaan stok BBM dan LPG.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Forkopimda Kabupaten Pekalongan, Kantor Perwakilan BI Tegal, Perwakilan Perum Bulog Cabang Tegal, Perwakilan PT Pertamina Patra Niaga RJBT, Perwakilan PLN Area Kedungwuni, Perwakilan PMI Kabupaten Pekalongan, Perwakilan Hiswana Migas Kabupaten Pekalongan, Perwakilan BUMN dan BUMD, Kepala Badan dan OPD, serta tamu undangan lainnya.

Sekda M. Yulian Akbar dalam kesempatan itu, mengatakan bahwa untuk mengantisipasi inflasi pada sektor harga pangan yang terjadi pada Bulan Desember diantaranya karena pasokan dan kebutuhan yang meningkat. “saya ingatkan potensi kenaikan inflasi pada Desember ini, untuk itu pasokan bahan pokok harus benar-benar dijaga,” pintanya.

Yulian Akbar menyampaikan bahwa pentingnya menjaga situasi harmonis dan aman dalam menghapi Nataru. Dirinya mengapresiasi kondusivitas wilayah Kabupaten Pekalongan yang kini jauh lebih stabil. “kita jaga bareng-bareng kondusifita Kabupaten Pekalongan di Nataru ini termasuk perkembangan kondisi sosial yang ada, Saya terima kasih, ini untuk kondusifitas wilayah Pekalongan,” ujar Sekda.

Dirinya juga mengingatkan bahwa berdasarkan laporan BMKG, puncak musim penghujan diperkirakan terjadi pada Februari hingga April. Untuk itu Sekda meminta BPBD sebagai leading sektor untuk memperkuat mitigasi bencana, terutama terkait ancaman longsor, banjir, dan rob, “menghadapi pontensi bencana meteorology, koordinasikan dengan para relawan-relawan kesiap-siagaan dengan pihak kecamatan maupun pihak desa,” ujarnya.

Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Pekalongan dan Wakil Terpilih 2025-2030 Dr. Hj Fadia Arafiq, S.E, M.M, dan H Sukirman, S.S, lalu tim sekretariat DBHCHT Provinsi jawa tengah dan tim kantor PPBJPabean C tegal. Forkopimda Kabupaten pekalongan yaitu Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah beserta asisten dan staf ahli, Kepala OPD Kabupaten Pekalongan.

Bupati Pekalongan Dr. H Fadia Arafiq, SE, MM berkesempatan menyapa masyarakat kabupaten Pekalongan dan menghimbau agar tidak ada keributan dalam konser ini. “Yang penting pesan ibu acara musik tetap berjalan, jangan ribut dan jangan gelud.”

Bupati Fadia juga menyampaikan bahwa gempur rokok ilegal ini penting karena ketika rokok ilegal hilang pemasukan dana cukai bisa kembali ke daerah. “dengan membeli rokok secara legal nanti uang-nya akan kembali ke daerah untuk membangun daerah kita sendiri.”

Acara dibuka dengan menyanyikan indonesia raya pukul 20.00 Wib dan dilanjutkan grup band lokal yaitu Fix band. Selang acara terdapat sosialisasi rokok ilegal yang dipandu asisten III Setda Anis Rosidi dan narasumber dari Bea Cukai Tegal bapak yudi dan Biro isda provinsi Jawa tengah bapak Dedi.

Yudi perwakilan Tegal memberi sosialisasi tanda-tanda mengenai rokok ilegal yaitu tidak ada pita cukainya dan pita cukai yang dipasang palsu. “Pita cukai palsu atau kalau tidak pita cukainya jelek kemungkinan bisa saja palsu.”

Selanjutnya Dedi Biro isda provinsi menuturkan bahwa beacukai tidak memungut dana dari cukai tapi ada pula dana untuk masyarakat. “Dana yang dikembalikan lagi untuk masyarakat salah satunya untuk kesejahteraan masyarakat dan kesehatan, anggaran untuk kesejahteraan biasanya berbentuk BLT dan diserahkan kepada petani tembakau atau pekerja pabrik rokok” tuturnya.

Dalam sambutannya, Bupati Fadia mengapresiasi Kepala Desa Kedungjaran beserta seluruh warganya yang telah bersama-sama berhasil mewujudkan kantor dan pendopo baru. Harapannya dengan memiliki kantor desa sendiri pelayanan kepada masyarakat akan semakin maksimal.
"Saya ucapkan selamat kepada Bapak Kades Kedungjaran dan seluruh warganya, karena ini adalah prestasi yang hebat. Mewujudkan pendopo dan kantor desa dengan anggaran terbatas bukanlah hal yang mudah," ujar Fadia.

Ditambahkan Bupati Fadia, Keberhasilan ini tidak hanya membanggakan, tetapi juga menjadi warisan berharga bagi desa Kedungjaran. "Sekarang, kantor desa tidak lagi berpindah-pindah. Ini akan menjadi peninggalan yang bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Bahkan anak cucu kita nanti akan bangga dengan pendopo dan kantor kepala desa ini," kata Fadia.

Menurut Fadia, prestasi ini dapat menjadi contoh bagi kepala desa lainnya untuk bisa memanfaatkan dana desa secara kreatif. "Ini adalah contoh yang baik, mudah-mudahan kades-kades lain juga bisa kreatif dalam membuat sesuatu di desanya sehingga pada saat memimpin itu kelihatan perubahannya yang hebat," tutup Bupati.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa Kedungjaran, Ida Bagus Sanubari, mengungkapkan, Selain bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 dan 2024. Selain itu untuk mewujudkan Kantor Kepala Desa Kedungjaran ini pihaknya bersama warga secara swadaya juga bersinergi untuk mengumpulkan donasi.

"Alhamdulillah akhirnya terwujud miliki Balai Desa diatas tanah desa sendiri. Kedungjaran dari masa kemerdekaan hingga sekarang kantor kepala desanya telah berpindah-pindah sebanyak 10 kali, dengan yang terakhir berada di lokasi yang sekarang dibangun," terangnya.

Pada kegiatan ini, Bea Cukai Tegal memusnahkan sebanyak 5.650.200 (Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus) batang rokok ilegal dengan nilai barang mencapai Rp7.800.147.300 (Tujuh Miliar Delapan Ratus Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah). Pemusnahan ini juga berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp5.410.552.286 (Lima Miliar Empat Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).

Kegiatan pemusnahan yang dilakukan oleh Bea Cukai Tegal telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang berdasarkan Surat Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) pada KPPBC TMP C Tegal dengan nomor S-234/MK.6/KN.4/2024 tanggal 26 November 2024.

Pemusnahan rokok ilegal yang dilakukan juga disaksikan oleh perwakilan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, Sub Denpom Tegal, dan perwakilan dari PT Semen Grobogan. Rokok ilegal tersebut merupakan hasil penindakan yang dilakukan sepanjang periode Januari hingga September 2024 di wilayah kerja Bea Cukai Tegal, yang meliputi Kabupaten Brebes hingga Kabupaten Batang. Rokok ilegal yang dimusnahkan didapati dari 49 kali kegiatan penindakan yang dilakukan Bea Cukai Tegal yang dibuktikan dengan penerbitan Surat Bukti Penindakan (SBP). Saat ini, terhadap 6 orang pelaku pengedar rokok ilegal telah dikenakan hukuman pidana, dan terhadap 21 orang pelaku dikenakan sanksi berupa denda.

Kegiatan pemusnahan ini juga menunjukkan komitmen Bea Cukai Tegal untuk terus bekerja sama dengan berbagai instansi terkait dalam memberantas peredaran rokok ilegal di Tengah masyarakat. Rokok ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan negara, tetapi juga menciptakan persaingan tidak sehat dengan produk legal, peredaran rokok ilegal juga dapat meningkatkan prevalensi perokok baru.

Bea Cukai Tegal mengimbau masyarakat untuk tidak membeli atau mengedarkan rokok ilegal. Dukungan masyarakat sangat diperlukan untuk memberantas peredaran rokok ilegal. Jika menemukan indikasi pelanggaran, masyarakat dapat melaporkannya melalui kanal pengaduan Bea Cukai.

Sumber : Siaran Pers Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu RI

Satria Brand Award ini diselenggarakan oleh Suara merdeka network yang ke 12 kali sebagai bentuk apresiasi kepada brand di Jawa Tengah baik kepala daerah maupun pimpinan perusahaan atau CEO.

Bupati Fadia mengapresiasi kepada seluruh elemen bahwa penghargaan ini tidak akan bisa dicapai tanpa adanya kerja hebat dari semua elemen yang ada. “Kepada seluruh masyarakat kabupaten pekalongan, seluruh pemimpin, pak sekda beserta seluruh jajarannya karena penghargaan ini kita bisa capai tapi karena kerja hebat semuanya”.

Salah satu hal yang dilakukan untuk mendapatkan kategori ini ialah dengan konsistensi terhadap kesehatan gratis karena ini merupakan program utama dalam pemerintahan era Bupati Fadia.

“Kita konsisten bahwa kesehatan gratis cukup KTP itu menjadi program utama kami bahwa kesehatan itu yang utama bagi seluruh masyarakat di kabupaten pekalongan bahkan sekarang juga bisa diseluruh Indonesia dengan UHC,” tuturnya.

Pengobatan gratis menggunakan KTP ini untuk saat ini jangkauannya tidak hanya di area Kabupaten Pekalongan saja melainkan sudah seluruh Indonesia karena telah UHC. “Asalkan rumah sakitnya bisa pakai BPJS tidak ada yang ditolak yang penting tidak punya BPJS Mandiri, kalau punya BPJS mandiri memang mereka bayar sendiri lalu yang belum baru dicover pemerintah.” imbuhnya

Acara yang dibuka oleh Kepala Dinkominfo Kabupaten Pekalongan Supriyadi, S.E., M.M. dan dihadiri Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan serta dari semua OPD yang ada di Pemkab Pekalongan.

Dalam sambutannya, Dinkominfo Kabupaten Pekalongan Supriyadi, S.E., M.M. mengatakan, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Komisi Informasi (KI) Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik maka setiap badan publik wajib membentuk dan menetapkan PPID serta mampu mengumpulkan dan mengkategorikan informasi.
"ada empat pengklasifikasian informasi publik dalam peraturan tersebut, diantaranya informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara sertamerta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan informasi publik yang dikecualikan," terangnya.

Sementara itu, Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinkominfo Kabupaten Pekalongan, Ari Wahyu Mukti Wibowo, S.Kom. menambahkan dengan adanya PPID akan menjadi sinergitas Pemerintah dalam meningkatkan kinerja dalam hal pelayanan informasi masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keterbukaan informasi publik yang lebih baik. “pengelolaan informasi mengedepankan prinsip transparan, akuntabel, dan partisipasi publik dalam mewujudkan good governance,” jelasnya.