KAJEN – Bupati Pekalongan yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Pekalongan, Dra. Siti Masruroh, M.Si menghadiri kegiatan Manasik Haji Terintegrasi Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Pekalongan di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Kajen, Rabu (11/02/2026).
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Pekalongan, Dra. Siti Masruroh, M.Si menyampaikan salam hormat sekaligus permohonan maaf dari Bupati Pekalongan, Dr. Hj. Fadia Arafiq, S.E., M.M., yang sedianya hadir secara langsung namun berhalangan karena tugas kedinasan di Semarang.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, kami menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Pekalongan atas terselenggaranya Manasik Haji Terintegrasi ini. Semoga kegiatan ini menjadi bekal penting bagi para calon jamaah haji,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tahun 2026 merupakan tahun pertama penyelenggaraan ibadah haji berada di bawah naungan Kementerian Haji dan Umrah. Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyambut baik perubahan tersebut dan berharap pelayanan kepada jamaah semakin profesional dan optimal.
Tahun ini, sebanyak 941 calon jamaah haji asal Kabupaten Pekalongan akan diberangkatkan melalui Embarkasi Solo dan terbagi dalam empat kelompok terbang (kloter). Dari jumlah tersebut, lebih dari 700 jamaah termasuk kategori risiko tinggi (risti), baik karena faktor usia maupun kondisi kesehatan. Jamaah tertua berusia 85 tahun dan termuda 16 tahun.
“Kondisi ini menjadi perhatian bersama agar pelayanan benar-benar mengedepankan prinsip haji ramah lansia, ramah disabilitas, dan ramah perempuan,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Pekalongan, lanjutnya, berkomitmen mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, termasuk memfasilitasi keberangkatan dan kepulangan jamaah dari dan ke Embarkasi Solo sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
Pada kesempatan tersebut juga diperkenalkan empat Petugas Haji Daerah (PHD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2026 yang telah lolos seluruh tahapan seleksi, terdiri dari tiga petugas layanan umum dan satu petugas layanan kesehatan. Mereka akan mendampingi jamaah selama pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
Siti Masruroh mengungkapkan, mayoritas calon jamaah haji tahun ini telah menunggu sekitar 13 tahun sejak mendaftar pada 2012. Karena itu, ia mengajak seluruh jamaah untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin, baik secara fisik maupun mental.
“Kami berpesan agar seluruh calon jamaah mengikuti manasik dengan sungguh-sungguh, menjaga kesehatan, mematuhi aturan yang telah ditetapkan, serta saling menjaga dan mengingatkan selama proses persiapan hingga pelaksanaan ibadah,” tuturnya.
Kepada para narasumber dan petugas, ia juga meminta agar memberikan penjelasan secara lengkap dan melayani jamaah dengan penuh kesabaran, khususnya kepada jamaah lansia dan risiko tinggi.
Melalui kegiatan Manasik Haji Terintegrasi ini, diharapkan seluruh calon jamaah haji Kabupaten Pekalongan Tahun 2026 memiliki pemahaman yang komprehensif terkait tata cara pelaksanaan ibadah haji, sehingga dapat menjalankan rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur.
Rabu, 11 Februari 2026
KAJEN – Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kabupaten Pekalongan berhasil mengumpulkan Rp6,2 miliar dari target yang ditetapkan sebesar Rp6,5 miliar tahun 2025. Capaian tersebut mendapatkan apresiasi dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dan Bupati Pekalongan.
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Selasa 10 Februari 2026 menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para pengelola Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam kegiatan Rapat Koordinasi UPZ BAZNAS Kabupaten Pekalongan yang digelar di Aula Lantai 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan.
KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyerahkan 20 unit kendaraan roda tiga pengangkut sampah kepada 20 kelompok pengelola sampah desa sebagai upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan kebersihan lingkungan. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Pekalongan Dr. Hj. Fadia Arafiq, S.E., M.M., didampingi Wakil Bupati H. Sukirman, S.S., M.S., pada Kamis (5/2/2026) di Halaman Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Lingkungan Hidup (Dinperkim LH) Kabupaten Pekalongan.
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan mulai mematangkan skema pendistribusian program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjelang bulan suci Ramadan. Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman, menyatakan dalam sesi wawancara paska penyerahan SK CPNS Di dishub fokus utama saat ini adalah menyesuaikan mekanisme distribusi agar tetap efektif bagi siswa yang menjalankan ibadah puasa, 05/02/2026.
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada 8 orang tenaga baru di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub). Pengangkatan ini diharapkan menjadi suntikan energi baru bagi peningkatan kualitas pelayanan transportasi dan lalu lintas di wilayah Kabupaten Pekalongan yang bertempat di halaman depan Dinas Perhubungan, 05/02/2026.
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan berhasil meraih Juara III dalam kegiatan Presentasi Penyelenggaraan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Tahun 2026 yang diselenggarakan pada bulan lalu oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Hotel KHAS Semarang, Senin (12/1/2026). Prestasi tersebut menjadi bukti komitmen Pemkab Pekalongan dalam menangani persoalan lingkungan dan permukiman secara berkelanjutan.
KEDUNGWUNI – Pemerintah Kabupaten Pekalongan memberikan apresiasi tinggi terhadap peran pondok pesantren dalam mencetak generasi muda yang berakhlakul karimah. Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Pekalongan, Siti Masruroh, saat menghadiri Haflah Akhirussanah ke-36 Pondok Pesantren Putra-Putri Baitul Mukodas di Kedungwuni, baru-baru ini, 05/02/2026.
TIRTO - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 1.500 jiwa hingga saat ini masih bertahan di sejumlah lokasi pengungsian akibat bencana banjir yang melanda wilayah tersebut. Para pengungsi mulai jenuh dan ingin cepat kembali kerumah masing-masing.
Diungkapkan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, Suprayitno, Senin, (2/2/2026), Para pengungsi berasal dari beberapa desa seperti Mulyorejo, Tegaldowo, Karangjompo dan daerah terdampak lainnya yang dinilai belum aman untuk ditinggali kembali. Untuk itu pihaknya terus melakukan penanganan berkelanjutan, terutama terkait pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi.
Dalam sambutannya, Bupati Fadia Arafiq mengapresiasi peran strategis UPZ yang selama ini telah membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan.
Menurutnya, keberadaan UPZ menjadi ujung tombak BAZNAS dalam memastikan pengelolaan zakat berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sekaligus berkontribusi langsung terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pekalongan.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Fadia Arafiq juga secara simbolis menyerahkan penghargaan kepada sejumlah UPZ yang dinilai berprestasi dan aktif dalam pengelolaan zakat. Selain itu, diserahkan pula bantuan sosial melalui BAZNAS Kabupaten Pekalongan kepada para mustahik sebagai bentuk kepedulian dan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga zakat.
Bupati berharap, melalui rapat koordinasi ini, seluruh UPZ dapat semakin meningkatkan kinerja, memperkuat koordinasi, serta menumbuhkan kesadaran berzakat di lingkungan masing-masing.
Sementara itu, Ketua BAZNAS Kabupaten Pekalongan menyampaikan bahwa Rakor UPZ menjadi momentum penting untuk evaluasi program, penguatan kelembagaan, serta penyamaan visi dalam pengelolaan zakat agar manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat.
Sementara itu, Ketua BAZNAS Kabupaten Pekalongan, Muhtarom menyampaikan tahun ini BAZNAS Kabupaten Pekalongan berhasil mengumpulkan Rp6,2 miliar dari target yang ditetapkan sebesar Rp6,5 miliar tahun 2025.
"Alhamdulillah tahun ini capaian kita meningkat dari tahun 2025 sebesar Rp5,9 miliar menjadi Rp6,2 miliar, kurang sedikit dari target yang ditetapkan sebesar Rp 6,5 miliar," terangnya.
Rapat koordinasi ini diikuti oleh perwakilan UPZ dari berbagai instansi dan wilayah di Kabupaten Pekalongan, dengan tujuan memperkuat peran zakat sebagai instrumen pembangunan sosial dan ekonomi umat.
Senin, 9 Februari 2026
Wakil Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menyampaikan bahwa TMMD merupakan wujud nyata sinergi antara TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah daerah, kata dia, hadir untuk memastikan program TMMD berjalan optimal dan tepat sasaran.
“TMMD ini memiliki beberapa program utama, di antaranya penyiapan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Harapannya, dengan infrastruktur yang baik, akses dan mobilitas warga dapat terjamin, sehingga berdampak positif pada peningkatan perekonomian masyarakat,” ujar Wabup Sukirman.
Ia menjelaskan, Desa Werdi menjadi salah satu desa prioritas di Kecamatan Paninggaran. Hal ini didasarkan pada potensi wilayah yang terus berkembang, mulai dari sektor pariwisata, pemberdayaan masyarakat, produk unggulan desa, hingga kreativitas warganya.
“Alhamdulillah, kita melihat antusiasme dan gotong royong masyarakat yang sangat tinggi dalam pembukaan TMMD ini. Insyaallah, selama satu bulan ke depan, sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat terus terjaga dengan baik,” tambahnya.
Lebih lanjut, Wabup menegaskan bahwa Bupati Pekalongan juga memberikan perhatian serius terhadap keberlanjutan program TMMD, khususnya dalam hal pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, pelayanan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat desa.
Sementara itu, Perwira Penghubung (Pabung) Kodim 0710/Pekalongan, Mayor Cpl. Cahyono Yulianto, menjelaskan bahwa salah satu sasaran fisik utama dalam TMMD di Desa Werdi adalah pengaspalan jalan desa.
“Pengaspalan jalan ini diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya dalam memperlancar transportasi dan mendukung distribusi hasil panen warga Desa Werdi dan sekitarnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan TMMD melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, Kepolisian, hingga partisipasi aktif masyarakat setempat.
“Harapan kami, hasil dari TMMD ini benar-benar dapat memberikan manfaat yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.
Senin, 9 Februari 2026
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kebersihan dan kualitas lingkungan di wilayah perdesaan.
“Insya Allah ke depan jumlah bantuan ini akan terus ditambah. Saya berharap seluruh desa di Kabupaten Pekalongan nantinya memiliki kendaraan pengangkut sampah seperti ini karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat,” ujar Bupati.
Ia menegaskan bahwa keberadaan kendaraan pengangkut sampah sangat membantu desa dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sampah yang tidak dikelola dengan baik, lanjutnya, berpotensi menimbulkan berbagai penyakit serta merusak keindahan lingkungan.
“Lingkungan yang bagus tidak akan terlihat indah jika sampah berserakan. Sampah yang kotor di sekitar kita bisa menyebabkan penyakit dan menjadi persoalan serius,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fadia juga menyinggung arahan langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait persoalan sampah yang masih menjadi sorotan dunia. Menurutnya, sampah yang berserakan merupakan persoalan memalukan dan harus ditangani secara bersama-sama oleh seluruh pihak.
Bupati kemudian meminta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pekalongan, Agus Dwi Nugroho, S.STP., M.A.P., untuk menginstruksikan seluruh kepala desa agar menjadwalkan kegiatan kerja bakti rutin minimal satu kali dalam sebulan guna membersihkan lingkungan desa masing-masing.
Selain itu, Bupati Fadia mengungkapkan bahwa Kabupaten Pekalongan masih menghadapi pekerjaan rumah terkait tempat pembuangan sampah (TPS) yang dinilai telah mengalami kelebihan kapasitas.
“Kita masih memikirkan apakah TPS ini akan dipindahkan atau diperluas. Prinsip kami, sebisa mungkin memanfaatkan lahan yang sudah ada tanpa harus membeli tanah baru, agar anggaran dapat digunakan untuk pembangunan lainnya,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan TPS yang rapi, bersih, dan tidak menimbulkan bau bagi masyarakat sekitar. Menurutnya, pengelolaan sampah ke depan harus diarahkan agar memiliki nilai manfaat, termasuk melalui pengolahan sampah menjadi produk daur ulang.
Tak hanya itu, Bupati Fadia turut menyoroti kondisi armada truk pengangkut sampah milik Dinperkim LH yang dinilai telah banyak mengalami kerusakan. Ia berharap ke depan dilakukan perbaikan maupun pengadaan armada baru demi mendukung kebersihan Kabupaten Pekalongan.
“Kita semua ingin Pekalongan bersih, rapi, dan indah. Untuk itu, pengelolaan sampah harus menjadi perhatian bersama,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinperkim LH Kabupaten Pekalongan, Muhammad Abduh Ghozali, M.T., menjelaskan bahwa pengadaan kendaraan roda tiga tersebut dirancang untuk mendukung proses pengambilan dan pengangkutan sampah dari lingkungan permukiman menuju tempat pengumpulan sementara.
“Maksud dari pengadaan roda tiga ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Bantuan ini diberikan kepada kelompok masyarakat yang berada paling dekat dengan sumber sampah agar pengambilan sampah di lingkungan dapat dilakukan secara optimal,” jelasnya.
Ia menambahkan, sampah yang telah dikumpulkan nantinya akan diangkut menuju Tempat Penampungan Sementara (TPS), TPS 3R, maupun lokasi pengumpulan lainnya sesuai dengan sistem pengelolaan sampah di masing-masing wilayah.
Sebanyak 20 unit kendaraan roda tiga tersebut disalurkan ke sejumlah kecamatan, yakni Kecamatan Kedungwuni sebanyak 10 unit, Kecamatan Tirto sebanyak 4 unit, Kecamatan Doro sebanyak 2 unit, Kecamatan Bojong sebanyak 1 unit, Kecamatan Kajen sebanyak 1 unit, dan Kecamatan Karanganyar sebanyak 1 unit.
Abduh Ghozali juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Pekalongan yang berkenan menyerahkan bantuan hibah tersebut secara langsung kepada para penerima.
“Penyerahan bantuan ini merupakan wujud nyata dukungan Ibu Bupati beserta Pemerintah Kabupaten Pekalongan terhadap upaya pengelolaan sampah di daerah,” katanya.
Ia berharap bantuan kendaraan roda tiga tersebut dapat meningkatkan efektivitas pengangkutan sampah di tingkat desa dan lingkungan, sehingga kebersihan serta kualitas lingkungan di Kabupaten Pekalongan semakin meningkat.
Minggu, 8 Februari 2026
Langkah ini diambil menindaklanjuti arahan Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Bogor yang juga dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan.Sukirman menjelaskan bahwa pemerintah daerah tengah mengkaji perubahan jam distribusi makanan. Jika pada hari biasa diberikan pada siang hari, terdapat opsi untuk mengalihkan distribusi menjadi sore hari guna keperluan berbuka puasa.
"Ini menjadi titik fokus kita, terutama di bulan Ramadan. Nanti mekanismenya seperti apa, apakah jadwalnya diubah ke sore hari karena siswa-siswa kita sedang berpuasa. Hal ini sedang kita matangkan," ujar Sukirman.
Wabup optimistis transisi ini akan berjalan lancar. Ia merujuk pada keberhasilan dapur-dapur unit pelaksana program sebelumnya yang tetap mampu melayani distribusi meskipun siswa sedang dalam masa libur sekolah.
"Kemarin sudah terbukti, bahkan saat libur pun dapur-dapur MPG kita mampu memberikan distribusi pelayanan kepada anak-anak. Jadi, secara teknis kita sudah siap," tambahnya.
Terkait teknis pelaksanaan di lapangan, Pemkab Pekalongan akan segera berkoordinasi dengan para Coordinator Wilayah (Korwil) pendidikan untuk melakukan supervisi menyeluruh.
Mengenai kendala anggaran, Sukirman menegaskan bahwa proses transisi administrasi adalah hal yang wajar dalam tahun anggaran baru dan tidak akan menghambat jalannya program.
"Karena ini anggaran baru, pasti ada proses transisi administrasi yang harus diikuti. Namun, saya kira tidak ada problem apa-apa. Semua tetap berjalan sesuai jalur," pungkasnya.
Minggu, 8 Februari 2026
Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, melalui Wakil Bupati Pekalongan Sukirman, menyampaikan rasa syukur atas hadirnya tenaga-tenaga muda yang handal. Kehadiran para CPNS ini dipandang sebagai "motor" baru yang akan memperkuat fungsi pokok Dinas Perhubungan dalam melayani masyarakat. "Pesan Bupati yaitu loyalitas dan Satu Komando"
Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya loyalitas dan kepatuhan terhadap hierarki kepemimpinan. Para CPNS diminta untuk memiliki dedikasi tinggi dan bekerja dalam satu komando yang tegak lurus kepada pimpinan tertinggi, yakni Bupati Pekalongan.
"Laksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Ini adalah langkah awal pengabdian saudara kepada masyarakat. Kami mengharapkan loyalitas, kekompakan, dan sikap satu komando agar pelayanan bisa berjalan cepat, tepat, dan membuat masyarakat nyaman," pesan Bupati dalam narasi tersebut.
Lebih lanjut, diingatkan bahwa status CPNS merupakan masa percobaan selama satu tahun. Selama periode ini, para pegawai baru diminta menjaga kedisiplinan dan menghindari pelanggaran agar proses menuju PNS berjalan lancar.
Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga menitipkan peran penting kepada para CPNS untuk menjadi penyambung lidah pemerintah. Mereka diharapkan mampu memberikan edukasi yang positif kepada warga serta menetralisir isu-isu negatif yang berkembang di masyarakat.
"Harus sensitif dan responsif terhadap tantangan di lapangan. Berikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat agar mereka mendapatkan edukasi yang baik terkait kebijakan pemerintah," tambahnya.
Salah satu penerima SK, Edi Prasetyo, yang ditempatkan di bidang Lalu Lintas, mengungkapkan rasa bangga dan harunya. Baginya, momen ini adalah penantian panjang yang membawa kebanggaan bagi keluarga.
"Saya sangat senang dan mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan, khususnya Ibu Fadia Arafiq dan Bapak Riswadi (Wakil Bupati), yang telah memberikan kesempatan ini. Harapan saya ke depan adalah terus meningkatkan kinerja, khususnya di bidang lalu lintas di bawah arahan pimpinan," ujar Edi.
Proses rekrutmen 8 CPNS ini merupakan hasil kerja sama dengan Kementerian Perhubungan. Setelah menerima SK, para pegawai baru ini diharapkan segera melakukan aksi nyata dan belajar dari para senior untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan.
Minggu, 8 Februari 2026
Bupati Pekalongan Dr. Hj. Fadia Arafiq, S.E., M.M. menyampaikan dalam acara Pemberian Bantuan Kendaraan pengangkut sampah roda tiga yang dilakukan di Halaman Kantor Dinperkim dan LH pada Kamis (5/2/2026) yang lalu bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai dari pimpinan daerah hingga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Alhamdulillah, berkat kerja sama dan kegigihan seluruh tim, Kabupaten Pekalongan berhasil meraih juara ketiga. Ini bukan semata-mata soal peringkat, tetapi pengakuan atas upaya kita dalam menata kawasan permukiman agar lebih layak, bersih, dan sehat,” ujar Bupati Fadia.
Ia menambahkan, keberhasilan tersebut tidak lepas dari pendampingan dan sinergi bersama Wakil Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S., serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Anis Rosidi, S.Sos., M.Si., yang turut mengikuti dan mempresentasikan program penanganan kawasan permukiman kumuh di tingkat provinsi.
Selain prestasi, Pemkab Pekalongan juga menerima dukungan dana sebesar Rp400 juta. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan, khususnya di bidang penataan lingkungan dan permukiman.
“Di tengah kondisi ekonomi yang tidak mudah, dukungan anggaran seperti ini sangat berarti bagi kami untuk melanjutkan pembangunan Kabupaten Pekalongan,” ungkapnya.
Bupati Fadia menegaskan, pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Oleh karena itu, Pemkab Pekalongan terus aktif menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat guna memperoleh dukungan pendanaan.
“Kalau hanya mengandalkan anggaran daerah, banyak pekerjaan rumah yang tidak akan selesai. Maka kami terus berupaya menjemput peluang pendanaan dari provinsi dan pusat demi percepatan pembangunan,” tegasnya.
Ke depan, Pemkab Pekalongan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas lingkungan, termasuk penanganan sampah dan perbaikan kawasan permukiman, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kabupaten Pekalongan yang bersih, rapi, dan layak huni.
Wabup Sukirman saat itu menjelaskan bahwa dalam proses penilaian Desa Domiyang, Kecamatan Paninggaran, yang menjadi pilot project atau proyek percontohan dinilai sudah cukup mapan, dengan desa yang direncanakan sebagai lokasi penataan kawasan kumuh. Perbandingan dilakukan dari berbagai aspek, mulai dari sosial budaya masyarakat, kondisi geografis, hingga profil wilayah.
"Yang tidak kalah penting, penataan kawasan kumuh nanti akan berfokus pada pemberdayaan potensi geografis, penanganan banjir, perbaikan drainase, serta penataan infrastruktur secara menyeluruh,” jelasnya.
Senada yang disampaikan Bupati Fadia, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Lingkungan Hidup (Dinperkim LH) Kabupaten Pekalongan, Muhammad Abduh Ghozali, M.T., menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut.
“Alhamdulillah, Kabupaten Pekalongan dalam kegiatan penataan kawasan kumuh yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil masuk dalam tiga besar,” ujar Abduh Ghozali.
Atas capaian tersebut, Kabupaten Pekalongan berhak menerima hadiah sebesar Rp400 juta, yang akan dimanfaatkan untuk mendukung program penataan kawasan permukiman dan peningkatan kualitas lingkungan.
Menurut Abduh Ghozali, prestasi ini menjadi motivasi bagi jajaran Dinperkim LH dan seluruh perangkat daerah terkait untuk terus meningkatkan kinerja dalam penanganan kawasan kumuh secara berkelanjutan.
Minggu, 8 Februari 2026
Hadir mewakili Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang berhalangan hadir, Siti Masruroh menyampaikan permohonan maaf sekaligus salam takzim dari orang nomor satu di Kabupaten Pekalongan tersebut. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi antara ulama dan pemerintah (Umara).
Siti Masruroh menyampaikan bahwa keberadaan pesantren, TPQ, hingga majelis taklim di Kabupaten Pekalongan merupakan potensi luar biasa untuk memperluas syiar Islam yang Rahmatan lil 'Alamin.
"Mari kita berjalan beriringan dengan pemerintah dalam membangun karakter generasi muda melalui pendidikan serta pembinaan mental spiritual. Tujuannya jelas, mewujudkan Kabupaten Pekalongan yang maju, adil, dan sejahtera," ujar Siti Masruroh membacakan sambutan Bupati.
Beliau juga berpesan kepada para santri agar tidak melupakan jasa para kiai dan ustaz yang telah membimbing mereka. Para lulusan pesantren diharapkan mampu berkontribusi positif bagi keluarga dan masyarakat dengan tetap menjaga nilai-nilai moral.
Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengungkapkan rasa bangganya atas terpilihnya pengasuh Ponpes Baitul Mukodas, K.H. Tajuddin Chorid, sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pekalongan.
"Kita patut berbangga, Beliau tidak hanya fokus mengembangkan pesantren, tetapi juga menunjukkan perannya bagi masyarakat luas melalui MUI, yang menjadi wadah bagi berbagai organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah, Rifaiyah, hingga LDII," tambahnya.
Di akhir sambutan, Siti Masruroh menyelipkan pesan penting terkait kondisi wilayah Kabupaten Pekalongan yang saat ini tengah menghadapi status darurat bencana. Berdasarkan data, terdapat delapan kecamatan yang terdampak banjir dan longsor, dengan sekitar 60 ribu jiwa terdampak khususnya di wilayah Tirto dan sekitarnya.
"Kami mohon doa dari para kiai dan seluruh jamaah agar bencana banjir segera surut. Kami juga mengimbau warga untuk tetap waspada, mengingat prediksi BMKG menyebutkan curah hujan tinggi masih akan terjadi hingga akhir Maret," pungkasnya.
Pemerintah terus berupaya maksimal bersama masyarakat untuk meringankan beban para korban terdampak dan berharap agar Kabupaten Pekalongan segera pulih serta terhindar dari bencana susulan.
Minggu, 8 Februari 2026
“Dapur Umum Dinas Sosial hingga kini masih terus salurkan nasi bungkus untuk pengungsi sehari 3 kali karena sebagian warga belum dapat kembali ke rumah masing-masing sebab kondisi lingkungan yang belum pulih sepenuhnya,” ujarnya.
Ditambahkan, Dinsos bersama instansi terkait terus menyalurkan bantuan logistik berupa bahan pangan, air bersih, selimut, serta kebutuhan khusus bagi balita, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Selain itu, layanan dapur umum masih dioperasikan untuk memastikan ketersediaan makanan bagi para pengungsi.
Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga berkoordinasi dengan BPBD, tenaga kesehatan, dan relawan untuk memantau kondisi kesehatan pengungsi serta mencegah munculnya penyakit pascabencana.
"Kami memastikan pengungsi mendapatkan pelayanan kesehatan secara rutin,” tambahnya.
Sementara itu, sejumlah pengungsi berharap kondisi segera membaik agar mereka dapat kembali ke rumah dan beraktivitas seperti sediakala. Hingga saat ini, banjir didalam rumah masih setinggi lutut dan di jalan desa masih setinggi paha.
"Kalau urusan makanan dan bantuan di pengungsian Kopindo ini tidak kurang, tapi untuk toilet umum kita kesulitan terkadang kita sampai numpang ke masjid dan rumah warga sekitar," terang Tuti Alawiyah, Warga Desa Mulyorejo.
Dinsos Kabupaten Pekalongan mengimbau masyarakat untuk tetap bersabar dan mengikuti arahan petugas demi kenyamanan bersama, sembari memastikan bahwa pemerintah akan terus hadir memberikan pendampingan hingga situasi benar-benar pulih
Minggu, 1 Februari 2026
