Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Gagasan itu disampaikan dalam talkshow media tradisional yang digelar bertepatan dengan peringatan Harlah ke-80 Muslimat NU dan halal bihalal di Aula Gedung PCNU Kabupaten Pekalongan, Sabtu (18/4/2026). Forum ini menjadi panggung strategis untuk membahas peran budaya dalam mendukung kebijakan publik berbasis kearifan lokal.

Sumarwati menegaskan, seni rebana bukan sekadar hiburan, melainkan simbol identitas budaya sekaligus religiositas masyarakat, khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama. Karena itu, pelestariannya tidak bisa hanya bersifat seremonial, tetapi harus adaptif terhadap perkembangan zaman.

“Kegiatan ini kita sinergikan dengan momentum harlah Muslimat NU dan halal bihalal, sekaligus sebagai upaya peningkatan kualitas kebijakan publik melalui media tradisional,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, kekuatan Muslimat NU di Kabupaten Pekalongan terletak pada jaringan akar rumput yang masif. Tercatat sekitar 330 ranting tersebar di 19 kecamatan, menjadikan organisasi ini sebagai motor penggerak tradisi, termasuk rebana, yang rutin ditampilkan dalam setiap pertemuan.

“Setiap kali ada pertemuan, mereka selalu tampil dengan rebananya. Ini sudah menjadi tradisi yang harus kita rawat dan kembangkan,” tegasnya.

Namun di tengah arus modernisasi, Sumarwati melihat adanya tantangan serius: regenerasi minat. Ia menilai, tanpa inovasi, seni rebana berpotensi ditinggalkan generasi muda. Karena itu, ia mendorong langkah konkret berupa kolaborasi dengan alat musik modern tanpa menghilangkan nilai religius yang melekat.

“Kita dorong agar rebana bisa dikolaborasikan dengan alat musik modern yang disenangi anak-anak muda, tetapi tetap tidak menghilangkan nilai religiusnya,” tambahnya.

Sebagai bentuk penguatan, pihaknya juga berencana menggelar lomba rebana antar-PAC. Agenda ini diharapkan mampu memicu kreativitas sekaligus memperluas ruang ekspresi bagi pelaku seni di tingkat lokal.

Di sisi lain, Sumarwati mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai konsisten dalam menjaga keberlanjutan budaya tradisional melalui berbagai kebijakan. Meski demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan pelestarian tetap bergantung pada kolaborasi lintas sektor, termasuk komunitas dan generasi muda.

Tingginya animo peserta talkshow menjadi sinyal kuat bahwa isu ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Diskusi berlangsung dinamis, bahkan waktu yang tersedia tidak mampu menampung seluruh pertanyaan yang diajukan.

“Antusiasme peserta luar biasa, waktunya sampai tidak cukup karena banyak yang ingin bertanya. Ini menunjukkan kegiatan seperti ini sangat dibutuhkan,” ungkapnya.

Sumarwati berharap, forum serupa terus digelar secara berkelanjutan dengan menghadirkan narasumber beragam agar perspektif yang dibangun semakin kaya. Ia menegaskan, pelestarian rebana bukan hanya soal menjaga tradisi, tetapi juga memastikan warisan budaya tetap hidup dan dicintai lintas generasi.

“Seni rebana jangan sampai hilang. Justru harus kita tanamkan agar menjadi warisan generasi muda dan semakin dicintai,” pungkasnya.

Kegiatan yang melibatkan jajaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan itu menjadi bagian dari strategi membumikan anjuran hemat energi khususnya pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di level birokrasi. Sukirman secara eksplisit menegaskan bahwa sepeda bukan hanya alat olahraga, tetapi instrumen edukasi publik.

“Ini dalam rangka kampanye hemat energi,” ujarnya, seraya mengaitkan kegiatan tersebut dengan kebijakan work from home (WFH) setiap Jumat yang mulai diterapkan di lingkungan pemerintahan.

Pendekatan ini sejalan dengan tren yang berkembang di Jawa Tengah, di mana kampanye hemat energi tidak lagi berhenti pada regulasi, melainkan diwujudkan melalui praktik langsung seperti “bike to work” dan pembatasan penggunaan kendaraan dinas.

Dalam konteks itu, apa yang dilakukan Sukirman bisa dibaca sebagai bagian dari orkestrasi kebijakan yang lebih luas: membentuk budaya hemat energi dari dalam birokrasi sebelum menyasar masyarakat.

Rute gowes sejauh kurang lebih 16 kilometer dari Bank Jateng Cabang Kajen menuju Kecamatan Kesesi, melintasi Terminal Kajen, hingga singgah di Desa Nyamok—tidak hanya menjadi lintasan fisik, tetapi juga jalur simbolik. Di sepanjang perjalanan, rombongan tidak sekadar mengayuh, melainkan melakukan pemantauan langsung, termasuk pengecekan SPPG.

Di titik ini, kegiatan gowes bertransformasi menjadi metode kerja alternatif: memadukan mobilitas rendah emisi dengan fungsi pengawasan lapangan. Model ini memberi pesan bahwa efisiensi energi tidak harus mengorbankan efektivitas kerja, bahkan bisa memperkuatnya.

Partisipasi Sekretaris Daerah M. Yulian Akbar, para kepala OPD, hingga pimpinan Bank Jateng Kajen, Teguh Sri Prabowo, menunjukkan bahwa kampanye ini tidak berdiri sendiri. Ia ditopang oleh komitmen lintas sektor, termasuk dari dunia perbankan yang mulai mengadopsi prinsip keberlanjutan.

Teguh menegaskan bahwa Bank Jateng telah mengarah pada konsep sustainable dalam operasionalnya, sekaligus mendorong perubahan gaya hidup karyawan melalui kebiasaan bersepeda. Pernyataan ini menegaskan bahwa isu hemat energi telah bergeser dari ranah kebijakan publik ke praktik korporasi.

Lebih jauh, langkah Sukirman mencerminkan pemahaman bahwa tantangan energi tidak bisa diselesaikan hanya dengan kebijakan makro. Perubahan justru bertumpu pada kebiasaan mikro—bagaimana individu memilih moda transportasi, mengatur mobilitas, hingga mengelola konsumsi energi sehari-hari.

Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa kebijakan hemat energi akan sulit efektif tanpa keteladanan. Bahkan, di tingkat provinsi, pejabat didorong memberi contoh langsung agar gerakan ini tidak berhenti sebagai formalitas. Dalam konteks itu, kehadiran kepala daerah di garis depan—mengayuh sepeda bersama ASN—menjadi pesan politik sekaligus sosial.

Namun demikian, tantangan terbesar bukan pada seremoni awal, melainkan pada keberlanjutan. Apakah gowes ini akan menjadi rutinitas atau sekadar agenda sesaat, akan sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan dan pengawasan internal.

Jika mampu dijaga, langkah sederhana ini berpotensi menjadi pintu masuk perubahan yang lebih besar: dari budaya birokrasi yang bergantung pada energi fosil menuju sistem kerja yang lebih efisien, adaptif, dan berkelanjutan.

Di tengah isu krisis energi global dan tekanan perubahan iklim, pesan yang ingin disampaikan Sukirman menjadi jelas hemat energi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang harus dimulai dari hal paling sederhana: mengayuh sepeda.

​Dalam arahannya, Sukirman menekankan bahwa status PNS menuntut komitmen tinggi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia mengajak para pegawai baru untuk memacu kreativitas dan menjadi motor penggerak inovasi di unit kerja masing-masing, alih-alih sekadar menjalankan tugas administratif secara rutin.

​Terkait etika profesional, Sukirman secara khusus menyoroti pentingnya penempatan loyalitas. Ia mengingatkan agar para PNS mengutamakan dedikasi kepada institusi dan sistem pemerintahan, bukan kepada figur atau pimpinan tertentu.

Menurutnya, dengan berfokus pada sistem yang terbangun, pelayanan publik akan tetap terjaga profesionalitasnya tanpa bergantung pada sosok pemimpin.

​"Bapak/Ibu harus loyal kepada lembaga. Bukan loyal kepada Sukirman, kepada Sekda, atau siapa pun secara personal. Dengan demikian, siapa pun yang memimpin nanti, sistem itu sudah terbentuk dan berjalan dengan baik," tegasnya di hadapan para peserta.

​Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pekalongan, Ajid Suryo Pratondo, menjelaskan bahwa pegawai yang dilantik merupakan bagian dari CPNS formasi 2024 yang telah menuntaskan masa percobaan selama setahun sejak April 2025. Dari total 43 peserta formasi awal, sebanyak 41 orang kini resmi menyandang status PNS yang tersebar di 31 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

​Ajid menambahkan, proses pengangkatan ini telah sah secara hukum berdasarkan pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) tertanggal 25 Maret 2026. Adapun dua peserta lainnya dari formasi awal, yakni jabatan penyuluh pertanian, telah dialihkan status kepegawaiannya ke Kementerian Pertanian per Januari 2026.

Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., mengapresiasi kegiatan halal bihalal yang dinilainya sebagai inisiatif positif dari para kepala desa dan perangkat desa. Ia menilai kegiatan tersebut mampu menciptakan suasana persaudaraan serta memperkuat sinergi dan komunikasi antar pemangku kepentingan pemerintahan desa.

“Hari ini kegiatan halal bihalal yang diinisiasi oleh para kepala desa dan perangkat desa merupakan sebuah inisiatif yang sangat positif. Kami mengucapkan terima kasih karena ini menciptakan suasana persaudaraan serta konsolidasi yang solid dalam terus berbagi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Pekalongan, khususnya di tingkat desa,” ungkapnya.

Menurutnya, kegiatan seperti ini perlu terus dilakukan setiap tahun karena menjadi ruang komunikasi dan diskusi antar kepala desa dalam menghadapi dinamika pembangunan, termasuk keterbatasan anggaran yang ada.

“Di samping itu tentu saja di dalamnya akan tercipta komunikasi dan diskusi bagaimana kemudian membangun desanya masing-masing dengan dinamika yang ada, dengan keterbatasan anggaran. Namun kita sangat memahami bahwa para kepala desa dan perangkat desa sangat bersemangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di desa masing-masing,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Kepala Desa dan Lurah Bahurekso Kabupaten Pekalongan, Soedomo, menyampaikan bahwa kegiatan berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa hal teknis yang masih perlu dibenahi ke depannya.

“Kegiatan hari ini berjalan dengan baik, meskipun memang ada beberapa hal yang dirasakan agak sedikit kurang nyaman, seperti adanya kekurangan dalam beberapa aspek pendukung kegiatan,” ujarnya.

Menanggapi isu di masyarakat terkait aksi protes di beberapa desa, terutama mengenai kondisi jalan rusak dan pengelolaan dana desa, Soedewo menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas. Ia juga mendorong para kepala desa untuk bekerja sesuai aturan agar roda pemerintahan desa berjalan dengan baik dan transparan.

“Pada prinsipnya kami selalu ingin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami bekerja dengan sungguh-sungguh dan semaksimal mungkin. Insya Allah apa pun yang menjadi kebutuhan dan aspirasi masyarakat akan terus kami dengarkan,” katanya.

Ia menambahkan bahwa aspirasi masyarakat merupakan hal wajar, namun kepala desa harus tetap menjalankan tugas dengan mengedepankan aturan yang berlaku.

“Hal-hal seperti adanya protes atau demo itu wajar saja. Namun kami terus mengingatkan teman-teman kepala desa setiap kali bertemu, bahwa yang paling penting adalah bekerja sesuai aturan. Kalau kita sudah bekerja sesuai aturan, maka kita tidak perlu takut,” tegasnya.

Kegiatan Halal Bihalal tersebut diharapkan semakin mempererat sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik serta pembangunan desa yang lebih maju di Kabupaten Pekalongan. 

Menurutnya, keberadaan data yang akurat menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan pembangunan, khususnya di sektor ekonomi dan sosial.

“Kami diminta untuk terlibat aktif dalam mensosialisasikan kesuksesan program ini karena data sangat penting. Oleh karena itu, pemerintah membentuk Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai salah satu upaya untuk mengatasi persoalan ekonomi, sosial, dan sebagainya,” ujarnya.

Ia menambahkan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan program prioritas nasional yang harus didukung secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemkab Pekalongan pun berkomitmen melakukan sosialisasi secara masif melalui berbagai metode, termasuk penerbitan surat edaran serta pendekatan langsung kepada pelaku usaha.

“Pemerintah Kabupaten Pekalongan tentu siap melakukan sosialisasi dengan berbagai metode, termasuk melalui penerbitan surat edaran kepada para pemangku kepentingan. Selain itu, pelaku usaha mulai dari usaha mikro hingga menengah dan besar juga akan turut disosialisasikan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sukirman menekankan pentingnya data yang dihimpun dalam sensus ekonomi sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah ke depan. Data tersebut mencakup berbagai indikator penting, mulai dari tingkat pengangguran terbuka, angka kemiskinan, hingga pertumbuhan ekonomi daerah.

“Hasilnya, data-data seperti tingkat pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan akan menjadi supporting system yang sangat luar biasa bagi pengambilan kebijakan ke depannya,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Pekalongan, Maibu Barwis Sugiharto, menjelaskan bahwa audiensi ini bertujuan untuk menyampaikan kesiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 kepada pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa sensus ekonomi merupakan amanat undang-undang sekaligus program prioritas nasional yang mendapat perhatian langsung dari Presiden, sehingga pelaksanaannya harus berjalan sukses dan menghasilkan data berkualitas.

“Sensus Ekonomi ini adalah kegiatan prioritas nasional dan program direktif Presiden. Data yang dihasilkan sangat dinantikan oleh pemerintah pusat,” ungkapnya.

Pihaknya mengajak Pemkab Pekalongan untuk terus bersinergi demi menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di daerah. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan data yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, H. M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si. saat memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Mini Expo Bank Jateng di Halaman Bank Jateng Cabang Kajen, Senin (13/4/2026).

Sekda menilai Mini Expo merupakan kegiatan positif yang tidak hanya mendekatkan produk layanan perbankan kepada masyarakat, tetapi juga turut mendukung program pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami apresiasi inisiasi Bank Jateng Cabang Kajen yang kembali menggelar Mini Expo. Ini kegiatan yang sangat positif karena membuka akses informasi dan layanan kepada masyarakat secara langsung,” ujarnya.

Namun demikian, Sekda juga mendorong agar kegiatan serupa ke depan dapat dilaksanakan di lokasi yang lebih variatif agar gaungnya semakin luas dan dapat menjangkau masyarakat lebih banyak.

“Saya harap kegiatan ini tidak terus dilaksanakan di lokasi yang sama. Ke depan bisa digeser ke tempat-tempat strategis yang lebih ramai, sehingga dampaknya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” tambahnya.

Ia juga menilai kegiatan Mini Expo akan semakin menarik apabila dikolaborasikan dengan aktivitas masyarakat seperti senam bersama, hiburan musik, atau kegiatan publik lainnya sehingga mampu menghidupkan suasana serta mendukung geliat ekonomi di sekitar lokasi expo.

Sekda menambahkan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan siap memperkuat kolaborasi dengan Bank Jateng dalam menghadirkan program-program yang lebih spesifik dan berdampak langsung pada peningkatan perekonomian masyarakat.

“Bank Jateng punya peran luar biasa dalam meningkatkan perekonomian daerah. Kami berharap ke depan ada program kolaborasi yang lebih konkret dan manfaatnya benar-benar dirasakan warga Kabupaten Pekalongan,” tegas Sekda.

Sementara itu, Kepala Bank Jateng Cabang Kajen, Teguh Sri Prabowo menjelaskan bahwa Mini Expo yang dilaksanakan di Kajen merupakan bagian dari pelaksanaan serentak di 36 cabang Bank Jateng yang tersebar di wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, hingga Jakarta.

“Kegiatan Mini Expo ini dilaksanakan dalam rangka HUT Bank Jateng ke-63 dan dilaksanakan serentak oleh 36 cabang Bank Jateng. Harapannya, market Bank Jateng semakin luas dan masyarakat mengetahui bahwa Bank Jateng bukan hanya bank ASN, tetapi bank untuk seluruh masyarakat Jawa Tengah,” jelasnya.

Menurutnya, Mini Expo juga menjadi bentuk dukungan Bank Jateng terhadap program nasional, salah satunya program penyediaan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden RI. Program tersebut dinilai mampu mendorong sektor riil melalui pembangunan perumahan yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja serta penguatan ekonomi masyarakat.

“Program perumahan ini sangat strategis, khususnya untuk MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan adanya program ini diharapkan mampu mengurangi rumah tidak layak huni,” ungkap Teguh.

Pada Mini Expo kali ini, Bank Jateng menghadirkan berbagai penawaran pembiayaan, terutama sektor perumahan bersubsidi serta pembiayaan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat. Teguh menyebut, kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pendukung seperti pajak kendaraan.

Kegiatan Mini Expo Bank Jateng Cabang Kajen diikuti oleh sejumlah mitra, antara lain 8 developer perumahan, 2 dealer kendaraan roda dua, serta 4 dealer kendaraan roda empat, termasuk melibatkan notaris mitra Bank Jateng serta nasabah dan masyarakat umum.
Dengan digelarnya Mini Expo ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Pekalongan dapat memperoleh kemudahan akses layanan perbankan serta pembiayaan, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Sukirman mengucapkan selamat kepada para pengurus Badko LPQ yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan baru mampu menjalankan amanah dengan baik serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan pendidikan Al-Qur’an.

“Saya berharap para pengurus dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan pendidikan Al-Qur’an di Kabupaten Pekalongan,” ujarnya.

Sukirman juga menyampaikan apresiasi kepada para ustadz dan ustadzah TPQ yang selama ini menjadi garda terdepan dalam membentuk karakter generasi muda berbasis nilai-nilai Al-Qur’an.
“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para guru TPQ yang telah mendidik generasi muda dengan penuh keikhlasan,” tambahnya.

Sebagai langkah konkret, pihaknya telah menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk melakukan verifikasi dan pemutakhiran data pengajar guna memastikan pemerataan distribusi insentif.

“Kami menyadari bahwa kesejahteraan para pengajar adalah prioritas. Meskipun insentif saat ini masih terbatas, kami terus berupaya mencari terobosan anggaran agar penghargaan bagi para pengajar dapat ditingkatkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sukirman mengungkapkan bahwa pemerintah daerah bersama DPRD telah sepakat melakukan pengalihan anggaran, termasuk membatalkan pembangunan gedung kantor DPRD demi mendahulukan perbaikan infrastruktur jalan.

“Semua capaian pembangunan tidak akan sempurna jika infrastruktur jalan masih rusak. Karena itu, kami sepakat mendahulukan perbaikan jalan untuk masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Badko LPQ Kabupaten Pekalongan, Hj. Hindun, berharap para pengurus yang baru dilantik dapat mengimplementasikan ikrar yang telah diucapkan serta memperkuat silaturahmi antar guru TPQ.

“Kami berdoa semoga seluruh pengurus dapat menjalankan amanah dengan baik dan membawa manfaat, baik di dunia maupun akhirat,” tuturnya.

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dengan pengambilan sumpah jabatan serta penandatanganan berita acara oleh perwakilan pengurus di Student Center UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Momentum ini menjadi awal kepengurusan baru dalam mengemban amanah pembinaan lembaga pendidikan Al-Qur’an di tingkat kecamatan.

Sejumlah tokoh turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Ahmad Ridhowi, Ketua Badko LPQ sekaligus Anggota DPRD Hj. Hindun, Guru Besar Bidang Ilmu Tasawuf UIN Gus Dur Prof. Imam Hanafi, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Kholid.

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Drs. H. Abdul Munir, M.M., dan dihadiri jajaran pimpinan DPRD, pimpinan Komisi A, B, C, dan D. Dari unsur TAPD, hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongannm H. M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., Bapperida, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Perkim LH.

Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Drs. H. Abdul Munir, M.M., menegaskan bahwa persoalan kemiskinan harus ditangani secara kolaboratif dan membutuhkan sinergi kuat lintas sektor. Ia menilai keberhasilan penurunan angka kemiskinan yang sudah dicapai perlu terus ditingkatkan melalui kerja bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.

“Penanggulangan kemiskinan ini bukan hanya tugas pemerintah daerah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Harus ada langkah-langkah konkret dan sinergi yang kuat agar kesejahteraan masyarakat bisa benar-benar meningkat,” ujar Abdul Munir.

Ia juga menyampaikan bahwa Kabupaten Pekalongan telah mencatat penurunan angka kemiskinan sebesar 0,90 persen pada tahun 2025. Namun demikian, menurutnya, capaian tersebut harus terus dikejar agar angka kemiskinan dapat turun lebih signifikan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan H. M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., memaparkan kondisi kemiskinan Kabupaten Pekalongan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Semester I Tahun 2025. Ia menyebut angka kemiskinan Kabupaten Pekalongan turun hampir 1 persen menjadi 8,05 persen, atau sekitar 73.400 jiwa, dengan garis kemiskinan sebesar Rp538.371.

“Pemerintah daerah memiliki Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2021–2026 yang menjadi pedoman pelaksanaan program, lengkap dengan rencana aksi tahunan. Ini menjadi dasar kita dalam mempercepat penanganan kemiskinan secara terarah,” jelas Sekda.

Ia menambahkan bahwa kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,51 persen atau sekitar 5.100 jiwa. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab Pekalongan menjalankan strategi penurunan beban pengeluaran masyarakat melalui program jaminan kesehatan BPJS PBI APBN maupun APBD, bantuan sosial, bantuan pendidikan, serta dukungan melalui BOP desa.

Selain itu, upaya peningkatan pendapatan masyarakat dilakukan melalui pelatihan vokasi, pemberdayaan UMKM, penyuluhan ketenagakerjaan, hingga pelaksanaan job fair. Pemkab juga berupaya mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penanganan kawasan kumuh, dan penguatan jaminan sosial.

Ketua DPRD menutup rapat dengan menyampaikan sejumlah rekomendasi penting, seperti pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial, penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta integrasi program lintas OPD.

“Kami di DPRD akan terus mendorong agar program-program penanggulangan kemiskinan ini berjalan tepat sasaran dan terintegrasi. Pemerintah daerah dan DPRD akan fokus pada penanggulangan kemiskinan dan peningkatan infrastruktur jalan,” pungkasnya.