KAJEN - Sebanyak 6.580 Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah akan menerima bantuan bibit ayam dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Sumberdaya Genetika Pertanian. Bantuan bibit ayam ini merupakan Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) yang digagas Kementerian Pertanian (Kementan).
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si mengatakan program BEKERJA diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan, khususnya bagi rumah tangga miskin berbasis pertanian di wilayah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
"Tujuan bantuan ini, supaya rumah tangga miskin bisa meningkat kehidupannya, dan diharapkan bisa terbebas dari daftar rumah tangga miskin," kata Bupati saat membuka rapat koordinasi dan sosialisasi Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera atau BEKERJA yang digelar di Aula lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan, Senin (01/07/2019).
Menurut Bupati ada tiga kecamatan di Kabupaten Pekalongan yang akan menerima bantuan dari pemerintah pusat. Tiga kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Paninggaran, Kandangserang, dan Kesesi.
"Bahkan program ini hanya diberikan di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Tegal," jelasnya.
Bupati Asip menambahkan bantuan ini, akan mendorong jiwa wirausaha masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Pekalongan. Bantuan tidak diberikan begitu saja, namun diberikan pendampingan. "Jika program ini berhasil, bukan tidak mungkin Kabupaten Pekalongan bisa menjadi lumbung ayam," imbuhnya.
Sementara itu, Ir. Ida Purbani dari Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Sumberdaya Genetika Pertanian mengatakan, bahwa program BEKERJA diluncurkan oleh Kementrian Pertanian pada tahun 2018. Kemudian, melalui Permentan menugaskan Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Sumberdaya Genetika Pertanian menjadi penanggung jawab program tersebut di beberapa Kabupaten salah satunya di Kabupaten Pekalongan.
"Bantuan yang akan disalurkan tersebut adalah sebanyak 50 ekor ayam untuk tiap rumah tangga miskin, termasuk 150 kilogram pakan, paket vitamin dan disinfektan, serta bantuan kandang," jelasnya.
Ida menjelaskan nantinya, para penerima bantuan tersebut akan mengembangkan bantuan yang didapatkannya. "Dalam arti, ayam-ayam tersebut akan diternakkan, supaya bisa meningkatkan pendapatan perekonomian dan menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Pekalongan," ungkapnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
KAJEN - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio "Kota Santri" disetujui bersama menjadi Peraturan Daerah (Perda).
KAJEN – Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 kepada DPRD Kabupaten Pekalongan. Penyampaian Raperda ini bersamaan dengan Persetujuan Bersama Raperda tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Kota Santri, Senin (17/6/2019) di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan.
KAJEN – Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si mendampingi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, berkunjung ke tempat wisata Bengkelung Park Dukuh Rancah, Desa Sidoharjo, Kecamatan Doro, Rabu (12/6/2019) siang.
KAJEN – Rumah seluas 60 meter persegi dengan dinding ayaman bambu, berlantaikan tanah yang ditempati Tarjani (65) bersama sang istri dan seorang putranya itu, Rabu (12/6) mendadak ramai.
KAJEN - Ribuan Warga berebut gunungan hasil bumi dan nasi megono saat tradisi syawalan Gerebek Gunungan Megono di objek Wisata Linggoasri di Desa Linggoasri, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu (12/06/2019).
KAJEN – Adanya laporan dan berita di media Sindonews.com hari Selasa ini (18/6/2019), dengan judul “Kakek Seorang Diri Hidup di Gubuk Sempit Bersama Ternaknya”, Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Siti Masruroh, M.Si didampingi Kasi Layanan Anak dan Lansia Bidang PPRS Dinsos, Kades Tunjungsari, TKSK Siwalan dan 3 orang pendamping PKH, Babinsa langsung mendatangi lokasi yakni Dukuh Gempol RT.017 RW.04 Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan.
Sebelumnya juga Camat Siwalan Sugino, S.STP., bersama Kepala Puskesmas Siwalan bersama bidan, perawat, Kades dan perangkat Desa Tunjungsari, Kantor Kesbangpol dan unsur terkait juga mendatangi lokasi yang sama.
Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan Hj. Siti Masruroh menyampaikan bahwa berita yang dimuat Sindo News.Com hari Selasa ini, ada beberapa hal yang perlu diluruskan.
Dijelaskan, sebagian besar berita yang ditulis tidak benar bahwa Bapak Slamet tinggal di gubuk selama dua tahun. Hal ini, kata Masruroh, berdasarkan informasi dari Kepala Desa Tunjungsari M. Iskandar bahwa gubuk yang dibuat di pinggir kali yang perbatasan Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan dengan Sragi itu adalah dibuat baru 2-3 bulan yang lalu.
“Gubug itu sebagai tempat pak Slamet istirahat manakala ia walaupun sudah lansia (84 tahun) namun masih aktif beraktivitas dengan memelihara bebek dan menanam di lahan milik pengairan. Jadi, Pak Slamet beraktivitas dan tidur di gubuk di tanah bantaran pengairan itu memang pada saat siang hari,” terang Masruroh.
Lebih lanjut, Plt. Kepala Dinsos itu mengungkapkan bahwa hingga hari ini Pak Slamet masih tercatat sebagai penerima manfaat PKH Lansia. Dan menurut pak Kades, pak Slamet walaupun usianya sudah 84 tahun, akan tetapi sebagaimana aktivitas masyarakat pada umumnya ia masih aktif mengikuti kegiatan sosial seperti mengaji, sholat Jumat dan berjamaah secara rutin di masjid atau mushola terdekat.
“Dan salah satu anaknya yang kami temui yaitu Ibu Junaenah merasa marah dengan berita yang dimuat di media karena dianggapnya menelantarkan bapaknya, padahal tiap hari bapaknya selalu pulang ke rumah kami, bukan tinggal di gubuk itu,” imbuhnya.
Camat Siwalan, Sugino, S.STP menambahkan berkaitan dengan layanan kesehatan, selama ini Bapak Slamet sudah mendapat pelayanan kesehatan denga baik dari Puskesmas, dan yang bersangkutan sudah mmpunyai KIS (Kartu Indonesia Sehat), dan rutin cek kesehatan ke Puskesmas Siwalan. Hal ini sesuai laporan Kepala Puskesmas Siwalan, Suwondo.
“Beliau secara rutin masih mampu bersepeda untuk aktifitas ke masjid, ke rumah anaknya, juga ke Puskesmas Siwalan,” tandas Camat Siwalan. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Persetujuan bersama diwujudkan dengan penandatanganan oleh Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si dan Ketua DPRD Dra. Hj. Hindun, MH beserta para Wakil Ketua DPRD, Senin (17/6/2019) di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan.
Penandatanganan disaksikan oleh para unsur Forkopimda, para anggota DPRD, Sekda Kabupaten Pekalongan beserta para Kepala OPD se Kabupaten Pekalongan, dan para undangan lainnya.
Mengawali sambutan, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak terutama kepada Pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah melakukan pembahasan terhadap substansi Raperda tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio "Kota Santri", sehingga pada hari ini dapat disetujui bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
"Saran, pemikiran dan catatan yang telah disampaikan oleh segenap pimpinan dan anggota DPRD melalui rapat kerja pembahasan, pandangan umum dan kata akhir, akan kami gunakan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan lebih lanjut, khususnya dalam teknis penyelenggaraan manajemen dan operasional siaran, sehingga mampu menjawab tantangan dan kebutuhan LPPL 4.0 dalam bentuk siaran digital, multipleksing, serta konvergensi aplikasi teknologi komunikasi dan informasi," ujar Bupati.
Maka dari itu, lebih lanjut Bupati berharap, dengan ditetapkannya Perda LPPL tersebut kita mempunyai komitmen dan tanggung jawab bersama di dalam membangun sistem dan penguatan serta optimalisasi dalam memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, media kontrol dan perekat sosial dan budaya, serta melestarikan kebudayaan melalui penyelenggaraan siaran yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan wilayah Kabupaten Pekalongan.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Paripurna dihadiri oleh Ketua DPRD Dra. Hj. Hindun, MH., beserta para Wakil Ketua DPRD masing-masing H. Kundarto, SE., H. Ahmad Chozien, ST. dan Nunung Sugiantoro, ST., para anggota DPRD, Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang baru Sutadi, SH.,MH, Ketua Pengadilan Agama Kajen, Wakapolres Pekalongan, perwakilan Kejari Kajen, Sekda Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM beserta para Kepala OPD se Kabupaten Pekalongan, serta tamu undangan lainnya.
Raperda yang memuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 tersebut telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Dan kita berhasil meraihnya untuk keempat kalinya secara berturut-turut.
“Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berperan dalam upaya memperoleh opini WTP serta mari kita pertahankan dan tingkatkan kualitas opini WTP pada tahun-tahun mendatang,” ujar Bupati Asip Kholbihi.
Lebih lanjut, dengan berpedoman pada struktur Laporan Keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Bupati menyampaikan gambaran secara umum mengenai Raperda dimaksud yang berisikan tentang Pendapatan, Belanja dan Transfer serta Pembiayaan.
Pendapatan Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp 2.176.551.072.207,-, terealisasi sebesar Rp 2.101.449.302.496,83-, atau 96,55%, sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp 75.101.769.710,17,- atau 3,45%. Pendapatan ini terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
Selanjutnya, Belanja dan Transfer dianggarkan sebesar Rp 2.406.643.199.984,-, terealisasi sebesar Rp 2.160.744.430.323,- atau 89,78%, sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp 245.898.769.661,- atau 10,22%.
Sedangkan Pembiayaan yang merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran, terealisasi netto sebesar Rp 229.856.828.594,88. Pembiayaan netto tersebut berasal dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 229.856.828.594,88 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 0,-.
“Berkaitan dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018 yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, terdapat SiLPA sebesar Rp 170.561.700.768,71,-.” papar Bupati.
SiLPA tersebut, lanjut Bupati, berasal dari defisit sebesar Rp 59.295.127.826,17,- ditambah Pembiayaan Netto sebesar Rp 229.856.828.594,88,-.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
KAJEN – Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si mengapresiasi peningkatan laba di sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) di Kabupaten Pekalongan. Dengan dividen yang masuk ke Pemkab Pekalongan bisa mendinamisasi pembangunan di Kota Santri.
Apresiasi itu disampaikan Bupati saat halal bihalal dengan jajaran BUMD di Kabupaten Pekalongan seperti jajaran PDAM, Bank Jateng, PD BPR BKK di Pendopo Kabupaten Pekalongan, Senin (17/6/2019) siang kemarin.
“Kita baru saja halal bihalal dengan pemangku BUMD dan jajarannya. Saya sebelumnya ucapkan terima kasih ada peningkatan laba di Bank Jateng, BPR BKK, dan PDAM. Laba ini fluktuatif tergantung dari modal yang kita setor. Secara normatif ada peningkatan dan ini bermanfaat untuk akselerasi pembangunan di Kabupaten Pekalongan karena kita mendapatkan dividen dari laba perusahaan itu. Ada dividen yang disisihkan untuk pemkab sesuai dengan sharing profit yang sudah kita setujui,” ujar Bupati.
Disampaikan Bupati, dengan halal bihalal tersebut diharapkan kemitraan yang ada akan terus ditingkatkan, baik kemitraan internal BUMD maupun dengan Pemkab Pekalongan. Dikatakan, peran yang lebih masif dari BUMD di tingkat masyarakat, karena ada CSR yang sudah banyak sekali dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Menjelang Idul Fitri, BUMD bersinergi menyelenggarakan pasar rakyat bekerjasama dengan TPID di Desa Kertijayan. Ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena ada subsidi untuk sembilan bahan pokok. Tahun depan akan ditingkatkan lagi, tidak hanya di satu kecamatan. Target kita di 19 kecamatan,” katanya.
Bupati berharap, BUMD lebih profesional. Jika ada masalah, lanjut dia, agar segera dicari jalan keluarnya. BUMD diharapkan juga bisa bersaing dengan memperhatikan kondisi zaman, karena persaingan di tingkat apapun sekarang ketat. Untuk itu, ujar Bupati, dibutuhkan profesionalitas para direksinya untuk menjawab tantangan tersebut.
“Khusus untuk PDAM keluhan para pelanggan harus ditindaklanjuti, karena jaringannya memang masih terbatas. Jika sumber bakunya, Insya Allah cukup, hanya infrastruktur jaringannya yang kurang. Kita juga mengundang pihak swasta untuk melakukan kerjasama dengan pemkab dalam hal ini PDAM untuk menyalurkan sambungan ke rumah tangga,” katanya.
Pemkab Pekalongan, imbuh Bupati, tengah merancang BUMD aneka usaha. Menurutnya, nama BUMD itu sudah ada, yakni BUMD Kajen Berkah Investama. BUMD ini rencananya akan ditetapkan pada sekitar bulan Juli atau Agustus 2019 ini.
“Kita tengah rancang BUMD aneka usaha, ada banyak usaha yang bisa dimainkan oleh BUMD tanpa mengganggu usaha yang sudah dilakukan oleh masyarakat. Jangan sampai BUMD menjadi pesaing yang bisa mematikan usaha masyarakat. BUMD ini bisa menjadi trader dari seluruh produksi masyarakat. Skema-skema seperti itu tengah kita pelajari secara spesifik,” imbuhnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan).
Selain itu, Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si juga akan meresmikan nama baru untuk pasar Kedungwuni tersebut. Adapun nama yang dipilih yaitu, Pasar Kedungrejo. Dengan arti pasar baru menjadi pusat rezeki bagi pedagang.
Dengan total pendanaan Rp 70 miliar lebih, Bupati Asip memproyeksikan Pasar Kedungrejo menjadi pasar skala Internasional.
“Kami akan proyeksikan Pasar Kedungrejo menjadi pasar skala Internasional dan Nasional, karena melihat potensinya barang dari Pasar Kedungrejo dipasarkan hingga Saudi dan beberapa negara di Asia,” katanya saat menghadiri Halal Bihalal Pedagang Kedungwuni di Pasar Darurat, Sabtu (15/6/2019) siang.
Dipaparkannya, pembangunan tahap awal memakan dana Rp 26 miliar, dan akan dilanjutkan dengan dana Rp 32 miliar.
“Kekurangannya hanya Rp 10 miliar dan sudah ditutup melalui bantuan dari Pemerintah Pusat. Akhir tahun ini Pasar Kedungrejo bisa ditempati pedagang. Kami juga akan memperluas pasar dengan membeli lahan untuk terminal senilai Rp 4 miliar,” ujarnya.
Dilanjutkannya, dari 2.086 pedagang, hanya 897 yang memiliki Kartu Tanda Pedagang (KTP).
“Masih ada 1.189 pedagang yang belum memiliki KTP, namun semua sudah didata dan kami pastikan semua pedagang yang sudah didata bisa menempati Pasar Kedungrejo,” terangnya.
Bupati Asip juga menyinggung terkait biaya sewa untuk pedagang yang akan menempati Pasar Kedungrejo nanti.
“Pasar dibangun melalui dana dari rakyat, jadi bisa disimpulkan tidak ada biaya sewa seperti pasar komersial,” tuturnya.
Ia menambahkan, untuk para pedagang jangan sampai terpancing dengan bujuk rayu oknum tak bertanggungjawab, yang menjanjikan tempat berdagang di Pasar Kedungrejo.
“Jika merasa bingung para pedagang bisa langsung menanyakan ke Dinas terkait tentang informasi tempat pedagang di Pasar Kedungrejo. Jangan sampai terpancing dengan oknum tak bertanggungjawab,” tambahnya.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Gubernur Ganjar sangat terkesan dengan keindahan alam yang disuguhkan di wisata Bengkelung Park ini, tetapi menyayangkan tentang banyaknya sampah yang ada di wisata Bengkelung Park. Karena musim liburan akhirnya banyak pengunjung yang datang tetapi diedukasi untuk membuang sampah pada tempatnya atau membawa bekal makan dan minuman dari rumah saja.
Beliau berinisiatif agar wisata Bengkelung Park bersih kembali dan mengajak para pengunjung untuk membersihkan sampah sebagai syarat untuk foto bersama dengan beliau. Para pengunjung dengan antusias langsung mencari sampah yang berserakan dan membuang sampah pada tempatnya agar bisa berswafoto atau berselfie dengan Ganjar Pranowo.
Gubernur Ganjar menuturkan bahwa untuk pengelolaan awal sudah bagus tetapi itu tidak cukup hanya bagus tetapi harus profesional, Persoalan pertama yang harus dilakukan adalah harus mempromosikan dengan baik.
“Cara yang paling gampang sebenernya membuat event dan memviralkan setiap kegiatan di medsos, Kemudian bertanya kepada masyarakat venue apa yang harus ada disekitar sini, wahana apa yang harus dibuat di wisata ini,” ucap Ganjar.
Berikutnya yang merupakan konsen saya, yaitu sampah. Sampah harus ditaruh pada tempatnya, tidak boleh para pengunjung membuang sampah di setiap tempat, dan itu nanti akan mengurangi keindahan yang ada di Bengkelung Park.
“Saran saya agar lebih indah, bekerjasamalah dengan perguruan tinggi untuk mendesainkan landscape agar ada 1 desain yang menarik. Sehingga orang yang datang ke Bengkelung Park selain menikmati alam yang indah dan mandi di air yang jernih, juga ada spot foto yang bagus sehingga orang selalu mengenang Bengkelung Park,” ucap Ganjar.
“Untuk masalah sampah saya berharap agar pengelola dan pemerintah daerah serius juga dalam menangani, salah satunya menunjuk salah satu orang ditugaskan untuk berpatroli mengawasi orang yang buang sampah sembarangan dan mengedukasi masyarakat agar buang sampah pada tempatnya,” imbuh Gubernur.
Sementara itu, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si menambahkan pihaknya sangat setuju dengan pesan Gubernur bahwa kita semua harus selalu menjaga wisata agar selalu bersih dan bisa dinikmati orang banyak dari sampah yang tidak enak dipandang mata.
“Nanti kita akan buatkan satgas khusus untuk semua pariwisata di Kabupaten Pekalongan untuk ditugaskan sebagai pengawas sampah dan berpatroli mencari sampah. Kita di Jawa Tengah sedang konsen tentang mengatasi sampah plastik, Indonesia merupakan negara penghasil sampah terbesar ketiga sampah plastik di seluruh Dunia,” terang Bupati.
Keindahan di Bengkelung Park ini merupakan karunia alam yang harus kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ke depan juga diharapkan ada event-event tertentu yang digelar agar bisa manarik pengunjung.
Pemerintah mempunyai 2 fungsi yaitu fasilitasi dan aturan main atau regulasi. Nanti akan berkerjasama dengan Perhutani dengan legal yang kuat agar bisa membantu mensejahterakan masyarakat sekitar.
Pemkab Pekalongan selalu berupaya untuk mengurangi dan membatasi penggunaan plastik di kawasan pemerintahan supaya tidak menjadi sampah plastik yang sangat sulit diurai. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Pasalnya, pada tujuh hari setelah Idul Fitri atau tepat pada perayaan Syawalan, rumah yang berlokasi di RT 01, RW 02, nomor 05, Dukuh Kandang Arung, Desa Salit, Kecamatan Kajen dikunjungi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam kegiatan roadshow di Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan.
Sang Gubernur bertandang ke keluarga tak mampu tersebut didampingi Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si dan pejabat teras baik dari Pemprov Jateng maupun Pemkab Pekalongan.
Setiba di Desa Salit Gubernur Jateng Ganjar Pranowo langsung disambut warga mereka berebut untuk bersalaman. Usai menyapa warga, Ganjar menyerahkan bantuan paket sembako.
Menurutnya, informasi mengenai kondisi warga di Desa Salit tersebut diperolehnya dari laporan masyarakat. Kebetulan, kata dia, dalam kegiatan kunjungan ke Pekalongan sekalian menengok.
"Mudah-mudahan cepat teratasi. Bantuan dari Pemerintah dan Baznas masih sedikit. Namun yang paling penting bisa menumbuhkan rasa kepedulian antar masyarakat dan spirit gotong-royong tumbuh. Dengan begitu bisa disengkuyung secara satu per satu bisa dientaskan. Yang seperti ini masih banyak. Memang masih banyak PR-nya," jelasnya.
Sehubungan dengan status lahan dari bangunan rumah milik Tarjani, pihaknya sudah meminta kepada Bupati dan Kades untuk membantu proses administrasinya. "Rumah ini direhab yang bagus dan nanti Bu Kades akan menyelesaikannya. Alangkah lebih baiknya dibuat perjanjian, sehingga secara administrasi jelas statusnya numpang. Pemerintah bisa membantu membangun rumah. Tapi secara administrasi negara harus jelas dan sifatnya sementara," terangnya.
Berdasarkan penuturan istri Tarjani, yang bersangkutan menempati rumah tersebut sudah hampir 20 tahunan. Begitu pula penyakit stroke yang menyebabkan Tarjani hanya bisa duduk di kursi roda lantaran tak bisa berjalan.
Kursi roda yang dimilikinya pun hasil bantuan dari Dinsos Kabupaten Pekalongan yang diperolehnya setahun lalu. Sebelum terserang stroke Tarjani kesehariannya merupakan buruh tani. Ia melakoni pekerjaan itu bersama sang istri. Adapun anaknya yang saat ini masih tinggal bersama di rumah tersebut Gardono (35) hanya berprofesi sebagai buruh tambang pasir tradisional di daerah Kecamatan Karanganyar.
"Penghasilan anak saya sehari sekitar Rp 20 ribuan. Saya sendiri sampai saat ini buruh tani," kata Srimpah (55) istri dari Tarjani.
Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Purwo Aji menyampaikan, Tarjani mulai terpantau berhasil didata oleh tenaga TKSK sejak setahun lalu. Kemudian diusulkan mendapatkan bantuan kursi roda. Sebab kursi roda saat itu yang dibutuhkan untuk Tarjani. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Sejak pagi ribuan warga sudah tampak memadati objek wisata Linggoasri. Masyarakat ingin merayakan puncak tradisi syawalan di kota santri yang dipusatkan di lokasi wisata alam tersebut.
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si mengatakan tradisi syawalan di Linggoasri merupakan ajang untuk bersilaturahmi dan berkumpul antar warga, dan selamatan gunung hasil bumi dari masing-masing kecamatan yang dibagi kepada masyarakat.
"Alhamdulillah, tradisi berjalan dengan lancar dan baik. Syawalan ini jadikan pengungkit agar orang lebih memahami lagi syawalan dan lebih mengenal lagi tentang keindahan alam yang diciptakan Allah SWT," kata Bupati.
Menurut Asip dengan syawalan ini bisa meningkatkan upaya-upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Pihaknya, atas nama Pemkab Pekalongan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 H dan mohon maaf lahir dan batin.
"Saya minta doa, semoga pembangunan di Kabupaten Pekalongan bisa semakin meningkat. Jalan-jalan yang dulunya rusak semoga bisa menjadi baik. Masyarakat Kecamatan Lebakbarang, Kecamatan Kandangangserang harap bersabar ya, insyaallah tahun 2019 jalanya sudah baik," ungkapnya.
Tidak hanya itu, pihaknya juga memastikan tahun 2020 seluruh jalan-jalan yang ada di Kabupaten Pekalongan akan menjadi lebih baik. "Kalau jalannya bagus, rezekinya masyarakat setempat bisa bertambah," jelasnya.
Asip juga mengingatkan agar masyarakat mendidik anak-anaknya dengan baik. Anak-anak usia sekolah diharapkan semuanya bisa sekolah hingga wajib belajar sembilan tahun, atau setara SMP sederajat.
"Nanti tahun 2021, sekolah ini minimal 12 tahun. Tidak boleh ada anak usia sekolah sampai SMP itu tidak sekolah. Saya minta tolong, untuk ngopyak-ngopyak tetangga kita semua agar bersekolah," ujarnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
