Artikel

Home
Artikel

452

KAJEN - Dalam rangka menyiapkan pengembangan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalogan (UMPP), Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama civitas academica UMPP dan pengurus daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan melaksanakan studi banding di Universitas Muhammadiyah Malang, Selasa (9/7/19).

Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si mengatakan studi banding ini dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu, kunjungan ini sekaligus bentuk pendampingan UMPP dalam menyiapkan pengembangan kampus UMPP sebagai universitas baru di Jawa Tengah.

"Kunjungan ini dalam rangka belajar pengelolaan manajemen perguruan tinggi Muhammadiyah. Tidak hanya itu, kunjungan ini juga dibarengi penandatanganan MoU antara Pemkab Pekalongan dengan UMM mengenai pengembangan sumber daya Kabupaten Pekalongan," kata Bupati usai melaksanakan studi banding di UMM.

Bupati Asip menegaskan pemerintah daerah komitmen untuk membantu pengembangan UMPP di Kabupaten Pekalongan. Hal ini, sebagai bentuk peningkatan kualitas SDM dan perekonomian masyarakat setempat.

"Pembangunan gedung rektorat UMPP baru dilakukan pada tanggal (29/6/19) lalu dan pemerintah daerah siap membantu pengembangan UMPP. Semua kan mengetahui bahwa UMPP merupakan perguruan tinggi penyatuan dari Stikes, STIE, Politeknik Muhammadiyah Kajen," ungkapnya.

Sementara itu, Rektor UMM Malang Dr. Fauzan mengapresiasi atas kunjungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama civitas akademika UMPP dan pengurus daerah Muhammadiyah Pekalongan ke Universitas Muhammadiyah Malang.

"Ini baru pertama kalinya ada kunjungan lengkap ke UMM, dari pemerintah daerah datang, pengurus Muhammadiyah Kabupaten dan Kota Pekalongan, serta civitas akademika UMPP. Bahkan saya kaget atas kunjungan yang sangat begitu luar biasa," jelasnya.

Dr. Fauzan mengungkapkan pihaknya bersedia menjadi perguruan tinggi pembina untuk pengembangan UMM di Jawa Tengah.

"Komitmen dari Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi ini mengenai pembangunan UMPP sangat luar biasa dan UMM siap menjadi pembina untuk pengembangan UMPP dan saya berharap kerjasama ini bisa menjadi energi baru dalam pembangunan sumber daya di Kabupaten Pekalongan," imbuhnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)

Publisher :aris

Berita

Selasa, 9 Juli 2019

237

KAJEN – Penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dari tahun ke tahun telah mengalami peningkatan. Namun, seiring tuntutan kebutuhan dan harapan masyarakat perlu terus diupayakan strategi bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

229

KAJEN - Sebanyak 793 jamaah calon haji asal Kabupaten Pekalongan akan berangkat ke Makah, Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji di tanah suci.

"Jumlah jamaah calon haji untuk tahun 2019 Kabupaten Pekalongan ada 793 jamaah. Mereka tergabung dalam tujuh KBIH," kata Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, DR. Kasiman Mahmud Desky, dalam acara Bimbingan Manasik Haji Kedua di Gedung Pertemuam Umum (GPU) Kajen, Senin (8/7/2019).

277

images/2019/berita/07/IMG-20190707-WA0010

KAJEN - Keberadaan anak punk dikeluhkan oleh warga di Desa Karanganyar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Keluhan itu disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat di desa itu, Mansyur, ketika mengikuti Sosialisasi Peraturan Perlindungan Anak yang digelar Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Bisri Romly dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di Gedung NU Pekalongan, Sabtu (6/7/2019) kemarin.

304

KAJEN - Sebanyak 100 Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) di Kabupaten Pekalongan menerima bantuan sosial dari Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si., Jumat (05/07/2019) pagi di Aula Dinas Sosial setempat.

Bupati mengatakan bantuan sosial ini bertujuan untuk mendukung WRSE menjadi mandiri. Kemudian WRSE ini dapat menggunakan bantuan tersebut sebagai modal usaha.

489

KAJEN - Legenonan ataupun sedekah bumi merupakan tradisi yang mengandung maksud agar sebagai umat di bumi, kita dianjurkan untuk bersedekah kepada sesama agar mecapai wasilah amal jariyah, wasilah shodaqoh, dan infaq.

456

KAJEN - Menanggapi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Pekalongan dalam Rapat Paripurna 24 Juni 2019, Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si memberikan jawaban atas pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2018 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, selasa (2/7/2019).

427

KAJEN – Kabupaten Pekalongan yang indah dan menyejukkan menjadikan daerah tersebut mendapat slogan Kota Santri (Sehat, Aman, Nyaman, Tertib, Rapi dan Indah). Tidak heran, jika banyak destinasi wisata yang ada di daerah Kabupaten Pekalongan.

285

KAJEN – Pengurus Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Kabupaten Pekalongan periode 2019-2022 secara resmi dilantik. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Prof. DR. Ir. Saratri Wilonoyudho, M.Si., disaksikan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si, Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimuti beserta para perwakilan Forkopimda dan Sekda Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM beserta para Asisten, Selasa (2/7/2019) di aula lantai I Setda Kabupaten Pekalongan.

Bantu kami meningkatkan kualitas Website Resmi Kabupaten Pekalongan dengan mengisi survei singkat (±1 menit).

452

Bupati Asip menegaskan pemerintah daerah komitmen untuk membantu pengembangan UMPP di Kabupaten Pekalongan. Hal ini, sebagai bentuk peningkatan kualitas SDM dan perekonomian masyarakat setempat.

Dr. Fauzan mengungkapkan pihaknya bersedia menjadi perguruan tinggi pembina untuk pengembangan UMM di Jawa Tengah.

Publisher :aris

Berita

Selasa, 9 Juli 2019

237

229

KAJEN - Sebanyak 793 jamaah calon haji asal Kabupaten Pekalongan akan berangkat ke Makah, Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji di tanah suci.

277

304

Bupati mengatakan bantuan sosial ini bertujuan untuk mendukung WRSE menjadi mandiri. Kemudian WRSE ini dapat menggunakan bantuan tersebut sebagai modal usaha.

489

456

427

285

“Pemerintah merancang gerakan one agency, one innovation yang diwajibkan oleh setiap instansi pemerintah untuk menciptakan satu inovasi setiap tahunnya. Oleh karena itu, Kabupaten Pekalongan mewadahi gerakan tersebut dengan mengadakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik,” ungkap Drs. Amat Rosyidin, S.H, M.Si-Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Pekalongan baru baru ini.

Menurut Rosyidin, kegiatan inovasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik. Sehingga, Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa lebih maksimal, kreatif dan termotivasi dalam melayani masyarakat dengan baik.

“Inovasi ini dibuat untuk mempercepat pelaksanan pelayanan publik agar lebih efisien dan berkelanjutan,” lanjutnya.

Sebelumnya telah berlangsung gerakan inovasi di tingkat pusat yang disebut “Sinovik” pada tahun 2014, dan tingkat Provinsi pada tahun 2018, dimana Kabupaten Pekalongan turut serta dalam kompetisi tersebut. Kemudian, di tahun 2019 Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan gerakan inovasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan pemerintah.

Sementara itu Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda Drs. Rukman Hidayat AP. menyampaikan bahwa sebelum Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik itu dilaksanakan, diadakan terlebih dahulu sosialisasi dan workshop untuk pemberian informasi mengenai teknis dalam kompetisi.

“Kita terlebih dahulu launching kompetisi, dilanjutkan workshop. Dimana kita ambil coach yang ahli dalam bidangnya. Workshop tersebut dihadiri oleh semua OPD yang akan ikut serta dalam kompetisi itu,” terang Rukman.

Setelah dilaksanakan workshop, tersaring 24 inovan yang proposalnya masuk ke email Penyelenggara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Kemudian proposal yang sudah diterima disesuaikan dengan karakteristik kompetisi tersebut yang berpedoman pada Permenpan No. 5 tahun 2019.

Adapun 3 tahap seleksi yang dilakukan oleh penyelenggara Kompetisi diantaranya adalah administrasi, presentasi dan wawancara, dan survey lapangan.(red)

"Alhamdulillah persiapan sudah 99 persen. Pada tanggal 19 dua kloter berangkat, yaitu kloter 44 dan 45 berangkat. Tinggal menyatukan koper besar dijadikan satu untuk dibawa ke Donohudan, Solo," sambungnya.

Sementara itu, Drs. H. Bisri Romly, MM. - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB asal daerah pemilihan Jawa Tengah X yang meliputi, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang dan Kota Pekalongan mengingatkan kepada para calon jamaah haji asal Kabupaten Pekalongan untuk tidak menggunjing. Sebab, kata Anggota Komisi VIII DPR RI tersebut menggunjing bisa mengurangi kemabruran ibadah haji.

"Para calon jamaah haji harus saling menghormati. Tidak boleh menggunjing, karena itu bisa mengurungai kemabruran ibadah haji," katanya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)

"Apakah ada peran pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan anak punk. Sebab ketika saya tanya kenapa aparat penegak hukum belum bertindak kepada mereka, disampaikan alasan lantaran anak punk masih tergolong anak-anak. Nanti kena HAM," kata dia.

Padahal, lanjut dia, berbagai langkah dialogis untuk mengatasi persoalan anak punk di desanya sudah dilakukan. Namun, kata Mansyur, justru ancaman yang dia peroleh para anak punk tersebut. "Kapan anakmu kena nantinya," ucap dia menirukan nada ancaman yang didapatkannya.

Menanggapi persoalan itu, Perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabid perlindungan anak kelompok Minoritas Ditjen, Anak Perlindungan Pengerti Asisten Deputi Khusus di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nanang A Rahman menyampaikan, apa yang dilakukan oleh salah satu tokoh masyarakat tersebut sudah benar.

Hanya saja, intervensi dari berbagai pihak terutama pihak yang berwenang dinilainya masih kurang. Sehubungan dengan adanya ancaman hal demikian masuk wilayah lain. Dimana ada peraturan tersendiri yang dapat memproses persoalan tersebut.

Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si yang berkesempatan hadir dalam acara itu menyampaikan, Pemkab Pekalongan sudah punya peta jalan dalam membangun kota layak anak. Bahkan, sejumlah penghargaan sebagai kota layak anak sudah diperolehnya mulai dari tingkat pratama hingga madya.

Berkaitan dengan persoalan anak punk, dirinya sudah memerintahkan dinas terkait untuk mengatasi persoalan itu. Salah satu langkah dari pemerintah daerah untuk membangun akidah anak sejak dini adalah memasukkan program meningkatkan akidah dengan membaca risalah awal sebelum memulai belajar.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Bisri Romly, mengatakan, sebagai anggota DPR RI memiliki kewajiban konstitusi menyapa konstituen dengan berbagai program. Salah satu program yang kita bawa adalah sosialisasi peraturan perlindungan anak bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)

"Saya berpesan kepada ibu-ibu yang menerima bantuan benar-benar memanfaatkannya untuk mengembangkan kegiatan ekonominya, karena yang paling utama untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang sudah tidak ada kepala keluarga laki-laki yang menanggungnya," kata Bupati.

Menurut Bupati Asip, pemerintah memberikan bantuan tidak berupa uang melainkan barang seperti kompor gas, mixer, sepeda.

"Kita memberikan apa yang diminta oleh penerima manfaat. Misalnya, penerima ingin sepeda untuk berjualan kerupuk pemerintah memberikan. Kemudian, minta kompor gas untuk berjualan makanan kita kasih dan harapannya bisa menambah omzet dagangannya," jelasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dra. Hj. Siti Masruroh, M.Si menjelaskan bantuan tersebut adalah modal usaha bagi para WRSE untuk menjalankan usahanya masing-masing. Pihaknya akan mendampingi para WRSE hingga dapat hidup mandiri dan lepas dari garis kemiskinan.

"Ada 100 orang penerima manfaat ini dan bantuan ini berupa barang bukan uang tunai. Mereka berasal 9 desa di 7 kecamatan," jelasnya.

Tujuan bantuan tersebut diberikan kepada wanita yang memiliki usaha dasar seperti penjahit, salon, penjual kue atau gorengan, yang dianggap belum mampu untuk mengembangkan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

"Penerima manfaat yang termasuk dalam kategori WRSE yakni para perempuan dewasa menikah, belum menikah ataupun janda," imbuhnya.

Adapun ke-100 WRSE penerima bantuan berasal dari Kecamatan Kedungwuni (6 orang), Kecamatan Wiradesa (16 orang), Kecamatan Kajen (14 orang), Kecamatan Buaran (17 orang), Kecamatan Karangdadap (10 orang), Kecamatan Kesesi (20 orang), dan Kecamatan Talun (17 orang).(didik/dinkominfo kab.pekalongan)

Tradisi ini, sangat baik untuk dijaga dan dilestarikan. Adanya kegiatan ini juga menunjukkan kehidupan masyarakat yang rukun dan turun-temurun yang dilaksanakan oleh masyarakat Pekalongan.

Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si. didampingi Asisten I Drs. Ali Riza, M.Si menghadiri kegiatan serupa memberikan apresiasinya terhadap kegiatan tradisi legenonan yang dilaksanakan di Desa Sumurjomblangbogo Kecamatan Bojong, Jumat (05/07/2019) malam kemarin.

Dalam sambutannya, Bupati Pekalongan menyampaikan pentingnya menjaga kerukunan, keamanan, dan ketertiban apalagi dengan adanya Kampus IAIN Pekalongan di sekitar Desa Sumurjomblangbogo yang dapat meningkatkan perekonomian warga.

“Sekarang ini di dekat Desa Sumurjomblangbogo sudah ada perguruan tinggi IAIN Pekalongan. Yang mana jumlah mahasiswanya ribuan. Kehadiran mereka dapat kita manfaatkan dengan baik sebagai sumber peningkatan perekenomian masyarakat Desa Sumujomblangbogo. Oleh karena itu, saya mohon agar kerukunan, ketertiban dan kenyamanan desa untuk bersama-sama kita jaga,” terang Asip.

Lebih lanjut, Bupati menambahkan adanya peraturan dari Pemerintah mengenai program pemberdayaan yang dapat memajukan ekonomi desa. “Melalui acara ini kita tingkatkan partisipasi terhadap kebangkitan pembangunan dan keamanan di desa,” ujar Bupati.

Bupati Pekalongan menegaskan juga perihal pesta demokrasi atau Pemilu yang telah usai. Ia meminta masyarakat untuk senantiasa menjaga kerukunan, tidak berselisih paham dan harus menjadi satu kesatuan lagi tanpa melihat apa pilihan mereka.

“Hidup di Kabupaten Pekalongan itu yang paling penting adalah warganya rukun, tidak boleh bertengkar antar sesama meskipun beda pilihan. Masalah pilihan Pilpres dan Pileg telah usai. Mari kita doakan Presiden dan Anggota Dewan yang terpilih bisa menjalankan amanah dan bisa memimpin bangsa dengan baik,” tegas Bupati Asip.

Terkait pagelaran wayang kulit dalam sedekah bumi atau legenonan malam itu, Bupati Pekalongan KH.Asip Kholbihi,SH.,M.Si. berharap masyarakat dapat mengambil pesan moral yang terdapat dalam pementasan wayang tersebut.

Dalam kesempatan itu, orang nomor satu di Kota Santri tersebut juga membagi-bagikan bantuan kepada masyarakat Desa Sumurjomblangbogo Kecamatan Bojong. Bantuan tersebut antara lain bantuan beasiswa bagi pelajar SD, SMP dan SMA, serta bantuan biaya tambahan hidup bagi beberapa lansia di desa setempat.(red)

Bupati Asip menanggapi jawaban terkait dengan SiLPA tahun 2018 sebesar Rp 170,5 M (7,89%) itu lebih kecil dari tahun kemarin yang mencapai Rp 230 M (11,29%), besaran SiLPA 2018 didominasi terkait BLUD sebesar Rp 89 M. Untuk rendahnya belanja modal sebesar 77,02% itu karena pembangunan gedung RSUD Kraton, pengadaan tanah dan Pembangunan RSUD Kesesi yang direalisasikan tahun 2019 ini.

Capaian PAD Kabupaten Pekalongan sebesar 84,34% menurun karena pendapatan BLUD RSUD Kraton dan RSUD Kajen sebagai dampak sistem rujukan berjenjang pada BPJS. "Semua Rumah Sakit tipe B di seluruh Indonesia mengalami penurunan pendapatan, tidak kita saja yang mengalami penurunan. Tetapi sedang diupayakan langkah-langkah bagaimana mengembalikan income normal pada rumah sakit," ucap Bupati Asip.

Bupati Asip memberikan 4 jawaban atas pandangan umum dari Fraksi PKB tentang peningkatan pendapatan daerah untuk prioritas peningkatan infrastruktur daerah melalui belanja langsung dan hibah barang akan diserahkan kepada masyarakat dan pemerintah desa. Jasa Transportasi berbasis online sedang diupayakan untuk bersinergi dengan angkutan konvensional dengan penyusunan kerangka regulasi terkait angkutan umum di Kabupaten Pekalongan.

Pelayanan kesehatan juga akan ditingkatkan antara lain peningkatan fasilitas pelayanan, jumlah tenaga kesehatan dan sarana prasarana kesehatan serta menjalin kerja sama dengan rumah sakit swasta dalam layanan Kartu Kajen Sehat. "Sekarang Kartu Kajen Sehat sudah bisa digunakan di Rumah Sakit Swasta seperti Budi Rahayu dan RSI Pekajangan. Anggarannya Rp 21 M pada tahun 2018," terang Bupati.

Terkait upaya melindungi lahan pertanian dari ancaman limbah perlu dilakukan peningkatan pengawasan, Pengelolaan air limbah baik usaha berskala besar seperti pabrik dan usaha kecil harus memiliki IPAL. "Ini merupakan PR yang belum terselesaikan karena daerah kita menghasilkan 70% produksi batik dan hampir 60% industri konveksi," jelas Bupati Pekalongan.

Untuk Fraksi PDIP yang berkaitan tentang Perumda Air Minum Tirta Kajen (PDAM Tirta Kajen) pemerintah akan melakukan pembinaan terhadap manajemen untuk peningkatan kinerja. Dan juga toko modern berjenjang akan ditutup jika melanggar peraturan daerah serta warung yang menjual miras akan secara rutin dilakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin melalui operasi Yustisi.

Menanggapi dari Fraksi Partai Golkar, Bupati memberikan jawaban atas pencapaian pengembangan pariwisata, Wisata yang dikelola pemda ada 3 obyek dan yang dikelola masyarakat ada 24 obyek Serta memberikan pelatihan keterampilan dan manajemen bagi 24 pokdarwis. Pembuatan paket wisata yang bekerjasama dengan pengelola hotel dan biro wisata juga mengikuti pameran wisata dan budaya serta pemanfaatan media sosial (medsos) untuk promosi dan pemasaran destinasi wisata.

"24 obyek ini sudah menyumbang pendapatan kepada masyarakat milyaran rupiah, contohnya Pantai Wonokerto Kulon sampai hari ini incomenya sudah Rp 2 M lebih," ucap Asip.

Sedangkan untuk inovasi daerah sudah banyak seperti di bidang kependudukan ada JEKDUK, AMAT TAMPAN dan Empat Sekawan yaitu YUSEMI, Dedarmi, Mas Mitra dan Pak Min. Bidang kesehatan ada SINAR BULAN dan GEMA SETIA. Bidang Perijinan ada SIP TENAN. Bidang Perencanaan Penganggaran ada SIRANGGA.

Dalam strategi peningkatan investasi sudah dilakukan penyediaan infrastruktur yang memadai, kepastian hukum, pelayanan yang mudah, murah, cepat dan terukur serta perintisan "Mall Pelayanan Publik". Dan pengelolaan kekayaan daerah akan dioptimalkan aset nusantara dan Eks DPU yang sudah ditawarkan kepada inverstor untuk beauty contest dan peninjauan kembali standar harga sewa pemanfaatan aset.

Jawaban untuk Fraksi Persatuan Pembangunan Sejahtera yang berkaitan dengan website OPD semuanya sudah memiliki dengan domain resmi dan rendahnya sasaran pengangkutan sampah pada tahun 2019 telah dianggarkan pengadaan sarpras berupa Dump Truck, Angkutan Sampah roda tiga, kontainer dan penambahan TPS 3R. Untuk peralatan operasional kependudukan dan pencatatan sipil sudah dilakasanakan peremajaan peralatan KTP-el yang saat ini sudah mencapai 80% dan akan selesai tahun 2020.

Terakhir jawaban untuk Fraksi PAN, kami sampaikan bahwa program 100 ribu lapangan kerja ada didalam 12 mandat rakyat. Upaya yang dilakukan yaitu perluasan kesempatan kerja pada semua sektor usaha, pola padat karya pada kegiatan Dana Desa dan pengembangan wisata yang dikelola oleh masyarakat. Adapun penyiapan tenaga kerja yang berkualitas juga sudah dilakukan melalui pelatihan kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)

Baru saja dihebohkan dengan wisata “Bengkelung Park” di Kecamatan Doro yang menjadi tranding warga Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya, kini Kabupaten Pekalongan telah menghadirkan destinasi wisata baru lagi “Ciblon Si Gesing”.

Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, S.H., M.Si memantau wisata anyar “Ciblon Si Gesing “ di Desa Watu Gajah, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Senin ( 01/07/2019) kemarin siang.

Pemantauan tersebut dilakukan dengan berkeliling menelusuri Muara Bendungan Gembiro dengan menggunakan kapal yang menjadi salah satu transportasi di tempat itu. Luas Muara Bendungan Gembiro kurang lebih 5 hektar yang akan di eksplorasi, dan rencananya luas area wisata akan ditambah.

“Tempat ini sangat luar biasa sekali untuk perikanan darat. Pinggir-pinggirnya juga akan dibuat café-cafe, apalagi saat sunset datang pasti sangat exotis, murah dan memperdayakan.” terang Bupati.

Selanjutnya, Bupati juga akan menambah anggaran untuk pembuatan perahu. Sehingga, dana pembangunan dapat teralokasikan dengan baik. Pemberian dana tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana objek wisata “Ciblon Si Gesing”.

Di daerah wisata, dahulu belum dilakukan budidaya sebagai tempat wisata, namun saat ini sudah dibudidayakan oleh pemuda di bawah pimpinan Kepala Desa. “Airnya tidak kering disaat Jawa Tengah sedang dilanda kekeringan. Silahkan datang ke Pekalongan ciblon sak geleme dewe.” ujar Asip.

Bupati Asip Kholbihi berharap wisata Ciblon Si Gesing bisa menjadi destinasi sarana rekreasi warga Kabupaten Pekalongan dan luar Pekalongan, karena letaknya yang strategis dekat dengan jalur Provinsi.

“Pesan dari Pak Gubernur, seluruh tempat wisata di Kabupaten Pekalongan harus bersih dari sampah. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh pengelola dan pengunjung tempat wisata untuk secara bersama-sama menjaga kebersihannya” ujar Bupati Pekalongan.

Penelusuran Muara Bendungan Gembiro, Bupati ditemani oleh Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Ir. M. Bambang Irianto, M.Si, dan Camat Kesesi Ajid Suryo Pratondo, S.STP.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk pengembangan wisata air di daerah Kabupaten Pekalongan. Kata Bupati, Bendungan Gembiro di Wisata “Ciblon Si Gesing” dulunya dibangun oleh pemerintahan Kolonial Belanda, yang sekarang sedang dibenahi oleh konsultan.

“Wisata ini memang belum diresmikan secara resmi, namun sudah ada banyak pengunjung yang datang. Tiket masuk dalam wisata ini sementara masih gratis, sedangkan untuk manaiki kapal biayanya Rp 10 ribu per orang,” terang Sudarwanto Kepala Desa Watu Gajah. (red)

Bupati dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap pengurus yang dilantik. Pelantikan tersebut, kata Bupati, sebagai salah satu ikhtiar kita untuk bersama-sama mengatasi persoalan kependudukan khususnya yang ada di Kabupaten Pekalongan.

“Karena tentu Pemerintah tidak mungkin berdiri sendiri dan harus melibatkan banyak pihak seperti koalisi ini. Saya yakin koalisi kependudukan dan pembangunan akan mampu mengemban tugas dengan baik sekaligus memberikan masukan yang konstruktif kepada pemerintah dalam mengambil langkah-langkah dalam mengurai masalah kependudukan,” ujar Bupati.

Berdasarkan sumber data dari Proyeksi Penduduk Kabupaten Pekalongan, disebutkan bahwa pada tahun 2018, jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan tercatat sebanyak 891.892, sedangkan tahun 2017 adalah 886.197., sehingga ada kenaikan sebesar 5.695 jiwa. Kenaikan ini diikuti dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 0,69 persen.

“Meskipun kondisi ini masih dibawah LPP Provinsi Jawa Tengah (0,71) namun apabila dibandingkan dengan LPP Kabupaten di wilayah Pantura (Brebes 0,41, Tegal 0,30, dan Pemalang 0,30), LPP Kabupaten Pekalongan masih cukup tinggi. Untuk itu diperlukan upaya dan langkah konkrit menurunkan laju pertumbuhan dan meningkatkan kualitas penduduk,” terang Bupati.

Upaya dan langkah konkrit tersebut, kata Bupati, setidaknya melalui penyerasian kebijakan kependudukan dengan program pembangunan di segala bidang, baik aspek kuantitas, kualitas dan pengarahan mobilitas serta penyebaran penduduk, sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung di setiap wilayah.

Dijelaskan Bupati, program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) menjadi tumpuan harapan, karena tidak saja bertujuan mengurangi jumlah kelahiran, namun juga bertujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia. “Untuk itu, penduduk perlu diarahkan baik itu pertumbuhannya, penyebarannya, kesehatannya, ekonominya, bahkan keluarganya dengan tepat sesuai dengan arah pembangunan itu sendiri,” tandas Bupati.

Orang nomor satu di Kota Santri itu berharap dengan terbentuknya Koalisi Kependudukan di Kabupaten Pekalongan, maka Pemerintah Daerah akan terbantu dalam mengarahkan kebijakan kependudukan dan KB, mengingat tugas utama Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan adalah memberikan solusi kepada Pemerintah tentang pembangunan kependudukan melalui sumbangan pemikiran terutama dari pemikiran akademis.

Adapun susunan pengurus Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Kabupaten Pekalongan periode 2019-2022 adalah DR. H. Muhlisin, M.Ag dari IAIN Pekalongan (Ketua Umum), Aida Rusmariana, MAN dari STIKES Muhammadiyah (Ketua I), M. Nasrullah, M.Pd dari STAIKAP Pekalongan (Ketua II), Dra. Hj. Siti Masruroh, M.Si Staf Ahli Bupati Pekalongan (Ketua III), M. Abdillah Abadi, SH.,M.Pop,HR Sekretaris Dinas PMD P3A dan PPKB (Sekretaris) dan Sri Gunawati, SE. Kasie P4 Dinas PMD P3A dan PPK sebagai Bendahara.

Selanjutnya, Komisi I Bidang Kependudukan dan KB, sebagai Ketua yaitu Cicih Eko Atmawati, S.TP (Kabid PPKB Dinas PMD P3A dan PPKB), Komisi II Bidang Ketenagakerjaan dan Pemberdayaan diketuai oleh Ahmad Khambali, SE dari Politeknik Muhammadiyah Pekajangan, Komisi III Bidang Pelembagaan dan Peraturan diketuai oleh Muh. Arifin, SH.,MH (Kabag Hukum Setda Kabupaten Pekalongan), Komisi IV Bidang Statistik Kependudukan diketuai oleh Ir. Nuringtijas Priharjani, MM (Kasie Statistik Sosial BPS Kabupaten Pekalongan), Komisi V Bidang Kemiskinan, Gizi dan Kualitas SDM diketuai oleh Nuniek Nizmah Fajriyah, SKP.,M.Kep.Sp.KMB (Stikes Pekajangan), dan Komisi VI Bidang Humas dan Kemitraan diketuai oleh Muh. Irkham, M.Pd.I (Kementerian Agama). (didik/dinkominfo kab.pekalongan)

Artikel

Artikel

Alamat

Link Terkait

Statistik Pengunjung