KAJEN - Untuk relokasi Lapas Pekalongan, Pemkab Pekalongan akan sediakan lahan seluas 10 hektar di Desa Kalijoyo Kecamatan Kajen. Sedangkan maksud dan tujuannya pemindahan lapas sendiri yang pertama karena warga binaan lapas Pekalongan kebanyakan dari orang Kabupaten Pekalongan.
Hal itu terungkap dalam audiensi antara Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, SH., M.Si dengan Pejabat Lapas Kelas IIA Pekalongan terkait relokasi Lapas Pekalongan ke Kabupaten Pekalongan. Audiensi tersebut bertempat di Ruang Kerja Bupati Pekalongan, Kamis (1/8/2019).
Bupati didampingi Sekda Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM, Asisten I Drs. Ali Reza, M.Si, Kepala Bappeda dan Litbang Ir. Bambang Irianto, M.Si, Kepala DPU Taru Wahyu Kuncoro, , Kabid Aset Badan Pengelola Keuangan Daerah Abdul Kholid.
"Karena kebanyakan warga binaanya adalah warga Kabupaten Pekalongan, makanya kita pindah ke Kabupaten Pekalongan saja agar tidak repot jika ada keluarga yang ingin berkunjung. Jika masih di Kota Pekalongan, warga Kabupaten Pekalongan akan mengeluarkan banyak biaya (High Cost) jika ingin berkunjung," ujar Bupati Asip Kholbihi.
Menurut Bupati Asip, layaknya sebuah kabupaten, sarana publik juga harus disiapkan, salah satunya lapas. Di Kabupaten Pekalongan yang belum ada itu Pengadilan Negeri (PN), nanti juga akan dikaji juga supaya ada juga di Kajen. Sedangkan untuk Kejaksaan dan Polres sudah ada, dan tidak menutup kemungkinan untuk Kodim di daerah Kajen juga akan direncanakan. Hal itu diperlukan dalam rangka melengkapi sarana untuk kepentingan masyarakat.
"Prinsipnya Pemkab Pekalongan sudah siap lahannya, dan Panloknya sudah ditandatangani, tinggal nanti MoU dengan Kemenkumham yang rencananya nanti pada 22 Agustus 2019 mendatang," terang Bupati Asip.
Pejabat Kalapas Kelas IIA Pekalongan yang baru, Agus Heryanto didampingi beberapa pejabat dibawahnya datang ke Pemkab Pekalongan guna memastikan bahwa lapas mendapat percepatan pembangunan dalam 3 tahapan. Untuk tahun 2020 mendatang diharapkan pembangunan tahap pertama sudah bisa dilaksanakan.
"Saya datang ke sini dalam rangka untuk percepatan relokasi tanah, selama ini baru turun penunjukan relokasi tanah saja untuk penetapan tanah yang diperuntukan untuk lapas pekalongan," ucap Agus.
Menurut Agus ke depan akan ada MoU antara kedua belah pihak antara Kemenkumham dengan Pemkab Pekalongan yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2019. Pada tanggal itu juga bertepatan dengan peresmian Lapas Karanganyar Super Maximum Security di Nusakambangan.
Dalam MoU tersebut akan diserahkan ke panlok secara simbolis dari Pemkab ke kantor wilayah, dan akan diteruskan kembali dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Rencana Januari sudah mulai pembangunan, dan anggaran pembangunan sudah masuk ke dipa lapas tahun 2020.
Pembangunan dilakukan selama 3 tahun berturut-turut. Ada 4 blok, 1 blok kapasitas 400 orang, jadi total keseluruhan kapasitas ada 1600 orang.
"Itu akan dibangun secara bertahap, tahun pertama dibangun 1 blok ditambah dengan perkantoran dan pagar keliling. Jika dilihat dari konsepnya lapas pekalongan masuk kategori Medium Security," terang Agus.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
KAJEN – Usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan Pasar Wiradesa dan Pasar Sragi, di hari yang sama yakni Selasa (31/07/2019) Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si juga secara resmi meletakkan batu pertama pembangunan Pasar Kedungwuni Blok D, E dan I.
KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan membangun Los Pasar Wiradesa yang terbakar pada tahun 2018 lalu dengan menggelontorkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 3.696.000.000,-.
Pembangunan diawali dengan peletakkan batu pertama oleh Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si, dan Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti. Diikuti oleh Sekda Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM., Ketua Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah () A. Syaeful Anwar dari Kejari Kajen, Kepala Dinperindagkop dan UKM Kabupaten Pekalongan Ir. HB. Riyantini.
KAJEN - Pengurus Partai Politik (Parpol) di Kabupaten Pekalongan mengikuti bimbingan teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan partai politik terwakili Kabupaten Pekalongan tahun 2019 di Ruang Meeting Hotel Dafam Pekalongan, Selasa (30/7/2019).
KAJEN - Dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 2019, Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMD P3A PPKB) melaksanakan bimbingan teknis bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD).
KAJEN - Baru satu jam, sudah ada 2000 an pencari kerja (Pencaker) yang mendaftar, baik secara online dan offline di Pameran Bursa Kerja Job Fair Kajen 2019 yang bertempat di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Kajen, Kabupaten Pekalongan, Selasa (30/7/2019).
– Bupati Pekalongan KH. Asiip Kholbihi mengapresiasi terhadap tradisi Legenonan atau sedekah bumi seperti yang dilaksanakan Desa Lolong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Minggu (28/7/2019) malam.
KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkomitmen untuk selalu berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, agar segera terwujud masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Berbagai masukan berbagai pihak maupun diikhtiar telah dilakukan untuk mewujudkannya.
KAJEN- Dalam rangka Musyawarah Daerah (Musyda) ke-17 Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan, Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si berkesempatan hadir dan juga meresmikan kegiatan tersebut di Kampus Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP, dahulu Stikes Pekajangan), Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Minggu (28/7/2019).
Peletakkan batu pertama diikuti oleh Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti, Sekretaris Daerah Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM., Ketua Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4AD) A. Syaeful Anwar dari Kejari Kajen, dan Kepala Dinperindagkop dan UKM Kabupaten Pekalongan Ir. HB. Riyantini.
Acara berlangsung pada Rabu (31/07/2019) siang, dihadiri Camat Kedungwuni beserta Muspika, Lurah Kedungwuni Timur, para tokoh agama dan masyarakat setempat serta para perwakilan pedagang.
Bupati dalam sambutannya mengatakan bahwa Pasar Kedungwuni sudah ada sejak dulu. Untuk itu, saatnya kini dibangun kembali guna mengikuti perkembangan zaman. Dalam pembangunan pasar Kedungwuni akan dilakukan secara bertahap karena biaya yang dibutuhkan sangat besar.
“Pada hakekatmya pasar adalah tempat untuk para pedagang semuanya, hanya saja belum selesai pembangunannya. Untuk itu nanti di tahun 2020-2021 masih akan anggarkan lagi sekitar kurang lebih Rp 10 milyar termasuk membangun masjid, drainase, dan jalan. Eranya sekarang sudah berubah, lingkungan ini harus bersih, pasarnya harus baik. Insya Allah rejekinya tambah banyak dan masyarakat akan menikmati hasilnya,” terang Bupati.
Bupati menjelaskan target pembangunan pasar Kedungwuni selesai akhir tahun 2019. Setelah itu pedagang pasar darurat akan dipindah, namun sebelumnya akan ditata sesuai zonasi penjualaan.
“Pasar Kedungwuni ini akan kita jadikan pasar terbesar di Kabupaten Pekalongan karena transaksi komoditasnya tidak hanya lokal saja, akan tetapi para pembelinya juga banyak datang dari berbagai kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan bahkan dari luar negeri seperti Malaysia,” tutur Bupati.
Oleh karena itu, kata Bupati, Pasar Kedungwuni harus kita tata agar berkualitas dan pedagangnya untung. Disamping itu, sebagai keunggulan lainnya karena Pasar Kedungwuni dekat dengan daerah produksi, lokasinya di tengah-tengah produksi pakaian. Sehingga, memiliki keunggulan komotitif terkait dengan harga.
“Harga-harga barang yang dijual di Pasar Kedungwuni adalah dari tangan pertama, sehingga dapat bersaing dengan pasar-pasar besar, seperti pasar Tanah Abang, pasar Klewer Solo, dan lain sebagainya. Saya optimis pasar ini akan menjadi pasar besar,” lanjut Bupati.
Orang nomor satu di Kota Santri itu menuturkan, pedagang akan dikumpulkan berdasarkan zonasi. System zonasi tersebut diberlakukan agar pembeli dapat dengan mudah mencari dagangan yang akan dibeli sesuai dengan tempat yang telah ditentukan.
“Pembangunan Pasar Kedungwuni ini adalah untuk menambah kemakmuran masyarakat. Untuk itu saya mohon dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar pembangunan pasar ini tepat waktu dan tepat mutu,” tandas Bupati.
Sementara itu Kepala Dinperindagkop dan UKM Kabupaten Pekalongan Ir. HB. Riyantini dalam laporannya menyampaikan bahwa pembangunan Pasar Kedungwuni Blok D, E, dan I dianggarkan biaya sebesar Rp 28 milyar dari APBD Kabupaten Pekalongan. Dan waktu pelaksanaan pembangunan pasar tersebut sekitar 150 hari kalender.
“Kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2019 adalah pembangunan pasar Kedungwuni Blok D, E, dan I, pembangunan drainase lingkungan, pembangunan jaringan hidran, dan pembangunan jaringan air bersih,” kata Tining.(red)
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si mengatakan bahwa Pemkab Pekalongan memulai pembangunan kembali Los Pasar Wiradesa yang dulu sempat mengalami kebakaran.
"Pemkab melakukan quick respon terhadap persoalan pasar yang terbakar. Hal pertama yang dilakukan, yaitu menempatkan pedagang ke pasar darurat dan hari ini kita melakukan peletakkan batu pertama untuk pembangunan kembali Los yang terbakar," kata Bupati KH. Asip usai melakukan peletakkan batu pertama, Rabu (31/07/2019).
Menurutnya untuk melakukan revitalisasi secara keseluruhan Pasar Wiradesa dibutuhkan anggaran sekitar Rp 100 milyar. Namun ini bertahap dulu sesuai dengan kebutuhan.
"Pasar yang kita bangun dulu yaitu pasar yang terbakar tahun lalu, untuk pembangunan pasar Wiradesa tahap pertama ini yaitu sebesar Rp 3.696.000.000,-dengan pengerjaan 150 hari kerja kalender," ujarnya.
Asip mengungkapkan Los yang dibangun ini akan diisi sebanyak 327 pedagang dan 70 beceran eks yang terbakar. "Saya berpesan kepada seluruh pedagang dan dinas terkait untuk bareng-bareng menjaga pasar ini dari kebersihannya, ketertibannya, dan keamanannya. Agar kejadian tahun lalu tidak terjadi lagi," tambahnya.
Selain pembangunan Los Pasar Wiradesa, di hari yang sama Pemkab Pekalongan juga mulai membangun Pasar Sragi. “Anggarannya sebesar Rp 1.591.520.300,- dengan waktu pelaksanaan 120 hari kalender, dengan sumber dana DAK Kementerian Perdagangan RI Tahun 2019. Dan anggaran sebesar itu untuk membangun 43 Kios dan 1 MCK,” tutur Bupati.
Sri Kustini (35) pedagang sayur Pasar Wiradesa mengatakan dirinya mengucapkan terimakasih kepada pemerintah yang sudah cepat tanggap dalam pembangunan pasar yang terbakar. "Alhamdulillah mas, pemerintah sudah peduli terhadap pedagang dengan membangun kembali los pasar yang terbakar. Semoga, pembangunan ini cepat selesai agar semua pedagang bisa menempati kembali ke los nya masing-masing," tambahnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Dengan dasar UU no 2 tahun 2011 tentang perubahan atas UU no 2 tahun 2008 tentang partai politik dan peraturan pemerintah nomor 83 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan partai politik.
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol), Haryanto Nugroho, S.STP menerangkan bahwa maksud bimbingan teknis (bintek) ini adalah memberikan pemahaman kepada pengurus parpol tentang prosedur penyaluran bantuan keuangan parpol serta memberikan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan keuangan parpol dalam rangka menuju kemandirian parpol di daerah.
Sedangkan tujuannya agar pengurus parpol mampu melaksanakan pengelolaan bantuan keuangan sesuai ketentuan dan dapat menyusun laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2019 ini tepat waktu, transparan dan akuntabel.
Dalam bintek kali ini peserta berjumlah total 40 orang yang terdiri dari 4 orang dari parpol yang terwakili meliputi pengurus dan tenaga administrasi sekretariat parpol ditambah dengan tim verifikator.
Haryanto juga menjelaskan bahwa BPK ketika melakukan pemeriksaan, hasil dari pemeriksaan bantuan parpol itu ada 4 kriteria. Yaitu sesuai dengan ketentuan, sesuai ketentuan dengan pengecualian hal-hal tertentu, tidak sesuai ketentuan dan yang terakhir tidak mampu menyimpulkan.
"Di Kabupaten Pekalongan tahun 2018 hasil pemeriksaan 100% sesuai dengan ketentuan, tetapi di tahun 2019 mengalami penurunan. yang sesuai ketentuan cuma 71% dan sisanya sesuai ketentuan dengan pengecualian hal-hal tertentu," terang Haryanto.
Dengan hasil itu, maka diselidiki penyebabnya dan ditemukan hasilnya yaitu karena salah satu parpol pada tahun itu fokus menghadapi pemilu dan kedua ada beberapa tenaga administrasi yang baru. Diharapkan dengan adanya Bintek ini agar bantuan tahun 2019 ini yang nantinya akan diperiksa di tahun 2020 mencapai 100% sesuai dengan ketentuan.
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH., M.Si. dalam sambutannya memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini karena sangat tepat dan bernilai strategis dalam upaya mendukung prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan parpol.
"Dalam Pelaksanaanya, dana bantuan keuangan untuk parpol dapat digunakan sesuai dengan aturan, diprioritaskan untuk pendidikan politik dan dana penunjang kegiatan operasional sekretariat parpol, " ujar Bupati.
Kegiatan Pendidikan parpol itu untuk meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif serta meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memerlihara persatuan dan kesatuan bangsa.
Ketua DPRD kabupaten Pekalongan, Dra. Hj. Hidung, MH juga sangat mengapresiasi kegiatan ini karena bisa memberikan pemahaman kepada parpol tentang pengelolaan keuangan parpol.
"Setiap tahun kan parpol yang mempunyai kursi di DPRD Kabupaten Pekalongan mendapatkan alokasi bantuan keuangan dari APBD. Jadi harus dikelola dengan baik dan dipertanggungjawabkan dengan baik pula. Sehingga pembekalan ini sangat penting untuk pengelolaan keuangan parpol," terang Hindun.(didik/dinkominfo kab.pekalongan).
Bintek dengan tema “Pilkades Berkualitas, Bermartabat dan Tolak Anduman” diselenggarakan di Aula Lantai I Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan dan terbagi dalam 2 gelombang (2 hari) yakni Selasa (30/7/2019) dan Rabu (31/7/2019). Dihadiri oleh Asisiten Pemerintahan dan Kesra Drs. Ali Riza, M.Si, Tim Pengendali Pilkades, para narasumber, para pengawas dan seluruh peserta Bintek.
Bupati KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si usai membuka bintek menyampaikan penekanan dalam bintek adalah seluruh P2KD sepakat akan melakukan reformasi terutama dalam kualitas penyelenggaraan Pilkades di desa masing-masing. “Mereka sepakat akan memilih calon Kepala Desa dari desanya yang betul-betul qualified dan tidak menggunakan pertimbangan selain kualitas. Kalau dahulu kan NPWP (Nomor Piro Wani Piro), sekarang tidak ada lagi. Seperti rekrutmen yang dilakukan pada saat merekrut perangkat desa yang fair play. Jadi nanti di tingkat desa akan kita setting seperti itu dan alhamdulillah sudah ada kesepakatan bersama, ada kesepahaman dan mereka sudah siap semua karena P2KD ini menjadi motor dari sukses tidaknya Pilkades serentak serta berkualitas atau tidaknya Pilkades," ujar Bupati.
Dijelaskan Bupati, harus dipahami oleh seluruh warga masyarakat terutama para calon Kepala Desa, keluarga calon, tim sukses, penyelenggara, pengawas, bahkan sampai ke tingkat Kabupaten juga telah menyepakati bahwa apabila memang ditemukan pelanggaran yang memiliki dimensi hukum, maka akan kita teruskan. Bahkan sampai yang lebih ekstrim kalau memang terbukti secara terstruktur, sistematis dan massif walaupun dia menjadi pemenang akan tetapi tidak akan dilantik.
"Keinginan kita hanya ada satu yaitu supaya ada perubahan agar Pemilihan Kepala Desa ini akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Target kita kalau tidak bisa semua, ya sebagian karena berubah itu bertahap. Tapi mudah-mudahan keinginan untuk bisa berubah itu sudah mulai nampak terutama dari penyelenggaranya," jelasnya.
Bupati Asip menuturkan bahwa untuk mengawasi agar para calon Kepala Desa ini tidak andum (bagi-bagi) juga sudah dipersiapkan perangkat-perangkatnya, pengawasannya diperketat, aturannya diperkuat sehingga akan terwujud Pilkades yang bisa diikuti oleh seluruh kader terbaik di desa.
"Tidak karena orang kaya, tapi orang kaya dipilih karena kualitasnya bukan karena kekayaannya. Begitu juga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh generasi muda desa yang tamat SMP, SMA, maupun PT silahkan berkompetisi. Nanti yang aka dipilih secara demokratis oleh masyarakat. Kepada para calon Kepala Desa saya berpesan persiapkan diri dengan baik, kemudian yakinkan para pemilih bukan dengan uang, bukan andum-anduman tetapi dengan program kerja yang nyata, kemudian dengan integritas yang dimiliki, insya Allah nanti akan terpilih kader-kader terbaik desa. Kini sudah saatnya membangun desa dengan membenahi mekanisme rekrutmen para pemimpin desa, seperti halnya yang telah dilakukan dalam rangka perekrutan perangkat desa yang berjalan sukses," imbuh Bupati.
Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMD P3A PPKB) – H. Muhammad Afib, S.Sos, dalam laporannya menyampaikan 210 Desa di Kabupaten Pekalongan yang akan menyelenggarakan Pilkades tahun 2019 ini, semua telah selesai membentuk P2KD (Panitia Pemilihan Kepala Desa).
M. Afib menerangkan Bintek bagi P2KD gelombang I diikuti oleh 105 orang yang berasal dari unsur BPD dan 210 orang dari unsur P2KD dan dari unsur Kecamatan selaku Pengawas 9 orang. Sedangkan untuk gelombang II diikuti 105 unsur BPD, 210 unsur P2KD dan dari unsur Kecamatan 10 orang.
"Seharian penuh peserta Bintek akan diberikan pengarahan oleh bapak Bupati dan bimbingan narasumber dari Polres, Kejaksaan, Inspektorat, Tim Teknis dari Bagian Hukum Setda. Diharapkan ikhtiar Pemkab Pekalongan untuk melaksanakan Pilkades serentak tahun 2019 ini dengan satu tekad yang tertulis yaitu Pilkades Berkualitas, Bermartabat, dan Non Transaksional terwujud. Dan hal itu harus kita mulai pada pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2019 ini. Semoga Bintek 2 hari ini akan berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apa," harap M. Afib. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Untuk Job Fair Kajen 2019 sendiri juga sudah menggunakan sistem online, karena bekerjasama dengan Kememntrian Tenaga Kerja. Pendaftaran online sendiri bisa diakses melalui yang nantinya pencaker diharuskan untuk mengisi data diri, dan nantinya akan mendapatkan QR Code (Barcode Digital) sebagai tiket masuk dan apply lowongan pekerjaan.
Bagi yang tidak melalui online juga bisa mendaftar secara offline atau manual dengan datang ke pameran bursa kerja job fair kajen 2019.
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPM PTSP dan Naker) Kabupaten Pekalongan, Edi Herijanto menerangkan bahwa alasan Job Fair Kajen 2019 kali ini menggunakan online karena untuk mengurangi berkas dalam pencarian kerja dan juga untuk efisiensi waktu agar tidak repot.
"Sekarang sudah serba digital, jadi dalam job fair kajen 2019 ini kita sediakan dalam bentuk online juga. Semoga bisa membantu para pencaker dalam mencari informasi pekerjaan yang lebih mudah dan efisien," ucap Edi
Dikatakan bahwa dalam Job Fair Kajen 2019 ini diselenggarakan selama 2 hari dari tanggal 30-31 Juli 2019, dengan menghadirkan 50 Perusahaan baik lokal dan nasional. Selain itu, Dinas juga siap untuk memfasilitasi tempat untuk seleksi penerimaan kerja jika ada perusahaan yang membutuhkan.
"Kami dari Dinas siap membantu kepada perusahaan yang ingin melakukan seleksi penerimaan kerja dalam perekrutan job fair ini, tempat bisa di gedung dinas atau di BLK," terangnya.
Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, SH., M.Si menjelaskan bahwa angka pengangguran di Kabupaten Pekalongan ini tidak terlalu besar, hanya 4,38% saja. Tetapi itu harus diselesaikan salah satunya dengan cara menggelar Job Fair.
"Mudah-mudahan dengan adanya job fair ini bisa menampung semua pencaker yang mendaftar, karena ada 50 perusahaan yang siap menampung. Mulai dari Rumah Sakit, Magang atau Bekerja ke Jepang, Bengkel atau Otomotif dan masih banyak lagi," ujar Bupati.
Sesuai dengan RPJMD yang sudah dicanangkan bahwa target dari Pemkab Pekalongan yaitu 100 ribu pekerja, dengan memberdayakan UKM dan UMKM yang ada yaitu berjumlah 53 ribu. Terget tersebut dirasa masih sangat mungkin dan harus direalisasikan.
"Hitungannya, jika menambah 2 pekerja saja itu sudah bisa mencapai angkat target 100 ribu lebih pekerja yang sudah bisa terserap. Makanya akan kita dorong terus agar itu bisa terjadi," jelas Bupati Asip.
Secara terus menerus bupati akan mendorong peningkatan Job Fair agar secara kualitas dan kuantitas bisa lebih baik. Selain itu, dengan adanya Job Fair Kajen 2019 ini bisa mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Pekalongan.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Hadir dalam kesempatan itu bersama Bupati, antara lain Kapolres Pekalongan AKBP Wawan Kurniawan, SH.,S.IK.,M.Si, Dandim 0710 Pekalongan Letkol Inf. Arfan Johan Wihananto, S.IP.,MMS, Jajaran Kecamatan Karanganyar beserta para Kepala Desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.
Bupati KH. Asip mengatakan Legenonan merupakan kegiatan tradisi lokal yang sangat baik untuk dijaga dan dilestarikan. Selain itu, adanya kegiatan semacam ini menunjukkan kehidupan masyarakat yang rukun dan guyub.
"Tujuan Legenonan adalah merefleksikan rasa syukur kepada Allah SWT atas hasil yang diperoleh selama satu tahun ini. Kemudian, kondisi desa yang aman, tentram, gemah ripah loh jinawi ini bisa dijadikan wahana masyarakat untuk bersilaturahmi," kata Bupati
Menurutnya apabila masyarakatnya rukun dan guyub, maka tugas pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum jadi lebih ringan. Oleh karena itu pihaknya minta kebersamaan, saling pengertian dan gotong-royong seperti ini tetap dipertahankan. Karena gotong royong adalah ciri masyarakat kita, ciri khas bangsa Indonesia.
"Tidak hanya itu, kegiatan ini juga dihibur dengan penampilan wayang golek dengan dalang Ki Aditia Nugraha asal Kabupaten Pemalang. Ini menunjukkan bahwa Legenonan tidak hanya untuk bersilaturahmi sesama masyarakat tetapi juga untuk melestarikan budaya," jelasnya.
Bupati Asip mengungkapkan Desa Lolong adalah salah satu desa destinasi wisata unggulan di Kabupaten Pekalongan dan banyak program pemerintah di desa ini untuk pemberdayaan pengembangan pariwisata.
"Desa Lolong dikenal keunggulan durennya yang sangat enak sekali. Selain, itu ada wisata air yang cukup bagus. Oleh karena itu, saya berpesan kepada seluruh masyarakat, khususnya Desa Lolong untuk menjaga bersama-sama desa yang indah. Seperti, menjaga kebersihan sampah," tambahnya.(red)
Seperti baru baru ini Wakil Bupati Pekalongan Ir. Arini Harimurti memenuhi undangan Kementrian Riset, Tehnologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Sriwijaya Sumatra, pada kesempatan ujian terbuka Promosi Doktor Ilmu Hukum Dr. Heriyono, S.H., M.Kn tentang Reoritentasi politik Hukum Pembentukan Undang Undang Penanaman Modal dan Minyak dan Gas Bumi (29/7).
Manurut Arini, desertasi ini selaras dengan kebijakan Pemkab Pekalongan yang saat ini sedang giatnya untuk menggenjot berbagai kebijakan sebagai upaya peningkatan penanaman modal. “Oleh karena itu pihaknya mengajak dinas terkait penanaman modal untuk secara aktif selalu mengikuti, mencari ilmu-ilmu baru, pendapat-pendapat baru, untuk kemajuan dalam melayani masyarakat”, terang ibu Wakil Bupati.
Hal ini juga bagian dari ingin melayani masyarakat Kabupaten Pekalongan semaksimal mungkin dimanapun.
Apresiasi untuk Warga Prestasi di perantauan
Apresiasi diucapkan untuk Dr. Heriyono, S.H., M.Kn. yang telah membawa nama baik Kabupaten Pekalongan di luar daerah. Ia memberikan contoh bagi masyarakat agar lebih tekun dan serius dalam menggapai cita-cita. Usia bukan menjadi halangan untuk berhenti berprestasi.
Dr. Heriyono, S.H., M.Kn. merupakan warga desa Api-api, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan yang meraih gelar doctor dengan predikat sangat memuaskan di Ujian terbuka Pormosi Doktor Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan
Sosok seperti inilah yang masyarakat butuhkan untuk membantu memajukan Negara Indonesia. Dimana, semakin banyak ilmu yang ia kuasai, maka semakin tunduklah ia terhadap negaranya. Semakin banyak pula ilmu yang ia ketahui, semakin haus pula rasa ingin tahunya.
Sementara itu Dr. Heriyono, S.H., M.Kn menyampaikan Ini merupakan pencapaian akademik tertinggi bagi saya. Semakin kesini semakin saya paham apa yang saya ketahui sedikit. Secara akademis menjadi beban moral bagi saya, untuk semakin menjaga kualitas keilmuan, menjaga ikhtiyar akademis yang harus berkelanjutan..
“Kabupaten Pekalongan memiliki potensi yang luar biasa. Dengan 19 Kecamatan memiliki potensi yang luar biasa apabila dikembangkan. Harapannya Kabupaten Pekalongan bisa bersaing dengan daerah lain. Apalagi dengan prinsip otonomi daerah berharap banyak dengan pemangku kebijakan untuk bisa menjadikan Kabupaten Pekalongan lebih maju”, tandasnya (red).
Dengan tema Menggembirakan Dakwah Islam dan Memajukan Kabupaten Pekalongan, kader Muhammadiyah akan menjunjung tinggi dakwah Islam yang santun yang tidak membuat resah lingkungan dan masyarakat. Untuk kegiatan ini total peserta mencapai 356 orang.
Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si berharap agar Musyda ini bisa mendesain program yang bermanfaat khususnya pemberdayaan pemuda di Kabupaten Pekalongan. Ketua terpilih nantinya diharapkan bisa berkolaborasi dengan Pemkab dalam membangun Kabupaten Pekalongan.
"Sejatinya membangun itu tidak bisa sendiri, jadi kalau ingin membangun Kabupaten Pekalongan lebih baik maka seluruh elemen masyarakat dan komponen harus disatukan untuk bersama-sama melaksanakan mandat pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing," ujar Bupati.
Dalam Konteks pemberdayaan pemuda, Pemuda Muhammadiyah sudah menjadi salah satu pelopor untuk pembangunan di Kabupaten Pekalongan.
"Insya Allah jika pemudanya baik, generasi berikutnya juga baik. Pemuda hari ini bisa menjadi harapan masa depan bangsa. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan sekali lagi untuk mendesain program yang kolaboratif dengan Pemkab Pekalongan," harap Bupati Asip.
Sementara itu Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammdiyah (PDPM) Kabupaten Pekalongan, M. Mirwan menerangkan bahwa kegiatan Musyda ini merupakan kegiatan 4 tahunan sekali yang dilakukan oleh organisasi pemuda muhammadiyah. Didalamnya menyampaikan laporan kinerja selama 1 periode, menyusun program-program yang akan dilaksanakan untuk periode berikutnya serta memilih pimpinan pemuda terbaru yang formasinya dipilih oleh kepengurusan.
"Saat ini ada 38 calon yang nantinya peserta musyda ini akan memilih 9 orang yang akan menjadi tim formatur dalam menentukan struktur kepengurusan untuk periode yang akan datang," ucap Mirwan.
Sementara itu dari Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan terpilih periode 2019-2024, Chandra Saputra berharap agar acara Musyda ini bisa melahirkan pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan yang bisa membawa program-proram yang lebih baik dari sebelumnya.
"Yang sudah baik ya ditingkatkan, yang belum baik kita ganti dengan program-program yang lebih baik," terang Chandra.
Tentunya nanti dengan adanya Musyda ini pemuda Muhammadiyah semakin besar dan bermanfaat untuk masyarakat dan juga bermanfaat bagi muhammadiyah di setiap ranting-ranting yang sudah ada.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
