Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Kegiatan gelar budaya dihadiri oleh Kapolres diwakili Wakapolres Pekalongan, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan, Dandim 0710 Pekalongan diwakili Danramil Kajen, Ketua Bawaslu dan anggota, anggota KPU, Kepala OPD Pemkab Pekalongan, Panwascam se Kabupaten Pekalongan dan perwakilan pengawas TPS Kabupaten Pekalongan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan - Ahmad Zulfahmi dalam laporannya menyampaikan tujuan kegiatan untuk mengajak masyarakat mensuskseskan Pemiku 2019 dengan cara mengawasi pelaksanaan Pemilu.

“Apabila ada pelanggaran dilaporkan kepada panwas. Karena keberadaan Panwas yakni adanya amanat undang-undang untuk melaksanakan tugas pengawasan dengan berkoordinasi dengan stakeholder,” ujarnya.

Zulfahmi menambahkan dari hasi pengawasan Bawaslu, saat ini ada 21 dugaan pelanggaran dan 9 sudah ditindaklanjuti. Namun dari 21 dugaan pelanggaran tersebut yang berasal dari laporan masyarakat sangat minim sehingga melalui kegiatan ini dapat meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan.

Kapolres Pekalongan AKBP Wawan Kurniawan, S.H., S.I.K., M.Si melalui Wakapolres Kompol Mashudi, S.H menuturkan tahap pemungutan suara tinggal 17 hari lagi, untuk itu pihaknya menghimbau masyarakat Kabupaten Pekalongan untuk tetap menjaga kondusifitas dan tidak percaya berita hoaks yang bertujuan untuk menimbulkan keresahan masyarakat.

“Datang ke TPS dan gunakan hak suara sesuai hati nurani. Pilih pemimpin yang bersih dan tolak politik uang. Polri, TNI, Linmas dan unsur lain akan mengamankan kegiatan Pemilu ini. Dan semoga rangkaian kegiatan Pemilu ini dapat berjalan dengan aman lancar,” ujar Mashudi.

Sementara itu, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si dalam sambutannya meminta masyarakat Kabupaten Pekalongan untuk guyub rukun meskipun berbeda pilihan. Semua pemangku kepentingan melaksanakan tugasnya dengan baik untuk mewujudkan Pemilu penuh keceriaan dan kedamaian siapapun yang terpilih adalah pilihan rakyat.

“Di Kabupaten Pekalongan tidak ada potensi kerawanan, semua dalam keadaan baik dan kita telah melaksanakan deteksi dini dan semua dalam keadaan aman. Angka partisipasi saya harapkan untuk bisa ditingkatkan hingga 80% sehingga untuk terus dilaksanakan sosialisasi,” kata Bupati.

Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan deklarasi mewujudkan Pemilu yang bermartabat dan berintegritas oleh Bupati beserta tamu undangan lainnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)

Publisher : aris

Media Radio sebagai bagian dari media informasi, saling berbenah dan berkompetisi dengan menerapkan keunggulan dan layanan mulai dari pemanfaatan teknologi komunikasi yang lebih familiar di dalam masyarakat saat ini."

Pada posisi saat ini tidak ada lagi media yang bertahan dengan single platform namun telah bertransformasi dalam multi platform, dengan mengusung medianya secara online melalui website, media sosial berjejaring dan layanan digital", terang Ir. Arini Harimurti.

Selanjutnya, sejalan dengan hal tersebut maka LPPL Radio Kota Santri perlu ditata ulang guna sinergitas tata kelola dan peningkatan pelayanan serta kemampuan transformasi menjadi media arus utama khususnya terkait informasi penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan di Kabupaten Pekalongan. "Hal ini sebagai konsekuensi atas Peraturan Presiden no. 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik yang telah ditetapkan keputusan menteri komunikasi dan informatika RI no. 1215 tahun 2019 tentang ijin penyelenggaraan LPPL serta dinamika peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait." terangnya.

Sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan no. 7 tahun 2007 tentang pembentukan LPPL RKS Kabupaten Pekalongan sudah tidak relevan untuk saat ini. "Oleh itu maka kita ajukan Raperda LPPL RKS ini, semoga dapat dibahas bersama secara komprehensif yang ujungnya sesuai dengan visi kita Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera, Religius dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal", terang Arini. (Red)

Publisher : aris

Demikian disampaikan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si pada rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan, Kamis (28/3/2019).

Dijelaskan Bupati, belum tercapainya PAD terhadap realisasi pendapatan daerah disebabkan karena kinerja pada pos lain-lain PAD yang Sah hanya mampu menyumbangkan 78,89% dan Hasil Retribusi Daerah hanya 71,64% dari target yang ditelah ditetapkan.

Untuk Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp 2.406.643.199.984 dengan realisasi sebesar Rp 2.160.758.920.323 atau  89,78% yang terdiri atas realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 1.168.840.041.128 atau 97,18% dari target dan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp 991.918.879.195 atau 82,39% dari target.

“Terhadap tingkat realisasi Belanja Langsung yang masih pada kisaran 80% ini, maka diperlukan kerja keras semua pihak, sehingga seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat memenuhi target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD,” ujar Bupati.

Sedangkan untuk Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Pada tahun anggaran 2018 dari sisi pengeluaran pembiayaan tidak dianggarkan.  Sementara penerimaan pembiayaan sebesar Rp 230.092.127.777 dengan realisasi sebesar Rp 230.152.103.277,81 atau 100,03% yang bersumber dari SiLPA sebesar Rp 230.152.103.277,81 dan Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir sebesar Rp 69.525.500. Sehingga pembiayaan netto pada tahun anggaran 2018 sama dengan penerimaan pembiayaan.

“Dengan demikian terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) Tahun 2018 sebesar Rp 170.842.485.451,64 (belum audit BPK-RI). Besaran SiLPA ini sebagian besar merupakan sisa Belanja Langsung yang tidak dapat dilaksanakan, baik karena gagal lelang maupun putus kontrak. Akan tetapi jumlah SiLPA tersebut jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan SiLPA Tahu Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp 230.082.577.777,81,” tambahnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)

Publisher : aris 

Demikian diungkapkan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si saat rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan, Kamis (28/3/2019).

Dipaparkan Bupati, angka kemiskinan di Kabupaten Pekalongan tahun 2018 sebesar 10,06% jauh lebih rendah dibandingkan capaian 2017 yang mencapai 12,61%. “Kinerja penurunan angka kemiskinan yang mencapai 2,55% ini patut kita syukuri dan menduduki peringkat enam besar Jawa Tengah dari angka penurunannya,” ujar Bupati.

Penurunan kemiskinan yang signifikan pada tahun 2018, kata Bupati, dikarenakan dampak intervensi mendasarkan analisis data Basis Data Terpadu (BDT) yang salah satu usahanya adalah pelaksanaan laboratorium penanganan kemiskinan melalui pendekatan mikro, by name, by address, by problem dan dilakukan kolaborasi bersama oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat peduli melalui penempatan si miskin sebagai subyek pembangunan.

Berbagai upaya untuk percepatan penanggulangan kemiskinan akan terus diupayakan melalui penjabaran berbagai program pengentasan kemiskinan serta upaya peningkatan kegiatan ekonomi secara umum.

“Namun demikian, dalam beberapa tahun ke depan kemiskinan masih merupakan urusan yang sangat serius di Kabupaten Pekalongan, sehingga diperlukan peningkatan efektifitas dan optimalisasi program-program penanggulangan kemiskinan baik melalui pengembangan etos kerja, semangat kewirausahaan, penciptaan lapangan kerja baru, dan pemberdayaan ekonomi kreatif,” papar Bupati.

Sementara dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2018 mengalami sedikit perlambatan dari 4,39% pada tahun 2017 menjadi 4,41% pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

“Sebagian besar dari mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ia tamatkan. Sehingga sebagian dari mereka yang tidak segera mendapatkan pekerjaan lebih memilih menunggu pekerjaan yang sesuai, atau dengan kata lain menjadi penganggur untuk sementara waktu,” tutur Bupati.

Bupati menjelaskan, dari aspek kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator kinerja pembangunan manusia yang dihitung berdasarkan 4 (empat) indikator utama, yaitu Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita.

“Pada tahun 2018 angka IPM mencapai 69,07% lebih tinggi 0,67% jika dibandingkan dengan capaian IPM tahun 2017 yang sebesar 68,40%,” tambahnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan).

Publisher : aris 

Dalam sambutannya Bupati menyampaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ada 11 jenis pajak Kabupaten/Kota, salah satunya adalah Pajak Air Tanah.

“Meskipun Pajak Air Tanah ini menjadi sumber pendapatan bagi Kabupaten/Kota namun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah masalah sumber daya air menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi,” ujar Bupati.

Bupati memaparkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan disebutkan air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan, sehingga pemanfaatannya perlu dikendalikan oleh Pemerintah.

Salah satu upaya Pemerintah dalam pengendalian tersebut, kata Bupati, dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

“Secara implisit tujuan diterbitkannya Pergub ini adalah agar para pengguna/pemakai air tanah lebih hemat dalam penggunaan air tanahnya baik untuk keperluan sebagai bahan pendukung usahanya maupun untuk keperluan MCK,” kata Bupati.

Sebagai tindak lanjut Pergub tersebut, Bupati menuturkan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Nilai Perolehan dan Harga Dasar untuk perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah untuk perhitungan pajak air tanah.

“Seiring dengan Pergub Nomor 19 Tahun 2017, Perbup ini juga diharapkan agar para pengguna/pemakai air tanah dapat hemat dalam pemanfaatan air tanahnya ini,” terang Bupati.

“Saya sangat mengapresiasi atas sumbangsih para wajib pajak air tanah melalui pembayaran pajak air tanahnya yang digunakan sepenuhnya untuk kepentingan pembangunan Kabupaten Pekalongan yang kita cintai ini. Dan juga dalam rangka memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana perlu saya ingatkan kepada warga masyarakat Kabupaten Pekalongan khususnya para pengguna/pemakai air tanah agar tetap berkomitmen kuat untuk menjaga lingkungan dengan memanfaatkan air tanah secukupnya sesuai kebutuhan agar kelestarian lingkungan tetap terjaga untuk generasi yang akan datang,” imbuhnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan).

Publisher : aris

Acara yang diikuti para perias se eks karisidenan Pekalongan ini  sangat bagus  dan layak diapresiasi karena materi yang disampaikan berupa lomba dan seminar tentang perkembangan tata rias dan rias pengantin trend 2019. “ Oleh karena itu kegiatan lomba dan seminar tata rias ini sangat bagus dan layak diberikan apresiasi mengingat ada pembelajaran akademi sekolah rias juga”terangnya.  

Ibu Arini menyampaikan bahwa persaingan dunia rias saat ini tidak bisa dielakan karena persaingan semakin ketat oleh karena itu dengan adanya pelatihan akademi atau kursus ini membuat bangga karena para peserta bisa belajar rias pengantin dengan baik.” Baik  pembelajaran rias pengantin yang Pakem dan maupun rias pengantin yang telah menyesuikan selera masyarakat berupa Riasan Pengantin Modifikasi”tandasnya.

Selain itu beliau juga menyampaikan bahwa teknologi sekarang semakin lama semakin maju sehingga mempengaruhi perilaku kita. Sehingga untuk permintaan konsumen semakin vareatif. Oleh karena itu perias kreatiflah yang nantinya akan bertahan dan eksis di masyarakat.” kita untuk lebih kreatif lagi dan berinovasi supaya tetap eksis dengan memanfaatkan teknologi untuk mengikuti perkembangan zaman “ terangnya.

Selanjutnya ia berharap kegiatan ini hendaknya mengajarkan budaya rias pengantin Jawa untuk dapat dipelajari atau diuri-uri. Dan dengan adanya acara ini para peserta dapat menambah wawasan untuk lebih kreatif sehingga dapat bersaing,  endingnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,tandasnya. (red)

Publisher: Lubbi