Senin, 8 April 2019
KAJEN – Jumat sore (5/4/2019) di dekat Jembatan Kali Keruh, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si bersama segenap warga Desa Luragung, Kecamatan Kandangserang, menggelar doa bersama ntuk mengawali pembangunan jembatan darurat Kali Keruh. Jembatan yang menghubungkan dua kabupaten yaitu Kabupaten Pekalongan dan Kabupeten Pemalang sudah runtuh hampir setahun ini.
KAJEN – Jembatan Kali Keruh yang merupakan penghubung Desa Luragung Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan dan Desa Medayu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang yang runtuh hampir setahun ini, akan segera diperbaiki secara total. Namun guna memperlancar perekonomian di kawasan tersebut, Pemkab Pekalongan akan membuat jembatan darurat, sambil menunggu lelang pembuatan jembatan baru Kali Keruh selesai.
KAJEN – Jumat (05/04/2019) siang, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si meresmikan Masjid Jami Al-Badriyah Dusun Kuthowangi Desa Windurojo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Peresmian ditandai dengan pemukulan bedug oleh Bupati dan pengasuh pondok pesantren Nurul Huda Gembong Kedungwuni KH. M. Nur Alif Wasnadi, S.Pd.I selaku keluarga yang membangun masjid, serta penyerahan surat wakaf kepada perwakilan warga desa.
KAJEN – Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMD P3A dan PPKB) – HM. Afib, S.Sos melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa triwulan I tahun 2019 di Kecamatan se Kabupaten Pekalongan dengan sistem zonasi atau dapil (daerah pilihan).
Senin, 8 April 2019
Senin, 8 April 2019
Doa bersama ini juga dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Drs. Ali Riza, M.Si, Kepala DPU Taru Wahyu Kuncoro, ST.,MT., Kepala BPBD Budi Raharjo, Kepala Kesbangpol Haryanto Nugroho, S.STP, Kabag Pembangunan Setda H. Abdul Choliq, Kabag Kesra Setda H. Trisno, Camat Kandangserang Siswanto, S.STP beserta Muspika.
Tujuan dari doa bersama dimaksudkan agar selama pembangunan jembatan darurat ini berjalan dengan baik dan lancar agar akses masyarakat dua kabupaten tersebut bisa normal kembali.
Kustri (47 tahun) warga Dusun Pedaiman, Luragung, Kecamatan Kandanganserang mengatakan ia sangat bersyukur jembatan darurat akan segera diperbaiki oleh pemerintah. "Akhirnya pembuatan jembatan darurat segera dibangun setelah menunggu setahun kiranya."kata Kustri.
Menurut Kustri runtuhnya jembatan Kali Keruh membuat akses masyarakat terganggu dan perekonomian tersendat. "Setiap hari berbelanja ke pasar yang berada di Watukumpul saya harus menuruni dan menaiki anak tangga darurat jembatan Kali Keruh. Saya merasa takut apabila debit air sungai naik dan itu bisa membahayakan warga yang melintasi jembatan itu," jelasnya.
Tidak hanya warga sekitar yang menyambut bahagia atas pembangunan jembatan darurat ini. Seorang guru honorer Atik Dyat Prastuti (40) merasa senang karena jembatan darurat Kali Keruh akan segera dikerjakan. Ia harus berjibaku menembus derasnya arus sungai. Karena Jembatan Kali Keruh rubuh satu tahun silam.
"Saya mengajar murid di SDN 02 Cawet Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang dan jembatan Kali Keruh sendiri merupakan akses utama penghubung Desa Luragung, Kecamatan Kandanganserang dengan Desa Medayu Kecamatan Watukumpul, Pemalang," tuturnya.
Menurut Atik pembuatan jembatan darurat rencananya akan dilakukan Senin depan. "Senin (8/4/2019) jembatan darurat akan dibangun. Saya merasa bahagia mas dan saya juga mengungkapkan banyak terimakasih kepada Bapak Bupati Pekalongan yang sudah mengupayakan pembangunan jembatan darurat,"ujarnya.
Pihaknya berharap nantinya jembatan darurat yang akan dibangun bisa memperlancar perekonomian masyarakat. "Kalau sudah jadi jembatannya saya sudah tidak naik turun tangga darurat yang ada di jembatan tersebut,"imbuhnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Publisher : arif
Sabtu, 6 April 2019
Demikian disampaikan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si saat menghadiri doa bersama dengan puluhan warga Desa Luragung, Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, Jumat (5/4/2019) sore.
Doa bersama ini juga dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Drs. Ali Riza, M.Si, Kepala DPU Taru Wahyu Kuncoro, ST.,MT., Kepala BPBD Budi Raharjo, Kepala Kesbangpol Haryanto Nugroho, S.STP, Kabag Pembangunan Setda H. Abdul Choliq, Kabag Kesra Setda H. Trisno, Camat Kandangserang Siswanto, S.STP beserta Muspika.
Bupati mengatakan pembangunan jembatan darurat atau Bailey Luragung, Kecamatan Kandanganserang akan dilaksanakan pada hari Senin (8/4/2019). "Material pembuatan jembatan sudah ada sejak (30/3/2019) lalu, namun material tersebut berada seberang kali yakni di Desa Medayu, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang," kata Bupati.
Menurut Bupati Asip material jembatan yang ditaruh di Desa Medayu dikarenakan akses dan mobilisasi material lebih gampang dibandingkan di Desa Luragung, Kecamatan Kandangnserang. Nantinya jembatan darurat ini panjangnya sekitar 48 meter dengan lebar 4 meter. "Posisi jembatan berada di atas jembatan lama dan proses pemasangan dikerjakan selama 30 hari," jelasnya.
Bupati menambahkan, sumber dana jembatan darurat dari dana tak terduga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pekalongan. "Nantinya apabila jembatan darurat sudah jadi hanya bisa digunakan untuk kendaraan roda dua saja. Mobil dan truk tidak boleh melintasi jembatan darurat,"tandasnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Publisher : arif
Sabtu, 6 April 2019
Usai diresmikan, Masjid Al-Badriyah pun langsung digunakan sholat Jumat berjamaah perdana oleh Bupati dan para kyai beserta tamu undangan bersama seluruh warga Desa Windurojo.
Bupati Pekalongan menyampaikan pihaknya mengucapkan terimakasih kepada KH. M. Nur Alif Wasnadi yang sudah mewakafkan masjid tersebut kepada masyarakat Dusun Kuthowangi, Desa Windurojo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. "Masjid ini adalah sesuatu karunia dari Allah SWT karena keluarga Kyai Alif sudah membangun di dusun ini," katanya.
Menurut Bupati pembangunan masjid ini menghabiskan dana sekitar Rp 1,8 milyar dan itu murni dari uangnya sendiri keluarga Kyai Alif. Tidak hanya itu, masjid tersebut diperuntukkan untuk masyarakat Dusun Kuthowangi, Desa Windurojo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. "Untuk itu saya meminta kepada masyarakat Dusun Kuthowangi untuk meramaikan masjid tersebut," jelasnya.
Dijelaskan Bupati bahwa hal ini menjadi suatu kehormatan bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan atas apa yang diberikan Kyai Alif beserta keluarga untuk masyarakat Desa Windurojo.
Memang di Desa Windurojo masih ada persoalan yaitu berkaitan dengan infrastruktur yang menghubungkan Kecamatan Kandangserang dan persoalan tersebut akan dibahas tahun ini.
"Tidak hanya itu, di Desa Windurojo merupakan salah satu desa binaan ESDM Provinsi Jawa Tengah yang nantinya ada kebijakan-kebijakan lintas sektoral untuk memperdayakan masyarakat sekitar," tandasnya.
Sementara itu, Kyai Alif mengungkapkan bangunan masjid yang dibangun ini luasnya 750 meter dengan luas bangunan 16 x16 meter dan pembuatan masjid ini murni dari dana pribadi sendiri. Menurutnya masjid dibangun sejak 8 bulan yang lalu dan saat ini masih progresnya masih 98 persen.
"Hanya pagar masjid yang belum selesai dan nantinya akan segera diselesaikan. Setelah semuanya jadi masjid berserta isinya akan diserahkan langsung kepada masyarakat Desa Windurojo," ujar suami Hj. Badriyah itu.
Kyai Alif menambahkan ia tidak meminta bantuan dana sedikitpun dari warga setempat. Pembiayaan masjid ini murni dana sendiri. "Harapannya masjid ini bisa digunakan untuk beribadah dan kegiatan keagamaan seperti Isra Mi'raj dan Maulid Nabi,"imbuhnya.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Publisher : arif
Sabtu, 6 April 2019
Demikian disampaikan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si saat menghadiri dan memberikan sambutan pada Seminar Sehari Peningkatan Kompetensi Guru PAUD Dalam Bidang Seni, di Gedung H.A. Djunaid Convention Center, Kamis pagi (4/4/2019).
Seminar menghadirkan narasumber handal yakni Sinung Widodo atau lebih dikenal dengan sebutan Om Sinung yang merupakan seorang komponis lagu anak-anak, sekaligus praktisi PAUD Nasional.
Dihadiri oleh Ketua Himpaudi Kabupaten Pekalongan sekaligus istri Bupati Pekalongan yakni Dra. Hj. Munafah Asip, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Hj. Sumarwati, S.Pd.,M.Pd beserta jajaran. Dan diikuti oleh 1.309 guru Pendidik Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK) di seluruh Kabupaten Pekalongan.
Lebih lanjut Bupati mengungkapkan seminar yang digelar sangat penting bagi para guru PAUD dan TK dalam rangka untuk mengembangkan potensi diri para guru. "Seminar ini tujuannya guna meningkatkan kompetensi guru dalam pengembangan lagu di PAUD dan TK. Oleh karena itu, penting kiranya jika lagu anak-anak hendaknya berisi hal-hal yang positif," ujar Bupati.
Dijelaskan Bupati, dunia anak-anak sangatlah berhubungan dengan permainan dan keceriaan. Perlu kemampuan dan keahlian yang luar biasa harus diberikan kepada anak-anak. Sehingga, dengan adanya seminar ini akan menjawab semua kebutuhan yang diinginkan oleh semua para guru PAUD dan TK.
"Kepada seluruh peserta saya berpesan agar kegiatan ini bisa diikuti dengan sebaik-baiknya. Gali, pelajari dan pahami setiap materi ilmu yang disampaikan oleh narasumber, dan sedapat mungkin apa yang kita peroleh di sini bisa diaplikasikan nantinya di tempat mengajar masing-masing," jelasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan – Hj. Sumarwati, S.Pd.,M.Pd mengatakan, pihaknya mengapresiasi kepada IGTKI dan Himpaudi Kabupaten Pekalongan yang telah menginisiasi untuk terselenggaranya seminar sehari ini.
"Seminar yang digelar ini melalui biaya sendiri para guru dan harapannya bisa meningkatkan empat kompetensi guru seperti kompetensi profesional, sosial, pedagogik dan kepribadian sehingga standar kompetensi yang menjadi tuntutan guru profesional itu bisa terwujud," tutur Sumarwati.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Publisher : aris
Kamis, 4 April 2019
Demikian disampaikan Bupati Pekalongan saat menghadiri dan memberikan sambutan pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Triwulan I Tahun 2019 di pendopo Kecamatan Sragi dan pendopo Kecamatan Siwalan, Selasa (2/4/2019) kemarin.
Bupati mengungkapkan pihaknya sengaja mengumpulkan para Kades dan Sekdes selain dalam rangka untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Dana Desa triwulan I tahun 2019. Juga untuk menyukseskan bersama-sama pelaksanaan Pemilu yang sebentar lagi akan berlangsung yakni tanggal 17 April 2019 mendatang.
“Menjelang Pemilu 2019 tanggal 17 April mendatang, pada hari ini kami sengaja mengumpulkan para Kades dan Sekdes se Kabupaten Pekalongan dengan sistem zonasi atau per dapil (daerah pilihan),” ujar Bupati.
Bupati menjelaskan, Kepala Desa itu bukan pejabat politik, akan tetapi pejabat pemerintahan di level desa. Menurutnya, pejabat politik sesuai definisinya karena dia memang dipilih oleh partai politik.
“Politiknya Kades dengan politiknya Desa itu berbeda. Kalau Kades yakni pejabat politik dalam konteks karena dipilih langsung, tetapi dalam fungsinya Kades itu pejabat pemerintah desa. Sehingga tidak boleh berkampanye atau berafiliasi ke salah satu kontestansi politik secara inkonstitusional. Kalau secara pribadi silahkan,” ujar Bupati Asip Kholbihi.
Bupati menerangkan tujuannya mengumpulkan para Kades dan Sekdes yakni agar para Kades dan Sekdes dalam menjalankan tupoksinya enak, nyaman dan tentram dalam hidupnya.
“Masalah dukung mendukung sudah ada di hati nurani masing-masing. Tetapi politik edukasi ini penting. Yang lebih penting lagi saya tekankan bahwa kondisi Kabupaten Pekalongan sampai hari ini sangat bagus, sangat kondusif. Untuk itu sebelum terjadi, saya ingatkan agar para Kepala Desa tidak berpolitik praktis,” pinta Bupati.
Dalam kegiatan itu, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMD P3A dan PPKB) – HM. Afib, S.Sos. Dan para Camat zona/dapil II yakni H. Hasanudin (Camat Sragi), Alif Nurfiyanto (Camat Bojong) dan Ajid Pratondo (Camat Kesesi), serta seluruh Kepala Desa dan Sekdes ketiga Kecamatan tersebut.
Kemudian, para Camat zona/dapil III yaitu Sugino (Camat Siwalan), Agung Nur Handoyo (Sekcam sekaligus Plt. Camat Wiradesa), Agus Dwi Nugroho (Camat Tirto) dan Ali Akbar (Sekcam sekaligus Plt. Camat Wonokerto).
Kegiatan juga menghadirkan pihak KPU dan Bawaslu Kabupaten Pekalongan dalam rangka mensosialisasikan Pemilu 2019. Di pendopo Kecamatan Sragi, dari KPU yakni M. Ahyar (Komisioner) dan Ahmad Zul Fahmi (Ketua Bawaslu). Sedangkan kegiatan di pendopo Kecamatan Siwalan, dari KPU yaitu Laelatul Izah (Komisioner) dan Wahyudi (Wakil Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan). (didik/dinkominfo kab.pekalongan).
Publisher : aris
Rabu, 3 April 2019
Pada tahap pertama, Selasa (2/4/2019) yakni di zona/dapil II yang meliputi Kecamatan Sragi, Bojong dan Kesesi dilangsungkan di pendopo Kecamatan Sragi dan zona/dapil III meliputi Kecamatan Siwalan, Wiradesa, Tirto dan Wonokerto diselenggarakan di pendopo Kecamatan Siwalan.
Kegiatan dengan tema lengkap Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Triwulan I Tahun 2019 itu, dihadiri oleh para Camat zona/dapil II yakni H. Hasanudin (Camat Sragi), Alif Nurfiyanto (Camat Bojong) dan Ajid Pratondo (Camat Kesesi), serta seluruh Kepala Desa dan Sekdes ketiga Kecamatan tersebut. Dan para Camat zona/dapil III yaitu Sugino (Camat Siwalan), Agung Nur Handoyo (Sekcam sekaligus Plt. Camat Wiradesa), Agus Dwi Nugroho (Camat Tirto) dan Ali Akbar (Sekcam sekaligus Plt. Camat Wonokerto).
Bupati dalam sambutannya mengungkapkan pihaknya sengaja mengumpulkan para Kades dan Sekdes dalam rangka untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Dana Desa (DD) triwulan I tahun 2019. Disamping itu pula, kata Bupati, guna menyukseskan bersama-sama pelaksanaan Pemilu yang sebentar lagi akan berlangsung yakni tanggal 17 April 2019 mendatang.
“Pada hari ini kami sengaja mengumpulkan para Kades dan Sekdes se Kabupaten Pekalongan dengan sistem zonasi atau per dapil (daerah pilihan) guna melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanan dana desa triwulan I tahun 2019. Seharusnya sudah 20 persen DD sudah terserap. Untuk itu bagi para Kepala Desa yang belum mencairkan/ mengambil dana desa dan alokasi dana desa, segera diurus,” ujarnya.
Disampaikan Bupati, pihaknya sedang menyusun anggaran 2020, termasuk didalamnya adalah mereformulasi Siltap (penghasilan tetap) Kepala Desa dan Perangkat Desa se Kabupaten Pekalongan, berkaitan dengan lahirnya PP Nomor 11 tahun 2019.
“Tolong perhatikan Dana Desa dan seluruh komponen pendanaan yang ada di Desa karena kami sedang mereformulasi penyusunan anggaran tahun 2020 berkaitan Siltap Kades dan Perangkat Desa se Kabupaten Pekalongan, berkaitan dengan lahirnya PP Nomor 11 tahun 2019,” terang Bupati.
Lebih lanjut, Bupati memaparkan lahirnya PP Nomor 11 tahun 2019 ini merubah nasib para Kades dan Perangkat Desa. Apabila diterapkan secara letter lux, para Kepala Desa hanya Siltap sebesar Rp 2.426.640, Sekdes memperoleh sebesar Rp 2.224.420 dan Perangkat Desa lainnya sebesar Rp 2.022.200.
“Kalau memakai sistem yang eksisting (bukan PP Nomor 11 tahun 2019) Siltap para Kepala Desa dan Perangkat serta Sekdes lumayan yakni Kepala Desa Rp 3,8 juta, Perangkat dan Sekdes Rp 2,6 juta. Akan tetapi oleh Pemerintah Pusat diubah dengan PP Nomor 11 tahun 2019 itu yang memerintahkan agar disesuaikan. Yang kasihan lagi Kepala Desa yang PNS, dapat tunjangan hanya Rp 700ribu. Aturannya itu begitu,” papar Bupati.
Dikatakan Bupati, dari reformulasi Siltap ini nanti ada titik ideal. Caranya bagaimana? Adalah dengan memasukan unsur tunjangan agar Siltap Kades, Sekdes dan Perangkat Desa ideal. Dengan demikian nanti pada tahun 2020 Kepala Desa Siltapnya bisa diatas Rp 4 juta.
“Saat ini untuk Siltap saja yang dari APBD anggarannya Rp 103 Milyar, tetapi kalau menggunakan PP Nomor 11 tahun 2019 malah berkurang hingga hanya sekitar Rp 90 Milyar. Kami sih senang saja. Akan tetapi kami kasihan kepada para Kepala Desa yang sudah mengeluarkan biaya besar saat pemilihan. Untuk itu kami harus memenuhinya agar ideal. Dan kami memerlukan dana tambahan sebesar Rp 29 Milyar lagi. Kita butuh Rp 132 Milyar untuk perbaikan pendapatan para Kades,” paparnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan).
Publisher : aris
Rabu, 3 April 2019