KAJEN - Undang-undang atau peraturan perundang-undangan itu sebenarnya telah memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk berperan di dalam pembangunan dan bahkan kalau untuk perempuan itu diberi kelonggaran-kelonggaran .
” Salah satu contoh adalah calon anggota legislatif dipersyaratkan 30% harus wanita atau perempuan” ungkap Wakil Bupati Pekalongan Ir. Arini Harimurti pada acara pembukaan pelatihan Kepemimpinan Perempuan Desa baru baru ini di hotel Santhika (12/4)
Kemudian contoh lain, dan ini sudah sampai pada Peraturan Bupati bahwa anggota BPD itu juga diharapkan minimal 1 anggota adalah perempuan. Oleh karena itu, saya mengajak ibu-ibu sekalian mari kita gunakan kesempatan pelatihan yang telah diberikan ini dengan sebaik baiknya.
Pada kesempatan ini Wakil Bupati menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah menyelenggarakan kegiatan untuk Kabupaten Pekalongan , Kabupaten Batang dan Kabupaten Pemalang dijadikan sasaran dari pelatihan pada hari ini.
Selanjutnya ia menambahkan bahwa Pemerintah memberikan kelonggaran semacam itu karena selama ini keterwakilan kita sebagai kaum perempuan khususnya di pedesaan seringkali termarginalisasi. Kadang-kadang mereka memandang bahwa perempuan itu terlalu lemah , bahwa perempuan itu katanya emosional lebih dominan daripada rasional ,” kita sama-sama dengan laki-laki sebagai subjek pembangunan sebagai pelaksana pembangunan” terangnya .
Resistensi maskulinitas terjadi apabila memasuki ranah publik biasanya wanita diranah domestik dan saat pindah ke ranah publik itu kadang timbul resistensi dari bapak-bapak. Oleh karena itu , pemerintah dalam hal ini memberikan kesempatan kepada kita, ayo kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, tetapi kesempatan yang diberikan oleh pemerintah ini tentu saja tidak berjalan terus ,
Kita jangan mengharapkan ketergantungan kita kepada peraturan yang melonggarkan wanita, tetapi kitalah yang harus berusaha bagaimana kita meningkatkan kompetensi kita, dengan selalu belajar. “Mari kita manfaatkan kesempatan pelatihan ini untuk mempersiapkan diri agar kita mampu berkiprah diranah publik , tidak hanya di desa masing-masing saja , juga salah satu dari peserta disini akan menjadi pemimpin di Kabupaten Pekalongan , Batang dan Pemalang “ terang Bu Wakil Bupati Pekalongan.
Ia menambahkan kadanglah perempuan itu takut saat memasuki ranah publik, karena takut membagi waktu dengan anak-anak ,itu pasti menjadi pikiran yang paling utama. Menurut saya hubungan kita terhadap anak itu tidak tergantung kepada berapa lama tetapi seberapa kualitaskan pertemuan kita dengan mereka dan bagaimana kita menentukan skala prioritas. selain itu , disiplin waktu, disiplin menaati peraturan ataupun disiplin dalam prosedur.
Keberhasilan kegiatan ini bukan ditentukan oleh tingkat kehadiran ibu-ibu semuanya atau sertifikat yang didapatkan ibu-ibu semuanya melainkan yang lebih penting adalah output dari kegiatan kali ini yaitu kiprah ibu-ibu di masyarakat. (red)
Publisher : aris
Senin, 15 April 2019
JADI PERHATIAN, KESEHATAN BALITA DAN PERNIKAHAN DINI
- Terjunkan Kalangan Pemuda
KAJEN - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pekalongan menerjunkan pemuda untuk ikut andil dalam penanganan masalah kesehatan balita dengan masalah status gizi, baik gizi kurang, buruk, stunting serta Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR).
KAJEN – Senyum semringah terpancar dari wajah 2.000an guru keagamaan di Kabupaten dan Kota Pekalongan yang hadir pada acara Silaturahmi Wakil Gubernur Jateng dengan Ustaz/ Ustazah se-Kabupaten dan Kota Pekalongan. Para guru ngaji itu terlihat bahagia karena baru pertama kali menerima bantuan tersebut dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
KAJEN - Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si mengukuhkan 67 Kepala Sekolah Menengah atau SMP dan Sekolah Dasar atau SD, Kamis (11/4/2019) di aula lantai I Setda Kabupaten Pekalongan. Mereka terdiri dari 5 Kepala Sekolah SMP dan 62 Kepala Sekolah SD.
Pengukuhan dihadiri Sekretaris Daerah Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM beserta para Asisten, Kepala BKD H. Totok Mulyanto, SE., Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan H. Sumarwati, S.Pd.,M.AP serta beberapa perwakilan OPD lainnya dan seluruh Pengawas Sekolah SMP dan SD di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.
KAJEN – Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si mengumpulkan dan memberikan pembinaan para Pendamping Program Keluarga Harapan (PPKH) terkait validasi data kemsikinan di Kabupaten Pekalongan, Selasa (9/4/2019) di aula lantai III Setda Kabupaten Pekalongan di Kajen. Bupati didampingi Sekretaris dan para Kepala Bidang Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan.
Hal itu lantaran menurut Kepala Dinkes Kabupaten Pekalongan Setiawan Dwi Antoro, pada kesempatan kegiatan pengukuhan dan launching Gerakan Pemuda Siaga Sehat (Gen Pesat), di Aula lantai 1 Setda, Rabu kemarin (11/4/2019), saat ini di Kota Santri masih banyak balita dengan masalah status gizi.
"Untuk saat ini di Kabupaten Pekalongan masih banyak balita yang mengalami berat badan dibawah standar, sehingga berpotensi mengalami masalah status gizi. Tahun 2018 jumlah balita dengan gizi kurang mencapai 475 balita, gizi buruk 48 balita dan stunting 91 balita. Sedangkan bayi baru lahir dengan kategori BBLR mencapai 746 balita," katanya.
Karena itu, pihaknya menggandeng pemuda untuk peduli dan menjadi bagian dari kesehatan di Kabupaten Pekalongan, melalui inovasi Gen Pesat. Keterlibatan tersebut diharapkan mampu menurunkan angka permasalahan tersebut.
Gen Pesat merupakan inovasi baru dari dinkes dalam upaya penurunan masalah gizi, karena Kabupaten Pekalongan menduduki peringkat ke 4 dari bawah di Jawa Tengah untuk masalah gizi. Selain itu juga agar dapat berperan melakukan upaya penurunan angka pernikahan dini, yang juga dinilai masih cukup banyak.
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si pada kesempatan mengukuhkan dan melaunching Gen Pesat, mengungkapkan pihaknya sekarang ini tengah mengambil perhatian serius terhadap permasalahan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), yang merupakan bagian dari permasalahan gizi, termasuk stunting, serta pernikahan dini.
"Di Kabupaten Pekalongan ini angkanya setiap tahun alhamdulillah mengalami penurunan, dengan berbagai gerakan inovasi yang diluncurkan. Dengan keberadaan Gen Pesat ini, diharapkan bisa lebih memaksimalkan penurunan angkanya dan menjadi zero atau nol," tegas bupati.
Bahkan bupati juga meminta camat-camat dengan status angka kasus tinggi permasalahan tersebut, untuk turun langsung ke masyarakat. Sehingga dapat mengetahui secara langsung jumlah dan langkah gerakan cepat. (didik/dinkominfo kab.pekalongan).
Publisher : aris
Jumat, 12 April 2019
Kergiatan dilangsungkan di Pondok Pesantren Walindo Boyoteluk Kecamatan Siwalan, Kamis (11/4/2019). Dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah KH. Taj Yasin Maimoen, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si, Plt. Kabag Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jateng Ahyani, Kepala Kemenag Kabupaten Pekalongan Kasiman Mahmud Desky, M.Ag, para pengasuh pondok pesantren di Kabupaten dan Kota Pekalongan.
Plt. Kabag Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jateng Ahyani dalam sambutannya atas nama Kepala Kanwil Kemenag Jawa Tengah menjelaskan, jumlah guru keagamaan Kabupaten Pekalongan yang menerima bantuan insentif pada tahun 2019 sebanyak 7.447 orang, sedangkan di Kota Pekalongan sebanyak 2.497 orang.
“Pada tahun ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp205,35 miliar untuk bantuan insentif kepada 171.131 orang ustaz/ ustazah,” ujarnya.
Bupati Pekalongan dalam sambutannya mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur telah mendata guru keagamaan yang valid dan akan dianggarkan dalam anggaran di Provinsi Jawa Tengah.
“Tentu saya hari ini sebagai tuan rumah menyampaikan ucapan terima kasih atas program Provinsi Jawa Tengah yang baik itu. Semoga program itu akan membantu kita semua, minimal Pemprov sudah memulai dari yang dulunya tidak ada,” ungkap Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menuturkan Gus Yasin punya misi besar dalam memajukan dunia pedidikan Islam khususnya pondok pesantren, madrasah diniyah dan TPQ, madrasah awaliyah dan lain-lain.
“Misi beliau adalah bagaimana agar anak-anak kita cerdas, tidak sekedar menguasai ilmu umum akan tetapi juga ilmu agama. Maka dari itu kita dukung dan sukseskan program beliau,” tutur Bupati.
Bupati menjelaskan TPQ/Madin di Kabupaten Pekalongan berjumlah 1.285 dan gurunya 7.925 orang. Selama ini Pemerintah Kabupaten Pekalongan sudah memberikan insentif kepada meraka. “Dan Alhamdulillah hari ini kita mendapat bantuan tambahan dari Pemrov Jateng,” imbuhnya.
Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen menjelaskan, program bantuan insentif diberikan kepada guru ngaji sebagai wujud kepedulian Pemprov Jateng terhadap perjuangan mereka dalam mendidik anak bangsa agar berbudi pekerti luhur.
Gus Yasin, sapaan akrab Wagub, menegaskan pondok pesantren bukan sekadar asrama bagi para santri, melainkan tempat yang tepat untuk mencetak anak bangsa berkarakter.
“Saat ini kita memerlukan akhlak dan pemahaman agama Islam secara kaffah, secara sempurna. Kalau pemahaman itu ada, saya yakin pemahaman radikal, terorisme, dan pemahaman yang tidak sesuai dengan ajaran agama dapat terhapuskan dengan sendirinya. Maka, kepada ustaz/ ustazah, saya mohon didik putra-putri kami menjadi putra-putri yang berakhlak mulia,” ujarnya.
Gus Yasin pun berupaya agar program bantuan insentif tersebut dapat dilakukan secara berkesinambungan. Selain program bantuan insentif, pihaknya juga terus mendorong program ekonomi pesantren (ekotren) agar ekonomi di lingkungan pondok pesantren terus tumbuh.
“Niki dados amal jariyah kula kaliyan Mas Ganjar. Kita dorong agar program (bantuan insentif) ini saged saklawase ada di Jawa Tengah,” pungkasnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Publisher : arif
Kamis, 11 April 2019
Bupati dalam sambutannya mengungkapkan bahwa kita sudah sepakat, kita sudah satu visi untuk memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Pekalongan. “Saya ucapkan terima kasih selama ini para kepala sekolah sudah berjuang lahir dan bathin untuk mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak yang berilmu, dan ilmunya bermanfaat untuk kehidupan selanjutnya. Ini adalah tugas mulia di tengah-tengah kesibukan para kepala sekolah,” ujar Bupati.
Dituturkan Bupati, pihaknya memahami akan kesibukan para Kepala Sekolah yang juga disibukkan dengan tugas administrasi yakni terkait sertifikasi. “Tentu hal ini tidak boleh melupakan esensi tugas sebagai seorang guru untuk mendidik anak-anak kita. Silahkan tugas administrasi dikerjakan, poin-poin diselesaikan, tapi jangan melupakan tugas pokok dan fungsi selaku guru sekaligus kepala sekolah,” terangnya.
Kemudian yang paling penting, kata Bupati, karena para guru secara sosiologis mengajar pada generasi Z yakni generasi yang lahir setelah tahun 2000 ini yang memiliki karakter, pendekatan, keilmuan yang tentu berbeda waktu kita dulu.
“Untuk itu dibutuhkan kepiawaian para guru yang secara sosiologis diklasifikasikan sebagai generasi X yang rata-rata lahir tahun 70an-80an,” tutur Bupati.
Saat ini anak-anak kita mempunyai sifat individualistik yang asik dengan dunianya sendiri, sudah tidak begitu peduli dengan lingkungan, dengan orang tuanya saja sudah tidak begitu peduli, termasuk dengan guru, dengan kawan seiring. Ini memang sebuah perubahan. Untuk itu diperlukan penguasaan baik itu sosiologis psikologis anak.
“Untuk itu di tengah situasi seperti itu kenali dengan baik akan karakter anak didik kita. Kalau sudah tahu persis karakternya, para guru sudah punya kemampuan ilmu untuk bagaimana agar anak didiknya bisa mengendalikan diri meskipun mereka bergantung dengan komputer, handphone, namun untuk tujuan yang positif konstruktif,” tambahnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Publisher : aris
Kamis, 11 April 2019
"Hari ini, saya mengajak kepada kita semua untuk dapat terus membumikan dakwah Islam dengan pendekatan sufistik yang cerdas dan cermat. Mari kita isi media sosial kita dengan hal-hal yang positif dan penuh hikmah," tutur Menag di GPU Kajen Kabupaten Pekalongan.
Konferensi Ulama Sufi Internasional atau Multaqa Sufi Al-Alamy ini berlangsung sejak 8 April 2019. Multaqa diprakarsai oleh Jam’iyyah Ahlit Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah (JATMAN). Konferensi ini diikuti 87 ulama sufi dari 36 negara dan dihadiri sekira 3.500 peserta dari kalangan ulama ahli tarikat Indonesia.
"Mari kita isi dunia dakwah kita dengan ngaji rasa. Mari kita banjiri dunia dakwah kita di media sosial dengan uswah hasanah, tidak sekadar mau’izhah hasanah. Mari kita menjadi bumi yang menopang semua orang, menjadi mendung yang menaungi semua insan dan air hujan yang menyuburkan alam," lanjut Menag.
Menteri yang juga alumni Pesantren Darussalam Gontor ini lalu menyitir salah satu pesan Imam Junaid al-Baghdadi: "Kaum sufi itu seperti bumi, yang diinjak oleh orang saleh maupun pendosa; juga seperti mendung, yang memayungi segala yang ada; seperti air hujan, yang mengaliri segala sesuatu.”
Menag menilai para sufi lekat dengan kreatifitas dalam dakwah. Bahkan, kreatifitas itu menjadi sesuatu yang distingtif. Mereka misalnya menggunakan Halaqah Dzikir (majlis zikir), Khalwat-khalwat Alquran, dan Zawiyah sufiyah yang dikembangkan sesuai kondisi zamannya.
Kreatifitas yang sama diperlukan dalam merespon tantangan dakwah era milenial dengan segala perangkat digital dan media sosial. Karenanya, dibutuhkan upaya serius dari kaum sufi untuk menggarap aksi dakwah yang dapat mengangkat harkat dan martabat umat Islam, terutama di media sosial.
"Generasi digital juga harus memahami dan mengingat pengalaman sejarah bahwa Islam masuk ke negeri ini dengan cara damai, antara lain melalui tangan para sufi. Generasi milenial harus tahu bahwa para ulama sufi menyebarkan Islam dengan akhlak yang mulia, sehingga dakwah Islam menjadi lebih efektif dan damai," sambungnya.
Menag mengucapkan selamat atas suksesnya penyelenggaraan Konferensi Ulama Sufi Internasional ini. Menag mengajak semua pihak untuk meneruskan dakwah damai baginda Rasulullah Saw, sehingga keramahan dan kedamaian Islam tersebar di NKRI dan segenap penjuru bumi.
"Mari kita jadikan situasi umat kekinian yang sedang gundah gelisah ini sebagai momentum untuk merevitalisasi kembali gerakan tarekat dan tasawuf. Mari kita berdoa semoga di tahun politik ini, bangsa kita, Indonesia, dijaga dan diselamatkan dari perpecahan, terus menjaga perdamaian, serta merawat semangat persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur," harapnya.
"Semoga Program Kerja dan Rekomendasi 4 Komisi, yakni Komisi Ulama Luar Negeri, Tasawuf, Ekonomi dan Fikih yang dihasilkan konferensi internasional ini dapat dilaksanakan dengan baik," tutupnya.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Publisher : aris
Rabu, 10 April 2019
Rabu, 10 April 2019
Konferensi Ulama Sufi Internasional atau Multaqa Sufi Al-Alamy ini berlangsung selama tiga hari sejak 8 hingga 10 April 2019. Multaqa diprakarsai oleh Jam’iyyah Ahlit Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah (JATMAN). Konferensi ini diikuti 87 ulama sufi dari 36 negara dan dihadiri sekira 3.500 peserta dari kalangan ulama ahli tarikat Indonesia.
Bupati dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, utamanya yang terhormat Bapak Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin dan para ulama baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
“Acara ini sungguh sangat berarti bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan karena kita mendapat penghormatan, mendapat barokah atas kehadiran para ulama, para habaib baik dari dalam maupun luar negeri,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan permohonan maaf selaku tuan rumah apabila para hadir yang sejak 2 hari ini di Kabupaten Pekalongan banyak hal yang kurang berkenan.
“Kami sudah berusaha agar menjadi tuan rumah yang baik tetapi ternyata masih banyak kekurangan di sana-sini. Oleh karena itu atas nama tuan rumah mohon maaf yang sebesar-besarnya,” ungkapnya.
Dijelaskan Bupati, Kabupaten Pekalongan adalah salah satu Kabupaten dari 35 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah. Terletak di pantai utara Jawa dengan jumlah penduduk 836.000 dan luas wilayah 823 km. Penduduk Kabupaten Pekalongan rata-rata adalah para pedagang. Mereka memproduksi batik, kain sarung dan turunan dari industri konveksi yang kini sudah diekspor ke Negara-negara muslim di dunia ini.
Oleh karena itu, kata Bupati, kedatangan para peserta konferensi Insya Allah akan mendatangkan barokah tidak saja bagi kita semua tetapi utamanya adalah para pelaku UMKM di Kabupaten Pekalongan yang jumlahnya hampir 32.000 UMKM.
“Silahkan berbelanja di UMKM Kabupaten Pekalongan. Karena ada pepatah mengatakan barang siapa yang datang ke Kabupaten Pekalongan dan tidak berbelanja produk Kabupaten Pekalongan, maka tidak disayang suami atau istri,” tutur Bupati sambil bercanda.
Dikatakan Bupati, Kabupaten Pekalongan dikenal dengan Kota Santri. Disamping merupakan akronim dari kata Sehat, Aman, Nyaman, Tertib, Rapi dan Indah, ternyata di Kabupaten Pekalongan ini ada 100 lebih pesantren dan hampir seluruh pesantren yang ada di Indonesia, santrinya banyak yang berasal dari Kabupaten Pekalongan.
“Oleh sebab itu sangat tepat apabila “Multaqa Sufi Al Alamy” yang diselenggarakan oleh Jamiyyah Ahlith Thoriqoh Al Muttabaroh An Nahdliyyah (JATMAN) di bawah pimpinan Maulana Habib Luthfi insya Allah sering diadakan di Kabupaten Pekalongan karena Kotanya saja Santri, apalagi rakyatnya, kalau Bupati tidak perlu dipertanyakan dan diragukan lagi,” terang Bupati.
Kepada para peserta Konferensi Ulama Sufi Internasional dari luar negeri, orang nomor satu di Kota Santri itu berharap Kabupaten Pekalongan akan menjadi kenangan yang baik. “Kepada para peserta Konferensi, jadikanlah hal-hal baik, kebaikan-kebaikan yang ada di Kabupaten Pekalongan ini sebagai kenangan. Kalau itu indah, kalau itu baik tolong dikabarkan kepada seluruh warga dunia agar warga muslim di dunia berbondong-bondong datang ke Kabupaten Pekalongan untuk berbelanja produk asli Kabupaten Pekalongan yang memang sudah terkenal di seluruh dunia itu,” tambahnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan.
Publisher : aris
Rabu, 10 April 2019
Bupati Asip mengungkapkan peran PPKH menjadi penting karena merupakan salah satu ujung tombak dari program yang settingnya adalah dari Pemerintah Pusat yakni Kementerian Sosial, tapi punya dampak yang luar biasa.
“Kita hari ini mengumpulkan 120 Pendamping PKH se Kabupaten Pekalongan untuk mempercepat program penurunan angka kemiskinan yang saya target pada 2021 itu adalah single digit,” ujar Bupati.
Bupati menjelaskan pihaknya sering mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait validasi data penerima manfaat PKH. “Sering tuh kawan-kawan wartawan juga menemukan, ini orang kaya kok dapat PKH. Ternyata setelah kita teliti, entri datanya dulu kebanyakan dari para pamong,” jelasnya.
Maka dari itu, kata Bupati, dengan pertemuan pada saat ini yang paling penting nantinya diharapkan akan ada validasi data. Yakni bagi mereka yang betul-betul tidak berhak menerima akan kita delete, kemudian akan kita ganti dengan yang berhak menerima.
“Ini penting sekali dan Kementerian Sosial juga sudah menerima masukan- masukan dari Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Provinsi agar data ini bisa diupdate kapanpun. Dan ini sangat menguntungkan bagi kita. Oleh karena itu para PPKH kita kumpulkan,” tegas Bupati.
Kepada Dinas Sosial dan PPKH, Bupati Asip Kholbihi memerintahkan beberapa hal penting, yakni pertama adalah untuk melakukan validasi data. Yang kedua, agar para PPKH tidak hanya mendampingi pada aspek penerimaan program yang afirmatif saja dari pemerintah yaitu menerima penerimaan bantuan tunai per triwulan sesuai komponennya yang rata-rata Rp 1,8 juta per triwulan. Akan tetapi PPKH ini akan memberikan pendampingan terutama dalam mendevelop keluarga agar keuangan keluarga ini agar dibantu supaya lebih sehat lagi bagaimana caranya.
“Yang lebih penting lagi agar para PPKH ini tidak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu menjelang Pemilu ini, sehingga mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik,” tutur Bupati.
Terkait model pendataan para penerima manfaat PKH di daerah lain dengan pemberian stiker, Bupati tegaskan pihaknya tidak akan menggunakan model daerah lain itu.
“Kita cukup data saja karena data kemiskinan itu bersifat dinamis. Hari ini orang miskin, siapa tahu langsung dapat warisan dari orang tuanya kan langsung kaya. Oleh karena itu saya tidak akan menggunakan stiker untuk menempel tanda sebagai warga miskin, tidak usah seperti itu,” tambahnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Publisher : aris
Selasa, 9 April 2019
Selasa, 9 April 2019
