Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Disampaikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan Wahyu Kuncoro, S.T yang ditemui di tengah acara pihaknya menuturkan bahwa kegiatan kali ini merupakan hasil kolaborasi dengan Indosiar.

"Jadi ini bentuk kolaborasi antara Indosiar dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dikemas dengan acara Pesta Raya Indosiar. Di sini memang dari awal sudah bertujuan untuk memperkenalkan potensi-potensi lokal kemudian UMKM. Terbukti dari tadi pagi yang sudah berjalan adalah penampilan kesenian daerah dan artis lokal, kemudian malam ini penampilan dari artis-artis yang berada di bawah manajemen Indosiar," Ucapnya.

Ditambahkan Wahyu bahwa acara sudah dimulai sejak Sabtu pagi diawali dengan acara bugar bersama Indosiar, kemudian penampilan dari siswa-siswi SD, SMP, dan SMA, disusul penampilan artis lokal Kabupaten Pekalongan. Sedangkan untuk acara malam Minggu, masyarakat dihibur oleh Putri Isnari DA dan Fildan DA yang tampil memukau. Tidak hanya itu Sabiq Ashraff (Putra Bupati Pekalongan Fadia Arafiq) pun juga ikut menggoyang Alun-alun Kajen yang saat itu dipadati Penonton.

Acara konser Pesta Raya Indosiar menjadi lebih meriah dengan hadirnya Zea Ashraff dan dua MC dari Indosiar yang bertugas mengatur jalannya acara malam itu.

Kedatangannya ke Pekalongan kali ini menjadi kali kedua setelah dirinya menjadi artis seperti sekarang. Untuk kali ini dirinya berharap bisa mengeksplorasi Pekalongan terutama kuliner dan tempat wisatanya.

"Aku jadi flashback lagi karena terakhir datang ke Pekalongan di tahun 2017, ini menjadi acara off air aku di Pekalongan setalah jadi artis. Alhamdulillah seneng banget karena adanya Pesta Raya Indosiar ini aku bisa kembali ke Pekalongan Kota Batik ini," ujarnya sambil tersenyum bahagia.

Kebahagiaan juga dirasakan oleh Fildan DA yang baru pertama kali datang ke Pekalongan, dirinya mengaku takjub melihat antusiasme masyarakat Kabupaten Pekalongan. "Pastinya Fildan seneng banget bisa hadir di Pesta Raya Indosiar untuk menghibur masyarakat kabupaten Pekalongan. Pas awal datang kesini sempet kaget ternyata penontonnya rame banget jadi agak deg-degan ini," ungkapnya kepada awak media.

Usai dilantik oleh Ketua Umum KORMI Jateng, Edi Purwanto, Jum'at (20/6/2025) di Aula Setda Kabupaten Pekalongan, Pengurus KORMI Kabupaten Pekalongan rapatkan barisan akan mengawal dan menggelorakan olahraga masyarakat di Kota Santri. Komitmen inilah yang menjadi semangat pengurus KORMI Kabupaten Pekalongan Periode 2025-2029.
Disampaikan Juharno yang juga selaku Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dari Fraksi Gerindra, Berawal dari curhatan pengurus KORMI Periode sebelumnya tentang kondisi organisasi yang ada tapi tiada padahal mampu menorehkan prestasi hingga tingkat Provinsi Jawa Tengah. Akhirnya dirinya tergerak untuk bersama-sama mewujudkan kiprah KORMI Kabupaten Pekalongan.

“Dengan pengalaman yang saya miliki menjadi pengurus KONI di Kota Pekalongan, karena saya orang kabupaten Pekalongan dan diberikan Amanah menjadi Wakil Rakyat di Kabupaten Pekalongan, saya punya tekan untuk memajukan Kota Santri denga napa yang kita mampu lakukan. Dan alhamdhulillah ini mendapat kepercayaan menjadi Ketua Umum KORMI kabupaten Pekalongan ini berarti tanggung jawab baru untuk membugarkan masyarakat lewat olahraga,”terangnya.

Ditambahkan Juharno, Kondisi KORMI Kabupaten Pekalongan sempat mati suri, Pihaknya berharap setelah dilantik kepengurusan yang baru ini, semakin menyulut semangat pengurus untuk mengajak masyarakat mencintai olahraga.

"Kita tidak hanya meningkatkan kebugaran masyarakat, tetapi juga membangun budaya sehat yang berkelanjutan yang selaras dengan program pemerintah menuju Indonesia Emas 20245,'' terangnya.

Dikesempatan yang sama Ketua Umum KORMI Jateng, Edi Purwanto menyampaikan, Organisasi KORMI di Provinsi Jawa Tengah sudah terbentuk di 34 Kabupaten/ Kota dan yang menjadi PR adalah Kabupaten Banjar Negara yang belum terbentuk. KORMI kedudukanya sama dengan KONI memiliki peran besar sesuai dengan amanat Undang-Undang No 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

''Peran ini semakin diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), KORMI memiliki komitmen untuk terus memajukan olahraga masyarakat di Kabupaten Pekalongan khususnya dan secara luas di Jawa Tengah,”terangnya.

Ditambahkan Edi, Dengan kepengurusan baru ini, diharapkan KORMI Kabupaten Pekalongan mampu menciptakan lebih banyak program yang inovatif dan inklusif. Pihaknya juga mengharap dukungan dari Pemerintak Kabupaten Pekalongan dan legislative setempat untuk kemajuan KORMI kabupaten Pekalongan.

Sebanyak 827 Jamaah Haji tiba di Pendopo Rumah Dinas Bupati Pekalongan yang terbagi dalam 4 kloter, yaitu kloter 20 pada pukul 01.25 dinihari, lalu untuk kloter 21 pada pukul 03.30, sedangkan untuk kloter 22 pada pukul 11.30, dan untuk kloter 23 pada pukul 16.00

Disampaikan Bupati Fadia, Kedatangan jemaah haji Kabupaten Pekalongan dalam keadaan sehat, Ia memastikan bahwa tidak ada jamaah dari Kabupaten Pekalongan yang wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci tahun ini.

“Alhamdulillah, semua jamaah kita pulang dengan selamat, tidak ada yang meninggal di sana. Ini adalah nikmat luar biasa dari Allah SWT,” tutur Bupati Pekalongan

Ditambahkan Fadia, Pihaknya mengingatkan para jamaah untuk terus menjaga akhlak dan menjadi contoh yang baik di lingkungan masyarakat usai menyandang predikat haji dan hajjah. Ia menekankan bahwa tidak semua orang bisa mendapat kesempatan berhaji, bahkan ada yang telah membayar mahal melalui jalur furoda namun tetap belum bisa berangkat.

“Haji ini adalah panggilan dari Allah. Kita sudah menunaikan ibadah dengan perjuangan dan doa, maka yang harus kita jaga sekarang adalah akhlak, doa, dan tingkah laku kita agar tetap baik selamanya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fadia Arafiq menegaskan bahwa para jamaah kini menjadi tokoh masyarakat di desanya masing-masing. Ia berharap mereka dapat mendukung program-program pemerintah daerah dan menjaga semangat kebersamaan.

“Tunjukkan sikap yang santun, jaga persaudaraan, dan mari bersama-sama membantu mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pekalongan,” pungkasnya.

Bupati Fadia pastikan pembangunan tahap pertama rumah sakit telah selesai dengan baik dan sesuai spesifikasi, “Hasil tinjauan kita hari ini memastikan bahwa tahap satu pembangunan Rumah Sakit Kraton sudah selesai dengan baik dan bagus. Bahkan kemarin sudah diperiksa oleh BPK dan hasilnya juga bagus, tidak ada temuan apapun. Semuanya rapi dan sesuai spesifikasi,” terangnya.

Ditambahkan Fadia, Saat ini pembangunan telah memasuki tahap kedua, Proses lelang dan kontrak telah dilakukan, bahkan pembangunan tahap kedua sudah mulai berjalan. Tahap ini rencananya akan menyelesaikan seluruh bangunan rumah sakit hingga akhir tahun 2025.

“Di tahap kedua ini kita selesaikan semua bangunan untuk rumah sakit Kraton yang baru. Jadi artinya selesai semua sampai akhir tahun nanti, tinggal kita pikirkan untuk interior dalamnya,” lanjut Fadia.

Bupati menambahkan, Pembangunan tahap kedua tersebut menelan anggaran sekitar Rp. 38 miliyar yang bersumber dari APBD Kabupaten Pekalongan. Adapun untuk penyelesaian interior rumah sakit, diperkirakan membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp. 90 miliyar.

Ia juga mengungkapkan bahwa terwujudnya pembangunan RSUD Kraton yang Baru merupakan mimpi lama yang akhirnya bisa direalisasikan di masa pemerintahannya. Ia menekankan bahwa ini adalah hasil kerja keras seluruh tim Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan serta berkat doa Masyarakat.

"Ini adalah satu kebahagiaan dan kebanggaan untuk kami semua, Tim Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Dari zaman dulu berganti-ganti bupati, selalu ada keinginan membangun RSUD Kraton karena ada masalah di rumah sakit Kraton yang lama. Alhamdulillah, saya bisa mewujudkan ini di tahun pertama periode kedua saya. Ini luar biasa dan saya yakin ini semua karena doa Masyarakat Kabupaten Pekalongan,” katanya.

Bupati juga menyampaikan, RSUD Kraton Baru ini akan jauh lebih luas dan lengkap dibandingkan sebelumnya. Ia berharap, rumah sakit ini nantinya dapat segera beroperasi penuh dan memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan.

"Saya memastikan bahwa program kesehatan gratis cukup dengan KTP benar-benar terlaksana dengan baik. Saya tidak ingin, setelah kita mengalokasikan anggaran yang besar untuk masyarakat Kabupaten Pekalongan, ternyata masyarakatnya tidak menikmati,” tegas Fadia.

Fadia menegaskan, Layanan kesehatan gratis berjalan sebagaimana mestinya, Tidak boleh ada pungutan apa pun. Pelayanan harus benar-benar bersih dan gratis untuk masyarakat Kabupaten Pekalongan. Dari hasil peninjauan tersebut, Bupati Fadia mengungkapkan bahwa pelayanan di RSUD Kraton sudah berjalan dengan baik dan tertata rapi.

“Saya tidak ingin hanya karena ruang kelas III, pasien hanya diberi kipas angin. Yang menunggu bisa ikut sakit, pasien bisa makin parah. Jadi semua harus pakai AC. Semua harus mendapatkan yang terbaik,” ungkapnya.

Tak hanya soal fasilitas, Bupati Fadia juga memberikan arahan kepada manajemen rumah sakit RSUD Kraton agar tidak mempersulit masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan. Menurutnya, memberikan kemudahan kepada masyarakat merupakan bagian dari ibadah dan ladang pahala.

“Permudahlah urusan masyarakat, karena ini bagian dari cara kita mencari pahala. Tidak hanya dengan uang pribadi, tapi lewat kebijakan pun kita bisa mendapat pahala yang luar biasa,” tuturnya.

Selain itu, Bupati Fadia juga menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Ia mengingatkan agar tidak ada lagi pasien yang sudah dalam kondisi kritis atau koma masih harus melalui proses rujukan yang menyulitkan.

“Jangan sudah sakit, sudah koma, masih disuruh rujuk ke sana-sini. Nanti malah tambah susah. Maka komunikasi antar puskesmas itu harus berjalan baik,” tegasnya.

Untuk mendukung hal tersebut, ia menjelaskan bahwa RSUD milik Kabupaten Pekalongan telah membentuk tim khusus yang bertugas memberikan informasi ketersediaan kamar kepada seluruh puskesmas di wilayah Kabupaten Pekalongan. Menurutnya, dengan adanya tim tersebut, pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah bisa terus meningkat.

Kegiatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tegal ini dihadiri Kepala Daerah dari Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang.

Dalam sambutannya Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Tegal Novianto Utomo mengatakan, TPAKD merupakan forum koordinasi bagi lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dengan percepatan akses keuangan di daerahnya. Guna mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Ditegaskan Novianto, Pelaksanaan Program TPAKD selama 5 taahun terakhir berdampak nyata pada meningkatnya indeks inklusi keuangan sebesar 5,49% menjadi 80,51% pada tahun 2025. Adapun untuk indeks literasi keuangan sebesar 1,43% menjadi 66,46% pada tahun 2025.

"Sejak tahun 2021 secara bersinergi kita telah menjalankan roadmap TPAKD dengan tema Akselerasi Pembukaan Rekening Tabungan serta Pembiayaan. Kemudian pada tahun 2022 melaksanakan program dengan tema Akselerasi Pemanfaatan Produk/Layanan Keuangan Digital," terangnya.

Ditambahkan, Pada tahun 2023 tentang Akselerasi Pemanfaatan Produk/Layanan Keuangan Syariah. Pada tahun 2024 terkait tema Akselerasi Pemanfaatan Produk/Layanan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), Hingga pada tahun 2025 ini merencanakan aksi dengan tema Produk/Layanan Pasar Modal.

Dia melanjutka, Perkembangan SNLIK Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan TPAKD sejak tahun 2021 hingga 2025 ini berdampak pada meningkatnya indeks inklusi dari 75,02% pada tahun 2024 menjadi 80,51% pada tahun 2025. Untuk indeks literasi pada tahun 2024 diketahui sebesar 65,43% meningkat hingga 66,46% pada tahun 2025. Secara umum program kerja TPAKD 2025 akan difokuskan pada program GENCARKAN (Gerakan Nasional Cerdas Keuangan), Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir dan KEJAR atau Satu Rekening, Satu Pelajar.

Sementara itu, Mewakili Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, Penjabat Sekertaris Daerah (Sekda) Edy Herijanto pada acara tersebut menyampaikan, sangat merespon baik sinergitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan ini.

"Ini merupakan kolaborasi yang luar biasa dalam terus meningkatkan indeks literasi keuangan. Secara umum program kerja TPAKD 2025 akan difokuskan pada program GENCARKAN (Gerakan Nasional Cerdas Keuangan) agar masyarakat kita semakin melek literasi keuangan," terangnya.

Pada acara ini dilaksanakan pula penandatanganan penetapan program kerja TPAKD Tahun 2025 oleh masing-masing Kepala Daerah. Sekaligus penyerahan buku Policy Brief- Indeks Akses Keuangan Derah (IAKD).

Ajang ini tak hanya menjadi kompetisi, namun juga sarana edukatif yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan para pelajar terhadap keselamatan lalu lintas. Melalui pembinaan dan seleksi ketat, para peserta dibekali pengetahuan dari narasumber ahli, termasuk dari Satlantas Polres Pekalongan dan internal Dishub, yang membahas soal peraturan lalu lintas, pentingnya keselamatan berkendara, hingga peran teknologi dalam transportasi masa kini

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan, Agus Purwanto, S.STP, M.A.P., melalui Kabid Keselamatan Suhirdi, S.Pi., menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang membangun budaya tertib lalu lintas sejak dini.

“Harapan kami, kegiatan ini menjadi awal bagi lahirnya pelajar-pelajar yang tidak hanya sadar akan pentingnya keselamatan di jalan, tetapi juga siap menghadapi era digital dalam sistem transportasi,” ungkap Suhirdi.

Dengan kegiatan ini, Dishub berharap tercipta sinergi antara generasi muda dan instansi terkait dalam mewujudkan transportasi yang lebih aman dan berkelanjutan.

Acara dibuka oleh Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Pekalongan, dan menghadirkan Penjabat Sekretaris Daerah, Edy Herijanto, sebagai narasumber utama. Dalam pemaparannya, Edy menjelaskan bahwa meskipun sistem perizinan melalui Online Single Submission (OSS) semakin mempermudah proses memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), para pelaku usaha tetap wajib memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan teknis.

“Banyak yang mengira NIB sudah cukup sebagai legalitas. Padahal masih ada kewajiban lain seperti izin lingkungan, kesesuaian tata ruang, dan pelaporan kegiatan penanaman modal yang harus dipenuhi sesuai dengan tingkat risiko usahanya,” tegas Edy.

Ia juga menyoroti lemahnya disiplin pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), padahal pelaporan ini sangat krusial untuk memantau dan mengevaluasi realisasi investasi daerah.

“Masih banyak pelaku usaha yang lalai melaporkan LKPM. Padahal data ini penting untuk perencanaan pembangunan dan penilaian kinerja investasi daerah,” lanjutnya.

Sosialisasi ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemkab Pekalongan untuk menciptakan iklim usaha yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Diharapkan, kegiatan ini mendorong meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain memperkuat pemahaman, acara ini juga menjadi forum komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam membahas tantangan sekaligus solusi terkait pengawasan perizinan berbasis risiko.

“Dengan pemahaman yang tepat, pelaku usaha tidak hanya akan taat regulasi, tetapi juga mampu berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkas Edy.