KAJEN - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio "Kota Santri" disetujui bersama menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Persetujuan bersama diwujudkan dengan penandatanganan oleh Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si dan Ketua DPRD Dra. Hj. Hindun, MH beserta para Wakil Ketua DPRD, Senin (17/6/2019) di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan.
Penandatanganan disaksikan oleh para unsur Forkopimda, para anggota DPRD, Sekda Kabupaten Pekalongan beserta para Kepala OPD se Kabupaten Pekalongan, dan para undangan lainnya.
Mengawali sambutan, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak terutama kepada Pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah melakukan pembahasan terhadap substansi Raperda tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio "Kota Santri", sehingga pada hari ini dapat disetujui bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
"Saran, pemikiran dan catatan yang telah disampaikan oleh segenap pimpinan dan anggota DPRD melalui rapat kerja pembahasan, pandangan umum dan kata akhir, akan kami gunakan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan lebih lanjut, khususnya dalam teknis penyelenggaraan manajemen dan operasional siaran, sehingga mampu menjawab tantangan dan kebutuhan LPPL 4.0 dalam bentuk siaran digital, multipleksing, serta konvergensi aplikasi teknologi komunikasi dan informasi," ujar Bupati.
Maka dari itu, lebih lanjut Bupati berharap, dengan ditetapkannya Perda LPPL tersebut kita mempunyai komitmen dan tanggung jawab bersama di dalam membangun sistem dan penguatan serta optimalisasi dalam memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, media kontrol dan perekat sosial dan budaya, serta melestarikan kebudayaan melalui penyelenggaraan siaran yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan wilayah Kabupaten Pekalongan.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
KAJEN – Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 kepada DPRD Kabupaten Pekalongan. Penyampaian Raperda ini bersamaan dengan Persetujuan Bersama Raperda tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Kota Santri, Senin (17/6/2019) di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan.
KAJEN – Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si mendampingi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, berkunjung ke tempat wisata Bengkelung Park Dukuh Rancah, Desa Sidoharjo, Kecamatan Doro, Rabu (12/6/2019) siang.
KAJEN – Rumah seluas 60 meter persegi dengan dinding ayaman bambu, berlantaikan tanah yang ditempati Tarjani (65) bersama sang istri dan seorang putranya itu, Rabu (12/6) mendadak ramai.
KAJEN - Ribuan Warga berebut gunungan hasil bumi dan nasi megono saat tradisi syawalan Gerebek Gunungan Megono di objek Wisata Linggoasri di Desa Linggoasri, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu (12/06/2019).
Hari pertama masuk kerja usai liburan Hari Raya Idul Fitri 1440 H tahun 2019 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan diisi dengan acara halal bihalal bersama Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan di Pendopo Kabupaten Pekalongan, Senin (10/6/2019) pagi.
KAJEN - Ratusan warga Kelurahan Pekajangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, berebut "Gunungan Gebral Syawalan" dengan ukuran tinggi 1,5 meter yang dilaksanakan di Kelurahan Pekajangan Gang 20, Kecamatan Kedungwuni, Minggu (9/6/2019) pagi.
Paripurna dihadiri oleh Ketua DPRD Dra. Hj. Hindun, MH., beserta para Wakil Ketua DPRD masing-masing H. Kundarto, SE., H. Ahmad Chozien, ST. dan Nunung Sugiantoro, ST., para anggota DPRD, Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang baru Sutadi, SH.,MH, Ketua Pengadilan Agama Kajen, Wakapolres Pekalongan, perwakilan Kejari Kajen, Sekda Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM beserta para Kepala OPD se Kabupaten Pekalongan, serta tamu undangan lainnya.
Raperda yang memuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 tersebut telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Dan kita berhasil meraihnya untuk keempat kalinya secara berturut-turut.
“Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berperan dalam upaya memperoleh opini WTP serta mari kita pertahankan dan tingkatkan kualitas opini WTP pada tahun-tahun mendatang,” ujar Bupati Asip Kholbihi.
Lebih lanjut, dengan berpedoman pada struktur Laporan Keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Bupati menyampaikan gambaran secara umum mengenai Raperda dimaksud yang berisikan tentang Pendapatan, Belanja dan Transfer serta Pembiayaan.
Pendapatan Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp 2.176.551.072.207,-, terealisasi sebesar Rp 2.101.449.302.496,83-, atau 96,55%, sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp 75.101.769.710,17,- atau 3,45%. Pendapatan ini terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
Selanjutnya, Belanja dan Transfer dianggarkan sebesar Rp 2.406.643.199.984,-, terealisasi sebesar Rp 2.160.744.430.323,- atau 89,78%, sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp 245.898.769.661,- atau 10,22%.
Sedangkan Pembiayaan yang merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran, terealisasi netto sebesar Rp 229.856.828.594,88. Pembiayaan netto tersebut berasal dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 229.856.828.594,88 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 0,-.
“Berkaitan dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018 yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, terdapat SiLPA sebesar Rp 170.561.700.768,71,-.” papar Bupati.
SiLPA tersebut, lanjut Bupati, berasal dari defisit sebesar Rp 59.295.127.826,17,- ditambah Pembiayaan Netto sebesar Rp 229.856.828.594,88,-.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
KAJEN – Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si mengapresiasi peningkatan laba di sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) di Kabupaten Pekalongan. Dengan dividen yang masuk ke Pemkab Pekalongan bisa mendinamisasi pembangunan di Kota Santri.
Apresiasi itu disampaikan Bupati saat halal bihalal dengan jajaran BUMD di Kabupaten Pekalongan seperti jajaran PDAM, Bank Jateng, PD BPR BKK di Pendopo Kabupaten Pekalongan, Senin (17/6/2019) siang kemarin.
“Kita baru saja halal bihalal dengan pemangku BUMD dan jajarannya. Saya sebelumnya ucapkan terima kasih ada peningkatan laba di Bank Jateng, BPR BKK, dan PDAM. Laba ini fluktuatif tergantung dari modal yang kita setor. Secara normatif ada peningkatan dan ini bermanfaat untuk akselerasi pembangunan di Kabupaten Pekalongan karena kita mendapatkan dividen dari laba perusahaan itu. Ada dividen yang disisihkan untuk pemkab sesuai dengan sharing profit yang sudah kita setujui,” ujar Bupati.
Disampaikan Bupati, dengan halal bihalal tersebut diharapkan kemitraan yang ada akan terus ditingkatkan, baik kemitraan internal BUMD maupun dengan Pemkab Pekalongan. Dikatakan, peran yang lebih masif dari BUMD di tingkat masyarakat, karena ada CSR yang sudah banyak sekali dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Menjelang Idul Fitri, BUMD bersinergi menyelenggarakan pasar rakyat bekerjasama dengan TPID di Desa Kertijayan. Ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena ada subsidi untuk sembilan bahan pokok. Tahun depan akan ditingkatkan lagi, tidak hanya di satu kecamatan. Target kita di 19 kecamatan,” katanya.
Bupati berharap, BUMD lebih profesional. Jika ada masalah, lanjut dia, agar segera dicari jalan keluarnya. BUMD diharapkan juga bisa bersaing dengan memperhatikan kondisi zaman, karena persaingan di tingkat apapun sekarang ketat. Untuk itu, ujar Bupati, dibutuhkan profesionalitas para direksinya untuk menjawab tantangan tersebut.
“Khusus untuk PDAM keluhan para pelanggan harus ditindaklanjuti, karena jaringannya memang masih terbatas. Jika sumber bakunya, Insya Allah cukup, hanya infrastruktur jaringannya yang kurang. Kita juga mengundang pihak swasta untuk melakukan kerjasama dengan pemkab dalam hal ini PDAM untuk menyalurkan sambungan ke rumah tangga,” katanya.
Pemkab Pekalongan, imbuh Bupati, tengah merancang BUMD aneka usaha. Menurutnya, nama BUMD itu sudah ada, yakni BUMD Kajen Berkah Investama. BUMD ini rencananya akan ditetapkan pada sekitar bulan Juli atau Agustus 2019 ini.
“Kita tengah rancang BUMD aneka usaha, ada banyak usaha yang bisa dimainkan oleh BUMD tanpa mengganggu usaha yang sudah dilakukan oleh masyarakat. Jangan sampai BUMD menjadi pesaing yang bisa mematikan usaha masyarakat. BUMD ini bisa menjadi trader dari seluruh produksi masyarakat. Skema-skema seperti itu tengah kita pelajari secara spesifik,” imbuhnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan).
Selain itu, Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si juga akan meresmikan nama baru untuk pasar Kedungwuni tersebut. Adapun nama yang dipilih yaitu, Pasar Kedungrejo. Dengan arti pasar baru menjadi pusat rezeki bagi pedagang.
Dengan total pendanaan Rp 70 miliar lebih, Bupati Asip memproyeksikan Pasar Kedungrejo menjadi pasar skala Internasional.
“Kami akan proyeksikan Pasar Kedungrejo menjadi pasar skala Internasional dan Nasional, karena melihat potensinya barang dari Pasar Kedungrejo dipasarkan hingga Saudi dan beberapa negara di Asia,” katanya saat menghadiri Halal Bihalal Pedagang Kedungwuni di Pasar Darurat, Sabtu (15/6/2019) siang.
Dipaparkannya, pembangunan tahap awal memakan dana Rp 26 miliar, dan akan dilanjutkan dengan dana Rp 32 miliar.
“Kekurangannya hanya Rp 10 miliar dan sudah ditutup melalui bantuan dari Pemerintah Pusat. Akhir tahun ini Pasar Kedungrejo bisa ditempati pedagang. Kami juga akan memperluas pasar dengan membeli lahan untuk terminal senilai Rp 4 miliar,” ujarnya.
Dilanjutkannya, dari 2.086 pedagang, hanya 897 yang memiliki Kartu Tanda Pedagang (KTP).
“Masih ada 1.189 pedagang yang belum memiliki KTP, namun semua sudah didata dan kami pastikan semua pedagang yang sudah didata bisa menempati Pasar Kedungrejo,” terangnya.
Bupati Asip juga menyinggung terkait biaya sewa untuk pedagang yang akan menempati Pasar Kedungrejo nanti.
“Pasar dibangun melalui dana dari rakyat, jadi bisa disimpulkan tidak ada biaya sewa seperti pasar komersial,” tuturnya.
Ia menambahkan, untuk para pedagang jangan sampai terpancing dengan bujuk rayu oknum tak bertanggungjawab, yang menjanjikan tempat berdagang di Pasar Kedungrejo.
“Jika merasa bingung para pedagang bisa langsung menanyakan ke Dinas terkait tentang informasi tempat pedagang di Pasar Kedungrejo. Jangan sampai terpancing dengan oknum tak bertanggungjawab,” tambahnya.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Gubernur Ganjar sangat terkesan dengan keindahan alam yang disuguhkan di wisata Bengkelung Park ini, tetapi menyayangkan tentang banyaknya sampah yang ada di wisata Bengkelung Park. Karena musim liburan akhirnya banyak pengunjung yang datang tetapi diedukasi untuk membuang sampah pada tempatnya atau membawa bekal makan dan minuman dari rumah saja.
Beliau berinisiatif agar wisata Bengkelung Park bersih kembali dan mengajak para pengunjung untuk membersihkan sampah sebagai syarat untuk foto bersama dengan beliau. Para pengunjung dengan antusias langsung mencari sampah yang berserakan dan membuang sampah pada tempatnya agar bisa berswafoto atau berselfie dengan Ganjar Pranowo.
Gubernur Ganjar menuturkan bahwa untuk pengelolaan awal sudah bagus tetapi itu tidak cukup hanya bagus tetapi harus profesional, Persoalan pertama yang harus dilakukan adalah harus mempromosikan dengan baik.
“Cara yang paling gampang sebenernya membuat event dan memviralkan setiap kegiatan di medsos, Kemudian bertanya kepada masyarakat venue apa yang harus ada disekitar sini, wahana apa yang harus dibuat di wisata ini,” ucap Ganjar.
Berikutnya yang merupakan konsen saya, yaitu sampah. Sampah harus ditaruh pada tempatnya, tidak boleh para pengunjung membuang sampah di setiap tempat, dan itu nanti akan mengurangi keindahan yang ada di Bengkelung Park.
“Saran saya agar lebih indah, bekerjasamalah dengan perguruan tinggi untuk mendesainkan landscape agar ada 1 desain yang menarik. Sehingga orang yang datang ke Bengkelung Park selain menikmati alam yang indah dan mandi di air yang jernih, juga ada spot foto yang bagus sehingga orang selalu mengenang Bengkelung Park,” ucap Ganjar.
“Untuk masalah sampah saya berharap agar pengelola dan pemerintah daerah serius juga dalam menangani, salah satunya menunjuk salah satu orang ditugaskan untuk berpatroli mengawasi orang yang buang sampah sembarangan dan mengedukasi masyarakat agar buang sampah pada tempatnya,” imbuh Gubernur.
Sementara itu, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si menambahkan pihaknya sangat setuju dengan pesan Gubernur bahwa kita semua harus selalu menjaga wisata agar selalu bersih dan bisa dinikmati orang banyak dari sampah yang tidak enak dipandang mata.
“Nanti kita akan buatkan satgas khusus untuk semua pariwisata di Kabupaten Pekalongan untuk ditugaskan sebagai pengawas sampah dan berpatroli mencari sampah. Kita di Jawa Tengah sedang konsen tentang mengatasi sampah plastik, Indonesia merupakan negara penghasil sampah terbesar ketiga sampah plastik di seluruh Dunia,” terang Bupati.
Keindahan di Bengkelung Park ini merupakan karunia alam yang harus kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ke depan juga diharapkan ada event-event tertentu yang digelar agar bisa manarik pengunjung.
Pemerintah mempunyai 2 fungsi yaitu fasilitasi dan aturan main atau regulasi. Nanti akan berkerjasama dengan Perhutani dengan legal yang kuat agar bisa membantu mensejahterakan masyarakat sekitar.
Pemkab Pekalongan selalu berupaya untuk mengurangi dan membatasi penggunaan plastik di kawasan pemerintahan supaya tidak menjadi sampah plastik yang sangat sulit diurai. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Pasalnya, pada tujuh hari setelah Idul Fitri atau tepat pada perayaan Syawalan, rumah yang berlokasi di RT 01, RW 02, nomor 05, Dukuh Kandang Arung, Desa Salit, Kecamatan Kajen dikunjungi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam kegiatan roadshow di Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan.
Sang Gubernur bertandang ke keluarga tak mampu tersebut didampingi Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si dan pejabat teras baik dari Pemprov Jateng maupun Pemkab Pekalongan.
Setiba di Desa Salit Gubernur Jateng Ganjar Pranowo langsung disambut warga mereka berebut untuk bersalaman. Usai menyapa warga, Ganjar menyerahkan bantuan paket sembako.
Menurutnya, informasi mengenai kondisi warga di Desa Salit tersebut diperolehnya dari laporan masyarakat. Kebetulan, kata dia, dalam kegiatan kunjungan ke Pekalongan sekalian menengok.
"Mudah-mudahan cepat teratasi. Bantuan dari Pemerintah dan Baznas masih sedikit. Namun yang paling penting bisa menumbuhkan rasa kepedulian antar masyarakat dan spirit gotong-royong tumbuh. Dengan begitu bisa disengkuyung secara satu per satu bisa dientaskan. Yang seperti ini masih banyak. Memang masih banyak PR-nya," jelasnya.
Sehubungan dengan status lahan dari bangunan rumah milik Tarjani, pihaknya sudah meminta kepada Bupati dan Kades untuk membantu proses administrasinya. "Rumah ini direhab yang bagus dan nanti Bu Kades akan menyelesaikannya. Alangkah lebih baiknya dibuat perjanjian, sehingga secara administrasi jelas statusnya numpang. Pemerintah bisa membantu membangun rumah. Tapi secara administrasi negara harus jelas dan sifatnya sementara," terangnya.
Berdasarkan penuturan istri Tarjani, yang bersangkutan menempati rumah tersebut sudah hampir 20 tahunan. Begitu pula penyakit stroke yang menyebabkan Tarjani hanya bisa duduk di kursi roda lantaran tak bisa berjalan.
Kursi roda yang dimilikinya pun hasil bantuan dari Dinsos Kabupaten Pekalongan yang diperolehnya setahun lalu. Sebelum terserang stroke Tarjani kesehariannya merupakan buruh tani. Ia melakoni pekerjaan itu bersama sang istri. Adapun anaknya yang saat ini masih tinggal bersama di rumah tersebut Gardono (35) hanya berprofesi sebagai buruh tambang pasir tradisional di daerah Kecamatan Karanganyar.
"Penghasilan anak saya sehari sekitar Rp 20 ribuan. Saya sendiri sampai saat ini buruh tani," kata Srimpah (55) istri dari Tarjani.
Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Purwo Aji menyampaikan, Tarjani mulai terpantau berhasil didata oleh tenaga TKSK sejak setahun lalu. Kemudian diusulkan mendapatkan bantuan kursi roda. Sebab kursi roda saat itu yang dibutuhkan untuk Tarjani. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Sejak pagi ribuan warga sudah tampak memadati objek wisata Linggoasri. Masyarakat ingin merayakan puncak tradisi syawalan di kota santri yang dipusatkan di lokasi wisata alam tersebut.
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si mengatakan tradisi syawalan di Linggoasri merupakan ajang untuk bersilaturahmi dan berkumpul antar warga, dan selamatan gunung hasil bumi dari masing-masing kecamatan yang dibagi kepada masyarakat.
"Alhamdulillah, tradisi berjalan dengan lancar dan baik. Syawalan ini jadikan pengungkit agar orang lebih memahami lagi syawalan dan lebih mengenal lagi tentang keindahan alam yang diciptakan Allah SWT," kata Bupati.
Menurut Asip dengan syawalan ini bisa meningkatkan upaya-upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Pihaknya, atas nama Pemkab Pekalongan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 H dan mohon maaf lahir dan batin.
"Saya minta doa, semoga pembangunan di Kabupaten Pekalongan bisa semakin meningkat. Jalan-jalan yang dulunya rusak semoga bisa menjadi baik. Masyarakat Kecamatan Lebakbarang, Kecamatan Kandangangserang harap bersabar ya, insyaallah tahun 2019 jalanya sudah baik," ungkapnya.
Tidak hanya itu, pihaknya juga memastikan tahun 2020 seluruh jalan-jalan yang ada di Kabupaten Pekalongan akan menjadi lebih baik. "Kalau jalannya bagus, rezekinya masyarakat setempat bisa bertambah," jelasnya.
Asip juga mengingatkan agar masyarakat mendidik anak-anaknya dengan baik. Anak-anak usia sekolah diharapkan semuanya bisa sekolah hingga wajib belajar sembilan tahun, atau setara SMP sederajat.
"Nanti tahun 2021, sekolah ini minimal 12 tahun. Tidak boleh ada anak usia sekolah sampai SMP itu tidak sekolah. Saya minta tolong, untuk ngopyak-ngopyak tetangga kita semua agar bersekolah," ujarnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Para ASN mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH) Kheki berbaris menunggu antrean untuk berjabat tangan dengan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si, Wakil Bupati Ir. Hj. Arini Harimurti dan Ketua TP PKK Kabupaten Pekalongan Ny. Munafah Asip.
Tidak hanya jajaran ASN, terlihat juga anggota Bawaslu, KPU, BUMN, dan BUMD ikut acara halal bihalal. Dalam acara tersebut satu per satu ASN bergantian berjabat tangan dengan Bupati, Wakil Bupati dan Ketua TP PKK. Seperti tak ada rasa lelah, Bupati beserta istri dan Wakil Bupati mengumbar senyum sembari berucap maaf kepada setiap yang berjabat tangan dengannya.
Setelah para ASN dan pegawai instansi verikal dan BUMN/BUMD terkait berjabat tangan, mereka menghabiskan waktu beramah-tamah di lingkungan pendopo. Bahkan terlihat para ASN yang ingin berjabat tangan dengan Bupati, Wakil Bupati dan Ketua TP PKK rela berdesak-desakan. Guna memperlancar jalannya kegiatan, Satpol PP Kabupaten meminta kepada para ASN untuk bisa tertib dalam kegiatan ini. Hidangan yang disajikan dalam kegiatan ini berupa tauto, bakso, mie goreng jawa tersedia bagi siapa saja yang datang.
Bupati Pekalongan KH. Asip kholbihi, SH.,M.Si mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri kepada seluruh ASN yang ada di kegiatan ini. "Di hari pertama masuk kerja, saya melihat semua ASN 100 persen berangkat dan tadi juga sudah mengikuti apel bersama. Setelah itu mengadakan halal bihalal bersama bupati, wakil bupati dan ketua penggerak PKK," kata Bupati.
Menurut Bupati pihaknya menekankan kepada seluruh ASN untuk lebih meningkatkan kinerja pasca lebaran. "Saya berharap semua ASN di hari Syawal ini terus meningkatkan kinerja dan terus memperbaiki pelayanan kepada masyarakat," jelasnya.
Pihaknya menambahkan ASN harus kembali ke kewajiban seperti Undang-undang nomor 5 tahun 2014. "Kewajibannya yaitu harus setia dengan NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, Pancasila, dan harus loyal dengan pemerintah," tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM., dalam sambutan atas nama seluruh ASN Pemkab Pekalongan menyampaikan ucapan minal aidin wal faizin –mohon maaf lahir dan bathin kepada Bupati dan Wakil Bupati beserta Ketua TP PKK Kabupaten Pekalongan.
“Atas nama pribadi maupun kedinasan kami ucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1440H – Mohon maaf lahir dan bathin kepada Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati serta Ibu Ketua TP PKK Kabupaten Pekalongan. Dan kami selaku ASN Pemkab Pekalongan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati yang selama ini senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada kami semua sehingga kami dapat melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai tupoksi kita masing-masing,” ujar Sekda.
Kami juga sampaikan ucapan terima kasih atas pemberian fasiltas baik sarana maupun prasarana dan kesejahteraan oleh Bupati dan Wakil Bupati. “Tentu kami selaku ASN, saya mengajak kepada seluruh ASN mari kita tingkatkan kinerja kita, tingkatkan disiplin kita. Kita harus professional, proporsional, pegang aturan sehingga kita dapat melaksanakan tugas sesuai dengan norma yang ada,” ucap Sekda.
Di hari yang fitri ini, kata Sekda, kita telah melaksanakan ibadah puasa selama satu bulan. Semoga amal ibadah kita baik ibadah puasa wajib dan ibadah-ibadah lainnya diterima Allah SWT. Dan setelah Idul fitri ini kita kembali dapat mendedikasikan diri kepada nusa dan bangsa lebih baik lagi sesuai tupoksi kita masing-masing. (didik/dinkoinfo kab.pekalongan)
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si saat menghadiri acara tersebut mengatakan, kegiatan "Gunungan Gebral" merupakan tradisi warga setempat yang dilakukan setiap perayaan Lebaran. "Kegiatan Gunungan Gebral dilakukan setelah hari raya Idul Fitri. Pada Lebaran 2019, tradisi itu sudah yang ke-21," katanya.
Namun demikian, kata Bupati, tradisi Gunungan Gebral ini diharapkan tidak berhenti pada saat perayaan Lebaran saja melainkan bisa dipasarkan ke kafe yang dikemas secara modern.
"Kami menyarankan pembuatan gebral tidak dilakukan saat Syawalan dan dibuat oleh orang tua saja namun anak muda juga perlu belajar agar mereka bisa menjadi entrepreneur, seperti nenek moyang masyarakat setempat," katanya.
Menurut Bupati, pembuatan makanan gebral itu bisa mendatangkan nilai ekonomis sehingga masyarakat bisa menyalurkan keterampilan dan keahliannya membuat makanan tradisional tersebut.
"Jangan dilihat dari besar kecilnya pendapatan karena jika dikelola dengan baik juga bisa memberikan sumber penghasilan pokok atau tambahan, khususnya bagi anak-anak muda yang mau berjuang melestarikan makanan tradisional," katanya.
Ketua Panitia Gunungan Gebral Syawalan Muhammad Yuniar mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan acara tersebut sejak H-7 Lebaran. Pada Lebaran tahun ini, kata dia, "Gunungan Gebral" dibuat dengan tinggi 1,5 meter dan berat sekitar 2,5 kuintal.
"Pembuatan Gunungan Gebral merupakan tradisi yang sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat Pekajangan. Pada tahun ini, tradisi Gebral Gunungan ini merupakan kegiatan yang ke-21," katanya.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)