KAJEN - Tak terasa sudah tiga tahun lebih satu bulan, pasangan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si dan Ir. Hj. Arini Harimurti menjadi Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan. Di bawah kepemimpinan keduanya Kota Santri terus berkembang.
Setelah dilantik pada 27 Juni 2016 lalu, Asip dan Harimurti langsung tancap gas. Salah satu program yang digelorakan yaitu penerbitan Kartu Kajen Sehat dan Kajen Cerdas.
Dengan membawa visi terwujudnya masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sejahtera, religius, dan berkelanjutan berbasis potensi lokal. Pasangan ini terus menggenjot pembangunan dan menumbuhkan ekonomi di Kabupaten Pekalongan. Antara lain, pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, pertanian, pendidikan, wisata, melestarikan seni budaya dan mendorong pertumbuhan UMKM.
"Alhamdulillah, tahun 2019 kita telah melaksanakan pembangunan mulai dari sektor pendidikan, infrastruktur jalan dan jembatan, ekonomi, dan pendidikan," kata Asip usai menggelar acara refleksi tiga tahun kepemimpinan yang dilaksanakan di Kedai Kopi Kapeo di Bumi Perkemahan Linggoasri, Sabtu (13/7/2019).
Bupati Asip mengatakan, bahwa indikator kemajuan di suatu daerah dapat dilihat dari salah satunya yaitu kondisi makro ekonomi.
"Secara umum kita bisa lihat dari kondisi makro ekonomi dan ini menjadi trand mark dalam penyelengaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Secara pertumbuhan, ekonomi di Kabupaten Pekalongan mengalami kenaikan. Tahun 2015 pertumbuhan ekonomi mencapai 4,78 persen dan pada tahun 2018 menjadi 5,35 persen," ujarnya.
Kemudian untuk inflasi dapat ditekan hingga mencapai 3,08 atau lebih rendah 0,93% dari tahun 2017.
Bupati mengungkapkan angka kemiskinan di Kabupaten Pekalongan tahun 2018 sebesar 10,06% jauh lebih rendah dibandingkan capaian 2017 yang mencapai 12,61%.
Penurunan dikarenakan dampak intervensi mendasarkan analisis data Basis Data Terpadu (BDT) yang salah satu usahanya adalah pelaksanaan laboratorium penanganan kemiskinan melalui pendekatan mikro, by name, by address, dan by problem.
"Kinerja penurunan angka kemiskinan yang mencapai 2,55 persen ini patut kita syukuri dan menduduki peringkat enam besar Jawa Tengah dari angka penurunannya," ujarnya.
Bupati Asip mengatakan dalam beberapa tahun ke depan kemiskinan masih merupakan urusan yang sangat serius di Kabupaten Pekalongan. Sehingga diperlukan peningkatan efektifitas dan optimalisasi program-program penanggulangan kemiskinan baik melalui pengembangan etos kerja, semangat kewirausahaan, penciptaan lapangan kerja baru, dan pemberdayaan ekonomi kreatif.
"Sementara dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2018 mengalami sedikit perlambatan, dari 4,39% pada tahun 2017 menjadi 4,41% pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja," tuturnya.
Bupati menambahkan dari aspek kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator kinerja pembangunan manusia yang dihitung berdasarkan empat indikator utama, yaitu Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita.
"Pada tahun 2018 angka IPM mencapai 69,07% lebih tinggi 0,67% jika dibandingkan dengan capaian IPM tahun 2017 yang sebesar 68,40%," tambahnya.
Sementara itu untuk infrastruktur kondisi jalan di Kabupaten Pekalongan naik. Tahun 2017 mencapai 75 persen dan tahun 2018 sudah 86,7 persen.
Selain itu rasio Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) turun. Pada tahun 2017 angka RTLH 9,80 persen ini mengalami penurunan menjadi 9,07 persen.
"Untuk presentase kawasan pemukiman kumuh sangat turun drastis dari 64,34 persen pada tahun 2017, pada tahun 2018 menjadi 29,00 persen," jelasnya.
Kemudian untuk sektor kesehatan pihaknya menjelaskan ada penurunan di Angka Kematian Ibu dan Bayi. Dari 16 kasus pada tahun 2017, sekarang menjadi 11 kasus kematian ibu. Sedangkan untuk kematian bayi dari 131 kasus, pada tahun 2018 menjadi 115 kasus.
"Gizi buruk di Kabupaten Pekalongan juga mengalami penurunan. Tahun 2017 ada 53 kasus dan pada tahun 2018 menjadi 48 kasus," imbuhnya.
Untuk dua tahun ke depan, Bupati menegaskan akan merevitalisasi tempat wisata, menyelesaikan kebutuhan dasar yang belum selesai dan membangun sarana irigasi untuk tanaman padi.
"Kita juga akan memperbanyak Ruang Terbuka Hijau atau RTH yang muaranya untuk menaikkan tingkat kesenangan masyarakat, nanti akan kita buat disekitar gedung UMKM dan nanti di setiap kecamatan juga akan ada RTH," tambahnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
KAJEN – Keberhasilan Pemkab Pekalongan dalam membina dan mengembangkan Koperasi dan UKM dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat diapresiasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI.
Atas keberhasilannya dalam membina dan mengembangkan Koperasi dan UKM di Kabupaten Pekalongan, Bupati KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si mendapat sebuah penghargaan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI.
KAJEN - Resourches is limited but creatifity unlimited. Statment tersebut rupanya berbanding terbalik dengan kondisi Kabupaten Pekalongan dalam sektor pariwisata.
KAJEN - Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung tahap II tahun anggaran 2019 di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar, resmi dibuka Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH, M.Si, Kamis ( 11/7/19 ).
KAJEN - Upacara HUT Bhayangkara ke-73 tingkat Polres Pekalongan Dipusatkan di Mapolsek Kesesi, Rabu (10/7/2019) pagi. Sebagai Inspektur upacara adalah Kapolres Pekalongan AKBP Wawan Kurniawan, SH.,S.IK.,M.Si.
KAJEN - Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si menerima penghargaan dari Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel atas kerjasama yang terjalin dengan apik antara jajaran Pemkab Pekalongan dengan Polres Pekalongan. Penghargaan itu diberikan saat resepsi HUT Bhayangkara ke-73 tingkat Jateng di Gedung Borobudur Komplek Polda Jateng di Semarang, Rabu (10/7/2019) siang.
KAJEN - Akses masyarakat Indonesia terhadap perbankan baru 20 persen. Artinya, 80 persen masyarakatnya belum terakses perbankan. Oleh karena itu, Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa (LKM BKD) Kabupaten Pekalongan diharapkan dapat memberikan kemudahan akses keuangan kepada masyarakat.
- Dalam rangka menyiapkan pengembangan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalogan (UMPP), Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama civitas academica UMPP dan pengurus daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan melaksanakan studi banding di Universitas Muhammadiyah Malang, Selasa (9/7/19).
KAJEN – Penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dari tahun ke tahun telah mengalami peningkatan. Namun, seiring tuntutan kebutuhan dan harapan masyarakat perlu terus diupayakan strategi bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.
Penghargaan Jasa Bakti Koperasi dan UKM diserahkan langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM RI Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga di Hotel Java Harritage Purwokerto Kabupaten Banyumas, Kamis (11/7/2019) malam.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof. Rully Indrawan mengatakan penghargaan ini merupakan bentuk apreasiasi pemerintah terhadap insan koperasi di tanah air. Pemerintah menilai koperasi di tanah air telah mengalami banyak perkembangan dan memberikan kesejahteraan bagi anggotanya. Diharapkan koperasi di Indonesia semakin maju dan setara koperasi dunia.
"Penghargaan ini untuk meningkatkan citra koperasi di masyarakat dan sekaligus memberikan motivasi bagi koperasi untuk berkarya lebih baik," kata Rully.
Menteri Puspayoga memberikan tanda penghargaan Jasa Bakti Koperasi, diberikan kepada pihak yang berperan aktif dalam mensukseskan pembinaan dan pengembangan koperasi dan UKM di wilayah kerjanya sehingga menjadi contoh bagi masyarakat lain. Penghargaan atau Jasa Bakti Koperasi dan UKM diberikan kepada bupati/wali kota, kepala dinas, pengurus koperasi dan tokoh masyarakat.
"Para penerima penghargaan adalah orang-orang yang memberikan kontribusi lebih dari seharusnya demi kemajuan koperasi," kata Rully.
Bupati penerima penghargaan adalah Bupati Pekalongan, Bangka Tengah, Bulukumba, Lombok Barat, Tana Toraja, Semarang, Purworejo, Penukal Abab Pematang Ilir, Tanjung Jabung Barat, Grobogan, Luwu Timur dan Subang serta Wakil Bupati Demak.
Adapun wali kota penerima penghargaan adalah dari Tanjung Balai, Salatiga, Madiun, Palopo, Demak, dan Wakil Walikota Banjar Baru.
Menanggapi pemberian penghargaan tersebut, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si mengatakan kunci utama strategi pengembangan koperasi dan UKM adalah dengan kebersamaan dan gotong-royong.
“Kita mendapatkan penghargaan dari Menteri Koperasi RI karena kita memang sedang melakukan revitalisasi koperasi yang ada di Kabupaten Pekalongan. Kemudian kita juga sedang menggerakan UKM baik persoalan hulu maupun hilirnya. Termasuk kemarin kita meresmikan PT. Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa (PT. LKM BKD),” ujar Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menuturkan bahwa dalam memajukan koperasi, Pemkab Pekalongan melakukan pembinaan terus-menerus melalui Dinas Perindagkop dan UKM. Juga memberikan bantuan dalam network (jaringan) di pasar online yang dikerjasamakan dengan berbagai vendor.
“Intinya dengan berdayanya koperasi dan makin kuatnya UKM, kami meyakini ini akan menjadi salah satu pemantik dari pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pekalongan,” imbuhnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Kabupaten Pekalongan memiliki banyak potensi pariwisata seperti kawasan Hutan Hujan Alam Petungkriyono dengan beragam destinasi wisata alam dan budayanya, kawasan Watu Ireng Kandangserang, kawasan Watubahan Lemahabang Doro, kawasan Lolong, kawasan pantai utara nan elok, kawasan Linggo Asri dan kawasan lain yang sangat potensial untuk dikembangkan.
Namun realitanya dari sekian banyak sumber daya alam yang sangat memungkinkan dikembangkan menjadi destinasi wisata yang luar biasa itu hingga saat ini perkembangannya masih sangat lambat bahkan stagnant. Semua potensi tersebut belum mampu memberikan kontribusi nilai tambah yang cukup signifikan baik dalam hal income daerah, kunjungan wisatawan maupun kemanfaatan secara sosial ekonomi masarakat khususnya sekitar kawasan wisata.
Kondisi riil tersebut salah satu yang mendorong Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, SH., M.Si untuk melaksanakan kunjungan kerja sekaligus studi komperasi ke Kabupaten Malang dan kawasan Wisata Kota Batu, Senin (8/7/2019) lalu.
Di Kabupaten Malang, Bupati Asip dan rombongan diterima langsung oleh Plt. Bupati Malang, HM. Sanusi, MM., beserta Sekretaris Daerah Ir. Didik Budi Mulyono, MT., dan beberapa Dinas terkait.
Sedangkan di Lokasi Wisata Selecta Kota Batu, Bupati Asip dan rombongan diterima langsung oleh Direktur Utama PT.Selecta, Samuel Rusdi dan wakil Direktur Sujud Haryadi.
"Strategi dan regulasi terkait pengembangan kawasan wisata, manajemen pengelolaan dan kemitraan, sistem kerja sama dan pemberdayaan merupakan beberapa hal yang menjadi titik berat fokus kunjungan," ujar Bupati usai kunjungan.
Pasca kegiatan tersebut Bupati Asip menginstruksikan kepada seluruh rombongan khususnya dinas pemangku kepentingan seperti Dinporapar untuk menindak lanjuti dengan membuat rencana aksi khususnya kemitraan dan kerja sama pihak ketiga dan pemberdayaan masarakat sekitar kawasan wisata.
"Kita telah mendapat pengalaman dan pelajaran-pelajaran yang bagus terkait pengelolaan kawasan wisata Selecta khususnya kreatifitas dan keterlibatan sektor swasta dan masyarakat sekitar kawasan dalam pengembangan wisata, pengalaman ini hendaknya segera di tindaklanjuti oleh dinas pemangku kepentingan yang kebetulan ikut dalam rombongan, dengan membuat rencana aksi untuk diterapkan di Kabupaten Pekalongan," tegas Bupati.(didik/dinkominfo kab.pekalongan).
Upacara Pembukaan yang dilaksanakan di kompleks obyek wisata Lolong, Bupati menjadi inspektur upacara, diikuti kurang lebih 300 orang. Dihadiri Dandim 0710/Pekalongan Letkol Inf. Arfan Johan Wihananto S.IP, M.M.S, Kapolres Pekalongan AKBP Wawan Kurniawan, S.H, S.I.K, M.Si, Ketua Pengadilan Agama Kajen Suwito, SH.MH perwakilan Kejari Kajen.
Selanjutnya, dari jajaran pejabat Pemkab Pekalongan antara lain Asisten I, II dan III serta para Kepala OPD, Camat Karanganyar dan Kades se Kecamatan Karanganyar.
Usai membacakan sambutan Gubernur, Bupati Pekalongan memberikan beberapa stressing antara lain, pertama, bahwa pembangunan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pekalongan sudah berjalan cukup baik, yakni dari 12,98% pada tahun 2016 turun menjadi 10,06% pada tahun 2018.
"Ini belum berhenti, karena cita-cita kita adalah single digit. Sehingga keberadaan TMMD yang berbasis di desa saya meyakini juga akan menyumbang angka penurunan kemiskinan," ungkapnya.
Kedua, kata Bupati, pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Pekalongan, hari ini sudah 87%. Artinya tinggal 13%. Pada tahun 2019 ini ada kegiatan-kegiatan cukup besar juga ada di Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Lebakbarang ini juga akan semakin menambah.
"Saya meyakini pada tahun 2021 nanti seluruh jalan Kabupaten yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten akan selesai semua," ujar Bupati.
Kemudian yang ketiga, kita berbicara tentang desa-desa yang ada di Kabupaten Pekalongan. Sering Bupati ingatkan bahwa Kabupaten kita ini adalah Kabupaten yang subur makmur gemah ripah loh dijawi, toto tentrem kertoraharjo, rojo koyo mulih kandange dewe-dewe, mantu sing durung kerjo melu mangan moro mertuo saklawase. Ini hanya ada di Kabupaten Pekalongan.
"Ketika daerah lain kekeringan, seluruh desa di Kabupaten Pekalongan belum mengkhawatirkan adanya bencana kekeringan, sehingga saya juga belum menetapkan darurat kekeringan," papar Bupati.
Di hadapan tamu undangan dan masyarakat Lolong, Bupati menuturkan bahwa desa-desa di Kabupaten Pekalongan mempunyai sumber daya yang terus-menerus didayakan, sinergikan dan dioptimalkan, sehingga nanti akan mencerminkan wajah desa yang betul-betul makmur, adil, sejahtera masyarakatnya.
Sumber daya itu, kata Bupati, pertama adalah sumber daya manusia yang sekarang anak-anak kita sudah banyak yang tamat perguruan tinggi. Kedua adalah sumber daya alam, hampir semua desa yang ada di Kabupaten Pekalongan mempunyai sumber daya alam yang luar biasa. Seperti Desa Lolong ini, mempunyai sungai, mempunyai kebun durian dan tanaman lain yang dapat tumbuh dengan baik. Semua ini adalah berkah dari Allah SWT yang wajib kita syukuri, Sumber daya alam ini juga harus dijaga dengan baik.
Ketiga, seluruh desa yang ada di Kabupaten Pekalongan mempunyai sumber daya sosial. Gotong-royong, guyub rukun, toleransi, untuk senantiasa kita jadikan energi pembangunan agar seluruh desa betul-betul bisa kita wujudkan kemajuannya.
"Memang masih ada beberapa desa dalam kategori tertinggal. Tapi mohon maaf, ketertinggalan desa di Kabupaten Pekalongan ini tidak seperti di daerah lain. Infrastrukturnya masih dapat dilalui, listrik sudah hampir 100% sampai ke tingkat Dukuh di Kabupaten Pekalongan. Angka elektrasi kita sudah melebihi angka elektrasi Jawa Tengah dan nasional," tutur Bupati.
"Inilah beberapa hal yang menurut saya harus terus-menerus kita kelola dengan baik. Kepada seluruh Aparatur Pemerintah (ASN) untuk kerja lebih keras, ikhlas, giat dan lebih cerdas lagi agar kehadiran kemakmuran ini jangan terlalu lama. Segera cangcut tali wondo untuk mewujudkan kemakmuran di desa," imbuhnya.
TMMD akan berlangsung sejak 10 Juli hingga 8 Agustus, dengan sasaran fisiknya yaitu pengaspalan jalan desa Lolong Kecamatan Karanganyar sepanjang 1.727 m dan lebar 2,5 m yang akan menghubungkan ke Desa Mendolo Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan.
Usai upacara, Bupati beserta Forkopimda meninjau lokasi TMMD dengan membonceng sepeda motor yang telah disiapkan oleh pasukan Kodim 0710 Pekalongan. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Dihadiri oleh Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si., Wakil Bupati Ir. Hj. Arini Harimurti, Ketua DPRD Dra. Hj. Hindun, MH., Dandim 0710 Pekalongan Letkol Inf. Arfan Johan Wihananto, S.IP.,MMS., Perwakilan Kompolnas, perwakilan Pengadilan Negeri Pekalongan, perwakilan Kejaksaan Negeri Kajen.
Selanjutnya, dari jajaran pejabat ASN Pemkab Pekalongan, tampak hadir beberapa Kepala OPD, pengurus FKUB dan para tokoh agama dan masyarakat Kabupaten Pekalongan.
Dalam upacara tersebut, Kapolres Pekalongan membacakan amanat Presiden RI Ir. Joko Widodo.
Usai upacara digelar acara resepsi tasyakuran di Mapolsek Kesesi yang baru selesai dibangun.
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si pada kesempatan itu mengapresiasi kinerja jajaran Polres Pekalongan yang menjaga keamanan di Kota Santri.
"Kondisi keamanan di Kabupaten Pekalongan selama ini kondusif. Tidak ada gangguan yang menonjol karena sinergitas TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kabupaten Pekalongan," ujar Bupati.
Dikatakan, keamanan merupakan kebutuhan pokok dalam beribadah. Jika situasi tidak aman, lanjut dia, masyarakat akan sulit untuk beribadah. Bupati pun menggambarkan situasi keamanan di Palestina yang masyarakatnya sulit untuk beribadah.
"Kita patut berterima kasih kepada jajaran Polres Pekalongan yang telah menjaga keamanan selama ini, karena keamanan merupakan manifestasi keimanan. Pembangunan juga tidak akan berjalan jika kondisi tidak aman. Bagaimana bisa mbangun, bagaimana bisa melaksanakan amanah jika kondisinya tidak aman," ujar Bupati.
Sementara Kapolres Pekalongan membacakan amanat dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Dalam rangka memperingati HUT Bhayangkara ke-73 itu, Polres Pekalongan menyerahkan penghargaan-penghargaan dan hadiah-hadiah bagi anggota Polri maupun masyarakat.
Dan sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah SWT, dalam resepsi HUT Bhayangkara ke-73 tersebut dilakukan pemotongan tumpeng oleh Kapolres Pekalongan. Kemudian diserahkan kepada anggota Polri termuda. Dan disaksikan oleh seluruh tamu undangan.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, M.Si ditemui usai menerima penghargaan menyatakan, kerja sama antara jajaran Pemkab Pekalongan dengan Polres Pekalongan berjalan dengan baik, dan akan terus ditingkatkan. Atas jalinan kerja sama itulah penghargaan tersebut diterimanya.
"Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan Polres Pekalongan sudah berjalan cukup baik, dan akan kita tingkatkan. Dari itu kita mendapatkan apresiasi dari Bapak Kapolda dalam rangka HUT Bhayangkara ke-73 itu atas kerja samanya, dan kita menghibahkan beberapa bidang tanah dan bangunan untuk kelancaran tugas jajaran Polres Pekalongan. Mudah-mudahan itu akan semakin memotivasi kita untuk terus menerus melakukan kerja sama dengan jajaran Polres Pekalongan," ujar Bupati.
Kapolres Pekalongan AKBP Wawan Kurniawan, SH.,S.IK.,M.Si mengatakan, Kapolda memberikan penghargaan atas partisipasi Bupati Pekalongan dalam mendukung tugas-tugas kepolisian. Di antaranya, atas dihibahkannya tanah seluas 17,3 hektare yang tentunya ini sangat bermanfaat bagi Polri.
"Kami sangat apresiasi atas kerjasamanya dalam menjaga keamanan di Kabupaten Pekalongan," katanya.
Sementara itu, resepsi HUT Bhayangkara ke-73 tingkat Polres Pekalongan dipusatkan di Mapolsek Kesesi, yang baru selesai dibangun beberapa bulan silam.
Bupati Pekalongan Asip Kholbihi pada kesempatan itu mengapresiasi kinerja jajaran Polres Pekalongan yang menjaga keamanan di Kota Santri.
"Kondisi keamanan di Kabupaten Pekalongan selama ini kondusif. Tidak ada gangguan yang menonjol karena sinergitas TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kabupaten Pekalongan," ujar Bupati.
Dikatakan, keamanan merupakan kebutuhan pokok dalam beribadah. Jika situasi tidak aman, lanjut dia, masyarakat akan sulit untuk beribadah. Bupati pun menggambarkan situasi keamanan di Palestina yang masyarakatnya sulit untuk beribadah.
"Kita patut berterima kasih kepada jajaran Polres Pekalongan yang telah menjaga keamanan selama ini, karena keamanan merupakan manifestasi keimanan. Pembangunan juga tidak akan berjalan jika kondisi tidak aman. Bagaimana bisa mbangun, bagaimana bisa melaksanakan amanah jika kondisinya tidak aman," ujar Bupati. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Demikian disampaikan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si saat melaunching PT. LKM BKD Kabupaten Pekalongan di Pendopo Rumdin Bupati di Kajen, Rabu (10/7/2019) siang.
"Di negara-negara maju akses masyarakat terhadap perbankan hampir sudah 100 persen. Di Indonesia masih orang-orang tertentu saja. Lapisan masyarakat menengah ke bawah belum tersentuh," ujar Bupati.
Oleh karena itu, lanjut dia, kehadiran BKK, BPR, dan LKM-LKM sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Menurutnya, semakin banyak LKM maka akan mempermudah akses masyarakat ke perbankan.
"Lembaga-lembaga keuangan mikro ini penting. Di negara-negara yang sudah maju tata kelola keuangannya seperti di Cina itu yang berkembang LKM dulu. LKM membiayai unit-unit produksi yang mereka produksi. Di sini mudah-mudahan setelah hari ini kita launching menjadi LKM BKD yang profesional, manfaatnya akan terasa, karena ini melayani kredit yang ultra mikro," ujarnya.
Dikatakan, Pemkab Pekalongan bekerjasama dengan BPR BKK memiliki program Nongol, yakni No Bank Tongol. "Program nongol ini hampir sinergi dengan ini (LKM BKD), karena nongol itu no bank tongol. Nanti ke depan Pemkab bisa bekerja sama dengan LKM untuk bisa memberikan kredit dengan sangat ringan, mungkin tanpa agunan, dan tanpa bunga," harapnya.
Bupati berpesan kepada jajaran dewan komisaris, dewan direksi, dan karyawan PT. LKM BKD Kabupaten Pekalongan untuk amanah dan berhati-hati dalam mengelola dana publik tersebut. Bupati berpesan, agar LKM BKD bisa memberikan kemudahan akses keuangan kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Karena ini ultramikro ya, maka Rp 250 ribu, Rp 100 ribu, ini sudah luar biasa, daripada mereka kena bank tongol," katanya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si mengatakan studi banding ini dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu, kunjungan ini sekaligus bentuk pendampingan UMPP dalam menyiapkan pengembangan kampus UMPP sebagai universitas baru di Jawa Tengah.
"Kunjungan ini dalam rangka belajar pengelolaan manajemen perguruan tinggi Muhammadiyah. Tidak hanya itu, kunjungan ini juga dibarengi penandatanganan MoU antara Pemkab Pekalongan dengan UMM mengenai pengembangan sumber daya Kabupaten Pekalongan," kata Bupati usai melaksanakan studi banding di UMM.
Bupati Asip menegaskan pemerintah daerah komitmen untuk membantu pengembangan UMPP di Kabupaten Pekalongan. Hal ini, sebagai bentuk peningkatan kualitas SDM dan perekonomian masyarakat setempat.
"Pembangunan gedung rektorat UMPP baru dilakukan pada tanggal (29/6/19) lalu dan pemerintah daerah siap membantu pengembangan UMPP. Semua kan mengetahui bahwa UMPP merupakan perguruan tinggi penyatuan dari Stikes, STIE, Politeknik Muhammadiyah Kajen," ungkapnya.
Sementara itu, Rektor UMM Malang Dr. Fauzan mengapresiasi atas kunjungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama civitas akademika UMPP dan pengurus daerah Muhammadiyah Pekalongan ke Universitas Muhammadiyah Malang.
"Ini baru pertama kalinya ada kunjungan lengkap ke UMM, dari pemerintah daerah datang, pengurus Muhammadiyah Kabupaten dan Kota Pekalongan, serta civitas akademika UMPP. Bahkan saya kaget atas kunjungan yang sangat begitu luar biasa," jelasnya.
Dr. Fauzan mengungkapkan pihaknya bersedia menjadi perguruan tinggi pembina untuk pengembangan UMM di Jawa Tengah.
"Komitmen dari Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi ini mengenai pembangunan UMPP sangat luar biasa dan UMM siap menjadi pembina untuk pengembangan UMPP dan saya berharap kerjasama ini bisa menjadi energi baru dalam pembangunan sumber daya di Kabupaten Pekalongan," imbuhnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
“Pemerintah merancang gerakan one agency, one innovation yang diwajibkan oleh setiap instansi pemerintah untuk menciptakan satu inovasi setiap tahunnya. Oleh karena itu, Kabupaten Pekalongan mewadahi gerakan tersebut dengan mengadakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik,” ungkap Drs. Amat Rosyidin, S.H, M.Si-Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Pekalongan baru baru ini.
Menurut Rosyidin, kegiatan inovasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik. Sehingga, Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa lebih maksimal, kreatif dan termotivasi dalam melayani masyarakat dengan baik.
“Inovasi ini dibuat untuk mempercepat pelaksanan pelayanan publik agar lebih efisien dan berkelanjutan,” lanjutnya.
Sebelumnya telah berlangsung gerakan inovasi di tingkat pusat yang disebut “Sinovik” pada tahun 2014, dan tingkat Provinsi pada tahun 2018, dimana Kabupaten Pekalongan turut serta dalam kompetisi tersebut. Kemudian, di tahun 2019 Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan gerakan inovasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan pemerintah.
Sementara itu Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda Drs. Rukman Hidayat AP. menyampaikan bahwa sebelum Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik itu dilaksanakan, diadakan terlebih dahulu sosialisasi dan workshop untuk pemberian informasi mengenai teknis dalam kompetisi.
“Kita terlebih dahulu launching kompetisi, dilanjutkan workshop. Dimana kita ambil coach yang ahli dalam bidangnya. Workshop tersebut dihadiri oleh semua OPD yang akan ikut serta dalam kompetisi itu,” terang Rukman.
Setelah dilaksanakan workshop, tersaring 24 inovan yang proposalnya masuk ke email Penyelenggara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Kemudian proposal yang sudah diterima disesuaikan dengan karakteristik kompetisi tersebut yang berpedoman pada Permenpan No. 5 tahun 2019.
Adapun 3 tahap seleksi yang dilakukan oleh penyelenggara Kompetisi diantaranya adalah administrasi, presentasi dan wawancara, dan survey lapangan.(red)
