KAJEN - Keringnya Telaga Sigebyar Mangunan Desa Tlogohendro Petungkriyono menjadi perhatian Bupati Pekalongan Asip Kholbihi. Ia bersama dinas terkait baru baru ini melaksanakan kegiatan Kunjungan Kerja di Telaga tersebut. Tinjauan itu dilakukan untuk melakukan observasi langsung penyebab telaga itu bisa kering pada musim kemarau tahun 2019 ini.(1/8)
Bupati Pekalongan Asip Kholbihi menjelaskan telaga itu kering karena sumber airnya untuk mengaliri lahan pertanian di wilayah pegunungan tersebut, dan untuk sumber kehidupan masyarakat. Dan adanya kekeringan ini malah membawa hikmah karena sebagai sarana untuk membersihan telaga sehingga permukaan lebih sehat lagi. “ Dan selanjutnya akan ditata dirancang untuk dikembangkan kolam renang batu alami seluas kurang lebih 1 atau 2 hektar lebih” terangnya.
Menurut Bupati jika beberapa waktu lalu wisata di Telaga Sigebyar ini hanya bermain perahu kolekan saja , nanti setelah ditata diharapkan bisa untuk menyelam dan selfie didalam air. “ Penataan itu sedang dirancang oleh Kepala desa Tlogohendro dan Pokdarwis agar dapat diwujudkan segera” tandasnya.
Ia menjelaskan bahwa di Telaga Sigebyar ini ada dua telaga,yaitu telaga Lanang dan telaga Wadon . Telaga lanang ini diindentikkan sebagai tempat hulu ekosistem hidrologi dimana sumber air berasal,. Saat ini sumbernya masih besar dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pertanian dan sumber air.
Hal ini menunjukan bahwa keberadaan wisata ini tidak mempengaruhi kelestarian alam karena eksisenti mata air dijaga dan debit air dari masih besar untuk keperluan masyarakat, telogo lanang sebagai hulunya dan telogo wadon sebagai hilir digunakan untuk penyiraman tamanan dan rumah tangga sisanya untuk keperluan pariwisata.
“ Besyukur kita di Kabupaten Pekalongan karena kaya air baku diantaranya di petungkriyono hal ini akan kita jaga. Bahkan nantii setelah dikaji cukup matang , kita kembangkan wisata yang berbasis air agar akan berfungsi lebih banyak lagi seperi pengobatan mengingat airnya yang alami dan lain sebagainya” terangnya.(Red)
KAJEN - Menanggapi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Pekalongan dalam Rapat Paripurna 2 Agustus 2019 lalu, Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si memberikan jawaban atas pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2019 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, selasa (6/8/2019).
KAJEN - Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH., M.Si menjadi salah satu narasumber dalam seminar Sosialisasi UU APBN 2019 dengan tema Kebijakan Anggaran untuk Penanggulangan Rob dan Banjir di Kota dan Kabupaten Pekalongan di Auditorium Adaro Lt. 8 Gedung F Unikal, Senin (5/8/2019).
KAJEN - Sebagai bentuk kunjungan balasan kepada Walikota Tebing Tinggi, Bupati Pekalonga KH. Asip Kholbihi, SH. M.Si menghadiri acara Hari Jadi Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara ke 102 dengan berbagai kegiatan salah satunya Pawai Budaya Kota Tebing Tinggi yang diikuti oleh 1500 orang dari tuan rumah Tebing Tinggi yang terdiri dari lintas etnis atau suku, sekolah dan Perguruan Tinggi serta perwakilan Kabupaten dan Kota sekitarnya.
KAJEN - Sebagai bentuk kerjasama yang telah terjalin, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH., M.Si bersama istri Ny. Munafah didampingi beberapa Kepala OPD memenuhi undangan Pemkot Tebing Tinggi Sumatera Utara hadir dalam acara Tebing Tinggi Expo 2019 dalam rangka hari jadi Kota Tebing Tinggi ke-102 yang dipusatkan di Anjung Sri Mersing Lapangan Merdeka, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Sabtu (3//8/2019) malam.
KAJEN - Untuk relokasi Lapas Pekalongan, Pemkab Pekalongan akan sediakan lahan seluas 10 hektar di Desa Kalijoyo Kecamatan Kajen. Sedangkan maksud dan tujuannya pemindahan lapas sendiri yang pertama karena warga binaan lapas Pekalongan kebanyakan dari orang Kabupaten Pekalongan.
KAJEN – Usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan Pasar Wiradesa dan Pasar Sragi, di hari yang sama yakni Selasa (31/07/2019) Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si juga secara resmi meletakkan batu pertama pembangunan Pasar Kedungwuni Blok D, E dan I.
KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan membangun Los Pasar Wiradesa yang terbakar pada tahun 2018 lalu dengan menggelontorkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 3.696.000.000,-.
Pembangunan diawali dengan peletakkan batu pertama oleh Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si, dan Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti. Diikuti oleh Sekda Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM., Ketua Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah () A. Syaeful Anwar dari Kejari Kajen, Kepala Dinperindagkop dan UKM Kabupaten Pekalongan Ir. HB. Riyantini.
Bupati KH. Asip memberikan 3 jawaban atas pandangan umum Fraksi PAN terkait dengan optimalisasi penetapan program, kegiatan dan pendanaan tugas pembantuan, dilakukan dengan mendorong organisasi perangkat daerah yang kementeriannya memiliki dana tugas pembantuan untuk pro aktif menyampaikan usulan-usulan dan pendekatan program ke kementerian tersebut serta mengundang kementerian dalam rangka implementasi pelaksanaan program di daerah.
Berkaitan dengan pemberian stimulan kepada perusahaan-perusahaan agar tetap berada di Kabupaten Pekalongan salah satunya menciptakan kondusivitas wilayah termasuk stabilitas hubungan ketenagakerjaan.
“Terkait dukungan anggaran pemerintah terhadap penanggulangan kemiskinan, dilakukan secara bersama-sama tidak hanya oleh pemerintah daerah namun juga mengoptimalkan dana desa, CSR, dan partisipasi masyarakat luas,” ujar Bupati.
Menanggapi pandangan umum Fraksi PDIP, Bupati menyampaikan bahwa pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan/ dana transfer dari pemerintah pusat diupayakan dengan pelaksanaan kegiatan tepat waktu serta mengupayakan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari semua sektor yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Untuk Fraksi Merah Putih, Bupati memberikan 2 jawaban, yakni berkaitan penurunan pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2019 dikarenakan berkurangnya dana bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. Dan penganggaran kebencanaan khususnya infrastruktur penunjang dilakukan berdasarkan kesesuaian wilayah bencana, kemudian untuk mengantisipasi hal-hal yang belum direncanakan disediakan melalui anggaran dana tak terduga.
Menanggapi pandangan umum Fraksi PKB, Bupati KH. Asip memberikan 3 jawaban. Yakni untuk meningkatkan geliat pariwisata, Pemerintah Kabupaten Pekalongan membangun infrastruktur penunjang dan mempromosikan pariwisata melalui penyelenggaraan event-event dan paket wisata.
Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka pengembangan UMKM adalah melalui memberikan pelatihan-pelatihan kepada UMKM agar melek teknologi perdagangan online yang salah satunya dengan mengundang manajemen bukalapak dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Berkaitan dengan penanganan pasien di rumah sakit berdasarkan ketersediaan kamar, namun dalam kondisi darurat dapat dilayani di ruang lain yang bisa dimanfaatkan,” terang Bupati.
Untuk Fraksi Golkar yang berkaitan tentang penyerapan anggaran tahun 2019, dijelaskan Bupati bahwa sampai dengan akhir bulan Juli 2019 sebesar 37 persen. Hal ini, kata Bupati, dikarenakan sebagian kegiatan masih dalam proses pelaksanaan pekerjaan.
Terakhir jawaban untuk Fraksi Persatuan Pembangunan Sejahtera, Bupati memberikan 3 jawaban. Yakni, pertama, berkenaan dengan peningkatan daya saing untuk pengembangan produk lokal yang mendukung ekonomi masyarakat dilakukan melalui perbaikan infrastruktur jalan untuk kelancaran distribusi barang dan pembinaan terhadap kualitas produk UMKM.
Kedua, berkaitan dengan penyediaan PJU dilakukan berdasarkan prioritas sesuai kemampuan keuangan daerah dengan mempertimbangkan luasnya jangkauan jalan yang membutuhkan penerangan jalan.
“Dalam rangka antisipasi kekeringan di Kabupaten Pekalongan, telah dilakukan droping air di daerah yang membutuhkan dengan kemampuan armada tangki air sebanyak lima buah siap dioperasikan,” tandas Bupati. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Dalam kegiatan tersebut ada 3 pemateri yakni Drs. H.A. Hakam Naja, M.Si (Anggota DPR RI Dapil jateng X), Perwakilan BBWS Pemali Juwana Jateng, dan Dr. Heri Andreas, ST. MT (Peniliti Feodesi Fakultas Ilmu & Teknologi Kebumian ITB).
Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi menerangkan bahwa masalah rob ini memang akan mendapat perhatian khusus, karena itu merupakan salah satu tugas penting yang diperintahkan Gubernur Jateng kepada Pemkab Pekalongan.
"Saya bersama Ibu Arini setelah dilantik mendapatkan pesan khusus dari Pak Ganjar untuk mengurangi angka kemiskinan dan mengatasi rob. Jadi Rob memang akan menjadi perhatian khusus buat Pemkab Pekalongan," terang Bupati.
Pemkab Pekalongan sebelumnya juga sudah bekerjasama dengan Belanda untuk membuat tanggul darurat yang berada di Mulyorejo. Dengan pola yang sederhana dan dibikin sendiri dengan anggaran APBD dana tak terduga senilai Rp 2 miliar.
"Alhamdulillah setelah kita buat tanggul sendiri di Mulyorejo, bisa mengurangi rob di 3 desa yaitu Tegaldowo, Mulyorejo dan Karangjompo," ujarnya.
Itu juga merupakan bahan penelitian agar tanggul rob ini setelah jadi tidak lagi meninggalkan banyak persoalan, baik persoalan sosial, budaya, ekonomi dan lain-lain bisa segera teratasi.
"Ada 9 rekomendasi yang akan dijalankan oleh Pemkab Pekalongan dan akan konsen untuk mengatasi rob," tandas Bupati Asip.
Kami juga akan bekerjasama dengan Hakam Naja selaku anggota DPR RI yang akan memperjuangkan anggaran tentang rob di daerah Kota dan Kabupaten Pekalongan.
Sementara itu, Heri Andreas menjelaskan bahwa penanganan rob di Pekalongan masih terlalu fokus dengan pembuatan tanggul dan sebagian menggunakan mangrove, padahal jika kita ketahui bahwa penanganan rob menggunakan tanggul itu merupakan solusi sementara atau bukan permanen.
"Penahan tanggul itu sifatnya sementara dan berjangka menengah, karena jika air sudah pasang dan bisa mencapai puncak tanggul, maka air juga akan masuk ke permukaan," ujarnya.
Selain masalah meningginya air laut, juga ada permasalahan lain yaitu penurunan permukanan tanah (Land Subsidence). Di Pantura sendiri ditemukan land subsidence dengan rata-rata 1-25 centimeter per tahun. Faktor yang mempengaruhi yaitu banyaknya pengambilan air tanah yang berlebihan.
"Pengambilan air tanah yang berlebihan juga merupakan faktor yang mempercepat penurunan permukaan tanah. Sehingga jika kita bisa menghentikan pengambilan air tanah, itu juga bisa memperlampat atau mengatasi penurunan air tanah," terang Andreas.(didik/dinkominfo kab.pekalongan).
KAJEN - Musibah yang menimpa Kapal Motor (KM) Pieces di Selat Makasar Sulawesi Selatan mengundang keprihatinan semua pihak, tak terkecuali Pemkab Pekalongan. Di ketahui KM Pieces memiliki jumlah manifest 37 orang ABK, untuk saat ini data 15 KTP yang dari Pekalongan. Pencarian korban saat ini dilakukan oleh tim SAR Banjarmasin
Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti melakukan takziah atau melayat ke salah satu Korban Kecelakaan KM Pieces yang kemarin tiba di Pekalongan di Desa Bebel Kecamatan Wonokerto, Senin (05/08/2019) pagi.
Wakil Bupati Ir. Arini Harimurti mewakili Bupati dan jajaran pemerintah Kabupaten Pekalongan menyampaikan bela sungkawa atas musibah KM Pieces ini kepada keluarga korban. “Kami ke sini dalam rangka takziah dan turut prihatin atas musibah ini, dan atas nama pemerintah kami Pemkab Pekalongan mengucapkan bela sungkawa” ujar Wakil Bupati.
Pada kesempatan ini juga diserahkan santunan kematian serta beberapa bantuan dari pusat. Wakil Bupati Ir. Arini berharap semoga mereka segera diketemukan dalam keadaan selamat.
Selanjutnya ke depan Pemerintah bisa hadir dalam antisipasi jika ada kejadian kecelakaan kapal. "Hadir dalam arti mengantisipasi apakah itu berkaitan dengan kelayakan kapal atau perlu pelatihan bagaimana dalam menghadapi kondisi tertentu ” terang Wakil Bupati.
Sementara itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Drs. Sirhan terkait dengan masalah asuransi mejelaskan bahwa mereka sudah didaftarkan dan memiliki kartu nelayan. Dan Pemerintah akan membantu hingga premi asuransi mereka bisa keluar.(red)
Walikota Tebing Tinggi, Umar Zunaidi Hasibuan mengucapkan terima kasih kepada para kepala daerah yang menyaksikan karnaval budaya itu. Dia juga mengatakan, kegiatan ini dimulai dari tanggal 3 Agustus 2019 dan puncaknya 7 Agustus, dengan menampilkan Tebingtinggi Expo 2019 yang dipusatkan di Anjungan Sri Mersing Lapangan Merdeka.
"Ini semua kami lakukan demi suksesnya pembangunan di kota kami, dengan mengembangkan daya tarik wisata agar orang mau datang ke Tebing Tinggi. Selain itu juga kota ini merupakan kota perdagangan dan kota smart city," terang Umar, Sabtu (3/8/2019).
Titik Start Karnaval dimulai dari Kantor Koramil 13 Jalan KF Tandean menuju Lapangan Jalan Sutomo yang dilepas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Pemkot Tebing Tinggi, Jumpa Ukur Sembiring. Dalam karnaval kontingen Kecamatan banyak menyuguhkan atraksi budaya, seperti Jawa, Simalungun, Melayu dan barongsai, sehingga masyarakat terhibur dan antusias menyambutnya.
Sementara itu, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH., M.Si menerangkan bahwa tujuannya datang ke Kota Tebing Tinggi ini sebagai kunjungan balasan karena Walikota Tebing Tinggi pada Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke 396 tahun 2018 lalu datang ke Kabupaten Pekalongan memenuhi undangan dari Bupati Pekalongan.
"Tahun lalu Walikota Tebing Tinggi datang pada acara Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke 396, kali ini giliran dari rombongan Kabupaten Pekalongan datang ke Tebing Tinggi untuk menghadiri acara Hari Jadi Kota Tebing Tinggi ke 102. Juga untuk menegaskan kembali bahwa hubungan antar daerah sangat bermanfaat untuk pemgembangan UMKM terutama yang berkaitan dengan Batik," jelas Bupati Asip.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi diwakilkan Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah secara resmi membuka ‘Tebing Tinggi Expo 2019’, Peresmian Tebing Tinggi Expo ini diikuti 61 stand.
Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi menjelaskan bahwa ini merupakan program pengembangan dari Batik Nusantara. Pemkab Pekalongan menjalin kerjasama dengan Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Batik Lokal sekaligus memperkenalkan Keunggulan Batik Pekalongan.
"Ini merupakan bentuk simbiosis mutualisme antar daerah, Pemkab Pekalongan hadir untuk melihat hasil dari kerjasama yang sudah terjalin untuk pengembangan Batik Nusantara," ujar Bupati.
Diterangkan, bahwa keunggulan dari Batik Pekalongan yaitu tentang pewarnaannya yang ada seribu warna yang bisa diciptakan oleh perajin batik pekalongan. selain itu juga tentang motifnya yang beragam mulai dari flora, fauna dan buketan.
"Ternyata setelah saya keliling ke berbagai daerah di Indonesia, sebagian perajin batik lokal sudah bersentuhan atau berkomunikasi dengan perajin batik Pekalongan. Seperti kemarin di Toba juga galery batiknya juga tidak lepas dari informasi dan batik dari pekalongan," ujarnya.
Tidak hanya di Toba saja, ternyata di Tebing Tinggi Expo 2019 ini banyak produk batik yang dihadirkan. Dan tentu saja ada Batik Pekalongan.
"Jadi memang kabupaten Pekalongan sebagai Legenda Batik Nasional itu memang terus kita tingkatkan, karena banyak rumah produksi batik yang memproduksi batik dengan berbagai keunggulan. Ini tentu sangat bermanfaat untuk ditularkan kepada seluruh Nusantara," ujar Bupati Asip.
Sementara itu, Wakikota Tebing Tinggi, Umar Zunaidi Hasibuan juga sangat berterimakasih bahwa Bupati Pekalongan berkenan menghadiri berbagai acara hari jadi Kota Tebing Tinggi dan juga Tebing Tinggi Expo 2019.
"Saya sangat berterimakasih sekali kepada Bupati Pekalongan karena sudah bekerjasama dengan kami terkait tentang pengelolaan dan juga mendesain serta pewarnaan batik sehingga bisa meningkatkan kualitas dari batik lokal kami," ucapnya.
Umar Zunaidi berharap agar kerjasama ini dengan Bupati Pekalongan tetap terjalin dengan baik untuk meningkatkan dan mensejahterakan rakyat kita di daerah masing-masing.
Acara pembukaan Tebing Tinggi Expo 2019 ini ditandai dengan pemukulan gong dan pengguntingan pita oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara dan dilanjutkan dengan peninjauan stand peserta expo.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Hal itu terungkap dalam audiensi antara Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, SH., M.Si dengan Pejabat Lapas Kelas IIA Pekalongan terkait relokasi Lapas Pekalongan ke Kabupaten Pekalongan. Audiensi tersebut bertempat di Ruang Kerja Bupati Pekalongan, Kamis (1/8/2019).
Bupati didampingi Sekda Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM, Asisten I Drs. Ali Reza, M.Si, Kepala Bappeda dan Litbang Ir. Bambang Irianto, M.Si, Kepala DPU Taru Wahyu Kuncoro, , Kabid Aset Badan Pengelola Keuangan Daerah Abdul Kholid.
"Karena kebanyakan warga binaanya adalah warga Kabupaten Pekalongan, makanya kita pindah ke Kabupaten Pekalongan saja agar tidak repot jika ada keluarga yang ingin berkunjung. Jika masih di Kota Pekalongan, warga Kabupaten Pekalongan akan mengeluarkan banyak biaya (High Cost) jika ingin berkunjung," ujar Bupati Asip Kholbihi.
Menurut Bupati Asip, layaknya sebuah kabupaten, sarana publik juga harus disiapkan, salah satunya lapas. Di Kabupaten Pekalongan yang belum ada itu Pengadilan Negeri (PN), nanti juga akan dikaji juga supaya ada juga di Kajen. Sedangkan untuk Kejaksaan dan Polres sudah ada, dan tidak menutup kemungkinan untuk Kodim di daerah Kajen juga akan direncanakan. Hal itu diperlukan dalam rangka melengkapi sarana untuk kepentingan masyarakat.
"Prinsipnya Pemkab Pekalongan sudah siap lahannya, dan Panloknya sudah ditandatangani, tinggal nanti MoU dengan Kemenkumham yang rencananya nanti pada 22 Agustus 2019 mendatang," terang Bupati Asip.
Pejabat Kalapas Kelas IIA Pekalongan yang baru, Agus Heryanto didampingi beberapa pejabat dibawahnya datang ke Pemkab Pekalongan guna memastikan bahwa lapas mendapat percepatan pembangunan dalam 3 tahapan. Untuk tahun 2020 mendatang diharapkan pembangunan tahap pertama sudah bisa dilaksanakan.
"Saya datang ke sini dalam rangka untuk percepatan relokasi tanah, selama ini baru turun penunjukan relokasi tanah saja untuk penetapan tanah yang diperuntukan untuk lapas pekalongan," ucap Agus.
Menurut Agus ke depan akan ada MoU antara kedua belah pihak antara Kemenkumham dengan Pemkab Pekalongan yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2019. Pada tanggal itu juga bertepatan dengan peresmian Lapas Karanganyar Super Maximum Security di Nusakambangan.
Dalam MoU tersebut akan diserahkan ke panlok secara simbolis dari Pemkab ke kantor wilayah, dan akan diteruskan kembali dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Rencana Januari sudah mulai pembangunan, dan anggaran pembangunan sudah masuk ke dipa lapas tahun 2020.
Pembangunan dilakukan selama 3 tahun berturut-turut. Ada 4 blok, 1 blok kapasitas 400 orang, jadi total keseluruhan kapasitas ada 1600 orang.
"Itu akan dibangun secara bertahap, tahun pertama dibangun 1 blok ditambah dengan perkantoran dan pagar keliling. Jika dilihat dari konsepnya lapas pekalongan masuk kategori Medium Security," terang Agus.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Peletakkan batu pertama diikuti oleh Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti, Sekretaris Daerah Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM., Ketua Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4AD) A. Syaeful Anwar dari Kejari Kajen, dan Kepala Dinperindagkop dan UKM Kabupaten Pekalongan Ir. HB. Riyantini.
Acara berlangsung pada Rabu (31/07/2019) siang, dihadiri Camat Kedungwuni beserta Muspika, Lurah Kedungwuni Timur, para tokoh agama dan masyarakat setempat serta para perwakilan pedagang.
Bupati dalam sambutannya mengatakan bahwa Pasar Kedungwuni sudah ada sejak dulu. Untuk itu, saatnya kini dibangun kembali guna mengikuti perkembangan zaman. Dalam pembangunan pasar Kedungwuni akan dilakukan secara bertahap karena biaya yang dibutuhkan sangat besar.
“Pada hakekatmya pasar adalah tempat untuk para pedagang semuanya, hanya saja belum selesai pembangunannya. Untuk itu nanti di tahun 2020-2021 masih akan anggarkan lagi sekitar kurang lebih Rp 10 milyar termasuk membangun masjid, drainase, dan jalan. Eranya sekarang sudah berubah, lingkungan ini harus bersih, pasarnya harus baik. Insya Allah rejekinya tambah banyak dan masyarakat akan menikmati hasilnya,” terang Bupati.
Bupati menjelaskan target pembangunan pasar Kedungwuni selesai akhir tahun 2019. Setelah itu pedagang pasar darurat akan dipindah, namun sebelumnya akan ditata sesuai zonasi penjualaan.
“Pasar Kedungwuni ini akan kita jadikan pasar terbesar di Kabupaten Pekalongan karena transaksi komoditasnya tidak hanya lokal saja, akan tetapi para pembelinya juga banyak datang dari berbagai kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan bahkan dari luar negeri seperti Malaysia,” tutur Bupati.
Oleh karena itu, kata Bupati, Pasar Kedungwuni harus kita tata agar berkualitas dan pedagangnya untung. Disamping itu, sebagai keunggulan lainnya karena Pasar Kedungwuni dekat dengan daerah produksi, lokasinya di tengah-tengah produksi pakaian. Sehingga, memiliki keunggulan komotitif terkait dengan harga.
“Harga-harga barang yang dijual di Pasar Kedungwuni adalah dari tangan pertama, sehingga dapat bersaing dengan pasar-pasar besar, seperti pasar Tanah Abang, pasar Klewer Solo, dan lain sebagainya. Saya optimis pasar ini akan menjadi pasar besar,” lanjut Bupati.
Orang nomor satu di Kota Santri itu menuturkan, pedagang akan dikumpulkan berdasarkan zonasi. System zonasi tersebut diberlakukan agar pembeli dapat dengan mudah mencari dagangan yang akan dibeli sesuai dengan tempat yang telah ditentukan.
“Pembangunan Pasar Kedungwuni ini adalah untuk menambah kemakmuran masyarakat. Untuk itu saya mohon dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar pembangunan pasar ini tepat waktu dan tepat mutu,” tandas Bupati.
Sementara itu Kepala Dinperindagkop dan UKM Kabupaten Pekalongan Ir. HB. Riyantini dalam laporannya menyampaikan bahwa pembangunan Pasar Kedungwuni Blok D, E, dan I dianggarkan biaya sebesar Rp 28 milyar dari APBD Kabupaten Pekalongan. Dan waktu pelaksanaan pembangunan pasar tersebut sekitar 150 hari kalender.
“Kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2019 adalah pembangunan pasar Kedungwuni Blok D, E, dan I, pembangunan drainase lingkungan, pembangunan jaringan hidran, dan pembangunan jaringan air bersih,” kata Tining.(red)
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si mengatakan bahwa Pemkab Pekalongan memulai pembangunan kembali Los Pasar Wiradesa yang dulu sempat mengalami kebakaran.
"Pemkab melakukan quick respon terhadap persoalan pasar yang terbakar. Hal pertama yang dilakukan, yaitu menempatkan pedagang ke pasar darurat dan hari ini kita melakukan peletakkan batu pertama untuk pembangunan kembali Los yang terbakar," kata Bupati KH. Asip usai melakukan peletakkan batu pertama, Rabu (31/07/2019).
Menurutnya untuk melakukan revitalisasi secara keseluruhan Pasar Wiradesa dibutuhkan anggaran sekitar Rp 100 milyar. Namun ini bertahap dulu sesuai dengan kebutuhan.
"Pasar yang kita bangun dulu yaitu pasar yang terbakar tahun lalu, untuk pembangunan pasar Wiradesa tahap pertama ini yaitu sebesar Rp 3.696.000.000,-dengan pengerjaan 150 hari kerja kalender," ujarnya.
Asip mengungkapkan Los yang dibangun ini akan diisi sebanyak 327 pedagang dan 70 beceran eks yang terbakar. "Saya berpesan kepada seluruh pedagang dan dinas terkait untuk bareng-bareng menjaga pasar ini dari kebersihannya, ketertibannya, dan keamanannya. Agar kejadian tahun lalu tidak terjadi lagi," tambahnya.
Selain pembangunan Los Pasar Wiradesa, di hari yang sama Pemkab Pekalongan juga mulai membangun Pasar Sragi. “Anggarannya sebesar Rp 1.591.520.300,- dengan waktu pelaksanaan 120 hari kalender, dengan sumber dana DAK Kementerian Perdagangan RI Tahun 2019. Dan anggaran sebesar itu untuk membangun 43 Kios dan 1 MCK,” tutur Bupati.
Sri Kustini (35) pedagang sayur Pasar Wiradesa mengatakan dirinya mengucapkan terimakasih kepada pemerintah yang sudah cepat tanggap dalam pembangunan pasar yang terbakar. "Alhamdulillah mas, pemerintah sudah peduli terhadap pedagang dengan membangun kembali los pasar yang terbakar. Semoga, pembangunan ini cepat selesai agar semua pedagang bisa menempati kembali ke los nya masing-masing," tambahnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)