KAJEN - Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementrian Perdagangan RI Drs. Suhanto, MM., Jum’at (11/10/2019) pagi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pekalongan untuk memantau langsung kondisi Pasar Wiradesa. Rencananya, Pasar Wiradesa akan direvitalisasi.
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Suhanto mengutarakan, Bupati Pekalongan sebelumnya telah mengusulkan kepada Presiden dan Menteri Perdagangan dan Menteri PUPR, agar Pasar Wiradesa bisa direvitalisasi. “Kami dengan tim ingin melihat situasi dan kondisinya seperti apa. Ternyata setelah kita lihat, penataannya dari dulu belum pernah diadakan perbaikan,” tutur Dirjen.
Dengan penataan nantinya, diharapkan pedagang tidak tergusur dari tempat berjualannya. Dikatakan, Pemerintah, terutama Kementerian Perdagangan memiliki program Pembangunan Pasar Rakyat.
“Selama kepemimpinan Presiden Jokowi lima tahun pertama, targetnya 5.000 pasar dan alhamdulillah itu sudah terlampaui. Ini merupakan bagian dari itu, walaupun pembangunannya kemungkinan setelah periode ke dua kepemimpinan Bapak Presiden,” ungkap Dirjen.
Harapannya, setelah mengunjungi langsung Pasar Wiradesa, pihaknya akan bisa berbicara betul bagaimana kondisi riil Pasar Wiradesa yang diusulkan Bupati Pekalongan untuk direvitalisasi.
“Terlebih pasar ini sebelumnya pernah terbakar, sehingga memerlukan penanganan. Jangan sampai para pedagang tidak mempunyai tempat jualan yang pasti dan sekarang ada di tempat penampungan, alhamdulillah Pemerintah Daerah juga sudah mencoba dengan APBD yang ada, membangun pasar yang ada di belakang. Jika yang belakang sudah bagus tapi yang ada di depan tidak diperbaiki, dikhawatirkan akan memicu kecemburuan di antara para pedagang,” ujar Dirjen.
Oleh karena itu, pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian PUPR untuk merencanakan pembangunan Pasar Wiradesa. “Karena sudah masuk permohonan di Tahun 2019, usulan Bupati Pekalongan terkait revitalisasi Pasar Wiradesa akan dibahas bersama dengan Kementrian PUPR,” ucap Suhanto.
Dalam kunjungan tersebut, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri sekaligus memantau harga kebutuhan pokok di pasar tersebut. Dari hasil pemantauan, dijelaskan, harga kebutuhan pokok di Pasar Wiradesa cukup terkendali, bahkan cenderung lebih murah.
Jumat, 11 Oktober 2019
KAJEN– Sintren Kabupaten Pekalongan ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia untuk kategori atau domain Seni Pertunjukan. Penetapan Karya Budaya Sintren sebagai salah satu WBTb itu disampaikan pada acara Apresiasi Penetapan Warisan Budaya Indonesia Tahun 2019 di Istora Gelora Bung Karno, Selasa (8/10/2019) malam.
Sementara itu, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH, M.Si menuturkan, pihaknya sudah mengusulkan ke Pemerintah Pusat agar pembangunan Pasar Wiradesa ini bisa dibantu. Disebutkan, total biaya revitalisasi pasar tersebut sebesar Rp. 140 miliar.
“Lahannya sudah siap, dana pendukung dari APBD juga sudah siap. Untuk yang kemarin kebakaran juga sudah kita pantau tetapi hanya untuk los saja, kiosnya nanti akan kita integrasikan melalui pembangunan,” jelas Bupati Asip.
Secara umum Pasar Wiradesa luasnya 1,8 hektare dan menampung sekitar 2.000 pedagang dan terletak di jalur pantura. “Sehingga harus ditata sebagus mungkin, supaya tidak menimbulkan kemacetan dan pedagangnya tetap aman, nyaman dan yang penting laris,” imbuh Bupati.
Menurut Bupati, hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam membangun pasar. “Tidak menggunakan investasi pasif tetapi polanya adalah pola menggunakan dana dari pemerintah,” ucap Bupati.
Pedagang nantinya menyewa dengan harga yang sangat murah. Dijelaskan, ukuran 4 x 6 meter sehari retribusinya tidak sampai Rp. 10 ribu. “Ini sangat membantu pedagang kalau pembangunan pasar itu menggunakan skema pembiayaan baik dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten. Ini terus menerus kita kembangkan termasuk di Pasar Kedungwuni dan pasar-pasar lain,” terang Asip. (Tim Humas Dinkominfo Kab. Pekalongan)
Publisher : aris
Bupati Pekalongan Asip Kholbihi mengatakan di Kabupaten Pekalongan terdapat puluhan ribu usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan berbagai jenis usaha.Menurutnya nanti kita akan klasifikasikan UMKM yang makanan dan fashion.
"Sehingga itu bisa memudahkan dalam melakukan pembinaan," kata Bupati Pekalongan Asip Kholbihi usai memberikan sambutan pada acara peresmian International Council for Small Business (ICSB) Indonesia Kordinator Kabupaten Pekalongan di Aula Lantai 1 Setda, Kamis (10/10/2019).
Bupati Asip mengungkapkan di Kabupaten Pekalongan sendiri, pertumbuhan ekonomi saat ini berada diangka 5,76 berada diatas angka pertumbuhan ekonomi pusat dan Provinsi."Sektor UMKM menyumbang besar terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga akan terus kita berdayakan," ungkapnya.
Dijelaskan, Pemkab Pekalongan mempunyai kepedulian besar terhadap keberadaan UMKM, sehingga beberapa waktu yang lalu mendapat penghargaan Natamukti di Bogor.
"Pembentukan International Council for Small Business (ICSB) Indonesia Korda Kabupaten Pekalongan salah satu tujuannya adalah untuk memberdayakan UMKM kita," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinperindagkop dan UKM Kabupaten Pekalongan Ir. Hurip Budi Riyantini menuturkan, kegiatan Galang UKM Indonesia 2019 terdiri dari berbagi kegiatan diantaranya, pengukuhan pengurus, seminar UMKM Brilian, dan bazar oleh UMKM yang sudah terkurasi.
"Sehingga diharapkan UMKM di Kabupaten Pekalongan dapat naik kelas. Untuk menggerakkan sektor UMKM Pemkab akan kesulitan kalau sendiri, butuh menggandeng empat pilar yakni pengambil kebijakan, pelaku usaha, akademisi, dan juga peneliti," tambahnya.
Adapun susunan pengurus harian ICSB Kabupaten Pekalongan masa bakti 2019-2021 adalah Rossi Ardiyanti, SKM.,M.Kes (Ketua HIPMI dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan) sebagai Koordinator Daerah/Ketua, Ir. Rusdiono (Wakil Korda/Wakil Ketua I), Wahida Yurasef, ST (Wakil Korda/Wakil Ketua II), Eli Kartika, SE (Sekretaris I), Waryonani, SH (Sekretaris II), Uzlifatul Jannah, S.Pdi (Bendahara I), Isnaeni, SE (Bendahara II).
Selanjutnya, Wakil Ketua Bidang Akademis dan Riset Dr. Mahirun, SE.,M.Si (Ketua LPPM Universitas Pekalongan), Wakil Ketua Bidang Hubungan Pemerintahan Drs. Ali Riza, M.Si (Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Pekalongan), Wakil Ketua Ketua Bidang Korporasi Herdinanto, SE (Kepala Bank Jateng Cabang Kajen), dan Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Komunitas H. Faelasuf, SE (Ketua KADIN Kabupaten Pekalongan). (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Publisher : aris
Kamis, 10 Oktober 2019
Kegiatan diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia sebagai salah satu rangkaian kegiatan Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) 2019 di Komplek Gelora Bung Karno yang berlangsung dari tanggal 7 – 13 Oktober 2019.
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, S.H.,M.Si didampingi istri yang sekaligus Ketua Komunitas Perempuan Berkebaya Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Munafah, Staf Ahli Bupati Dra. Hj. Siti Masruroh, M.Si, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dra. Hj. Sumarwati, S.IP., M.AP beserta Kabid Kebudayaan dan jajarannya menghadiri acara tersebut untuk menerima apresiasi, mewakili Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Pekalongan.
Dalam laporannya Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dihadiri oleh 11 Pimpinan Daerah yang terdiri dari 7 Gubernur dan 4 Wakil Gubernur sebagai penerima langsung lembar penetapan Warisan Budaya Takbenda dan 27 Bupati dari berbagai daerah di Indonesia.
“Kami berharap kegiatan tidak berhenti pada apresiasi terhadap objek pemajuan kebudayaan dan sumber daya manusia kebudayaan saja, tetapi harus dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis kebudayaan,” katanya.
Dijelaskan Hilmar, pelaksanaan kegiatan Apresiasi Penetapan Warisan Budaya Takbenda didukung oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang memberikan sumbangan berupa pertunjukan kesenian dan kuliner yang tahun ini ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia dalam rangka ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini.
“Terdapat 40 grup penampil dengan total 481 peserta, mulai dari yang termuda, yakni Okta Setia Jaya (12 Tahun, dari Kabupaten Pekalongan), penampilan Sintren dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah hingga yang tertua Bapak Abdullah (83 tahun) menampilkan kesenian Zikir Berdah dari Jambi. Ini menjadi bukti bahwa kebudayaan milik semua generasi, kebudayaan menjadi sumber kebahagiaan semua umur,” tutur Hilmar Farid.
Pemberian status Budaya Takbenda menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia diberikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan rekomendasi Tim Ahli yang meliputi 5 domain sesuai dengan Konvensi 2003 UNESCO tentangSafeguarding of Intangible Cultural Heritage yang sudah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2007 melalui Peraturan Presiden no. 78 tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage.
Lima domain tersebut yakni, pertama, Tradisi dan Ekspresi Lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya takbenda. Ke-2, Seni pertunjukan. Ke-3, Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan, ke-4, Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, dan ke-5 Kemahiran kerajinan tradisional.
Penyerahan lembar penetapan sendiri dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo didampingi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi kepada Gubernur Seluruh Indonesia atau yang mewakili. Pada Tahun ini, terdapat 31 Provinsi yang menerima Lembar Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Kegiatan Apresiasi Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2019 merupakan bentuk Apresiasi Pemerintah Republik Indonesia terhadap objek dan sumber daya manusia kebudayaan serta upaya untuk pelindungan warisan budaya takbenda melalui inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi objek pemajuan kebudayaan yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi dan komunitas.
Dalam sambutannya Mendikbud mengatakan bahwa Program Penetapan ini dilakukan agar para Gubernur, Kepala Daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten, Kotamadya atau pemangku kepentingan dan masyarakat dapat melakukan pelestarian, yaitu dengan melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan serta melakukan pembinaan warisan budaya takbenda tersebut sebagai kekuatan budaya dalam pembangunan yang berkelanjutan.
“Untuk meningkatkan upaya pelestarian dalam bentuk penetapan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu diikuti oleh pemerintah daerah dalam tindak lanjut hasil penetapan dengan melakukan kegiatan-kegiatan nyata seperti festival, seminar, sarasehan, workshop atau bahkan dapat masuk ke dalam kurikulum pendidikan yang membangkitkan semangat pelestarian warisan budaya takbenda,” ujar Mendikbud.
Ditetapkan 267 Warisan Budaya Takbenda
Sejalan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan telah melaksanakan kegiatan Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Kegiatan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2013, dan pada tahun 2019 ini ditetapkan sebanyak 267 Warisan Budaya Takbenda melalui Sidang Penetapan Warisan Budaya Tak benda Indonesia pada tanggal 13-16 Agustus 2019 yang dihadiri oleh Dinas Bidang Kebudayaan dari 31 Provinsi. Warisan Budaya Takbenda Indonesia yang telah ditetapkan sejak tahun 2013-2019 dengan total keseluruhan sebanyak 1.086 Karya Budaya.
Dalam arahannya, Mendagri, Tjahjo Kumolo berharap kegiatan penetapan warisan budaya takbenda ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kita bersama dalam memajukan kebudayaan dan memperkuat kerjasama lintas-instansi baik di tingkat pusat maupun daerah, khususnya berkenaan dengan warisan budaya takbenda. “Besar harapan saya bahwa penetapan warisan budaya takbenda ini diikuti dengan rangkaian kebijakan pengelolaan yang sistematis oleh Pemerintah Daerah,” ungkap Mendagri.
Terpisah, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si usai acara menyampaikan, kesenian sintren merupakan salah satu kesenian asli Kabupaten Pekalongan yang perlu dieksplorasi terus-menerus, terutama dalam rangka menegakkan kedaulatan budaya Indonesia. “Saya berterima kasih sekali kepada seluruh pihak yang sudah sama-sama mengangkat kesenian sintren ini menjadi warisan budaya nonbendawi dan diakui secara Nasional oleh Kemendikbud sebagai kesenian khas yang bertumpu pada latar belakang kehidupan masyarakat Kabupaten Pekalongan,” ujar Asip.
Ke depan, pihaknya akan mengadakan gelar budaya lokal dan sintren ini akan terus ditampilkan dan terus disempurnakan, sehingga menjadi bentuk kesenian yang dinamis, namun tetap berakar pada nilai-nilai tradisional yang sudah kita warisi secara turun-temurun.
Budayawan asal Kabupaten Pekalongan, Agus Sulistiyo, menuturkan, sintren merupakan kesenian asli dari Kabupaten Pekalongan, dalam kesejarahannya, ada data-data yang sedikit banyak berkaitan, antara cerita tutur masyarakat dengan tokoh-tokoh yang tersebut dalam sintren, antara lain tokoh Sulasih dan Sulamjono. Di mana Sulamjono dalam data sejarah disebut sebagai Penguasa Pekalongan di tahun 1632. “Ini yang menjadikan dasar paling logis yang menyatakan bahwa sintren asli dari Kabupaten Pekalongan,” ujar Agus.* (Didik & Lilik Dinkominfo Kab. Pekalongan)
Publisher : aris
Rabu, 9 Oktober 2019
Selasa, 8 Oktober 2019
Senin, 7 Oktober 2019
Jumat, 4 Oktober 2019
Kamis, 3 Oktober 2019
Kegiatan sedianya akan dibuka Bupati H. Asip Kholbihi, SH, M.Si. Namun, pada waktu yang sama, Bupati menghadiri puncak Kegiatan Festival Iklim Tahun 2019 untuk menerima penghargaan Program Kampung Iklim di Hotel Century Park, Jakarta.
Dalam Pembukaan TMMD Sengkuyung III, Dan satgas TMMD Sengkuyung Tahap lll tahun 2019 . Komandan SST Parman melaporkan, sasaran fisik TMMD kali ini yaitu makadam jalan vol 287x 3 meter, makadam jalan vol 980 m x 2,& m , plat Dekker 2 m x 4 m, kantong simpang 8 meter x 2,5 (2 unit).
Selain itu, kegiatan juga memiliki sasaran non fisik berupa penyuluhan kesadaran bela negara dan wawasan kebangsaan, penyuluhan narkoba, kamtibmas, UU Lalu Lintas, Penyuluhan Kerukunan Antar Umat Beragama dan Bahaya Radikalisme, Penyuluhan Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan Penanggulangan Bencana, Pemutaran Film Perjuangan, Penyuluhan KB serta Penyuluhan Ketrampilan Keluarga.
Dijelaskan, sumber dana kegiatan berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 235 juta dan APBD Kabupaten Pekalongan sebesar Rp. 100.150.000, sehingga jumlahnya sebesar Rp. 335.150.000.
Parman dalam laporannya menjelaskan, tujuan kegiatan yakni untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, memperlancar arus lalu lintas dan mendorong semangat masyarakat dalam membangun desa, serta meningkatkan kemanunggalan TNI dan rakyat.
Wakil Bupati Pekalongan membacakan Sambutan Gubernur Jawa Tengah, mengutarakan, Program TMMD merupakan bagian dari cara merawat dan mengikat kebersamaan serta kegotongroyongan untuk mengatasi persoalan-persoalan kebangsaan. “Sinergitas dan kemanunggalan TNI dengan rakyat, serta pemerintah pusat dan daerah melalui TMMD seperti inilah menjadi kekuatan luar biasa untuk memajukan desa, menggali dan mendayagunakan potensi serta mengatasi berbagai isu/persoalan terkini dengan solusi,” tutur Wabup Arini.
Gubernur dalam sambutannya berharap seluruh desa di Jawa Tengah maju dan mandiri, rakyatnya sejahtera, jalan dan jembatan makin memadai sehingga aksebilitas dan mobilitas makin lancar. Kemudian sarana prasarana fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat juga makin baik. Pada prinsipnya masyarakat harus betul betul dapat hidup secara baik, sehat dan sejahtera.
Di akhir sambutannya, gubernur mengajak melalui TMMD ini, agar kita mengoptimalkan berbagai program kegiatan lintas sektoral guna membantu penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan lainnya.
Pada sesi wawancara Wabup Arini Harimurti menambahkan, membangun merupakan tanggung jawab bersama, antara Pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat,sehingga kegiatan semacam ini sangat diharapkan. “Ini bentuk sengkuyung, bentuk kerjasama seperti tadi waktu kita upacara kita lihat ada semua unsur termasuk masyarakat , ada tokoh masyarakat, ada organisasi masyarakat, semua ikut sengkuyung. Oleh karena itu mari kita jadikan kesengkuyungan ini sebagai inspirasi,” ujar Arini.
Menurutnya, akhir-akhir ini banyak yang menyampaikan aspirasi dengan cara anarkis. “Titik Inilah kita jadikan inspirasi kita termasuk dari bawah ke atas bahwa kita harus guyub rukun seperti tadi kita lihat di lapangan semua unsur ada. Jadi keguyuban, kegotongroyongan ini yang harus dihidupkan terus, khususnya di kabupaten Pekalongan,” harap Wabup. Selain itu, wabup juga berpesan agar masyarakat mengantisipasi munculnya penyakit pada saat pergantian musim nanti.
Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Dra. Hj. Hindun, MH, menilai kegiatan TMMD TNI Manunggal Membangun Kabupaten Pekalonganini hal yang positif dalam rangka untuk mewujudkan desa yang makmur dan sejahtera. “Ini harus terus dilanjutkan karena ternyata ada jalan-jalan desa yang masih perlu dibangun. Dengan adanya TMMD ini, percepatan pembangunan bisa selesai dengan baik dan mendapat dukungan masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat bagus,” ungkap Hindun.
Terdapat sekitar 600 meter panjang jalan yang belum selesai dan menjadi kewenangan desa. Ruas jalan ini merupakan jalan usaha tani dan jalan poros. “Kita harapkan desa juga bisa partisipasi, rembug desa agar jalan ini bisa selesai karena ini jalan setapak dan aksesnya desa antara Desa Windurojo dan Desa Ujungnegoro. Masyarakat juga sangat membutuhkan karena lebih cepat untuk menuju ke kesesi. Kita harapkan untuk bisa diteruskan, bersama-sama antara pemerintah desa, kabupaten dan bisa dilanjutkan TMMD. Kalau ada intervensi dari provinsi juga kita sangat berterimakasih,” ucap Hindun.(Tim Dinkominfo Kab. Pekalongan)
Publisher : aris
Rabu, 2 Oktober 2019
Rabu, 2 Oktober 2019
