KAJEN - Sebanyak 75 Kader Siaga Trantib (KST) dan Satpol PP Kabupaten Pekalongan mengikuti pembinaan pada kegiatan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) di Jawa Tengah Tahun 2019.
Kegiatan dengan tema "KST Bisa, PKK Tertib", diselenggarakan oleh Dinas Satpol PP Provinsi Jawa Tengah di Pendopo Kabupaten Pekalongan, Senin (25/11 /2019).
Dihadiri oleh Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si., Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda H. Totok Budi Mulyanto, SE., Kasatpol PP dan Damkar Kabupaten Pekalongan Risnoto, SH.M.Si dan Kabid Trantibum Tranmas Dinas Satpol PP Provinsi Jawa Tengah.
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si usai acara mengungkapkan bahwa perlu diketahui bahwasanya Kader Siaga atau KST itu adalah konterpat atau mitra kerja Satpol PP. Untuk itu, langkah awal adalah pembenahan Satpol PP, yakni mulai dari pembenahan personil hingga perlengkapannya serta fungsi-fungsinya diaktifkan kembali.
"Hal ini agar performance Satpol PP ini di masyarakat kelihatan humanis, kemudian persuasif tetapi tetap tegas. Sehingga Kabupaten Pekalongan itu nanti tertib, pedagang kaki limanya tertib, tempat hiburan yang ilegal juga kita tutup," ujar Bupati.
"Kita masih punya PR yakni toko modern dan warung remang-remang penjual miras beserta karaoke. Selain itu juga kos kosan juga akan ditertibkan semua. Pokoknya yang tidak sesuai dengan Perda Ketertiban Umum yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum. Perda itu sudah menyangkut semuanya, " tegas Bupati.
Disamping itu juga, kata Bupati, anak-anak sekolah yang pada jam pelajaran mereka keluyuran. Kemudian juga ASN yang keluyuran ke tempat-tempat yang tidak seharusnya juga merupakan bagian dari obyek Perda Ketertiban Umum tersebut.
Dengan Perda tersebut, tutur Bupati, fungsi Satpol PP seharusnya bisa lebih profesional. Dan KST adalah menjadi mata dan telinganya Satpol PP. Tapi basic pengawasannya berada di Desa/Kelurahan masing-masing secara kewilayahan.
"Jadi jika terjadi kejadian di Desa/Kelurahan yang sekiranya berpotensi mengganggu ketertiban umum, maka segera dikoordinasikan melalui Kecamatan sampai ke Kabupaten," tandas Bupati.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
KAJEN - Kasatpol PP Kabupaten Pekalongan yang baru, harus berani dan tegas terhadap oknum-oknum yang kongkalikong dengan pemilik warung remang-remang dan penjual minuman keras di Kabupaten Pekalongan.
- Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) menargetkan semua bidang tanah di Kabupaten Pekalongan tersertifikasi semua pada tahun 2023 melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).
KAJEN - Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si menginstruksikan kepada jajaran Inspektorat untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah utamanya terkait dana desa.
SEMARANG – Upah Minimum Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah telah ditetapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dari 35 Kabupaten/Kota, UMK tertinggi di Kota Semarang sebesar Rp2.715.000, dan terendah Kabupaten Banjarnegara Rp1.748.000.
KAJEN – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan diminta agar bisa menjaga netralitasnya pada Pilkada Serentak 2020 nanti. Hal itu diungkapkan Bupati Pekalongan H. Asip Kholbihi, SH, M.Si yang disampaikan oleh Wabup Ir. Hj. Arini Harimurti dalam sambutan pada Sosialisasi Dalam Rangka Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 yang digelar di Aula Lantai 1 Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pekalongan, Selasa (19/11/2019).
KAJEN - Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH, M.Si mengusulkan diadakannya Ustad/Ustadzah Award dan pemenangnya diberi hadiah umroh. Usulan tersebut disampaikan bupati di Aula Lantai 1 Gedung Setda Kabupaten Pekalongan, Selasa (19/11/2019) saat melepas Kontingen Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) Kabupaten Pekalongan yang akan bertanding di Tingkat Jawa Tengah di Donohudan, Kabupaten Boyolali.
KAJEN - Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si menyerahkan rumah kepada pemenang jalan sehat "Mlaku-mlaku Bareng Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan". Hadiah satu unit rumah tersebut terletak di Perumahan Griya Wonopringgo Asri Kecamatan Wonopringgo yang diraih oleh Sudarmanto (36) Warga Desa Tegalontar Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Acara mlaku-mlaku bareng Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan, telah dilaksanakan Minggu (22/9/2019).
KAJEN – Zakat, infaq dan shodaqoh yang dikumpulkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pekalongan dinilai turut mengurangi angka kemiskinan di Kota Santri ini. Hal itu disampaikan Bupati Pekalongan K.H. Asip Kholbihi, SH,M.Si, pada Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Pentasharupan Dana Baznas dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Aula Kecamatan Kajen, Selasa (19/11/2019). “Baznas Kabupaten Pekalongan belum lama didirikan, kira-kira sejak 2 tahun lalu. Tujuannya pertama mengumpulkan zakat, sodaqoh, dan infaq dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan seluruh ASN di lingkungan Pemkab Pekalongan. Tapi tidak cuma itu. Semua warga yang akan menyalurkan zakat, infaq dan sodaqohnya, monggo. Alhamdulilah adanya Baznas merupakan sinergi, saling mendukung moga moga program ini bermanfaat bagi kita semua,” tutur Bupati. Dana yang dikumpulkan oleh Baznas Kabupaten Pekalongan insya Allah akan dikelola secara professional berdasarkan tuntutan syariat yg berlaku, karena pengurus Baznas Kabupaten Pekalongan pengurusnya semua kiai. “Jadi tidak perlu kuatir, Insya Allah dana yang dihimpun Baznas akan disalurkan kepada warga yang berhak atau mustahiq, sesuai dengan kriterianya,” ujar Bupati Asip Kholbihi. Baznas Kabupaten Pekalongan Pada hari ini kita akan memberikan beberapa program baznas diantaranya bantuan pembangunan rumah tidak layah huni (RTLH), beasiswa dan program pengentasan kemiskinan lainnya. “Ini sebagai ikhtiar pemkab dan Baznas mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Pekalongan,” imbuh bupati. Dijelaskan, pada tahun 2015 yang lalu, jumlah warga miskin Kabupaten Pekalongan secara populasi ada sekitar 111 ribu. “Kalau diprosentasi adalah 12,98 persen. Karena terus menerus kita ikhtiar dan didukung do’a seluruh warga dan para sesepuh, serta dukungan organisasi kemasyarakatan, pada tahun 2018 ini sekarang turun tinggal 86 ribu atau 10,06 persen,” kata bupati. Namun, menurut Bupati, hal tersebut belum cukup, oleh karena itu, Pemkab akan berupaya agar pada tahun 2021 warga miskin Kabupaten Pekalongan semakin berkurang.“Target kita mendekati angka 50 ribu. Ini butuh ikhtiar yang sungguh sungguh, lahir batin dan butuh kerjasama semua pihak,” ungkapnya . Bupati menyampaikan terima kasih kepada para kiai yang selalu memberi nasehat pada pemerintah. “Biasanya kalau kabupaten atau daerah ingin baik, para kiai sudah memberi tahu kepada kita. Pertama harus didukung dengan ilmunya para kiai yang memberi nasehat kepada pemerintah agar pemerintah mulai dari bupati sampai pemerintah desa agar dalam mengelola keuangan harus temenanan (serius), harus bisa dipertanggungjawabkan. Ini kunci sukses suatu daerah,” ucap Asip. Kedua, lanjutnya, para umaro, dari bupati, camat sampai lurah/kades harus adil. Adilnya umara ini yang menurutnya, yang susah. Tapi setidak tidaknya seluruh jajaran pemerintah, kata dia, harus ihtiar semaksimal mungkin agar menjadi figur umaro yang berusaha keras mewujudkan keadilan bagi masyarakat. “Definisi adil yang paling sederhana, antara lain jangan mementingkan diri sendiri, meletakkan sesuatu pada tempatnya semisal saat pantas dibantu ya dibantu pada saat tidak perlu ya jangan. Bantunya pun proporsional berdasarkan jumlah banyak sedikitnya,” kata dia. Jika seluruh jajaran Pemerintahan Kabupaten Pekalongan bisa adil, Insya Allah, kata bupati, masyarakat kehidupannya akan beda, warga miskin akan turun, anak-anak yang sekolah atau kuliah jumlahnya akan semakin banyak, angka kriminalitas juga akan turun sehingga daerah dan negara aman. Yang ke-tiga, harus melibatkan orang kaya. “Orang kaya Kabupaten Pekalongan harus dermawan. Dengan kedemawanan orang kaya Insya Alloh Kabupaten Pekalongan akan semakin baik,” ujar bupati. Yg ke-empat, disebutkan bupati, yakni, dukungan doa warga yang belum mampu. Lebih lanjut Bupati menerangkan mengenai pembangunan daerah dan upaya pengentasan kemiskinan lainnya. “Kita sedang membangun pasar Alhamdulilah selama tahun 2016 – 2019 kita sudah membangun tujuh pasar. Kita menfasilitasi berdirinya perguruan tinggi, sudah ada delapan perguruan tinggi,” terang bupati. Pemkab juga sedang membangun sarana pendidikan dan sarana infrastruktur jalan. “Seluruh jalan di Kabupaten Pekalongan Insya Alloh tahun 2021 nanti kondisinya baik semua.Ini dibutuhkan dana yang besar,” imbuh bupati. Pemkab Pekalongan juga menyediakan jaminan kesehatan nasional yang angkanya sudah mencapai 85 persen dan ini terbanyak di wilayah Pantura. Angka ini diatas Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang. “Insyaalloh pada tahun 2022 nanti bisa 100%. Seluruh warga masyarakat punya jaminan kesehatan nasional,” ujarnya. Ditambahkan, Warga Kabupaten Pekalongan yang sudah punya sertifikat tanah pada tahun 2019 ini sudah 85 % dan targetnya 100% pada tahun 2023. Dulu angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten pekalongan tertinggi di Jawa Tengah. Terdapat lebih dari 100 kasus ibu melahirkan meninggal. Alhamdulilah dengan dibantu seluruh komponen masyarakat termasuk Muhammadiyah, NU, sekarang posisinya sudah ranking 22 di jateng. “Saya juga berpesan agar putra-putri panjenengan minimal wajib belajar 9 tahun, nanti 2020 minimal tamat SMA. Nanti pemkab akan bantu,” ungkap dia. Terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak belum lama ini, bupati bersyukur karena berjalan dengan lancar dan kondusif. “Dari 210 desa secara umum pilkades berjalan dengan baik,” pungkasnya. Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Baznas Kabupaten Pekalongan K.H. Dzukron beserta pengurus, Camat Kajen beserta unsur Forkopimcam. Dan hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW disampaikan oleh KH. Saiful Bakhri dari Wonopringgo.(Tim Humas Dinkominfo Kab Pekalongan) Publisher : aris
Demikian ditegaskan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si usai melantik dan mengambil sumpah janji jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Jabatan Administrator (Eselon III) dan Pengawas (Eselon IV) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, di aula lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan, Jum'at, (22/11/2019).
Menurutnya penertiban terkait miras dan warung remang-remang adalah tugas rutin Satpol PP. "Karena, tugas rutinnya Satpol PP ialah menjaga ketertiban umum. Karena mendapat laporan dari masyarakat hal ini harus ditindaklanjuti," ungkapnya.
Selain itu juga, fungsi utama Satpol PP yaitu penegakan perda. Oleh karena itu, kata Bupati, hal-hal yang menyangkut dengan kedisiplinan warga seperti bangunan- bangunan yang tidak sesuai peruntukannya, Satpol PP harus mengambil tindakan. Jangan menunggu perintah.
"Itu semua untuk kenyamanan dan ketertiban warga. Risnoto yang menjabat Kasatpol PP semoga bisa bekerja dengan baik," pesannya.
Kemudian, untuk terkait warung remang-remang atau tempat karaoke yang tidak mempunyai ijin pihaknya secara tegas akan menutup tempat tersebut.
"Dulu ada beberapa tempat karaoke yang tidak mempunyai ijin sudah ditutup, namun ini muncul baru lagi dan ternyata tidak memiliki ijin. Kalau tidak mempunyai ijin, ya harus ditutup," tutur Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si.
Saat disinggung terkait oknum yang kongkalikong dengan para penjual miras dan warung remang-remang, pihaknya berjanji akan memberikan sanksi tegas terhadap oknum tersebut.
"Harus ada sanksi penindakan terhadap oknum tersebut. Pokoke siapa pun, tidak hanya di Satpol PP, ASN yang melanggar atasnya harus menindak sesuai dengan ketentuan," ungkapnya.
Sementara itu, Kasatpol PP dan Damkar Kabupaten Pekalongan yang baru dilantik, Risnoto, SH., M.Si mengatakan pihaknya akan melakukan dan melaksanakan sesuai Perda yang ada.
"Tugas pertama yang akan dilaksanakan yaitu akan mendalami semua Perda. Setelah itu melakukan pembinaan internal. Tidak hanya itu, bahkan bupati berpesan untuk Satpol PP harus bekerja tanpa menunggu perintah. Pesan tersebut akan saya terapkan nantinya," tambahnya.
Selain Risnoto, SH.M.Si yang dilantik menjadi Kasatpol PP dan Damkar, yang sebelumnya adalah Kepala Dindukcapil. Pejabat lain yang dilantik adalah dr. Budi Darmoyo dari Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dilantik menjadi Sekretaris Dinas Kesehatan.
Selanjutnya, Dra. Endang Triadyaksi Kusuma Dewi, M.Si sebelumnya Sekretaris Inspektorat dilantik menjadi Sekretaris Satpol PP dan Damkar. Posisinya di Sekretaris Inspektorat digantikan oleh Drs. Widiyanto yang sebelumnya menjabat Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat.
Adapun untuk Sekretaris BKD dan Diklat diisi oleh Hadi Surono, S.IP., M.Si yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Mutasi dan Promosi BKD dan Diklat Kabupaten Pekalongan.
Disamping itu, pejabat lain yang dilantik yaitu Roro Ningsih, SE., yang sebelumnya menjabat sebagai Kasie Pelayanan Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial dilantik menjadi Kasubag Umum dan Kepegawaian Dindukcapil. Kemudian, Mashadi, SH., staf Dindukcapil dilantik menjadi Kasie Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kwarganegaraan Dindukcapil dan Hadiyati, S.IP staf Setwan dilantik menjadi Kasie Pendataan Penduduk Dindukcapil.
Kegiatan pelantikan dihadiri oleh Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti, Sekda Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM beserta para Asisten Sekda, para Staf Ahli Bupati dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan. (didik/dinkominfo kab.pekalongan).
Demikian disampaikan Bupati Pekalongan KH, Asip Kholbihi, SH.,M.Si saat menyerahkan sertifikat tanah program PTSL kepada warga di Desa Tangkil Kulon, Kecamatan Kedungwuni, Kamis (20/11/2019).
Bupati mengatakan, untuk di Desa Tangkil Kulon, pada tahun 2019 mengajukan sertipikat PTSL sebanyak 631 bidang dan semuanya terealisasi. “Ini kita berikan secara simbolis kepada warga penerima sertipikat, sebelumnya Desa Tangkil Kulon pada tahun 2018 mengajukan 1000 bidang dan terealisasi 996 bidang ,” kata Bupati didampingi Kepala BPN Pekalongan Sujarno, SH.
Menurut Bupati Asip, setelah diberikannya sertipikat tanah kepada warga menjadikan persoalan yang menyangkut kepemilikan tanah sudah clear menurut hukum. “Sertipikat harus dimiliki oleh semua warga, maksimal tahun 2023 semua bidang tanah di Kabupaten Pekalongan sudah tersertipikat semua, sehingga kita menjadi purna dalam penyelenggaraan PTSL. Untuk itu butuh kerjasama yang baik antara BPN dengan Pemkab,” ujarnya.
Bupati berharap dengan tersertipikatnya tanah warga, membawa dua keuntungan sekaligus yakni tanahnya dapat produktif, dan sertipikatnya bisa dijadikan sarana untuk mendapatkan modal. “Program sertipikasi ini mempunyai nilai ekonomi karena bisa menjadi agunan, sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pekalongan,” harapnya.
Sementara itu, Kepala BPN Pekalongan Sujarno, SH., menuturkan, sebanyak 32 ribu sertipikat PTSL tahun 2019 sudah selesai, beberapa sudah diserahkan dan yang lainnya masih menunggu. “Di Kecamatan Kedungwuni sendiri ada 8 Desa yang menerima program PTSL salah satunya Desa Tangkil Kulon yang sudah diserahkan kepada warga. Selain itu 200 bidang di Kedungwuni Timur dan 100 bidang di Pakis Putih. Sedang yang lima desa lainnya menunggu diagendakan lagi,” katanya.
Sujarno menambahkan, jumlah bidang tanah di Kabupaten Pekalongan yang sudah tersertipikat sebanyak 70 persen, dan sisanya akan diselesaikan sampai tahun 2023. “Pada tahun 2020 kita targetkan 44 ribu sertipikat. Untuk itu kami minta dukungan dari Pemkab, Camat, pihak Desa dan masyarakat untuk bekerjasama mempercepat program PTSL ini,” tambahnya.
Dirinya berharap, Sertipikat yang telah diberikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan untuk hal-hal yang produktif. “Sertifikat yang kita berikan jangan hanya disimpan, akan tetapi bisa diagunkan untuk modal usaha, sehingga dapat menambah penghasilan,” terangnya.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
“Sesuai dengan UU no 12 tahun 2017 tentang pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bahwa Bupati dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dimandatkan ke Inspektorat,” kata Bupati usai membuka Rapat Dinas Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) tahun 2019 di Aula Lantai 1 Setda, Rabu (20/11/2019).
Dalam kegiatan tersebut hadir Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Sekda Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM beserta para Asisten, para Staf Ahli Bupati dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pekalongan.
Terkait tugas pengawasan tersebut, Bupati meminta agar Inspektorat lebih kencang dan tegas lagi terutama terkait dana desa. “Dana desa perlu pengawasan yang intensif dan serius agar pelaksanaanya berjalan dengan baik,” jelasnya.
Apalagi saat ini, lanjut Bupati Asip, banyak terjadi transisi kepemimpinan pasca Pilkades serentak 13 November yang lalu. “Saya minta kepada para incumbent yang kemarin tidak terpilih lagi agar menertibkan laporan keuangannya, kalau tidak mau tersangkut hukum. Dan memang titik sentral pengawasan kita dalam hal ini Inspektorat di desa, karena melihat data masih banyaknya kasus yang ada di desa, dan akan diorientasikan ke dana desa,” tuturnya.
Bupati berharap dengan adanya kegiatan Gelar Pengawasan Daerah yang dihadiri oleh para kepala OPD maka diharapkan akan meningkatkan mutu pengawasan. “Endingnya dengan pengawasan yang baik, hal yang kemarin kurang baik menjadi baik,” pungkasnya.
Sementara itu Inspektur (Kepala Inpektorat) Kabupaten Pekalongan Drs. Ali Riza, M.Si dalam sambutannya mengatakan, Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) tahun 2019 bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait pengawasan aparat pengawas internal, BPK RI dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. “Nantinya hasil pengawasan tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi semua penyelenggara pemerintahan di lingkungan Pemkab Pekalongan,” paparnya.
Dalam acara tersebut juga diberikan penghargaan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pekalongan tahun 2018. Peringkat pertama diraih oleh Dinas Sosial, peringkat kedua ditempati Dinperindagkop UKM dan peringkat ketiga diraih oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Hal itu disampaikan Ganjar saat konferensi pers di rumah dinas gubernur (Puri Gedeh) Kota Semarang, Rabu (20/11/2019). Ganjar menegaskan, penetapan upah telah melalui mekanisme yang ada dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Upah minimum dihitung berdasarkan formula pasal 44 ayat 2 PP nomor 78 tahun 2015, sesuai dengan surat Menteri Ketenagakerjaan nomor BM 305 tahun 2019. Adapun dasar perhitungan kenaikan upah minimum sebesar 8,51 persen, dengan perincian inflasi nasional sebesar 3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen,” ungkapnya.
Gubernur menekankan, UMK ditetapkan hanya untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara pekerja yang sudah lebih dari satu tahun, besaran upah tidak mengacu pada UMK yang ditetapkan.
“Silahkan dirundingkan secara bipartit antara pekerja atau buruh dengan pengusaha di perusahaan. Silahkan mereka mengatur besaran upahnya,” tambah mantan anggota DPR RI ini.
Dalam penetapan UMK tersebut, Ganjar memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah serta bupati/ wali kota. Besaran UMK yang ditetapkan Ganjar tersebut murni usulan 35 kabupaten/ kota se-Jateng.
“Meskipun kami punya Upah Minimum Provinsi (UMP), tapi yang kami gunakan adalah UMK. Sebab kalau menggunakan UMP, nanti perbedaannya terlalu njomplang antara kota besar dengan daerah kecil,” tegasnya.
Berdasarkan hasil sidang pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jateng tentang pembahasan UMK 2020, Ganjar kemudian menetapkan UMK tahun 2020 melalui Keputusan Gubernur Nomor 560/58 tahun 2019. Keputusan itu berisi tentang penetapan besaran UMK di Jawa Tengah.
“UMK tertinggi ada di Kota Semarang yaitu Rp2.715.000. Sementara UMK terendah ada di Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp1.748.000. Kenaikan UMK tertinggi ada di Kota Tegal sebesar 9,25 persen. Rata-rata kenaikan UMK di Jateng sebesar 8,57 persen,” terangnya.
Ganjar meminta agar semua pihak menerima penetapan UMK ini. Kepada para pengusaha yang keberatan, diberikan waktu untuk mengajukan penangguhan.
“Kami juga akan terus mengawasi pelaksanaan UMK 2020. Kalau ada perusahaan yang tidak melaksanakan, silahkan lapor ke kami,” pungkasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertras) Jawa Tengah, Susi Handayani mengatakan, penetapan UMK di Jateng tahun ini sudah 100 persen sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak.
“UMK ini akan mulai berlaku per 1 Januari 2020. Kepada perusahaan yang keberatan, diberikan waktu untuk mengajukan penangguhan paling lambat tanggal 20 Desember 2019 atau 10 hari sebelum pelaksanaan UMK. Kalau melebihi batas waktu itu, pasti ditolak,” kata Susi.
Kegiatan dihadiri Asisten Komisioner Bidang Pengaduan dan Penyellidikan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sumardi, SE, M.Si beserta timnya, Sekda Kabupaten Pekalongan Dra. Mukaromah Syakoer MM, para asisten sekda, para staf ahli bupati, serta para Kepala OPD se-Kabupaten dan Kota Pekalongan.
“Bahwa sebentar lagi akan ada pilkada serentak tahun 2020. Yang pertama mari kita sadari status ASN sebagai pengayom, abdi masyarakat, abdi negara sebagaimana yang dijelaskan dalam UU no.5 tahun 2014. Bahwa Kita bertugas mengayomi masyarakat.
Untuk dapat melayani masyarakat dengan kualitas dan hasil yang baik, menurut wabup, diperlukan kenetralan, apakah itu netral dalam berpolitik, dalam melayani publik ataupun netral dalam membuat kebijakan. “Mari kita jaga netralitas ASN untuk dapat melayani masyarakat dengan hasil yang terbaik, sehingga hasil yang baik itu sendiri kita juga meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada ASN itu sendiri,” tutur Wabup Arini.
Wabup mengharapkan kepada para ASN sebagaimana yang diharapkan Presiden Joko Widodo terhadap para menterinya, bahwa orientasi kerja kita adalah pada hasil, bukan proses. “Yang mana hasil ini harus baik, harus tersampaikan pada masyarakat. Tidak hanya dikirim saja, tapi harus dipastikan bahwa ini sudah diterima oleh masyarakat . Artinya, masyarakat sudah merasakan hasil dari kinerja kita. Oleh karena itu , sekali lagi netralitas itu mutlak untuk mendapatkan hasil yang maksimal,” tandas Arini.
Menurutnya, jika hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat , tentu citra ASN, posisi tawar ASN di mata publik akan semakin baik. “Saya pesankan kepada ASN jangan sekali kali memasuki yang bukan ranahnya. Kita harus mampu menyikapi perubahan. Oleh karena itu kepada ASN saya harapkan mari kita tingkatkan kompetensi kita, daya saing kita di dalam kita menghadapi perubahan yang ada,” imbuhnya.
Kompetensi, menurut Arini, menjadi sangat penting dan mutlak harus dipunyai siapa saja, tak terlebih oleh ASN. “Kepada ASN dalam kesempatan ini saya pesan tolong jaga martabat dan sesuai pesan Bapak Presiden mari kita kerja keras, kerja cepat dan produktif,” pinta Arini.
Menurutnya, di dalam menyikapi perubahan, juga harus mempunyai cara-cara baru, nilai-nilai yang baru, dan berani keluar dari rutinitas. “Jangan terlena pada kenyamanan karena kita harus bekerja terus dan untuk itu diperlukan inovasi. Inovasi sekarang hal yang mutlak untuk jadi pelayan masyarakat yang baik,” ungkap dia .
Asisten Komisioner Bidang Pengaduan dan Penyellidikan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sumardi, SE, M.Si dalam kesempatan tersebut menyampaikan, sosialisasi digelar untuk mencegah dan mengantisipasi sejak awal pelanggaran netralitas ASN Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020.
“Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN bahwa salah satu tugas dan fungsinya adalah menjaga netralitas ASN, maka dari itu kami mencoba untuk bekerja sama dalam hal ini dengan Kabupaten Pekalongan dan kota Pekalongan untuk bersama-sama mengingatkan kembali apa saja dan hal mana saja yang boleh dan tidak boleh kita lakukan dalam rangka menghadapi Pilkada Serentak Tahun 2020, sebelum, selama dan sesudah pilkada,” terang Sumardi.
Pihaknya menyadari, Komisi ASN yang merupakan lembaga yang baru 5 tahun berdiri memiliki keterbatasan. “Oleh karena itu, kami terus berupaya menjalin kerjasama dengan seluruh pemerintah kabupaten, kota, provinsi dan lembaga-lembaga, untuk bahu-membahu untuk mewujudkan ASN yang netral, ASN yang bersih yang pada ujungnya adalah terimplementasinya pelaksanakan sistemik di dalam birokrasi pemerintah kita,” imbuh dia.
Lebih lanjut Sumardi mengatakan, melalui sosialisasi tersebut, Komisi ASN ingin membentuk profil ASN yang capable, kompeten, berkinerja, dan berkualifikasi baik. “Sehingga dengan demikian, ujungnya lagi adalah, pemerintah kabupaten, kota, provinsi yang dipimpin oleh para ASN yang memang punya kompetensi/kemampuan yg baik dan pada akhirnya, sasarannya adalah pemerintah beserta masyarakat membangun daerah supaya lebih maju lagi. Manakala para kepala OPD, para ASN sebagai pelaksana pemerintahan ini adalah memang orang-orang yang kapabel maka disitulah kemajuan bisa kita raih,” ungkapnya.
Sumardi menyampaikan harapannya, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 berjalan kondusif dan tertib. “Kalaupun ada perbedaan, menurutnya itu wajar karena itulah demokrasi. Tapi kita adalah satu saudara, sebangsa dan setanah air, kita bersama sama menbangun daerah, bangsa dan negara yang kita cintai ini,” pungkasnya.*)Tim Humas Dinkominfo Kab. Pekalongan
Bupati juga menjanjikan akan memberikan hadiah kepada peserta lomba FASI yang menang atau yang mendapatkan juara. “Kita optimis jadi juara. Sekarang pertarungan ini sudah rata. Saya minta kepada para ustad/ ustadzah untuk serius dalam rangka melatih untuk berkompetisi secara jujur, terbuka dan yang lebih penting anak-anak mendapat pengalaman baru di lomba FASI Tingkat Jateng,” ungkap bupati.
Bupati mengatakan, pemkab terus-menerus melakukan pembinaan sesuai visi-misi Kabupaten Pekalongan agar masyarakat sejahtera lahir batin, masyarakat yang punya nilai-nilai religiusitas dan juga masyarakat yang tidak lupa akan akar budayanya.
“Melalui lomba FASI inilah salah satu visi-misi tersebut dijalankan, terutama untuk mengukur prestasi anak-anak kita,” ucap Bupati. TPQ atau TPA yang ada di Kabupaten Pekalongan, menurut bupati, dalam keadaan baik.
“Tugas kita sebagai orang tua adalah menyiapkan anak-anak kita melalui kesadaran kolektif kita sebagai orang tua melakukan langkah-langkah konkrit dalam rangka membina generasi kita agar menjadi generasi yang berakhlakul karimah, berilmu sekaligus generasi yang bisa menjawab tantangan, menyiapkan anak-anak kita ke depan di masa milenial ini menjadi anak yang soleh solehah.,” ujar bupati.
Menurutnya, ada dua model dalam mendidik seseorang sukses atau tidak. Pertama, kata dia, karena takdir. “Ini tidak semua bisa karena dari Allah,” imbuhnya. Selanjutnya Proses yang umum adalah proses yang melalui jalur belajar. “Anak-anak yang terus dididik nanti berkesinambungan. Saya mohon kepada ustad/ustadzah tolong anak-anak diarahkan, dibina dan dikembangkan terus hingga pada saatnya bisa jadi orang-orang yang bisa menyampaikan nasehat-nasehat dengan talenta yang dimiliki,” pinta bupati.
Di akhir sambutannya bupati menandaskan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan sangat serius dalam rangka membina pendidikan keagamaan. “Anggaran kita untuk TPQ/TPA, madrasah diniyah (madin), pondok pesantren, dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kemudian semua guru TPQ/TPA,madin, guru-guru swasta sekarang dapat bantuan. Total anggaran 5,7 milyar untuk TPQ/TPA, madin, ponpes dan lembaga,” pungkas bupati.(Tim Humas Dinkominfo Kab pekalongan)
Kegiatan ini diikuti oleh 50.000 peserta yang berasal dari seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan dan juga dari Kabupaten/Kota tetangga. "Hari ini kita serahkan kunci rumah kepada Sudarmanto yang mendapat rejeki berupa satu unit rumah pada kegiatan jalan sehat yang diadakan oleh Pemkab Pekalongan beberapa waktu yang lalu," kata Bupati Pekalongan Asip Kholbihi, Selasa (19/11/2019).
Menurut Bupati Asip rumah yang diserahkan ini langsung dipakai atau ditempati, pasalnya listrik dan airnya sudah tersedia. "Sudah saya lihat, listriknya sudah ada, airnya lancar dan juga bangunannya kuat, sehingga bisa langsung dipakai dan semoga memberikan kenyamanan bagi Sudarmanto dan keluarga," ungkapnya.
Pemberian satu unit rumah itu, jelas bupati, juga memotivasi pemkab untuk terus menerus berikhtiyar apa saja guna mengurangi jumlah warga Kabupaten Pekalongan yang belum mempunyai rumah yang layak.
"Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita, termasuk kita mengusahakan dengan RTLH, PB dan Abang Rudi yang diinisiasi oleh masyarakat. Ini menunjukkan kepedulian masyarakat kepada sesama sangat bagus," jelasnya.
Asip menambahkan pihaknya juga mengundang kepada pengusaha-pengusaha properti, untuk bersama dengan pemkab guna memberikan hadiah rumah untuk acara-acara tertentu. "Karena hadiah tersebut sangat bermanfaat bagi warga kita, khususnya bagi yang belum mempunyai tempat tinggal yang layak," jelasnya.
Sementara itu, Sudarmanto mengaku bahagia karena mendapat satu unit rumah, dan mengucapkan terima kasih kepada pemkab Pekalongan. "Semoga ini bisa menjadi agenda rutin, untuk membantu warga yang belum punya rumah," ungkap Darmanto.
"Saya tidak punya firasat, namun malam sebelum acara, saya punya keinginan jika mendapat hadiah rumah saya akan memberikan sedekah kepada anak yatim," imbuhnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
