KAJEN – Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pemkab Pekalongan menggelar focus group discussion (FGD) untuk menyusun program yang efektif guna mendukung pencapaian target pembangunan kesejahteraan di Kota Santri. FGD digelar di Aula Lantai 1 Gedung Setda Kabupaten Pekalongan, Rabu (23/10/2019) pagi.
Bupati KH. Asip Kholbihi, S.H, M.Si dalam sambutan mengutarakan, terkait masih rendahnya IPM Kabupaten Pekalongan, Pemkab terus mengupayakan untuk memenuhi hak masyarakat atas akses pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur.
“Kita akan terus membenahi yang menyangkut hal tersebut. Pemkab juga memiliki program andalan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan IPM, yakni Program Laboratorium Kesmikinan,” tutur Bupati.
Di bidang pendidikan, Pemkab akan terus membenahi, dengan terus menggelorakan gerakan “Kudu” atau Wajib Sekolah, sehingga nantinya tidak ada anak yang drop out (DO) sekolah. Targetnya, pada tahun 2021 Kabupaten Pekalongan Zero Drop Out.
“Kalau sudah terukur dengan baik, pendidikannya bagus, kesehatannya bagus, saya meyakini IPM kita naik, minimal angkanya tidak terlalu jauh dari provinsi,” ujar Asip.
Lebih lanjut Asip mengatakan, seluruh indikator makro akan menjadi landasan Pemkab untuk menata sistem perencanaan agar lebih fokus lagi. Bupati juga meminta kepada semua OPD dan berharap kepada seluruh stakeholder kompak dan bekerja sama untuk meningkatkan IPM.
Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan Ir. Bambang Irianto, M.Si dalam laporannya menyampaikan Penyelenggaraan KegiatanFocus Group Discussion (FGD) Pemanfaatan Data Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan untuk Penyusunan Program yang Efektif guna mendukung Pencapaian Target Pembangunan Kesejahteraan di Kabupaten Pekalongan dilatarbelakangi masih rendahnya kualitas SDM di Kabupaten Pekalongan.
“Salah satu permasalahan di Kabupaten Pekalongan adalah masih rendahnya kualitas SDM. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan indikator IPM dan Tingkat Kemiskinan. IPM di Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 mencapai 68,97, masih di bawah IPM Jawa Tengah 71,12. Nasional 71,39. Dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Pekalongan 10,06 di bawah Jawa Tengah, 11,32 masih di atas Nasional 9,82. Kinerja tingkat kemiskinan di Kabupaten Pekalongan sebesar 2,56 ini merupakan kinerja terbaik ke-6 se Jawa Tengah namun tidak equivalent dengan kinerja IPM sebesar 0,83 (urutan ke 24 se Jateng),” terang Bambang Irianto.
Peringkat IPM tersebut, menurutnya, memberikan pertanda bahwa program dan kegiatan pembangunan untuk mengaitkan derajat kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat sebagai dasar perhitungan IPM yang selama ini dilakukan oleh Kabupaten Pekalongan perlu dievaluasi dan dikaji secara cermat, dan diperlukan upaya strategis melalui berbagai program pembangunan manusia.
“Memperhatikan kondisi ini, maka perlu diselenggarakan pertemuan dalam rangka mengidentifikasi persoalan daerah memperoleh masukan dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan dalam mencapai target IPM yang dikaitkan dengan target kemiskinan,” ujar Bambang.
Lebih lanjut Bambang mengatakan, penyelenggaraan FGD yang didasari RPJMD 2016-2021 dan Rencana Kerja Operasional (RKO) Kegiatan Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019 itu dalam rangka rangka menyamakan persepsi dan pemahaman mengenai konsep pembangunan manusia dan mensinergikan program kegiatan OPD dalam perbaikan IPM dan tingkat Kemiskinan.
Kegiatan juga untuk mengidentifikasikan berbagai program kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka pembangunan manusia, dan memperoleh masukan tentang aspek-aspek yang dibutuhkan dalam melakukan program kegiatan untuk mendukung capaian target IPM dan penurunan tingkat kemiskinan. “Hasil yang diharapkan yakni berupa konsep rancangan dan formulasi upaya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pekalongan,” ucap Bambang.
FGD diikuti sebanyak 55 orang peserta, yang berasal dari OPD terkait, BPS, Kantor Kemenag, Forum CSR, stakeholder Pendidikan dan Ketua Paguyuban Kepala Desa Bahurekso Kabupaten Pekalongan dan materi berupa paparan tunggal dari Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah dengan tema yang sama dengan tema FGD. (Tim Humas Dinkominfo Kab. Pekalongan)
KAJEN - Dibangunnya gedung baru diharapkan bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si saat meresmikan gedung baru Kecamatan Karanganyar, Senin (21/10/2019) siang.
KAJEN – Sebanyak 120 calon Kepala Desa (Kades) dari 3 wilayah Kecamatan, yakni Kecamatan Kajen, Paninggaran dan Kandangserang mendapatkan pengarahan dari Bupati dan Kapolres Pekalongan, Senin (21/10/2019) di Aula Kecamatan Kajen.
KAJEN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kraton Kabupaten Pekalongan kembali mengajukan akreditasi, menyusul akreditasi sebelumnya yang habis pada tahun ini. Pihak RSUD Kraton menerima Tim Penilai Akreditasi Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) di Hotel Santika, Kota Pekalongan, Senin (21/11/2019) malam.
KAJEN – Akademi Komunitas Negeri (AKN) Kajen akan ditingkatkan statusnya menjadi Politeknik Negeri Kajen. Namun, sebelumnya, akan dibuka Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Politeknik Negeri Bandung (Polban) di Kabupaten Pekalongan sebagai persiapan peralihan status menjadi Politeknik Negeri Kajen.
KAJEN - Pemkab Pekalongan Bersama Lembaga Seni dan Budaya Muslimin Indonesia (LESBUMI) PCNU kembali lakukan program ABANG RUDI (Ayo Bangun Rumah Sendiri). Kali ini di Desa Langkap Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Minggu (20/10/2019) sore.
KAJEN – Jumat (18/10/2019) siang, bertempat di Pendopo Kecamatan Tirto, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi,SH. MSi bersama Ketua DPRD Dra. Hj. Hindun, MH dan Dandim 0710 Pekalongan Letkol Inf. Arfan Johan Wihananto, S.IP., MMS memberikan arahan kepada para Calon Kades di Kecamatan Tirto dan Kecamatan Buaran yang akan berkontestasi pada gelaran Pilkades Serentak Kabupaten Pekalongan Tahun 2019.
KAJEN – Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si mendorong masyarakat agar menanam tanaman pewarna alami untuk batik. Inisiasi gerakan itu muncul saat melaunching aplikasi Monik dan penanaman tanaman pewarna alami batik yang dilakukan oleh Tower Bersama Infrastructur Grup (TBiG) di Rumah Singgah TBiG di Kelurahan Gumawang, Kecamatan Wiradesa, Jumat (18/10) siang.
KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus-menerus berkolaborasi, bersinergi, bekerjasama dengan jajaran Pesantren, dengan organisasi keagamaan baik NU maupun Muhammadiyah. Sehingga dengan pola “Wa ta’awanu ‘alal birri wattaqwa” (Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa. Yang merupakan perintah kepada orang-orang beriman untuk saling tolong menolong dalam kebaikan) tersebut, maka apa yang kita cita-citakan selama ini yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Pekalonmgan yang adil, makmur, sejahtera lahir dan batin. Kalau diukur dari indikator makro ekonomi, maka tanda-tanda tersebut mulai nampak.
Demikian disampaikan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si usai membacakan amanat Menteri Agama Republik Indonesia dalam Apel Hari Santri Nasional Tingkat Kabupaten Pekalongan Tahun 2019, Selasa (22/10/2019) di Stadion Widya Manggala Krida Kedungwuni.
Apel dihadiri oleh Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti, Ketua DPRD Dra. Hj. Hindun, MH, Kapolres Pekalongan AKBP Aris Tri Yunarko, S.IK.,M.Si, serta unsur Forkopimda, Rois Syuriah PCNU KH. Muhammadun Raden Jundi, Ketua Tanfidziyah PCNU KH. Muslih Khudori, M.Si, Ketua PD Muhammadiyah H. Mulyono beserta seluruh jajaran pengurus/badan otonom NU dan Muhammadiyah di Kabupaten Pekalongan. Dan diikuti lebih kurang 29.000 santri dari pondok pesantren se Kabupaten Pekalongan, jajaran organisasi keagamaan baik NU maupun Muhammadiyah, dan perwakilan ASN Kabupaten Pekalongan.
Bupati KH. Asip Kholbihi mengungkapkan pihaknya secara politik afirmatif telah mengalokasikan dana puluhan miliar untuk pemberdayaan lembaga-lembaga pendidikan diniyah Islamiyah di Kabupaten Pekalongan, baik Paud, TK/RA/BA, SD/MI, SMP/MTs, MA/SMK hingga Perguruan Tinggi.
“Jangan lupa pendidikan-pendidikan seperti TPQ, madin, pondok pesantren, masjid, madrasah, hingga penjaga masjid (marbot) pun, kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan selalu berpihak kepada kepentingan-kepentingan tersebut. Karena apa? Karena Pemerintah Kabupaten Pekalongan selalu berpedoman dengan kaidah fikih “Tasharruful imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bil mashlahah” (kebijakan pemerintah atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan/umum). Hal ini menjadi semangat dan spirit kami untuk membangun Kabupaten Pekalongan,” ungkap Bupati.
Dalam kesempatan Apel Hari Santri Nasional tersebut, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi juga memiliki pesan khusus kepada para santri se Kabupaten Pekalongan. Inti pesannya adalah santri berkewajiban harus terus belajar.
"Saya menyampaikan pesan kepada 29.500 ribu santri di Kabupaten Pekalongan yang mengikuti apel hari santri agar terus belajar, belajar, dan belajar. Harapannya, ke depan agar bisa menjadi tokoh-tokoh yang berguna bagi Nusa dan bangsa," kata Bupati Asip.
Selain itu juga, pihaknya juga meminta santri untuk menjadi ruh pembangunan di Kabupaten Pekalongan. "Santriwan dan santriwati yang dibina oleh para kiai harus memberikan ruh dalam pembangunan di Kota Santri," ungkapnya.
Bupati KH. Asip menambahkan pada tahun 2020 santri yang berprestasi akan diberikan beasiswa. Syaratnya yaitu belajarlah di pesantren dengan ketekunan, gunakan waktu sebaik-baiknya, serta taatlah kepada orangtua dan guru kalian karena ini sejatinya adalah kunci awal sukses kehidupan.
"Semua santri di Kabupaten Pekalongan tidak usah khawatir atau minder karena hari ini Wakil Presiden Republik Indonesia dari kalangan pesantren, kemudian Wakil Gubernur Jawa Tengah juga dari pesantren, dan Bupati Pekalongan yang saat ini berdiri disini juga lama mondok di pesantren. Untuk itu, ayo belajar terus, jangan putus asa, pokoknya kerjanya santri adalah belajar," tambahnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Bupati dan disaksikan oleh Kapolres Pekalongan AKBP Aris Tri Yunarko, S.IK., M.Si, Plh. Sekda sekaligus Asisten I Drs. Ali Riza, M.Si., Asisten II Hari Suminto, SH,MH, para Kepala OPD terkait dan segenap jajaran ASN Kecamatan Karanganyar.
Bupati KH. Asip menuturkan bahwa pembangunan gedung baru Kecamatan Karanganyar ini bisa berjalan dengan tepat waktu dan mutu. Selain itu dalam pelayanan publik juga harus meningkat khususnya untuk warga Karanganyar.
"Pembangunan itu outcame nya untuk publik dan masyarakat agar pelayanannya bertambah, buat apa bangun gedung bagus jika manfaat bukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Dibangunnya gedung baru ini menurut bupati selain meningkatkan pelayanan juga meningkatkan kesejahteraan dan menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat. "Bagaimana masyarakat bisa sejahtera jika mengurus KTP saja sulit dan menghabiskan banyak waktu yang terbuang sia-sia," jelasnya.
Sementara itu, Camat Karanganyar, Elyas Setiyono menerangkan bahwa pembangunan gedung Kecamatan Karanganyar ini menelan anggaran Rp 1,3 milyar dan dikerjakan selama 6 bulan.
"Semoga dengan gedung baru ini kami bisa menjalankan tugas dengan baik terutama dalam melayani masyarakat khususnya warga Karanganyar," tandasnya.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Dalam arahannya, Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, SH, M.Si, mengingatkan kepada seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggarakan pilkades agar berkomitmen jangan sampai terjadi jual beli suara untuk memenangkan kontestasi pilkades.
"Alhamdulilah semua calon sepakat semua, nanti instrumen pengawasannya kita siapkan. Jadi kita ikhtiar mewujudkan tatanan pemilihan kepala desa yang lebih bermartabat dan non transaksional. Ini menjadi komitmen Pemkab Pekalongan dalam rangka mewujudkan Pilkades Serentak Tahun 2019 di 210 desa di Kabupaten Pekalongan", terang bupati.
Lebih lanjut Bupati mengatakan, tahapan kali ini merupakan tahapan sosialisasi. “Bagaimana kita melakukan upaya agar pilkades ini berjalan dengan baik. Kita akan keliling di seluruh kecamatan. Kemarin di Tirto dan Buaran, sekarang Kecamatan Kajen, Paninggaran dan Kandangserang,” ujar bupati.
Sementara itu Kapolres Pekalongan, AKBP Aris Tri Yunarko, S.IK, M.Si mengutarakan, bahwa kepolisian nanti akan melakukan pengamanan mulai dari kampanye, masa tenang sampai pencoblosan.
"Kita sudah siapkan personel terkait kegiatan tersebut, termasuk nanti di TPS ada kategori aman dan rawan, ada personel dan ada pleton siaga di masing masing rayon dan polres. Ada dari brimob juga. Dari eks-Polwil pekalongan Batang dan Pemalang." terang kapolres.
Untuk mengantisipasi adanya anduman anduman , kapolres mengimbau kepada masyarakat apabila ada money politic agar dilaporkan ke pihak kepolisian.
Kepala Dinas PMD P3A PPKB, H. Mohammad Afib, S.Sos, sebelumnya melaporkan progres pelaksanaan Pilkades Serentak khususnya di 3 wilayah Kecamatan, yakni Kecamatan Paninggaran, total desa yang menyelenggarakan pilkades sebanyak 13 desa dan sampai dengan tanggal 9 Okt lalu baru 12 desa yang sudah selesai melaksanakan tahapan dan diikuti sebanyak 41 calon kades.
“Khusus 1 Desa, yaitu Desa Peninggaran, sampai dengan penutupan pendaftaran tahap pertama, masih kurang dari 2 orang sehingga dilaksanakan pendaftaran ulang. Setelah pendaftaran ulang, sudah ada 2 calon. Mudah-mudahan pada saatnya, proses administrasi clear, sehingga calon memenuhi syarat,” harap Afib.
Sementara itu, Kadangserang sebanyak 8 desa yang menyelenggarakan pilkades, dan sampai dengan hari penetapan ada 23 orang calon kades.
Sedangkan di wilayah Kecamatan Kajen, jumlah desa yang menyelenggarakan pilkades sebanyak 20 desa. “Semuanya clear pada tanggal 9 Oktober kemarin, seluruhnya ada 56 calon,” ujar Afib.
Disebutkan, keseluruhan di tiga wilayah kecamatan tersebut, ada 40 desa yang menyelenggarakan pilkades dengan calon kades sebanyak 120 orang. Afib berharap proses Pilkades kali ini berjalan sesuai dengan tema pokok Pilkades Serentak Tahun 2019 dengan Berkualitas, Bermartabat dan Non traksaksional.
Hadir dalam acara Pengarahan Bupati dan Unsur Forkompinda dalam Rangka Menciptakan kondusivitas Daerah Kabupaten Pekalongan dalam rangka menyongsong Pilkades serentak 2019 yakni Bupati Pekalongan, Kapolres dan unsur Forkopimda, tim pengarah, tim pengendali.
Selanjutnya, tim teknis tingkat Kabupaten Pekalongan, pengawas tingkat kecamatan Paninggaran, Kandangserang, dan Kajen sebagai tuan rumah, Babinkamtibmas, Babinsa, Kepala Desa, Ketua BPD dan Ketua P2KD di 3 wilayah kecamatan dan para calon kades di 3 wilayah.(red)
Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, SH, M.Si dalam sambutannya mengutarakan, akreditasi dalam rangka peningkatan kualitas, tak terkecuali RSUD Kraton. “Profil RSUD Kraton adalah RS rujukan regional yang sudah ada sejak zaman Belanda dengan segala pasang surut. Sekarang eranya pengembangan, sejalan perkembangan masyarakat. Rencana kita akan membangun enam lantai, namun karena menyesuaikan Rencana Tata Ruang Kota, pada tahun ini dibuat dua lantai dulu,” tutur Bupati.
Terkait hal-hal yang menyangkut penataan administrasi dan pelayanan medik, kata bupati, juga terus menerus dibenah. “Insya Allah kondisinya semakin baik. Walaupun incomenya menurun,” imbuh Bupati.
Namun, penurunan pendapatan akibat dari aturan baru BPJS yang menggunakan sistem berjenjang tersebut, dinilai Bupati sebagai hal yang wajar. “Karena pasien harus ke RS tipe C atau D dulu baru ke B. RSUD Kraton yang masuk Tipe B, merupakan rumah sakit rujukan. Dulu pasien ramai sekali seperti pasar, sekarang berkurang, wajar, karena dibagi pasien harus ke Puskesmas dulu, ke RS tipe C atau D dulu, baru ke B. Sepinya karena itu,” terang Bupati Asip.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati berpesan agar dokter-dokter di RSUD Kraton terus meningkatkan kompetensinya. Selain itu, dia juga berpesan agar keluarga besar RSUD Kraton selalu menjaga kekompakan serta membangun kerja sama. “Ini akan menjadi kekuatan baru bagi RSUD Kraton. Karena RS Kraton dikenal karena SDM dokter-dokter spesialis dan dokter umumnya, serta pelayanannya, di tengah situasi persaingan RS yang ada saat ini. Apalagi ini RS milik Pemkab Pekalongan yang ada di wilayah Pemkot Pekalongan,” ungkap Bupati.
Oleh karena itu, bupati berharap agar RSUD Kraton terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik. “Jadi bukan kompetisi, karena sistem berjenjang. Jadi nanti yang tidak ditangani di RS sekitar, bisa ditangani di RSUD Kraton. Tipenya masih B, tapi akan menjadi rujukan regional dan RS Pendidikan,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur RSUD Kraton, dr. Eko Widiantoro mengungkapkan untuk mencapai akreditasi SNARS (Standar Nasional AkreditasiRumah Sakit) versi 1.1, pihak RSUD Kraton akan terus meningkatkan pelayanan. “Kami akan terus meningkatkan pelayanan serta melengkapi sarana dan prasarana agar tetap mampu melayani masyarakat dengan baik. Kami juga memiliki pelayanan unggulan seperti klinik Onkologi, hemodialisa, Urologi dan sebagainya,” terangnya usai menerima Tim Penilai KARS.
Menyusul pemberlakuan sistem berjenjang bagi pasien BPJS belum lama ini, cukup mempengaruhi jumlah pasien dan pendapatan rumah sakit tersebut. Dokter Eko Widiantoro menyebutkan, pendapatan RSUD Kraton turun sekitar Rp. 4-5 miliar pasca pemberlakuan sistem tersebut.
Penurunan tersebut menurut Direktur RSUD Kraton, dr Eko Widiantoro, sudah terjadi sejak dua tahun terakhir dan nilainya cukup signifikan. "Sebelum diterapkan, kita masih bisa mendapatkan income sebesar Rp 9 miliar per tahun, sekarang turun drastis hanya sekitar Rp 4 miliar hingga Rp 5 miliar per tahun," ungkapnya. (Tim Humas Dinkominfo Kab. Pekalongan)
Peningkatan status AKN menjadi Politeknik Negeri Kajen tersebut, Senin (21/10/2019) didiskusikan dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Strategi Diseminasi Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Politeknik Negeri Bandung di Kabupaten Pekalongan” di Hotel Dafam, Kota Pekalongan.
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si dalam sambutan pembukaan FGD mengutarakan, pendirian sejumlah kampus atau perguruan tinggi di wilayah Kabupaten Pekalongan, tak terkecuali AKN Kajen, merupakan bagian dari rencana pemkab untuk meningkatkan SDM. “Yang outputnya insya Allah menjadi suplai SDM Nasional maupun Internasional,” tutur Asip.
Dicontohkan, output AKN Kajen, lulusan Teknik Informatika tahun kemarin terbaik dari Kesesi, IPnya mencapai 3,92. Sementara itu, Lulusan Teknik Kimia, antara suplai dan demandnya tidak seimbang. “Suplay hanya sedikit, demandnya banyak,” ungkap Asip.
Oleh karena itu, setelah meningkat menjadi Politeknik, diharapkan suplay dan demand bisa lebih imbang, paling tidak bisa menyediakan lulusan dengan ketrampilan memadai yang lebih banyak.
Lebih lanjut dijelaskan, Polban adalah sebuah lembaga vokasi yang membentuk karakter yang hampir semua lulusannya terserap di dunia kerja.
Pembukaan FGD dihadiri Direktur AKN dan seluruh Civitas Akademika AKN Kajen, Kepala SMA/SMK di Kabupaten Pekalongan, para lulusan SMA/SMK, dan para pelaku industri.
Dalam wawancara usai Pembukaan FGD, Bupati menjelaskan, sebelum pendirian Poltek Negeri Kajen, ada jeda, yakni pendirian PSDKU. “Hal ini dilatarbelakangi, AKN ini harus dikembangkan, AKN hanya D2, kalo PSDKU bisa D IV atau S1 dan Program studi yang akan dikembangkan adalah yang betul-betul dibutuhkan oleh dunia usaha,” jelas Asip.
Program studi tersebut yakni Teknik Informatika, Teknik Kimia, Teknik Industri. Menurut Bupati, semua program tersebut dibutuhkan oleh lingkungan sekitar dan bahkan bisa menjadi pemasok atau input perusahaan skala Nasional dan Internasional.
Lebih lanjut Bupati mempromosikan, di PSDKU Polban yang ada di Kajen ini, tidak hanya mendidik orang pandai atau pinter saja, tetapi yang lebih penting, yakni mendidik mahasiswa yang memiliki adab.
“Adab dengan ilmu harus lebih dipentingkan adab terlebih dahulu. Oleh karena itu, saya mengimbau kepada para lulusan yang ada di wilayah Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya, ayo masuk ke PSDKU Polban Bandung yang ada di Kajen yang merupakan persiapan Politeknik Negeri Kajen, insya allah akan mendapatkan kesempatan kerja yang lebih luas, adab/ akhlaknya baik, inilah yang menjadi generasi yang kita cita-citakan,” ajak Asip.
Pemkab Pekalongan sudah menyiapkan gedung dan pada tahun ini menggunakan APBD sebesar Rp. 3 Miliar. “Sudah kita siapkan gedungnya dan tanahnya masih luas untuk dikembangkan,” imbuh Bupati Asip.(red)
Bupati Kabupaten Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si hadir bersama Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Pekalongan KH. Muslih Khudori, M.Si dan Ketua Lesbumi Gus Eko Ahmadi beserta jajaran.
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si mengatakan, bangunan rumah ini adalah contoh gerakan masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Semua ini melengkapi program pemerintah dalam melayani dan membangun masyarakat menjadi lebih baik.
"Program ABANG RUDI akan kita galakan terus-menerus karena ini dapat mengambil tindakan cepat dan nyata dalam mencari solusi ketika ada masalah perumahan dan juga melestarikan tradisi jiwa sosial masyarakat santri untuk turut membangun Kabupaten Pekalongan bersama sama," katanya.
Adapun rumah yang dibangun dengan ABANG RUDI kali ini adalah atas nama Sdr. Royani (38), warga RT. 01 RW. 04 Desa Langkap Kecamatan Kedungwuni.
Royani memiliki istri dengan satu orang anak ini, dalam kesehariannya, menurut penuturannya, ia seorang buruh kasar yakni tukang panggul pasir.
Dengan telah dibangun rumahnya itu, Royani merasa bersyukur sekali dan berterima kasih khususnya kepada Bupati Pekalongan dan PCNU Kabupaten Pekalongan.
"Saya tidak bisa mengucapkan apa-apa selain maturnuwun sanget kepada Bapak Bupati KH. Asip Kholbihi dan PCNU Kabupaten Pekalongan yang telah sudi memperhatikan nasib orang yang kurang mampu seperti saya ini. Semoga amal baik Bapak Bupati dan PCNU Kabupaten Pekalongan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT, "ungkap Royani dengan bangga. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Pengarahan diperlukan agar sebanyak 210 Desa di Kabupaten Pekalongan yang akan menggelar Pilkades serentak pada Rabu tanggal 13 Nopember 2019, dengan slogan "Bermartabat, Berkualitas dan Non Transaksional" agar bisa diwujudkan.
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si usai memberikan pengarahan mengatakan bahwa secara umum persiapan pelaksanaan Pilkades 2019 di wilayah Kecamatan Tirto dan Kecamatan Buaran berjalan lancar.
"Secara umum tidak ada masalah yang signifikan, semua berjalan baik, ada masalah satu dua wajar, kekurangan calon satu tapi sudah bisa diatasi, persoalan kedua perlu ada pendekatan lagi," katanya.
Dijelaskan Bupati, pihaknya akan mewujudkan sebuah tatanan demokrasi di desa dengan baik sehingga kepala desa yang terpilih benar-benar yang terbaik.
"Kita akan mencoba mewujudkan sebuah tatanan demokrasi di desa yang betul-betul kepala desa terpilih ini bukan karena uangnya banyak, tapi karena elektabilitas dan kapabilitasnya yang memadai sehingga dipercaya memimpin desa," ujar Bupati.
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Hindun, MH menuturkan bahwa pihaknya sangat mendukung penyelenggaraan Pilkades serentak yang akan diselenggarakan di 210 desa pada tanggal 13 november 2019 mendatang.
“Kalau semuanya memberi contoh yang benar, mulai dari para tokoh desa baik BPD, LP2KD, tokoh pemuda, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat maupun para calon itu sendiri, insya Allah seluruh masyarakat akan mengikutinya dengan baik,” tandas Ketua DPRD.
Hindun berharap proses pengawasan juga bisa benar-benar dilaksanakan agar adil dan masyarakat merasa tenang, kerukunan tetap terjaga karena semua tonggone dewe kabeh.
“Semoga gelaran Pilkades serentak baik untuk Kecamatan Tirto dan Kecamatan Buaran serta kecamatan-kecamatan yang lain akan berjalan dengan baik. Mari kita ikuti aturan yang ada,” harap dan ajak Hindun.
Adapun Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMD P3A dan PPKB) Kabupaten Pekalongan Muhammad Afib, S.Sos., mengungkapkan bahwa dalam pengarahan kepada calon kepala desa di Kecamatan Tirto dan Kecamatan Buaran sebanyak 12 Desa.
"Di Kecamatan Tirto ada 8 Desa yang menyelenggarakan Pilkades dengan total jumlah calon kepala desa sebanyak 22 orang. Sedangkan di Kecamatan Buaran ada 4 desa yang menyelenggarakan Pilkades dengan 13 calon Kepala Desa," katanya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
“Ini langkah mulia dari Tower Bersama Infrastructur Grup Indonesia yang sudah berkolaborasi bersama Pemkab Pekalongan cukup lama. Pada hari ini kami melaunching aplikasi Monik berkaitan dengan kesehatan. Aplikasi ini memudahkan pelayanan kesehatan yang offlinennya sudah berjalan lama, sekarang ditingkatkan ke online,” terang Bupati Asip Kholbihi.
Selain melaunching aplikasi itu, juga menanam tanaman untuk pewarna alam, karena batik yang dikembangkan di rumah singgah ini adalah batik dengan pewarna alam. “Nanti kita akan melakukan gerakan masyarakat agar menanam tanaman yang bisa didayagunakan untuk pewarna alam tadi,” ujar Bupati.
Sehingga, lanjut Bupati, batik-batik yang diproduksi di Kabupaten Pekalongan pada saatnya nanti dari tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sekitar masyarakat. Dengan penanaman itu, lingkungannya bersih, bagus, dan secara ekonomi bisa meningkatkan pendapatan warga, dan batik yang merupakan kebanggaan Kabupaten Pekalongan bisa diterima, bahkan jika semua produk dari warna alam dunia internasional juga akan merespon positif.
“Inisiasi terhadap hal seperti ini dilakukan oleh mitra kita dari sebuah perusahaan yang terus menerus memberikan bantuan CSR-nya untuk pembangunan sektor kesehatan, pemberdayaan batik, koperasi, dan lainnya,” terang Bupati.
Sementara itu, managemen TBiG Lie Sie An, mengatakan, pihaknya melaunching aplikasi CSR terkait dengan layanan di bidang kesehatan dan aplikasi koperasi untuk pengembangan usaha kecil. Selain launching aplikasi CSR, juga dilakukan penanaman bibit pohon untuk pewarna alami bersama Bupati. Harapannya, dari penanaman pohon pewarna alami ini bisa bersama-sama membudidayakan tanaman yang bisa bermanfaat untuk pewarna batik dan pelestarian dari tanaman itu sendiri.
“Harapannya masyarakat juga bisa mengembangkan tanaman yang bermanfaat untuk pewarna alami batik. Di Kabupaten Pekalongan ini banyak masyarakat yang usahanya membatik, selain itu bisa ada produk inovatif yang baru menggunakan pewarna alami,” katanya.
Selanjutnya, TBiG juga melakukan penghijauan di Kabupaten Pekalongan, yakni di Kecamatan Petungkriyono. “Untuk kegiatan penghijauan tahun lalu sudah dilakukan di Petungkriyono, dan besok juga akan dilakukan di Petungkriyono. Penghijauan ini didukung oleh seluruh karyawan TBiG. Mereka berkontribusi untuk menyumbang tanaman yang akan ditanam di Petungkriyono,” imbuhnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
