Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Seminar digelar oleh PC Fatayat NU Kabupaten Pekalongan dalam rangka menyongsong Hari Ibu Tahun 2019. Menghadirkan narasumber Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pekalongan Ny. Munafah Asip Kholbihi dan dr. Ida Sulistiyani dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan. Diikuti oleh perwakilan dari Pengurus Cabang hingga Ranting Fatayat NU se Kabupaten Pekalongan.

Bupati dalam sambutannya mengatakan, persoalan besar yang dihadapi masyarakat Kabupaten Pekalongan adalah angka kematian ibu atau AKI. Namun pada tahun ini sampai bulan Nopember angkanya berkurang dibanding tahun sebelumnya. “Tahun ini tercatat ada 8 angka kematian ibu, saya berharap mudah-mudaha angkanya sampai disini saja. Dan saya doakan semoga ibu-ibu yang meninggal khusnul khotimah,” katanya.

Bupati menambahkan, disamping mengimplementasi Peraturan Menteri No. 61 tahun 2014, dirinya juga mengajak untuk bersama-sama melaksanakan PP No 97 tahun 2014 dimana tugas Pemerintah yakni menjamin kesehatan ibu, mengurangi angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi baru lahir, menjamin tercapainya kualitas hidup dan hak reproduksi.

“Dan yang terpenting adalah mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi yang bermutu, aman dan bermanfaat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,” terangnya.

Ruang lingkup kesehatan reproduksi, lanjut bupati ada beberapa hal, diantaranya kesehatan ibu dan bayi lahir baru lahir, keluarga berencana, pencegahan dan penanganan infertilitas, pencegahan dan penanganan keguguran, pencegahan dan penanganan saluran reproduksi dan infeksi penularan seksual dan HIV Aids.

“Kesehatan seksual, kekerasan seksual, deteksi dini kanker payudara dan kanker serviks, kesehatan reproduksi remaja, kesehatan reproduksi lanjut usia dan pencegahan praktek yang membahayakan,” tambahnya.

Menurut data, lanjut bupati, pasangan usia subur di Kabupaten Pekalongan ada 183.915 pasangan. Dan jumlah kasus HIV sebanyak 403 kasus menduduki lima besar terbawah di Jawa Tengah dengan 184 penderita perempuan dan 115 adalah ibu rumah tangga.

“Menurut data pada tahun ini  76 penderita HIV dengan 27 diantaranya adalah wanita dan 25 ibu rumah tangga. Untuk kanker payudara ada 180, dengan jumlah kematian 14 kasus, kanker serviks leher rahim ada 33 kasus, junlah kematian 5 kasus. Pemkab serius dalam menangani penyakit kaum perempuan utamanya kanker serviks, namun kita juga tidak bisa sendiri. Untuk itu kami mengundang semua elemen untuk bersama-sama menurunkan angka penyakit reproduksi wanita di Kabupaten Pekalongan,” ajaknya.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)

Publisher : aris

Jumlah tersebut terdiri atas 15 rumah rusak di Kecamatan Kajen dan 10 rumah di Kecamatan Kesesi. Adanya hal tersebut, Wakil Bupati Pekalongan Arini Harimurti langsung terjun ke lokasi untuk memastikan kondisi lapangan.

Tidak hanya itu, dia yang datang bersama BPBD dan PMI juga memberikan bantuan logistik kepada para korban. Untuk rumah dalam kondisi rusak berat juga diberikan bantuan material atap.

“Yang pertama, saya ikut prihatin atas musibah ini. Ada dua kecamatan yang terdampak dari musibah puting beliung pada Rabu (11/12) kemarin, yakni 10 rumah di Kecamatan Kesesi dan 15 Rumah di Kecamatan Kajen. Itu belum termasuk dari tanaman yang rusak akibat terjangan angin tersebut,” kata Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti saat meninjau korban puting beliung di Desa Watupayung Kecamatan Kesesi, Kamis (12/12/2019) .

“Kedatangan kami ke sini untuk memberikan support kepada para korban, sekaligus memberikan bantuan logistik maupun bahan-bahan untuk perbaikan rumah, yang nantinya kami minta dikerjakan secara gotong royong oleh warga setempat,” tuturnya.

Arini menambahkan, dengan datangnya musim penghujan, dirinya meminta kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati terutama adanya angin puting beliung. “Banyak berdoa, karena musibah ini baru kita ketahui dari gejalanya, intinya kami Pemkab Pekalongan beserta mitra kami seperti PMI selalu siap siaga dalam menghadapi bencana,” terangnya.

Wabup meminta masyarakat untuk aktif melaporkan setiap kejadian, agar permasalahan dapat segera terselesaikan. “Dengan aktif melapor maka penanganannya akan lebih cepat, seperti sebelumnya listrik disini padam, sehingga kami minta kepada PLN agar segera memperbaiki agar pelayanan terhadap warga tidak terganggu,” pungkasnya. (humas)

Publisher : aris

Sesuai verifikasi Dinkes Kabupaten Pekalongan mengenai Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS), Kecamatan Buaran dengan jumlah KK 11.650, telah 100 persen akses Buang Air Besar ke jamban.

Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si dalam sambutannya mengatakan, prestasi Kecamatan Buaran sebagai Kecamatan ODF dapat menjadi inspirasi bagi Kecamatan lain di Kabupaten Pekalongan. “Kecamatan Buaran adalah salah satu kecamatan yang terpadat di Kabupaten Pekalongan dan banyak industri dan persoalan lingkungan begitu banyak. Saya bersyukur dan terimakasih kepada camat beserta jajaran yang terus-menerus berikhtiyar mengurangi satu per satu persoalan, dan pada kali ini yang berhasil diselesaikan adalah ODF atau bebas buang air besar,” katanya.

Masih ada beberapa perosalan yang menjadi konsen bersama, yakni, lanjut bupati, adalah persoalan limbah yang mana di salah satu kelurahan yakni Wonoyoso ada 31 usaha wash jins yang perlu dicarikan solusi. “Persoalan limbah ini harus selesai sebelum tahun 2021. Kita sudah siapkan teknologi serta IPALnya,” terangnya.

Menurut Asip, membangun kawasan pemukiman di Kecamatan Buaran tidaklah mudah, apalagi menurut data kumuh tahun 2014, Kecamatan Buaran termasuk dari tiga besar Kecamatan di Kabupaten Pekalongan yang masuk dalam kawasan kumuh selain Kecamatan Kedungwuni dan Kecamatan Tirto. “Kita berupaya serius agar kawasan kumuh semakin berkurang, hasilnya kabupaten Pekalongan mendapat juara 2 lomba habitat tingkat Provinsi Jateng pada tahun 2018 dan juara ke 3 pada tahun 2019,” ujarnya.

Salah satu persoalan lingkungan Di Kecamatan Buaran, tambah Asip, yang dapat diselesaikan yakni bebas Buang air Besar Sembarangan padahal Kecamatan Buaran punya tantangan yang paling berat dari Kecamatan yang lain. “Saya optimis permasalahan buang air besar di Kabupaten Pekalongan akan segera selesai. Selain di Kecamatan Buaran, Kecamatan Siwalan merupakan yang paling banyak permasalahan buang air besar dengan banyaknya WC atau helikopter di Sungai, namun berangsur-angsur jumlahnya semakin menurun,” paparnya.

Sementara itu, Camat Buaran Tri Adi menuturkan, melalui perjuangan yang panjang, akhirnya Kecamatan Buaran ditetapkan sebagai rangking 1 terbaik tingkat Kabupaten Pekalongan dalam masalah ODF. “Kami berterimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu merealisasikan ODF Di Kecamatan Buaran,” katanya.

Menurutnya, dalam merealisasikan ODF ada beberapa kendala di beberapa desa, diantaranya seperti di Desa Sapugarut, Pakumbulan dan Bligo. “kendalanya diantaranya adalah tanah yang dipakai bukan tanah pribadi, namun dengan adaya bantuan semua pihak termasuk CSR, permasalahan tersebut akhirnya dapat terselesaikan,” tandasnya.(humas)

Publisher : aris 

Kegiatan yang dipusatkan di Pendopo Rumah Dinas Jabatan Bupati Pekalongan dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pekalongan Ny. Munafah Asip Kholbihi, para Kepala OPD terkait. Dan diikuti seluruh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa/Kelurahan se Kabupaten Pekalongan. Dalam kegiatan tersebut juga di kukuhkan Bunda Baca Kecamatan Se Kabupaten Pekalongan.

Bupati dalam sambutannya mengatakan, bahwa para wanita yang hadir akan menjadi istri kepala desa, baik yang sudah pengalaman ataupun yang belum pernah sama sekali. Untuk itu, yang belum pengalaman bupati menghimbau untuk belajar agar para suami yang nantinya menjadi kepala desa dapat sukses memimpin di desanya masing-masing.

“Pada Pilkades kemarin kita belajar, bahwa untuk dapat kepercayaan dari masyarakat itu tidak mudah. Dan setelah mendapat kepercayaan tersebut tidak ada hal lain kecuali memberikan manfaat kepada rakyat di desanya,” katanya.

Bupati menambahkan, sebagai istri kepala desa harus mendukung program suaminya. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah menjadi kebersihan desa. “Ibu lurah adalah patron atau panutan bagi warga, kita ada kegiatan bersih jumat pagi, jika ibu lurah melakukan ini saya yakin warga akan mengikuti,” tuturnya.

Salah satu fungsi istri kepala desa, tambah Asip, yakni menggerakkan ibu-ibu di desa agar kemajuan dapat terealisasi. Apalagi sekarang rata-rata desa di Kabupaten Pekalongan mendapat anggaran 1,8 Milyar.

“Dulu kita masih maklum karena anggaran desa masih minim sehingga desa kurang maju, akan tetapi sekarang anggaranya sangat besar. Untuk itu, ibu PKK harus menjadi pembisik yang baik untuk memajukan desanya,” ujarnya.

Berkaitan dengan pengukuhan Bunda Baca, Bupati meminta agar tidak hanya sekedar ceremoni saja, akan tetapi ada kegiatan walau dalam skala yang kecil. Dan dirinya meminta agara bunda baca dapat menjadi inspirator literasi masyarakat yang nanti juga bisa bekerjasama dengan dinas Arsip dan Perpustakaan.

“Tingkat membaca orang Indonesia masih lemah, sehingga meski jumlah penduduk kita banyak, kita belum bisa menjadi negara yang maju. Padahal membaca merupakan kunci masyarakat maju, cerdas, berbudi oleh karenanya membaca adalah pekerjaan yang mulia,” katanya.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pekalongan Ny. Munafah Asip Kholbihi mengatakan, bahwa orientasi ini dimaksudkan sebagai pembinaan kepada TP PKK di Desa dan Kelurahan. “ada 304 peserta dari 19 Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan 285 Ketua Tim Penggerak PKK Desa. Dan ini agenda rutin yang kita adakan setiap tahun,” tuturnya.

Dengan adanya orientasi ini, diharapkan dapat meningkatkan silaturahim diantara pengurus PKK se Kabupaten Pekalongan sekaligus sebagai media belajar dan memotivasi antar satu dengan yang lain. “selain itu kita akan mantapkan langkah dalam menyongsong kegiatan di tahun ke depan. Dengan berbagai materi yakni mencegah stunting dengan mengkonsumsi ikan, serta pemberdayaan UKM di masyarakat,” terang Munafah.(humas)

Publisher : aris 

Apel diikuti oleh para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan beserta jajaran pejabat struktural dibawahnya dan para perwakilan ASN di lingkungan Pemkab Pekalongan.

Pada Apel Harkodia tersebut, Bupati Pekalongan membacakan sambutan tertulis Gubernur Jawa Tengah. Dalam awal sambutan tertulisnya, Gubernur menyampaikan peringatan Hari Antikorupsi Se-dunia tahun 2019 ini pihanya ingin bercerita tentang contoh riil gerakan antikorupsi yang telah dilakukan oleh founding fathers kita: Soekarno-Hatta.

Kita tahu, dua tokoh hebat yang kemasyhurannya diakui dunia ini memiliki kekuasaan yang luar biasa, karena memegang mandat rakyat sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Namun, sepanjang hidupnya, mereka ternyata justru memilih laku marhaen.

Meski berkuasa, Soekano-Hatta tetap tidak banyak harta. Bahkan menjelang akhir hayatnya, dwitunggal itu menyisakan kisah yang membuat kita mbrebes mili. Suatu ketika, tatkala Bung Karno masih di Istana Merdeka, terpaksa harus mengurungkan keinginannya untuk sekadar makan pisang goreng dan nasi kecap karena sama sekali tidak punya uang. Bahkan, beberapa kali bapak proklamator itu harus pinjam uang kepada ajudannya untuk sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Saking prihatinnya, di akhir tahun 1969, dia harus muter-muter mencari pinjaman untuk menikahkan putrinya. Tidak jauh beda, Bung Hatta sampai akhir hayatnya masih saja menyimpan brosur sepatu merek Bally. Ya, hanya bisa menyimpan brosurnya, karena sepanjang hidup Bung Hatta tidak bisa mewujudkan mimpinya untuk membeli sepatu itu. Bahkan karena kehati-hatiannya terhadap uang negara, Bung Hatta tidak mau menggunakan secarik kertas dari kantor untuk keperluan pribadinya.

Dari cerita itu bisa kita bayangkan betapa sejatinya laku tidak koruptif sudah dijalankan oleh founding fathers kita. Betapa Dwitunggal itu memegang teguh ajaran leluhur “sepi ing pamrih rame ing gawe” dan “memayu hayuning bawono”. Kita diwanti-wanti untuk bekerja keras, tapi jangan tamak, jangan mengharap imbalan lebih. Untuk apa? Untuk menjaga hayuning bawono, menjaga keseimbangan kehidupan. Mereka sadar, korupsi itu salah satu bentuk kejahatan destruktif yang tidak hanya akan menghancurkan pribadi atau keluarga, tapi juga akan merusak tatanan masyarakat dan Negara.

Di Jawa Tengah, sejak 2013 telah mencanangkan gerakan Mboten Korupsi Mboten Ngapusi. Bukan hanya di lingkungan Pemerintahan Provinsi, tapi juga seluruh pelosok Jawa Tengah. Di kalangan pemerintahan, mental pejabat lama kita dobrak, sistem jadul kita rombak. Pungli kita sikat dengan teknologi, setoran kepada atasan kita berantas dengan lelang jabatan, manipulasi anggaran kita semprot dengan digitalisasi, mafia-mafia proyek kita hantam dengan keterbukaan.

“Untuk itu, saudara-saudara, bersiaplah melompat lebih jauh. Tempa raga dan sukmamu, siapkan mentalmu untuk turut andil menyempurnakan bangunan antikorupsi ini. Jika Indonesia saat ini berada di peringkat 89 indeks persepsi korupsi, di tangan kalian-kalian kelak peringkatnya harus melesat naik. Kejar China, Amerika, Korea, Singapura dan negara-negara maju lainnya. 7 Ini bukan sekadar mimpi atau imajinasi, inilah bentuk perjuangan yang harus kita jalankan,” tandas Bupati mengutip sambutan tertulis Gubernur. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)

Publisher : aris