KAJEN – Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga, ibu-ibu PKK di wilayah Kabupaten Pekalongan dilatih mengolah ikan menjadi beberapa camilan sehat yang akan dijual sebagai oleh-oleh khas dari Kabupaten Pekalongan.
Sebanyak 50 anggota PKK dari Kecamatan Wonokerto sebagai wilayah penghasil ikan serta anggota PKK Kabupaten Pekalongan mengikuti pelatihan yang digelar di Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Pekalongan, Senin (18/11/2019).
Pelatihan dibuka Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pekalongan, Ny. Munafah Asip Kholbihi. Kegiatan dihadiri Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Drs. Sirhan yang diwakili Kabid Perikanan Tangkap Dan Masyarakat Pesisir, Hadi Ali Mukharop, S.STPi, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PM PTSP Naker) Edy Herijanto S.Sos yang diwakili Sekretaris Fuadi Jaman, AP, dan Kepala UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Edy Apriyanto, SH.
Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Kabupaten Pekalongan Ny. Munafah Asip Kholbihi mengharapkan, peningkatan dan pengembangan pengolahan ikan menjadi produk unggulan dapat meningkatkan pendapatan keluarga, sehingga dapat tercipta keluarga yang sejahtera.
Munafah memaparkan, wilayah Kecamatan Wonokerto memiliki potensi sektor perikanan yang cukup besar antara lain berupa komoditas ikan yang berasal dari hasil tangkapan dan budidaya ikan. Wilayah tersebut juga ditunjang dengan potensi wisata pantai yang menurutnya merupakan peluang besar untuk mengembangkan desa sebagai lokasi kuliner. Pengolahan makanan dengan berbahan dasar ikan, menurutnya, sangat potensial dijadikan sebagai usaha kuliner dan dikembangkan menjadi salah satu produk unggulan olahan makanan khas yang bisa dijadikan oleh-oleh atau buah tangan dari Kabupaten Pekalongan.
“Untuk itu Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pekalongan bersama dengan Dinas PM PTSP Naker Kabupaten Pekalongan serta UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Kab. Pekalongan mengadakan Pelatihan Pembuatan Oleh-Oleh Khas Pekalongan Berbahan Dasar Ikan,” tutur Munafah.
Pelatihan diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan keterampilan serta memperkenalkan keanekaragaman masakan berbahan baku ikan kepada masyarakat, untuk berinovasi, berkreasi menciptakan menu baru sehingga minat mengkonsumsi ikan dapat meningkat. “Disamping itu sebagai sarana untuk meyakinkan masyarakat bahwa mengkonsumsi ikan dapat dilakukan melalui beberapa cara pengolahan, diversifikasi olahan serta penyajian dan menciptakan cita rasa yang dikemas secara baik sehingga mampu mempunyai nilai tambah,” ujar dia.
Sebelumnya, Kabid Perikanan Tangkap Dan Masyarakat Pesisir, Hadi Ali Mukharop, S.STPi dalam laporannya menjelaskan, pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mengolah hasil perikanan, memperkenalkan keanekaragaman (diversivikasi) masakan berbahan baku ikan, kandungan gizi serta manfaat gizi ikan bagi kesehatan dan kecerdasan, serta meningkatkan pemahaman tentang pentingnya gizi yang terkandung dalam ikan dan membudayakan makan ikan.
Pelatihan diikuti 50 peserta yang terdiri dari 10 orang Tim Penggerak PKK Kabupaten Pekalongan, 20 orang tim penggerak PKK Desa Pecakaran, dan 20 orang Tim Penggerak PKK Desa Tratebang Kecamatan Wonokerto.
Materi pelatihan berupa teori dan praktek pengolahan ikan menjadi produk berupa Kerupuk Ikan Nila, Stik Ikan Lele dan Pilus Ikan Lele yang disampaikan oleh Tim Dinlutkan Kabupaten Pekalongan. *(Tim Humas Dinkominfo Kab. Pekalongan)
KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan, terus mengebut pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kesesi. Hal tersebut diungkapkan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si usai meninjau pembangunan RSUD Kesesi, Senin (18/11/2019) siang.
KAJEN - Setelah dilanda kekeringan sejak bulan Juli lalu akibat kemarau ekstrim yang melanda, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si memantau proses pemulihan atau revitalisasi Telaga Sigebyar Mangunan, di Desa Tlogohendro, Kecamatan Petungkriyono, agar Januari 2020 mendatang siap dibuka kembali untuk kepentingan pariwisata.
KAJEN – Hasil supervisi KPK baru-baru ini, nilai APBD kabupaten Pekalongan hampir 10 dan menempati peringkat 9. Nilai merah hanya di Dana Desa. Pemkab Pekalongan juga akan mendapat penghargaan dari KATADATA, sebuah vendor yang bergerak khusus mengamati APBD. Di Indonesia hanya ada 3 yang mendapat penghargaan ini.
KAJEN - Dalam memahami Islam harus juga memahami akar budayanya, karena sejarah dan akar tradisi Islam kita justru berkembang karena menggunakan instrumen budaya dan budaya menjadi wasilah mengembangkan Agama Islam.
KAJEN – Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si bersama Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Hindun, MH beserta para Wakil Ketua DPRD H. Riswadi, SH., Mas’udah dan Nunung Sugiantoro, ST., menandatangani penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun anggaran 2020, Jumat (15/11/2019) di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan di Kajen.
KAJEN - Guna melihat langsung jalannya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2019, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si bersama Forkopimda melakukan monitoring atau kunjungan ke sejumlah Tempat Pemungutan Suara atau TPS.
KAJEN - Sebanyak 206 desa di Kabupaten Pekalongan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang berlangsung Rabu (13/11/2019). Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si bersama dengan unsur Forkopimda melakukan monitoring pilkades serentak.
KAJEN - Rumah sakit dan Puskesmas yang bernaung di Pemerintah Kabupaten Pekalongan dilarang menolak pasien, terutama pasien miskin.
"Pengawasan ini tidak boleh lengah, karena seiring dekatnya masa berakhir kontrak yang ditandatangani hingga bulan Desember 2019," kata Bupati.
Bupati KH. Asip mengungkapkan apabila melakukan kunjungan ke lapangan, pihaknya sering melihat pembangunan-pembangunan yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pekalongan. Pihaknya akan memantau terus agar pembangunan ini betul-betul tepat waktu dan tepat mutu.
"Alhamdulillah, saat ini progres pembangunan RSUD Kesesi sudah 75%. Pembangunan ini menggunakan dana APBD Kabupaten Pekalongan sebanyak Rp 9 miliar. Kita bisa lihat sendiri, kualitas bangunannya bagus. Karena, bikin rumah sakit itu tidak mudah. Instalasinya harus memenuhi kualifikasi yang sudah ditentukan," ujarnya.
Menurutnya ini merupakan tahap pertama, untuk tahap kedua di tahun 2020 pihaknya sudah menganggarkan sebanyak Rp 12 miliar. "Rp 12 miliar tersebut digunakan untuk pembangunan ruang rawat inap," jelasnya
Asip menambahkan pembangunan RSUD Kesesi ini akan menjadi icon di wilayah Kecamatan Kesesi. "Pangsa pasarnya untuk pembangunan Kesesi sudah ada. Jadi kalau Pemerintah tidak cepat, nanti ada rumah sakit baru lagi dari swasta. Inilah bentuk dari bagaimana, upaya Pemerintah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat," tambahnya.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Pemantauan proses revitalisasi Telaga Sigebyar Mangunan, dilakukan bupati Minggu pagi kemarin (17/11/2019), bersama dinas dan instansi terkait Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan, untuk megetahui progres pelaksanaan pemulihan.
Sebelumnya, Telaga Sigebyar Mangunan, Desa Telogohendro mengalami penurunan debit air secara drastis, hingga membuat salah satu destinasi pariwisata baru di Petungkriyono tersebut kering, serta wahana permainan kapal teronggok di dasar telaga.
Keringnya telaga disebut-sebut dampak dari kemarau ekstrim berkepanjangan yang melanda berbagai tempat, serta adanya kebocoran di salah satu mata air setempat.
Pada kesempatan pemantauan, Bupati KH. Asip Kholbihi mengatakan, pihaknya akan terus melihat perkembangan pemulihan destinasi pariwisata yang baru saja dibuka untuk pariwisata tersebut, agar dapat kembali dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat setempat, dan wisatawan.
"Sekarang ini kita melihat perkembangan revitalisasi Telaga Sigebyar Mangunan, dengan sasaran telaga agar tetap berfungsi secara baik, sebagai daerah tangkapan air. Kemudian sumber air masih terjaga dengan baik, serta dilakukan penataan oleh masyarakat untuk kepentingan pariwisata," kata bupati.
Penataan yang dilakukan masyarakat untuk menata segi estetika tersebut, hanya dilakukan dibagian kanan dan kiri, sehingga tidak mengganggu permasalahan lingkungan, serta tetap dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk warga setempat.
Karena dengan penataan tersebut, selain pemanfaatan sumber mata air untuk kehidupan, juga pemanfaatan lainnya, seperti pariwisata. "Masyarakat sudah berkomitmen untuk tetap menjaga kelestarian alam, sehingga dalam penataan tidak melakukan pengubahan bentuk-bentuk vitalnya," tandas Asip.
Disebutkan, apabila proses revitalisasi berjalan dengan baik, maka Telaga Sigebyar Mangunan, akan dibuka kembali untuk masyarakat Januari 2020 mendatang. "Yang jelas sekarang ini kita pulihkan dulu fungsi-fungsinya secara baik, dan kita pantau perjalanannya, karena ini juga sekaligus untuk menjaga kelestarian alam, sehingga dilakukan tidak secara sembarangan," jelas bupati.(didik /dinkominfo kab.pekalongan)
“Desember nanti kita Insya Allah juga akan mendapat penghargaan dari Mark Plus. Kemarin, belum lama kita mendapat penghargaan dari Pandu Negeri, karena tata kelola APBD dan itu adalah produk kita bersama”, ungkap bupati saat menyampaikan sambutan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan dalam rangka Persetujuan Bersama Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Pekalongan TA 2020, di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Pekalongan, Jum’at (15/11).
Rapat Paripurna tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Pekalongan, para wakil ketua Dan segenap anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, Ketua Pengadilan Agama, Sekretaris Daerah beserta Asisten, Staff Ahli Bupati, para Kepala OPD se-Kabupaten Pekalongan, para pimpinan instansi vertikal, BUMN dan BUMD se-Kabupaten Pekalongan, Ketua KPUD dan para Ketua Partai Politik se- Kabupaten Pekalongan, para wartawan, LSM dan hadirin lainnya.
Dalam rapat paripurna tersebut, Bupati menyampaikan, Belanja Daerah tahun 2020 direncanakan sebesar Rp 2.446.656.142.301, sehingga terjadi deffisit anggaran sebesar Rp. 127.667.309.431. “Defisit ini akan ditutup melalui pembiayaan netto, sehingga secara riil defisit sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah),” tutur Bupati.
Dalam struktur belanja daerah ini, Kabupaten Pekalongan, menurut bupati, sudah cukup bagus antara belanja langsung dan belanja tidak langsung , antara belanja pegawai dan belanja modal.
“Dulu, kalau tidak salah, Tahun 2016 Belanja Modal kita hanya 250 (miliar rupiah). Sekarang belanja modal kita 560 (miliar rupiah). Belanja modal adalah Belanja yang dialokasikan untuk publik. Efeknya adalah ini bisa menekan angka kemiskinan yang sejak 7 tahun terakhir. Menurut data BPS jawa tengah angka kemiskinan kabupaten Pekalongan turun tertinggi sejak 7 tahun terakhir,” ujar Bupati. Dikatakan, angka penurunan kemiskinan pada tahun 2017-2018 adalah terbesar, yakni 2,35 %. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan saat ini juga mencapai 5,76%. Angka lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional, provinsi, maupun Kota Pekalongan.
Pemkab Pekalongan, menurut Bupati, telah melakukan perubahan paradigma pengentasan kemiskinan, dari paradigma sebelumnya kemiskinan dengan indikator kebutuhan pokok atau basic needs dirubah ke basic rights atau hak-hak dasar. “Kita tidak melulu menekankan pada keperluan kebutuhan dasar tetapi bagaimana penekanan kepada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin”, Inilah kenapa kita sering mendapat penghargaan,” tandasnya.
Salah satu perubahan mendasar dari upaya pengentasan kemiskinan, menurut bupati, adalah dengan tidak akan memandang orang miskin sebagai obyek dan beban pembangunan, tetapi orang miskin merupakan subyek dan aset pembangunan, oleh karena itu, menurutnya, wajah kesejahteraan masyarakat kabupaten Pekalongan sekarang sudah tampak merata. Ditambahkan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pekalongan sekarang sudah hampir Rp. 25 juta.
Sementara itu, terkait upaya penanggulangan rob, pada tahun 2020 pemkab mendapatkan bantuan sebesar Rp. 100 miliar lagi dan bantuan dari Provinsi Jawa Tengah diperkirakan juga bertambah. “Ini dari pendapatan dana perimbangan, dana transfer terutama dari dana dekonsentrasi,” imbuh Bupati.
Terkait penerimaan pajak, Bupati menjelaskan, pemkab bersikap hati-hati untuk tidak terlalu menaikkan pendapatan dari sektor pajak “Kalau terlalu menekan pajak, yang rugi masyarakat. Hari ini Pertumbuhan Ekonomi Nasional hanya 5%. Kalau kita terlalu menekan pajak kasihan pengusaha”, jelasnya.
Menurutnya, target yang paling utama adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Pertama adalah infrastruktur. “Sekarang sudah 93 persen infrastruktur Kabupaten Pekalongan dalam keadaan baik,” ujar Bupati. Pihaknya meyakini tahun 2020, kondisi infrastrukutur baik 100 persen .
Dalam kesempatan tersebut, bupati juga menjelaskan ada sektor-sektor income baru seperti banyaknya wisata-wisata yang difasilitasi pemkab dan mendatangkan income bagi masyarakat namun belum bagi pemkab.
Berdirinya delapan perguruan tinggi karena fasilitasi dan regulasi yang diatur pemkab, menurutnya, juga menjadi trigger atau pemicu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan sekaligus menciptakan pemerataan kemakmuran di masyarakat.*(Tim Humas Dinkominfo kab. Pekalongan)
Demikian disampaikan oleh Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si saat menjadi Keynote Speaker pada acara Bedah Buku “Islam Berkebudayaan, Akar Kearifan Tradisi, Ketatanegaraan dan Kebangsaan” karya M. Jadul Maula yang diselenggarakan di Pendopo Bupati Pekalongan, Jumat (15/11/2019) siang.
Dalam acara tersebut hadir Wakil Rektor IAIN Pekalongan DR. H. Muhlisin, Kepala Kemenag H. Kasiman Mahmud Desky, M.Ag., Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Hj. Sumarwati, S.IP., M.AP., Ketua Lesbumi Kabupaten Pekalongan Gus Eko Ahmadi, perwakilan mahasiswa serta praktisi pendidikan di Kabupaten Pekalongan.
“Termasuk wayang kulit adalah produk asli para walisongo, untuk mengembangkan Islam dengan pendekatan budaya,” kata Bupati.
Selain itu, kata Bupati, dengan membaca buku tersebut, masyarakat akan lebih menghargai orang lain, berlaku toleran, dan memandang Allah sebagai dzat yang welas asih. “Agama tidak hanya dipandang sebagai ritual, kesalehan sosial, yang lebih penting menghargai keyakinan, dan menghargai budaya dan berbagai suku yang ada di Nusantara,” ujarnya.
Ditambahkan Bupati KH. Asip, dalam halaman awal, buku ini mengupas tentang hadis tentang menuntut ilmu sampai ke Negeri Cina, yang bisa dipahami sebagai entitas Cina sebagai bangsa yang maju pada masa itu, dan juga Cina berarti jauh artinya keharusan mencari ilmu sejauh mungkin.
“Pada abad ke-6 ada hubungan antara Cina-India-Arab dan Jawa khususnya dalam hal perdagangan, terutama kain atau katun yang didatangkan dari India sehingga kita tidak kekurangan komoditas tersebut,” tutur Bupati.
Untuk itu tidak heran, tambah Bupati, jika Pekalongan yang berada di daerah pesisir dan juga merupakan jalur sutra perdagangan, tidak pernah kekurangan bahan baku pakaian. Maka wajar jika sekarang menjadi penghasil Batik terbesar kemudian di susul Solo, Jogja dan Cirebon.
“Hal itu dikarenakan suplai bahan baku sudah terjadi sejak awal masehi dan didukung SDM yang secara kultural sudah terjalin interaksi tentang bagaimana cara membikin pakaian, dan mengembangkan pakaian itu menjadi lebih baik, proses ini kita alami,” imbuhnya
Sementara itu, Ketua Lesbumi PCNU Kabupaten Pekalongan Gus Eko Ahmadi mengatakan, keadaan pemilkiran era milenial berbeda dengan jaman dahulu, jika dulu jika ada isu yang dilontarkan oleh pemimpin akan dikupas dalam kelompok diskusi.
“Sekarang jika ada isu yang ramai adalah meme dan menggoreng isu tersebut, sehingga kita hanya ribut di meme dan gorengan,” katanya.
Bagi NU yang didalamnya ada Lembaga Lesbumi, tutur Gus Eko, berkepentingan agar masyarakat Kabupaten Pekalongan memahami Islam dengan pendekatan budaya sehingga dapat melihat perbedaan dengan kacamata yang lebih bijak.
“Melalui acara ini kita ajak segenap yang hadir, para santri dan pemuda Kabupaten Pekalongan untuk membudayakan literasi, sehingga akan mendorong sinergi antara pemerintah dan masyarakat,” terangnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Penandatanganan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun anggaran 2020 berdasarkan hasil pembahasan bersama antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dengan pihak Pemerintah Daerah. Dan telah disepakati 8 (delapan) Raperda yang terdiri dari 2 (dua) Raperda inisiatif DPRD yaitu Raperda inisiatif DPRD yakni Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
Selanjutnya, 6 (enam) Raperda merupakan usulan Pemerintah Daerah adalah Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2019, Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020, Reperda tentang APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2021, Raperda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan, dan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penambahan Modal Daerah Kabupaten Pekalongan pada Badan Usaha Milik Daerah.
Mengiringi penetapan Propemperda Tahun Anggaran 2020, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak terutama kepada segenap pimpinan dan anggota Bapemperda yang telah mengoordinasikan pembahasan dan penelaahan dapat ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD hari ini.
“Kepada OPD yang terkait penyusunan dan pembahasan Raperda baik inisiatif DPRD maupun usulan Pemda agar benar-benar melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab dengan mempedomani peraturan perundang-undangan, sehingga Perda yang dihasilkan berkualitas, tepat waktu dalam penyusunan dan pembahasannya serta dapat diimplementasikan dengan baik,” terang Bupati.
Dalam kesempatan paripurna tersebut, Bupati juga menyampaikan terkait satu Raperda usulan Pemerintah Daerah yaitu tentang Lembaga Keuangan Mikro Kajen, yang merupakan Propemperda Tahun Anggaran 2019, tidak dapat dilanjutkan penyusunannya. Hal itu, kata Bupati, karena memperhatikan hasil rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tegal pada tanggal 13 Mei 2019 dan rapat evaluasi program TPAKD pada tanggal 27 Agustus 2019 serta pendirian PT. LKM BKD Kabupaten Pekalongan.
“Untuk itu kami cabut usulan atas Raperda tentang Lembaga Keuangan Mikro Kajen tersebut guna mendorong pengembangan lebih lanjut atas keberadaan PT. LKM BKD Kabupaten Pekalongan menuju kemandirian serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan secara berkesinambungan, dan optimalisasi posisi Pemerintah Daerah dan OJK selaku inisiator sekaligus Pembina beserta stakeholder terkait di Kabupaten Pekalongan,” paparnya.
Rapat paripurna dihadiri unsur Forkopimda, sebagian besar Anggota DPRD, Sekda Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM beserta para Kepala OPD se Kabupaten Pekalongan, KPU, perwakilan instansi vertical, BUMN dan BUMD, serta perwakilan ormas di Kabupaten Pekalongan.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Dalam kunjungannya, rombongan pertama kali mengunjungi Desa Pododadi Kecamatan Karanganyar, diteruskan ke Desa Dororejo, Kutosari, Desa Bligorejo Kecamatan Doro, Desa Pagumenganmas Kecamatan Karangdadap, Desa Tangkil Kulon Kecamatan Kedungwuni dan terakhir ke desa Wuled Kecamatan Tirto.
"Secara umum dari kunjungan ke berbagai TPS di desa-desa dari beberapa kecamatan menunjukkan partisipasi masyarakat bagus, dan pilihan langsung masih menjadi model utama dari representasi pemilihan pemimpin di desa,” kata Bupati, Rabu (13/11/2019).
Selain itu, kata Bupati, dari aspek keamanan dan ketertiban berjalan kondusif dan tidak ditemukan warga negara yang tersumbat semuanya tersalurkan suaranya dengan baik. “Para penyandang disabilitas dan para orang tua yang telah lanjut usia juga datang ke TPS untuk menyalurkan hak suaranya,” terangnya.
Untuk penyelenggara sendiri, baik dari P2KD dan BPD, tambah Bupati Asip, telah menjalankan amanat konstitusi dengan baik, “Mereka memahami betul aturan main dan ini menjadi jaminan lancarnya Pilkades serentak, saya optimis nanti juga hasil akan baik,” ujarnya.
Bupati berharap, siapapun yang terpilih nanti berarti mendapat dukungan dari kepercayaan dari mayoritas masyarakat dan yang tidak terpilih merupakan hal yang biasa saja. “Ini proses demokrasi yang harus dijalani, kontestasi hal yang lumrah, saya berharap melalui pilihan langsung ini desa-desa bisa lebih maju lagi,” harapnya.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Tampak hadir Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Hindun, MH., Kapolres Pekalongan AKBP Aris Tri Yunarko, S.IK., M.Si., Dandim 0710 Pekalongan Letkol Inf. Arfan Johan Wihananto, S.IP., MMS., Ketua PN Pekalongan H. Sutaji, SH.MH., Sekda Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM beserta para Asisten Sekda dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan, serta Ketua TP PKK Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Munafah Asip Kholbihi.
Dalam pantauannya, Bupati Asip menerangkan bahwa masyarakat sangat antusias untuk datang ke TPS. Selain itu, menurut hasil pantauan di beberapa desa bahwa 80% kondisinya aman dan kondusif.
"Pertama yang kita pantau tadi di Desa Pododadi Kecamatan Karanganyar. Warganya sangat antusias sekali dan datang sejak pukul 8 pagi. Juga hasil 80% tadi cukup merepresentasikan situasi pemilihan di Kabupaten Pekalongan," ucapnya.
Bupati Asip juga menghimbau agar momentum pilkades ini bisa dijadikan untuk ajang silaturahmi antar warga juga menjaga dan menjunjung tinggi aturan main yang sudah ada dalam pilkades serentak ini.
"Pesan saya bahwa siapa pun yang menang nanti agar menang ojo umuk, kalah ojo ngamuk," ucapnya.
Slogan "Menang ojo umuk, kalah ojo ngamuk" terus digelorakan agar tercipta situasi dan kondisi yang aman, tertib, lancar dan kondusif karena itu adalah modal untuk pembangunan ke depan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Hindun menambahkan bahwa pilkades serentak ini berjalan dengan aman dan lancar. Serta calon kades di desa yang saya pantau tadi jumlahnya lebih dari 2 calon.
"Ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat antusias untuk membangun desanya dengan dibuktikan banyaknya yang mendaftar menjadi calon kades," pungkasnya.
Hindun berharap agar proses pilkades serentak ini bisa berjalan dengan aman, lancar dan kondusif sampai hasil akhir penghitungan suara. Untuk calon terpilih semoga amanah karena itu merupakan pilihan masyarakat sendiri.
Adapun menurut salah seorang warga Desa Pododadi, Irma (35) mengatakan, ia sangat lega karena sudah memberikan hak suaranya.
"Disini calonnya ada empat, harapan saya bagi kepala desa terpilih bisa membuat desa lebih maju lagi dan semoga menjadi pemimpin yang amanah," katanya. (didik /dinkominfo kab.pekalongan).
"Siapa pun dan dalam kondisi apa pun si pasien harus dilayani dengan baik," kata Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si usai membacakan Amanat Menteri Kesehatan RI pada upacara Hari Kesehatan Nasional ke-55 di halaman Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pekalongan, Selasa, (12/11/2019).
Bupati Pekalongan KH. Asip juga meminta agar jajaran Puskesmas dan rumah sakit memberikan pelayanan yang baik dan ramah kepada pasien.
"Saya tekankan dan imbau kepada seluruh jajaran Dinas Kesehatan, meneruskan pesan dari Gubernur, tolong ojo sampai nolak pasien (jangan sampai menolak pasien). Siapa pun dan dalam kondisi apapun, apalagi pasien miskin. Siapa pun, dari latar belakang apapun harus dilayani dengan baik. Soal biaya diurus keri (belakangan)," ungkapnya.
Menurutnya seorang pasien itu pada hakikatnya menderita dua penyakit, yakni penyakit fisik dan psikis. Untuk sakit fisik, bisa diobati dengan diberi obat. Sedangkan beban psikis yang mereka hadapi bisa diringankan dengan memberikan pelayanan yang manusiawi.
"Orang yang datang pada hakikatnya dua sakitnya, yakni fisiknya sakit dan psikisnya juga sakit. Mereka itu bingung. Jika bapaknya sakit, mereka kepikiran yang cari nafkah siapa, jika ibunya sakit maka yang merawat anak-anaknya siapa. Itu yang ada di pikiran mereka. Beban yang mendera mereka ini tolong diobati dengan berikan senyuman dan ramah. Secara psikis, mereka juga perlu diobati dengan pelayanan yang manusiawi," ujarnya.
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si berharap di peringatan HKN ke-55 pelayanan kesehatan di Kabupaten Pekalongan terus meningkat.
Upacara dihadiri Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti, Ketua DPRD Dra. Hj. Hindun, MH., Sekda Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM beserta para Asisten Sekda, para Staf Ahli Bupati, dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan. Dan diikuti oleh seluruh jajaran Dinas Kesehatan, Puskesmas se Kabupaten Pekalongan, dan unsur-unsur kesehatan yang lain.
Dalam upacara HKN tersebut, Bupati didampingi Wakil Bupati dan Ketua DPRD serta Kepala Dinkes menyerahkan piagam dan penghargaan kepada para pemenang lomba yang diselenggarakan Dinas Kesehatan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-55 tahun 2019 tingkat Kabupaten Pekalongan.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
