KAJEN – Akademi Komunitas Negeri (AKN) Kajen akan ditingkatkan statusnya menjadi Politeknik Negeri Kajen. Namun, sebelumnya, akan dibuka Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Politeknik Negeri Bandung (Polban) di Kabupaten Pekalongan sebagai persiapan peralihan status menjadi Politeknik Negeri Kajen.
Peningkatan status AKN menjadi Politeknik Negeri Kajen tersebut, Senin (21/10/2019) didiskusikan dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Strategi Diseminasi Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Politeknik Negeri Bandung di Kabupaten Pekalongan” di Hotel Dafam, Kota Pekalongan.
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si dalam sambutan pembukaan FGD mengutarakan, pendirian sejumlah kampus atau perguruan tinggi di wilayah Kabupaten Pekalongan, tak terkecuali AKN Kajen, merupakan bagian dari rencana pemkab untuk meningkatkan SDM. “Yang outputnya insya Allah menjadi suplai SDM Nasional maupun Internasional,” tutur Asip.
Dicontohkan, output AKN Kajen, lulusan Teknik Informatika tahun kemarin terbaik dari Kesesi, IPnya mencapai 3,92. Sementara itu, Lulusan Teknik Kimia, antara suplai dan demandnya tidak seimbang. “Suplay hanya sedikit, demandnya banyak,” ungkap Asip.
Oleh karena itu, setelah meningkat menjadi Politeknik, diharapkan suplay dan demand bisa lebih imbang, paling tidak bisa menyediakan lulusan dengan ketrampilan memadai yang lebih banyak.
Lebih lanjut dijelaskan, Polban adalah sebuah lembaga vokasi yang membentuk karakter yang hampir semua lulusannya terserap di dunia kerja.
Pembukaan FGD dihadiri Direktur AKN dan seluruh Civitas Akademika AKN Kajen, Kepala SMA/SMK di Kabupaten Pekalongan, para lulusan SMA/SMK, dan para pelaku industri.
Dalam wawancara usai Pembukaan FGD, Bupati menjelaskan, sebelum pendirian Poltek Negeri Kajen, ada jeda, yakni pendirian PSDKU. “Hal ini dilatarbelakangi, AKN ini harus dikembangkan, AKN hanya D2, kalo PSDKU bisa D IV atau S1 dan Program studi yang akan dikembangkan adalah yang betul-betul dibutuhkan oleh dunia usaha,” jelas Asip.
Program studi tersebut yakni Teknik Informatika, Teknik Kimia, Teknik Industri. Menurut Bupati, semua program tersebut dibutuhkan oleh lingkungan sekitar dan bahkan bisa menjadi pemasok atau input perusahaan skala Nasional dan Internasional.
Lebih lanjut Bupati mempromosikan, di PSDKU Polban yang ada di Kajen ini, tidak hanya mendidik orang pandai atau pinter saja, tetapi yang lebih penting, yakni mendidik mahasiswa yang memiliki adab.
“Adab dengan ilmu harus lebih dipentingkan adab terlebih dahulu. Oleh karena itu, saya mengimbau kepada para lulusan yang ada di wilayah Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya, ayo masuk ke PSDKU Polban Bandung yang ada di Kajen yang merupakan persiapan Politeknik Negeri Kajen, insya allah akan mendapatkan kesempatan kerja yang lebih luas, adab/ akhlaknya baik, inilah yang menjadi generasi yang kita cita-citakan,” ajak Asip.
Pemkab Pekalongan sudah menyiapkan gedung dan pada tahun ini menggunakan APBD sebesar Rp. 3 Miliar. “Sudah kita siapkan gedungnya dan tanahnya masih luas untuk dikembangkan,” imbuh Bupati Asip.(red)
KAJEN - Pemkab Pekalongan Bersama Lembaga Seni dan Budaya Muslimin Indonesia (LESBUMI) PCNU kembali lakukan program ABANG RUDI (Ayo Bangun Rumah Sendiri). Kali ini di Desa Langkap Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Minggu (20/10/2019) sore.
KAJEN – Jumat (18/10/2019) siang, bertempat di Pendopo Kecamatan Tirto, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi,SH. MSi bersama Ketua DPRD Dra. Hj. Hindun, MH dan Dandim 0710 Pekalongan Letkol Inf. Arfan Johan Wihananto, S.IP., MMS memberikan arahan kepada para Calon Kades di Kecamatan Tirto dan Kecamatan Buaran yang akan berkontestasi pada gelaran Pilkades Serentak Kabupaten Pekalongan Tahun 2019.
KAJEN – Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si mendorong masyarakat agar menanam tanaman pewarna alami untuk batik. Inisiasi gerakan itu muncul saat melaunching aplikasi Monik dan penanaman tanaman pewarna alami batik yang dilakukan oleh Tower Bersama Infrastructur Grup (TBiG) di Rumah Singgah TBiG di Kelurahan Gumawang, Kecamatan Wiradesa, Jumat (18/10) siang.
KAJEN – Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si mengancam perawat RSUD Kajen yang masih memberikan pelayanan kurang maksimal. Perawat yang masih ‘Judes’ akan dipindahkan ke Satpol.
KAJEN - Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menggelar doa bersama di Masjid Jami Al-Muhtaram Kajen seusai menunaikan shalat Jumat, (18/10/2019).
– Kota Bekasi studi tiru pengelolaan sampah di Kabupaten Pekalongan yang menggunakan aplikasi berbasis android. Wali Kota Bekasi Dr. H. Rahmat Effendi memimpin langsung rombongan studi tiru tersebut dan diterima Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH, M.Si beserta jajaran di Rumah Dinas Bupati, Jum’at (18/10/2019) pagi.
KAJEN - Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sangat penting artinya dalam proses pembangunan yang dilakukan Kabupaten/Kota, karena RTRW merupakan salah satu dasar dan pertimbangan perencanaan pembangunan.
Perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan Kabupaten/Kota, seperti adanya akses jalan tol, adanya jalur sutet, berubahnya fungsi lahan karena alam, seperti rob dan berubahnya arah orientasi pembangunan karena arus investasi berakibat tidak relevannya RTRW yang sudah ada.
Pertimbangan-pertimbangan tersebut yang melatarbelakangi Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengajukan Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011-2031 kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Sebagai Tindak lanjut dari pengajuan tersebut, Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengundang Kabupaten Pekalongan bersama Kabupaten Purbalingga dan Kota Cilegon yang sama-sama mengajukan perubahan RTRW dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Kamis (17/10/2019).
Dalam acara tersebut, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si, memimpin delegasi Pemkab Pekalongan diantaranya Sekretaris Daerah Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM beserta para Asisten dan 21 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pekalongan. Dan mengingat pentingnya perubahan RTRW ini bagi Kabupaten Pekalongan, Bupati Asip Kholbihi memaparkan langsung di depan Team Evaluasi Teknis Persetujuan Substansi Perubahan RTRW Propinsi/Kabupaten/Kota terkait rencana perubahan RTRW Kabupaten Pekalongan.
- Kekuatan media adalah kekuatan yang efektif untuk mengontrol jalannya kekuasaan, bahkan kekuatannya dinilai lebih dahsyat dari kontrol struktural yang dilakukan oleh partai politik. Demikian disampaikan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH, M.Si dalam sarasehan kegiatan Press Tour ke Jepara yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan, Rabu (16/10/2019).
Bupati Kabupaten Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si hadir bersama Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Pekalongan KH. Muslih Khudori, M.Si dan Ketua Lesbumi Gus Eko Ahmadi beserta jajaran.
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si mengatakan, bangunan rumah ini adalah contoh gerakan masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Semua ini melengkapi program pemerintah dalam melayani dan membangun masyarakat menjadi lebih baik.
"Program ABANG RUDI akan kita galakan terus-menerus karena ini dapat mengambil tindakan cepat dan nyata dalam mencari solusi ketika ada masalah perumahan dan juga melestarikan tradisi jiwa sosial masyarakat santri untuk turut membangun Kabupaten Pekalongan bersama sama," katanya.
Adapun rumah yang dibangun dengan ABANG RUDI kali ini adalah atas nama Sdr. Royani (38), warga RT. 01 RW. 04 Desa Langkap Kecamatan Kedungwuni.
Royani memiliki istri dengan satu orang anak ini, dalam kesehariannya, menurut penuturannya, ia seorang buruh kasar yakni tukang panggul pasir.
Dengan telah dibangun rumahnya itu, Royani merasa bersyukur sekali dan berterima kasih khususnya kepada Bupati Pekalongan dan PCNU Kabupaten Pekalongan.
"Saya tidak bisa mengucapkan apa-apa selain maturnuwun sanget kepada Bapak Bupati KH. Asip Kholbihi dan PCNU Kabupaten Pekalongan yang telah sudi memperhatikan nasib orang yang kurang mampu seperti saya ini. Semoga amal baik Bapak Bupati dan PCNU Kabupaten Pekalongan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT, "ungkap Royani dengan bangga. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Pengarahan diperlukan agar sebanyak 210 Desa di Kabupaten Pekalongan yang akan menggelar Pilkades serentak pada Rabu tanggal 13 Nopember 2019, dengan slogan "Bermartabat, Berkualitas dan Non Transaksional" agar bisa diwujudkan.
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si usai memberikan pengarahan mengatakan bahwa secara umum persiapan pelaksanaan Pilkades 2019 di wilayah Kecamatan Tirto dan Kecamatan Buaran berjalan lancar.
"Secara umum tidak ada masalah yang signifikan, semua berjalan baik, ada masalah satu dua wajar, kekurangan calon satu tapi sudah bisa diatasi, persoalan kedua perlu ada pendekatan lagi," katanya.
Dijelaskan Bupati, pihaknya akan mewujudkan sebuah tatanan demokrasi di desa dengan baik sehingga kepala desa yang terpilih benar-benar yang terbaik.
"Kita akan mencoba mewujudkan sebuah tatanan demokrasi di desa yang betul-betul kepala desa terpilih ini bukan karena uangnya banyak, tapi karena elektabilitas dan kapabilitasnya yang memadai sehingga dipercaya memimpin desa," ujar Bupati.
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Hindun, MH menuturkan bahwa pihaknya sangat mendukung penyelenggaraan Pilkades serentak yang akan diselenggarakan di 210 desa pada tanggal 13 november 2019 mendatang.
“Kalau semuanya memberi contoh yang benar, mulai dari para tokoh desa baik BPD, LP2KD, tokoh pemuda, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat maupun para calon itu sendiri, insya Allah seluruh masyarakat akan mengikutinya dengan baik,” tandas Ketua DPRD.
Hindun berharap proses pengawasan juga bisa benar-benar dilaksanakan agar adil dan masyarakat merasa tenang, kerukunan tetap terjaga karena semua tonggone dewe kabeh.
“Semoga gelaran Pilkades serentak baik untuk Kecamatan Tirto dan Kecamatan Buaran serta kecamatan-kecamatan yang lain akan berjalan dengan baik. Mari kita ikuti aturan yang ada,” harap dan ajak Hindun.
Adapun Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMD P3A dan PPKB) Kabupaten Pekalongan Muhammad Afib, S.Sos., mengungkapkan bahwa dalam pengarahan kepada calon kepala desa di Kecamatan Tirto dan Kecamatan Buaran sebanyak 12 Desa.
"Di Kecamatan Tirto ada 8 Desa yang menyelenggarakan Pilkades dengan total jumlah calon kepala desa sebanyak 22 orang. Sedangkan di Kecamatan Buaran ada 4 desa yang menyelenggarakan Pilkades dengan 13 calon Kepala Desa," katanya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
“Ini langkah mulia dari Tower Bersama Infrastructur Grup Indonesia yang sudah berkolaborasi bersama Pemkab Pekalongan cukup lama. Pada hari ini kami melaunching aplikasi Monik berkaitan dengan kesehatan. Aplikasi ini memudahkan pelayanan kesehatan yang offlinennya sudah berjalan lama, sekarang ditingkatkan ke online,” terang Bupati Asip Kholbihi.
Selain melaunching aplikasi itu, juga menanam tanaman untuk pewarna alam, karena batik yang dikembangkan di rumah singgah ini adalah batik dengan pewarna alam. “Nanti kita akan melakukan gerakan masyarakat agar menanam tanaman yang bisa didayagunakan untuk pewarna alam tadi,” ujar Bupati.
Sehingga, lanjut Bupati, batik-batik yang diproduksi di Kabupaten Pekalongan pada saatnya nanti dari tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sekitar masyarakat. Dengan penanaman itu, lingkungannya bersih, bagus, dan secara ekonomi bisa meningkatkan pendapatan warga, dan batik yang merupakan kebanggaan Kabupaten Pekalongan bisa diterima, bahkan jika semua produk dari warna alam dunia internasional juga akan merespon positif.
“Inisiasi terhadap hal seperti ini dilakukan oleh mitra kita dari sebuah perusahaan yang terus menerus memberikan bantuan CSR-nya untuk pembangunan sektor kesehatan, pemberdayaan batik, koperasi, dan lainnya,” terang Bupati.
Sementara itu, managemen TBiG Lie Sie An, mengatakan, pihaknya melaunching aplikasi CSR terkait dengan layanan di bidang kesehatan dan aplikasi koperasi untuk pengembangan usaha kecil. Selain launching aplikasi CSR, juga dilakukan penanaman bibit pohon untuk pewarna alami bersama Bupati. Harapannya, dari penanaman pohon pewarna alami ini bisa bersama-sama membudidayakan tanaman yang bisa bermanfaat untuk pewarna batik dan pelestarian dari tanaman itu sendiri.
“Harapannya masyarakat juga bisa mengembangkan tanaman yang bermanfaat untuk pewarna alami batik. Di Kabupaten Pekalongan ini banyak masyarakat yang usahanya membatik, selain itu bisa ada produk inovatif yang baru menggunakan pewarna alami,” katanya.
Selanjutnya, TBiG juga melakukan penghijauan di Kabupaten Pekalongan, yakni di Kecamatan Petungkriyono. “Untuk kegiatan penghijauan tahun lalu sudah dilakukan di Petungkriyono, dan besok juga akan dilakukan di Petungkriyono. Penghijauan ini didukung oleh seluruh karyawan TBiG. Mereka berkontribusi untuk menyumbang tanaman yang akan ditanam di Petungkriyono,” imbuhnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Jawaban itu disampaikan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan Dalam Rangka Penyampaian Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Pendapat Bupati Atas Penyampaian Dua Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Pekalongan di Ruang Rapat Paripurna setempat, Jumat (18/10/2019).
Paripurna ini dihadiri Ketua DPRD Dra. Hj. Hindun, MH., Wakil Ketua DPRD masing-masing Riswadi dan Nunung Sugiantoro, dan sebagian besar anggota DPRD. Selain itu dihadiri pula Wakil Bupati Ir. Hj. Arini Harimurti dan jajaran OPD di Pemkab Pekalongan.
Sebelumnya bahwa dalam Sidang Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap APBD 2020 sejumlah fraksi DPRD menyoroti pelayanan RSUD Kajen diantaranya Fraksi PAN dan Fraksi Golongan Karya agar kualitas pelayanan kesehatan ditingkatkan.
Dalam penyampaian jawaban, bupati akan terus membenahi pelayanan Rumah Sakit Kajen. Bahkan dalam kesempatan itu ia langsung meminta pada Direktur RSUD Kajen dan Kepala Dinkes tegas dalam memberikan sanksi apabila pelayanan masih tetap.
“Rumah Sakit Kajen itu sering dikritisi namun ya tetap saja, untuk itu saya minta tolong Kepada Direktur dan Dinas Kesehatan agar dibenahi dengan serius, dibina. Apabila ada perawat-perawat, tenaga medis yang masih Judes itu dijadikan Satpol saja. Sekali-kali harus ada tindakan tegas,” ancamnya.
Namun hal itu juga tidak hanya berlaku di Rumah Sakit saja, akan tetapi Puskesmas. Sebab sebelumnya Puskesmas Paninggaran sampai Ombudsman turun ke Puskesmas Paninggaran datang ke sana nggak ada yang kenal, mereka malah santai saja main HP.
“Pada saat saya ke sana nggak ada yang tahu, itu bisa saya jadikan Satpol semua itu. Kemarin perawat-perawat di rumah sakit Kajen ini viral, sudah viral pun nggak ada perubahan. Cepat ganti saja tuh yang seperti itu, dipanggil langsung ganti semua dan ini sudah ada rekomendasi dari kawan,” lanjutnya.
Selanjutnya, menjawab pertanyaan Fraksi PAN itu, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si menyampaikan, Pemkab Pekalongan sudah memberikan tunjangan guru honorer di sekolah negeri sebesar Rp 550 ribu perbulan, dan untuk guru swasta sebesar Rp 250 ribu perbulan.
“Perhatian Pemda untuk guru PNS daerah atas diberikan tambahan tunjangan sebesar Rp 300 ribu perbulan,” terang Bupati.
Terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Susanto Widodo menerangkan, untuk kesra WB 2020 ada 1.913 orang. Perbulannya mendapatkan Rp 550 ribu, sehingga dalam satu tahun alokasi anggarannya Rp 12.625.800.000. Sedangkan untuk BPJS bagi 1.913 guru WB sebesar Rp 11 ribu, sehingga dalam satu tahun anggarannya Rp 252.516.000.
“Untuk insentif guru swasta 2020 sebanyak 3.857 orang sebesar Rp 250 ribu perbulan, atau satu tahunnya dialokasikan Rp 11.571.000.000,” terang dia. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Doa tersebut dimaksudkan agar pelantikan Presiden terpilih yakni Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin yang rencananya akan dilaksanakan pada Minggu, tanggal 20 Oktober 2019 nanti dapat berjalan aman dan lancar.
"Doa bersama ini tidak hanya dilangsungkan di Masjid Al Muhtaram Kajen saja, akan tetapi di masjid-masjid lain di Kabupaten Pekalongan juga menyelenggarakan hal serupa, karena ini himbauan dari MUI," kata Bupati Pekalongan Asip Kholbihi.
Selain itu, kata Bupati Asip pihaknya mendoakan agar presiden dan wakil presiden diberikan kekuatan lahir dan batin serta kesehatan untuk melaksanakan amanat lima tahun ke depan dengan baik.
"Semoga segera dapat mendesain kebijakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat banyak yakni murah sandang, pangan, papan, berdaulat di negeri sendiri dan masyarakat dalam kondisi aman."
"Karena keamanan adalah syarat utama berlangsungnya keimanan seseorang, sehingga dapat menjalankan syariat dan prinsip-prinsip keagamaan, serta bagi pemeluk agama lain dapat menjalankan ibadahnya karena situasinya aman," ungkapnya.
Asip menambahkan di Kabupaten Pekalongan situasinya sangat kondusif dan masyarakatnya dalam kondisi adem, ayem dan trentem.
"Ini berkat doa warga dan para tokoh agama yang ada serta dukungan dari semua pihak," tambahnya.(didik /dinkominfo kab.pekalongan)
Wali Kota Bekasi, dalam prolognya memaparkan, jumlah sampah di Kota Bekasi 1.800 ton per hari. Pihaknya ingin mengurangi jumlah sampah tersebut. Oleh karena itu, pihaknya melakukan studi banding ke Kabupaten Pekalongan untuk mengetahui sistem pengolahan sampah yang ada di Kabupaten Pekalongan seperti apa.
“Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan Bupati Pekalongan ini bisa kita jadikan studi tiru dan menjadi sebuah percontohan bagi daerah lainnya di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Walikota Rahmat Efendi.
Walikota Bekasi berkunjung ke Kabupaten Pekalongan bersama Sekda dan jajarannya serta pengelola bank sampah. “Kami juga bawa Bank Sampah Induk untuk nanti tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan yang akan mengaplikasikannya di wilayah kami, sesuai dengan apa yang ingin kita dapat dari Kabupaten Pekalongan ini,” tutur Walikota.
Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, SH, M.Si dalam penerimaan rombongan Walikota Bekasi dan jajarannya mengucapkan terima kasih atas kunjungan Wali Kota Bekasi dan rombongan. “Silaturahmi penting agar kita bisa membangun dan melayani masyarakat dengan cepat,” ungkap Bupati.
Terkait pengelolaan sampah di wilayahnya antara lain akan dilakukan dengan menggunakan aplikasi berbasis android. “Ini diinisiasi oleh kawan-kawan saya yang juga sudah punya pengalaman secara offline selama sepuluh tahun di Kabupaten Pekalongan,” tutur Bupati Asip Kholbihi.
Lebih lanjut bupati menjelaskan, saat ini dalam tahap sosialisasi. “Dan beberapa sudah kita komunikasikan dan mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat Kabupaten Pekalongan,” imbuh Bupati.
Produksi sampah di wilayah Kabupaten Pekalongan, disebutkan bupati, sebanyak 356 ton per hari. “Walaupun ini bisa dikatakan tidak banyak, namun menjadi tantangan yang berat, sehingga muncullah inisiasi, bagaimana agar sampah ini memiliki nilai ekonomi dan dipilah sesuai dengan jenisnya,” ujar Bupati.
Pengelolaan lingkungan yang dilakukan Bupati Asip Kholbihi dilatarbelakangi predikat sebagai daerah terkumuh yang pernah disematkan pada Kabupaten Pekalongan pada tahun 2014. Oleh karena itu, sejak dilantik pada Juni 2016, bupati merasa harus melakukan langkah-langkah yang taktis, strategis dan cepat, tak terkecuali untuk menanggulangi kekumuhan.
“Ada kolaborasi, sinergi dengan berbagai pihak, sehingga pada tahun 2017, akhirnya kami mendapatkan penghargaan Adipura kota Kecil . Selain itu, pada tahun 2018, juga mendapatkan penghargaan Juara 2 dari Lomba Habitat. Tahun 2019, Juara III Lomba Habitat. Itulah penghargaan yang berkaitan erat dengan manajemen pengelolaan lingkungan ini kita dorong ke arah yang lebih ideal,” papar Bupati.
Salah satu inisiator aplikasi pengelolaan sampah di Kabupaten Pekalongan berbasis android, Wijanarko, mengatakan, pihaknya menamai aplikasi tersebut dengan Yo Waste. Sasaran aplikasi tersebut adalah kaum ibu. Aplikasi ini sudah diluncurkan Bupati Pekalongan pada tanggal 4 Oktober 2019 lalu & sudah disosialisasikan di tiga kecamatan.
Menurut Wijanarko, dari 70 persen sampah di Indonesia, 60 persennya dihasilkan dari rumah tangga. “Produsennya Ibu-ibu. Oleh karena itu, sasaran dari Yo Waste adalah ibu-ibu,” terang Wijan, sapaan akrab Wijanarko.
Menurutnya, sosialisasi mengenai aplikasi ini akan dilakukan beberapa kali. Pihaknya meyakini jika di Pekalongan sukses, di Bekasi juga akan sukses, karena wilayah perkotaan biasanya penyerapan penggunaan aplikasi lebih cepat.
Aplikasi Yo Waste Mengenai cara penggunaan aplikasinya, Wijanarko, menjelaskan, pertama, warga bisa install atau mendownload aplikasi Yo Waste. Setelah diinstall, nanti akan ada dua menu, yang pertama yakni Yo Waste Sampah.
“Jika sampah rumah tangga penuh, klik tombol tersebut dan Yo Waste Poin akan datang untuk mengambil, sebelum dibawa, di rumah itu juga ditimbang dan diberi nama, difoto dan dikirim ke Classing Point terdekat. Setelah difoto, diverifikasi, misalnya dapat 10 kg, langsung dikonversi dalam bentuk uang, langsung masuk saldo di aplikasi Yo-Waste kita,” jelas Wijan.
Di samping reward dalam bentuk uang, pengguna aplikasi juga akan mendapatkan reward lainnya berupa konsultasi kesehatan gratis selama 24 jam pada menu yang dinamai Yo Waste Sehat.
Menu lainnya yakni Yo Waste PPOB. Dengan saldo yang ada di aplikasi Yo Waste, pengguna aplikasi bisa isi pulsa listrik maupun pulsa handphone dan kuota internet, membayar BPJS dan angsuran pembiayaan sejumlah leasing yang sudah kerja sama dengan Yo Waste.
“Ternyata dari mengumpulkan sampah, kita mendapatkan reward berupa uang dan konsultasi kesehatan, PPOB dan lain-lain. Nantinya bisa terakses di Puskesmas dan apotek serta dokter-dokter di Pekalongan. ‘Kita akan membangun karakter Ibu-ibu Kabupaten Pekalongan agar peduli dengan sampah,” ujar Wijanarko.
Menurut Wijan, aplikasi ini sangat simpel dan mudah serta gratis. Dari aplikasi tersebut, dinilai akan terjadi manajemen sampah yang sangat masif di setiap rumah tangga, sehingga ada dampak lingkungan dan sosial serta kesehatan yang bisa kita manfaatkan.
Penciptaan aplikasi ini dilatarbelakangi keprihatinan pihaknya dengan predikat Indonesia sebagai penghasil sampah terbesar ke-2 setelah Cina, yakni sebesar 600 juta ton per tahun dengan 70%nya berupa sampah plastik yang 60%nya besar berasal dari rumah tangga.
“Sampah non organik tidak terurai, perlu kita pikirkan, dengan tidak dibakar tapi agar mempunyai nilai lebih,” pungkasnya.(red)
Dalam paparanya, Bupati Asip menekankan pentingnya perubahan RTRW terkait dengan percepatan pembangunan di Kabupaten Pekalongan dan pemberian kepastian penggunaan/pemanfaatan dan pengembangan lahan bagi berbagai pemangku kepentingan.
Lebih lanjut, Bupati Asip menyampaikan bahwa dalam pengajukan rencana perubahan RTRW ini, pemerintah Kabupaten Pekalongan telah mempertimbangkan secara detail berbagai aspek yang menyangkut keseimbangan dan keberlanjutan program.
"Prinsip keseimbangan dan keberlanjutan sangat penting untuk diperhatikan dalam rencana perubahan RTRW ini, Kabupaten Pekalongan di satu sisi berharap menarik investasi di sektor industri, namun di sisi lain harus tetap eksis di bidang produksi pertanian. Inilah contoh konkret aspek keseimbangan dan keberlanjutan yang benar-benar diperhitungkan dalam rencana perubahan RTRW,” ujar Bupati KH. Asip.
Di akhir paparannya Bupati Pekalongan berharap besar akan disetujuinya Rancangan Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan tahun 2011-2031. “Kami sangat berharap rancangan perubahan RTRW yang kami ajukan ini akan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,” harap KH. Asip. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Kegiatan diikuti Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. Ali Riza, M.Si dan Kepala Dinkominfo H. Anis Rosidi, S.Sos, M.Si, Kabid Kehumasan Dinas Kominfo Eka Iman Prabawa, SH, M.Eng serta para Kasi dan sejumlah staf Dinkominfo sebagai pendamping peserta press tour.
Melalui fungsi kontrol yang dimiliki oleh media, Bupati berharap agar media selalu melakukan cek dan ricek serta balancing dalam memberitakan atau menginformasikan suatu isu. “Kami juga berharap ada berita yang konstruktif dan produktif untuk dikabarkan kepada masyarakat, tetapi juga ada berita yang bersifat korektif, deduktif dan edukatif,” tutur Bupati Asip.
Dalam kegiatan press tour yang melibatkan puluhan mitra media itu, diharapkan bisa menyamakan gelombang antara Pemkab Pekalongan dan media massa tanpa saling intervensi tugas dan fungsi masing-masing.
Menurut Bupati, kekuasaan yang tidak ada kontrol akan membahayakan dan akan cenderung melahirkan penguasa yang tirani atau penguasa yang mau menangnya sendiri. Oleh karena itu, pihaknya sangat terbuka dengan kritik dan saran yang membangun, bahkan akan berterima kasih jika ada saran, kritik dan masukan, selama didukung fakta yang benar dan dapat dipercaya.
“Kalau Kepala Daerah yang lain mungkin marah-marah kalau mendapatkan informasi yang kurang enak. Kalau saya tidak. Saya selalu menggunakan terminologi “Alhamdulillah wa Syukurilah. Alhamadulillahnya kita ada koreksi, Syukurnya, langsung kita ke lokasi untuk mengecek dan bahkan eksekusi,” ungkap Bupati.
Dengan menerima pemberitaan di media massa secara positif, pihaknya akhirnya bisa mengecek ke lapangan untuk mengetahui kebenaran pemberitaan tersebut dan menyelesaikan permasalahannya. “Kalau berkaitan dengan tempat tinggal langsung kita benahi, kalau terkait dengan kesehatan, sudah ada treatment dari pemerintah. Kalau itu berkaitan dengan bencana, kita sudah punya manajemen penanggulangannya,” tutur Bupati.
Menurut bupati, impact sebuah berita bisa mempengaruhi opini masyarakat sehingga mereka tergerak. “Inilah peran besar media dalam mempengaruhi publik dan publik tergerak untuk melakukan perubahan,” ujar Bupati.
Terkait hal tersebut, pemerintah menyikapi dengan 2 perspektif. Pertama, kata bupati, yakni perspektif yang umum, biasanya apatis. Dan yang kedua perspektif responsif. “Saya mengambil terminologi yang kedua. Jadi saya bersyukur, kita ada hal yang belum kita ketahui panjenengan ketahui, kemudian dibuat pemberitaan kepada khalayak, bahwa ada hal yang perlu kita perhatikan. Baik diperhatikan secara khusus oleh pemerintah maupun mengundang empati dari warga masyarakat”, ucap Bupati.
Lebih lanjut Bupati mengatakan, media adalah salah satu pilar reformasi. Oleh karena itu harus terus-menerus melakukan pembenahan. Pemerintah sendiri, menurutnya, memerankan 2 fungsi penting yaitu sebagai regulator dan fasilitator.
Bupati menjelaskan mengapa dirinya selalu menekankan pemerintahan yang terbuka atau good governance. “Karena ini manfaatnya banyak sekali. Kita ini dipercaya oleh banyak lembaga, termasuk lembaga internasioanl, seperti dari Jerman, Australia, Jepang, Swiss, Amerika, karena apa. Karena kita punya niatan untuk membuka diri menjadi pemerintahan yang good governance,” terangnya
Dampak dari kepercayaan lainnya yaitu dberikannya bantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi yang porsi cukup lumayan. Menurutnya, Pemkab Pekalongan juga diperhatikan oleh lembaga-lembaga pemerintahan maupun Perguruan Tinggi dan lembaga-lembaga nirlaba yang lain. “Hampir tiap minggu Pemkab Pekalongan mendapatkan berbagai perhargaan yang berasal dari berbagai lembaga. Saya meyakini semua itu antara lain karena peran dari media yang menyajikan berita yang menghadirkan fakta, bukan hoaks,” ungkap Bupati.
Terkait dengan progress pembangunan di Kabupaten Pekalongan, bupati menjelaskan, ekonomi Kabupaten Pekalongan tumbuh di angka 5,76% dan tingkat kemiskinan turun drastis. “Ini menunjukkan bahwa iklim usaha di Kabupaten Pekalongan terbuka dengan baik,” ujarnya.
Dari aspek infrastruktur, seperti pasar, jalan, infrastruktur pendidikan, infrastruktur ekonomi serta infrastruktur penunjang seperti tempat-tempat wisata menurutnya, yang menikmati langsung adalah masyarakat. “Masyarakat senang kalau kita melakukan hal hal yang riil atau nyata dan dapat dinikmati. Sebaliknya, akan ada respon negatif jika kita tidak segera melakukan pembangunan,” imbuhnya.
Menutup sambutannya, Bupati mengucapkan terima kasih kepada awak media yang telah memberikan kontribusi positif baik secara lisan maupun tulisan. “Karena tentu Pemerintah tidak bisa sendirian mewujudkan cita-cita idealismenya yaitu membangun masyarakat Kabupaten Pekalongan yang bahagia sejahtera lahir batin,” pungkasnya.
Esok harinya, kegiatan dilanjutkan dengan studi banding terkait Kemitraan Media ke Pemkab Kudus. (Tim Humas Dinkominfo Kab. Pekalongan)
