KAJEN – Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si mendorong masyarakat agar menanam tanaman pewarna alami untuk batik. Inisiasi gerakan itu muncul saat melaunching aplikasi Monik dan penanaman tanaman pewarna alami batik yang dilakukan oleh Tower Bersama Infrastructur Grup (TBiG) di Rumah Singgah TBiG di Kelurahan Gumawang, Kecamatan Wiradesa, Jumat (18/10) siang.
“Ini langkah mulia dari Tower Bersama Infrastructur Grup Indonesia yang sudah berkolaborasi bersama Pemkab Pekalongan cukup lama. Pada hari ini kami melaunching aplikasi Monik berkaitan dengan kesehatan. Aplikasi ini memudahkan pelayanan kesehatan yang offlinennya sudah berjalan lama, sekarang ditingkatkan ke online,” terang Bupati Asip Kholbihi.
Selain melaunching aplikasi itu, juga menanam tanaman untuk pewarna alam, karena batik yang dikembangkan di rumah singgah ini adalah batik dengan pewarna alam. “Nanti kita akan melakukan gerakan masyarakat agar menanam tanaman yang bisa didayagunakan untuk pewarna alam tadi,” ujar Bupati.
Sehingga, lanjut Bupati, batik-batik yang diproduksi di Kabupaten Pekalongan pada saatnya nanti dari tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sekitar masyarakat. Dengan penanaman itu, lingkungannya bersih, bagus, dan secara ekonomi bisa meningkatkan pendapatan warga, dan batik yang merupakan kebanggaan Kabupaten Pekalongan bisa diterima, bahkan jika semua produk dari warna alam dunia internasional juga akan merespon positif.
“Inisiasi terhadap hal seperti ini dilakukan oleh mitra kita dari sebuah perusahaan yang terus menerus memberikan bantuan CSR-nya untuk pembangunan sektor kesehatan, pemberdayaan batik, koperasi, dan lainnya,” terang Bupati.
Sementara itu, managemen TBiG Lie Sie An, mengatakan, pihaknya melaunching aplikasi CSR terkait dengan layanan di bidang kesehatan dan aplikasi koperasi untuk pengembangan usaha kecil. Selain launching aplikasi CSR, juga dilakukan penanaman bibit pohon untuk pewarna alami bersama Bupati. Harapannya, dari penanaman pohon pewarna alami ini bisa bersama-sama membudidayakan tanaman yang bisa bermanfaat untuk pewarna batik dan pelestarian dari tanaman itu sendiri.
“Harapannya masyarakat juga bisa mengembangkan tanaman yang bermanfaat untuk pewarna alami batik. Di Kabupaten Pekalongan ini banyak masyarakat yang usahanya membatik, selain itu bisa ada produk inovatif yang baru menggunakan pewarna alami,” katanya.
Selanjutnya, TBiG juga melakukan penghijauan di Kabupaten Pekalongan, yakni di Kecamatan Petungkriyono. “Untuk kegiatan penghijauan tahun lalu sudah dilakukan di Petungkriyono, dan besok juga akan dilakukan di Petungkriyono. Penghijauan ini didukung oleh seluruh karyawan TBiG. Mereka berkontribusi untuk menyumbang tanaman yang akan ditanam di Petungkriyono,” imbuhnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
KAJEN – Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si mengancam perawat RSUD Kajen yang masih memberikan pelayanan kurang maksimal. Perawat yang masih ‘Judes’ akan dipindahkan ke Satpol.
KAJEN - Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menggelar doa bersama di Masjid Jami Al-Muhtaram Kajen seusai menunaikan shalat Jumat, (18/10/2019).
– Kota Bekasi studi tiru pengelolaan sampah di Kabupaten Pekalongan yang menggunakan aplikasi berbasis android. Wali Kota Bekasi Dr. H. Rahmat Effendi memimpin langsung rombongan studi tiru tersebut dan diterima Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH, M.Si beserta jajaran di Rumah Dinas Bupati, Jum’at (18/10/2019) pagi.
KAJEN - Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sangat penting artinya dalam proses pembangunan yang dilakukan Kabupaten/Kota, karena RTRW merupakan salah satu dasar dan pertimbangan perencanaan pembangunan.
Perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan Kabupaten/Kota, seperti adanya akses jalan tol, adanya jalur sutet, berubahnya fungsi lahan karena alam, seperti rob dan berubahnya arah orientasi pembangunan karena arus investasi berakibat tidak relevannya RTRW yang sudah ada.
Pertimbangan-pertimbangan tersebut yang melatarbelakangi Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengajukan Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011-2031 kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Sebagai Tindak lanjut dari pengajuan tersebut, Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengundang Kabupaten Pekalongan bersama Kabupaten Purbalingga dan Kota Cilegon yang sama-sama mengajukan perubahan RTRW dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Kamis (17/10/2019).
Dalam acara tersebut, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si, memimpin delegasi Pemkab Pekalongan diantaranya Sekretaris Daerah Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM beserta para Asisten dan 21 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pekalongan. Dan mengingat pentingnya perubahan RTRW ini bagi Kabupaten Pekalongan, Bupati Asip Kholbihi memaparkan langsung di depan Team Evaluasi Teknis Persetujuan Substansi Perubahan RTRW Propinsi/Kabupaten/Kota terkait rencana perubahan RTRW Kabupaten Pekalongan.
- Kekuatan media adalah kekuatan yang efektif untuk mengontrol jalannya kekuasaan, bahkan kekuatannya dinilai lebih dahsyat dari kontrol struktural yang dilakukan oleh partai politik. Demikian disampaikan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH, M.Si dalam sarasehan kegiatan Press Tour ke Jepara yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan, Rabu (16/10/2019).
KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan kebut pembangunan RSUD Kesesi. Hal itu dimaksudkan untuk menunjang pelayanan kesehatan di Kabupaten Pekalongan. Pemkab pun menggelontorkan dana mencapai Rp 9 miliar dalam pembangunannya. Adapun RSUD Kesesi merupakan rumah sakit bertipe D. Progres pun terus digenjot agar RSUD bisa selesai akhir tahun.
KAJEN - Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si mengatakan saat ini pihaknya tengah mengkaji pemanfaatan embung untuk persediaan air bagi masyarakat. Tak hanya untuk penanganan kelangkaan air bersih di musim kemarau saat ini, namun juga untuk mengantisipasi di tahun-tahun mendatang.
KAJEN - Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si menegaskan Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyiapkan Rp 3 miliar untuk mengatasi kelangkaan air. Selain itu, dana itu juga untuk melakukan di danau buatan. Pasalnya Pemkab tengah memproyeksikan sejumlah danau untuk mengatasi kekeringan dengan adanya reservoir.
Jawaban itu disampaikan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan Dalam Rangka Penyampaian Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Pendapat Bupati Atas Penyampaian Dua Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Pekalongan di Ruang Rapat Paripurna setempat, Jumat (18/10/2019).
Paripurna ini dihadiri Ketua DPRD Dra. Hj. Hindun, MH., Wakil Ketua DPRD masing-masing Riswadi dan Nunung Sugiantoro, dan sebagian besar anggota DPRD. Selain itu dihadiri pula Wakil Bupati Ir. Hj. Arini Harimurti dan jajaran OPD di Pemkab Pekalongan.
Sebelumnya bahwa dalam Sidang Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap APBD 2020 sejumlah fraksi DPRD menyoroti pelayanan RSUD Kajen diantaranya Fraksi PAN dan Fraksi Golongan Karya agar kualitas pelayanan kesehatan ditingkatkan.
Dalam penyampaian jawaban, bupati akan terus membenahi pelayanan Rumah Sakit Kajen. Bahkan dalam kesempatan itu ia langsung meminta pada Direktur RSUD Kajen dan Kepala Dinkes tegas dalam memberikan sanksi apabila pelayanan masih tetap.
“Rumah Sakit Kajen itu sering dikritisi namun ya tetap saja, untuk itu saya minta tolong Kepada Direktur dan Dinas Kesehatan agar dibenahi dengan serius, dibina. Apabila ada perawat-perawat, tenaga medis yang masih Judes itu dijadikan Satpol saja. Sekali-kali harus ada tindakan tegas,” ancamnya.
Namun hal itu juga tidak hanya berlaku di Rumah Sakit saja, akan tetapi Puskesmas. Sebab sebelumnya Puskesmas Paninggaran sampai Ombudsman turun ke Puskesmas Paninggaran datang ke sana nggak ada yang kenal, mereka malah santai saja main HP.
“Pada saat saya ke sana nggak ada yang tahu, itu bisa saya jadikan Satpol semua itu. Kemarin perawat-perawat di rumah sakit Kajen ini viral, sudah viral pun nggak ada perubahan. Cepat ganti saja tuh yang seperti itu, dipanggil langsung ganti semua dan ini sudah ada rekomendasi dari kawan,” lanjutnya.
Selanjutnya, menjawab pertanyaan Fraksi PAN itu, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si menyampaikan, Pemkab Pekalongan sudah memberikan tunjangan guru honorer di sekolah negeri sebesar Rp 550 ribu perbulan, dan untuk guru swasta sebesar Rp 250 ribu perbulan.
“Perhatian Pemda untuk guru PNS daerah atas diberikan tambahan tunjangan sebesar Rp 300 ribu perbulan,” terang Bupati.
Terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Susanto Widodo menerangkan, untuk kesra WB 2020 ada 1.913 orang. Perbulannya mendapatkan Rp 550 ribu, sehingga dalam satu tahun alokasi anggarannya Rp 12.625.800.000. Sedangkan untuk BPJS bagi 1.913 guru WB sebesar Rp 11 ribu, sehingga dalam satu tahun anggarannya Rp 252.516.000.
“Untuk insentif guru swasta 2020 sebanyak 3.857 orang sebesar Rp 250 ribu perbulan, atau satu tahunnya dialokasikan Rp 11.571.000.000,” terang dia. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Doa tersebut dimaksudkan agar pelantikan Presiden terpilih yakni Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin yang rencananya akan dilaksanakan pada Minggu, tanggal 20 Oktober 2019 nanti dapat berjalan aman dan lancar.
"Doa bersama ini tidak hanya dilangsungkan di Masjid Al Muhtaram Kajen saja, akan tetapi di masjid-masjid lain di Kabupaten Pekalongan juga menyelenggarakan hal serupa, karena ini himbauan dari MUI," kata Bupati Pekalongan Asip Kholbihi.
Selain itu, kata Bupati Asip pihaknya mendoakan agar presiden dan wakil presiden diberikan kekuatan lahir dan batin serta kesehatan untuk melaksanakan amanat lima tahun ke depan dengan baik.
"Semoga segera dapat mendesain kebijakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat banyak yakni murah sandang, pangan, papan, berdaulat di negeri sendiri dan masyarakat dalam kondisi aman."
"Karena keamanan adalah syarat utama berlangsungnya keimanan seseorang, sehingga dapat menjalankan syariat dan prinsip-prinsip keagamaan, serta bagi pemeluk agama lain dapat menjalankan ibadahnya karena situasinya aman," ungkapnya.
Asip menambahkan di Kabupaten Pekalongan situasinya sangat kondusif dan masyarakatnya dalam kondisi adem, ayem dan trentem.
"Ini berkat doa warga dan para tokoh agama yang ada serta dukungan dari semua pihak," tambahnya.(didik /dinkominfo kab.pekalongan)
Wali Kota Bekasi, dalam prolognya memaparkan, jumlah sampah di Kota Bekasi 1.800 ton per hari. Pihaknya ingin mengurangi jumlah sampah tersebut. Oleh karena itu, pihaknya melakukan studi banding ke Kabupaten Pekalongan untuk mengetahui sistem pengolahan sampah yang ada di Kabupaten Pekalongan seperti apa.
“Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan Bupati Pekalongan ini bisa kita jadikan studi tiru dan menjadi sebuah percontohan bagi daerah lainnya di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Walikota Rahmat Efendi.
Walikota Bekasi berkunjung ke Kabupaten Pekalongan bersama Sekda dan jajarannya serta pengelola bank sampah. “Kami juga bawa Bank Sampah Induk untuk nanti tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan yang akan mengaplikasikannya di wilayah kami, sesuai dengan apa yang ingin kita dapat dari Kabupaten Pekalongan ini,” tutur Walikota.
Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, SH, M.Si dalam penerimaan rombongan Walikota Bekasi dan jajarannya mengucapkan terima kasih atas kunjungan Wali Kota Bekasi dan rombongan. “Silaturahmi penting agar kita bisa membangun dan melayani masyarakat dengan cepat,” ungkap Bupati.
Terkait pengelolaan sampah di wilayahnya antara lain akan dilakukan dengan menggunakan aplikasi berbasis android. “Ini diinisiasi oleh kawan-kawan saya yang juga sudah punya pengalaman secara offline selama sepuluh tahun di Kabupaten Pekalongan,” tutur Bupati Asip Kholbihi.
Lebih lanjut bupati menjelaskan, saat ini dalam tahap sosialisasi. “Dan beberapa sudah kita komunikasikan dan mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat Kabupaten Pekalongan,” imbuh Bupati.
Produksi sampah di wilayah Kabupaten Pekalongan, disebutkan bupati, sebanyak 356 ton per hari. “Walaupun ini bisa dikatakan tidak banyak, namun menjadi tantangan yang berat, sehingga muncullah inisiasi, bagaimana agar sampah ini memiliki nilai ekonomi dan dipilah sesuai dengan jenisnya,” ujar Bupati.
Pengelolaan lingkungan yang dilakukan Bupati Asip Kholbihi dilatarbelakangi predikat sebagai daerah terkumuh yang pernah disematkan pada Kabupaten Pekalongan pada tahun 2014. Oleh karena itu, sejak dilantik pada Juni 2016, bupati merasa harus melakukan langkah-langkah yang taktis, strategis dan cepat, tak terkecuali untuk menanggulangi kekumuhan.
“Ada kolaborasi, sinergi dengan berbagai pihak, sehingga pada tahun 2017, akhirnya kami mendapatkan penghargaan Adipura kota Kecil . Selain itu, pada tahun 2018, juga mendapatkan penghargaan Juara 2 dari Lomba Habitat. Tahun 2019, Juara III Lomba Habitat. Itulah penghargaan yang berkaitan erat dengan manajemen pengelolaan lingkungan ini kita dorong ke arah yang lebih ideal,” papar Bupati.
Salah satu inisiator aplikasi pengelolaan sampah di Kabupaten Pekalongan berbasis android, Wijanarko, mengatakan, pihaknya menamai aplikasi tersebut dengan Yo Waste. Sasaran aplikasi tersebut adalah kaum ibu. Aplikasi ini sudah diluncurkan Bupati Pekalongan pada tanggal 4 Oktober 2019 lalu & sudah disosialisasikan di tiga kecamatan.
Menurut Wijanarko, dari 70 persen sampah di Indonesia, 60 persennya dihasilkan dari rumah tangga. “Produsennya Ibu-ibu. Oleh karena itu, sasaran dari Yo Waste adalah ibu-ibu,” terang Wijan, sapaan akrab Wijanarko.
Menurutnya, sosialisasi mengenai aplikasi ini akan dilakukan beberapa kali. Pihaknya meyakini jika di Pekalongan sukses, di Bekasi juga akan sukses, karena wilayah perkotaan biasanya penyerapan penggunaan aplikasi lebih cepat.
Aplikasi Yo Waste Mengenai cara penggunaan aplikasinya, Wijanarko, menjelaskan, pertama, warga bisa install atau mendownload aplikasi Yo Waste. Setelah diinstall, nanti akan ada dua menu, yang pertama yakni Yo Waste Sampah.
“Jika sampah rumah tangga penuh, klik tombol tersebut dan Yo Waste Poin akan datang untuk mengambil, sebelum dibawa, di rumah itu juga ditimbang dan diberi nama, difoto dan dikirim ke Classing Point terdekat. Setelah difoto, diverifikasi, misalnya dapat 10 kg, langsung dikonversi dalam bentuk uang, langsung masuk saldo di aplikasi Yo-Waste kita,” jelas Wijan.
Di samping reward dalam bentuk uang, pengguna aplikasi juga akan mendapatkan reward lainnya berupa konsultasi kesehatan gratis selama 24 jam pada menu yang dinamai Yo Waste Sehat.
Menu lainnya yakni Yo Waste PPOB. Dengan saldo yang ada di aplikasi Yo Waste, pengguna aplikasi bisa isi pulsa listrik maupun pulsa handphone dan kuota internet, membayar BPJS dan angsuran pembiayaan sejumlah leasing yang sudah kerja sama dengan Yo Waste.
“Ternyata dari mengumpulkan sampah, kita mendapatkan reward berupa uang dan konsultasi kesehatan, PPOB dan lain-lain. Nantinya bisa terakses di Puskesmas dan apotek serta dokter-dokter di Pekalongan. ‘Kita akan membangun karakter Ibu-ibu Kabupaten Pekalongan agar peduli dengan sampah,” ujar Wijanarko.
Menurut Wijan, aplikasi ini sangat simpel dan mudah serta gratis. Dari aplikasi tersebut, dinilai akan terjadi manajemen sampah yang sangat masif di setiap rumah tangga, sehingga ada dampak lingkungan dan sosial serta kesehatan yang bisa kita manfaatkan.
Penciptaan aplikasi ini dilatarbelakangi keprihatinan pihaknya dengan predikat Indonesia sebagai penghasil sampah terbesar ke-2 setelah Cina, yakni sebesar 600 juta ton per tahun dengan 70%nya berupa sampah plastik yang 60%nya besar berasal dari rumah tangga.
“Sampah non organik tidak terurai, perlu kita pikirkan, dengan tidak dibakar tapi agar mempunyai nilai lebih,” pungkasnya.(red)
Dalam paparanya, Bupati Asip menekankan pentingnya perubahan RTRW terkait dengan percepatan pembangunan di Kabupaten Pekalongan dan pemberian kepastian penggunaan/pemanfaatan dan pengembangan lahan bagi berbagai pemangku kepentingan.
Lebih lanjut, Bupati Asip menyampaikan bahwa dalam pengajukan rencana perubahan RTRW ini, pemerintah Kabupaten Pekalongan telah mempertimbangkan secara detail berbagai aspek yang menyangkut keseimbangan dan keberlanjutan program.
"Prinsip keseimbangan dan keberlanjutan sangat penting untuk diperhatikan dalam rencana perubahan RTRW ini, Kabupaten Pekalongan di satu sisi berharap menarik investasi di sektor industri, namun di sisi lain harus tetap eksis di bidang produksi pertanian. Inilah contoh konkret aspek keseimbangan dan keberlanjutan yang benar-benar diperhitungkan dalam rencana perubahan RTRW,” ujar Bupati KH. Asip.
Di akhir paparannya Bupati Pekalongan berharap besar akan disetujuinya Rancangan Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan tahun 2011-2031. “Kami sangat berharap rancangan perubahan RTRW yang kami ajukan ini akan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,” harap KH. Asip. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Kegiatan diikuti Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. Ali Riza, M.Si dan Kepala Dinkominfo H. Anis Rosidi, S.Sos, M.Si, Kabid Kehumasan Dinas Kominfo Eka Iman Prabawa, SH, M.Eng serta para Kasi dan sejumlah staf Dinkominfo sebagai pendamping peserta press tour.
Melalui fungsi kontrol yang dimiliki oleh media, Bupati berharap agar media selalu melakukan cek dan ricek serta balancing dalam memberitakan atau menginformasikan suatu isu. “Kami juga berharap ada berita yang konstruktif dan produktif untuk dikabarkan kepada masyarakat, tetapi juga ada berita yang bersifat korektif, deduktif dan edukatif,” tutur Bupati Asip.
Dalam kegiatan press tour yang melibatkan puluhan mitra media itu, diharapkan bisa menyamakan gelombang antara Pemkab Pekalongan dan media massa tanpa saling intervensi tugas dan fungsi masing-masing.
Menurut Bupati, kekuasaan yang tidak ada kontrol akan membahayakan dan akan cenderung melahirkan penguasa yang tirani atau penguasa yang mau menangnya sendiri. Oleh karena itu, pihaknya sangat terbuka dengan kritik dan saran yang membangun, bahkan akan berterima kasih jika ada saran, kritik dan masukan, selama didukung fakta yang benar dan dapat dipercaya.
“Kalau Kepala Daerah yang lain mungkin marah-marah kalau mendapatkan informasi yang kurang enak. Kalau saya tidak. Saya selalu menggunakan terminologi “Alhamdulillah wa Syukurilah. Alhamadulillahnya kita ada koreksi, Syukurnya, langsung kita ke lokasi untuk mengecek dan bahkan eksekusi,” ungkap Bupati.
Dengan menerima pemberitaan di media massa secara positif, pihaknya akhirnya bisa mengecek ke lapangan untuk mengetahui kebenaran pemberitaan tersebut dan menyelesaikan permasalahannya. “Kalau berkaitan dengan tempat tinggal langsung kita benahi, kalau terkait dengan kesehatan, sudah ada treatment dari pemerintah. Kalau itu berkaitan dengan bencana, kita sudah punya manajemen penanggulangannya,” tutur Bupati.
Menurut bupati, impact sebuah berita bisa mempengaruhi opini masyarakat sehingga mereka tergerak. “Inilah peran besar media dalam mempengaruhi publik dan publik tergerak untuk melakukan perubahan,” ujar Bupati.
Terkait hal tersebut, pemerintah menyikapi dengan 2 perspektif. Pertama, kata bupati, yakni perspektif yang umum, biasanya apatis. Dan yang kedua perspektif responsif. “Saya mengambil terminologi yang kedua. Jadi saya bersyukur, kita ada hal yang belum kita ketahui panjenengan ketahui, kemudian dibuat pemberitaan kepada khalayak, bahwa ada hal yang perlu kita perhatikan. Baik diperhatikan secara khusus oleh pemerintah maupun mengundang empati dari warga masyarakat”, ucap Bupati.
Lebih lanjut Bupati mengatakan, media adalah salah satu pilar reformasi. Oleh karena itu harus terus-menerus melakukan pembenahan. Pemerintah sendiri, menurutnya, memerankan 2 fungsi penting yaitu sebagai regulator dan fasilitator.
Bupati menjelaskan mengapa dirinya selalu menekankan pemerintahan yang terbuka atau good governance. “Karena ini manfaatnya banyak sekali. Kita ini dipercaya oleh banyak lembaga, termasuk lembaga internasioanl, seperti dari Jerman, Australia, Jepang, Swiss, Amerika, karena apa. Karena kita punya niatan untuk membuka diri menjadi pemerintahan yang good governance,” terangnya
Dampak dari kepercayaan lainnya yaitu dberikannya bantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi yang porsi cukup lumayan. Menurutnya, Pemkab Pekalongan juga diperhatikan oleh lembaga-lembaga pemerintahan maupun Perguruan Tinggi dan lembaga-lembaga nirlaba yang lain. “Hampir tiap minggu Pemkab Pekalongan mendapatkan berbagai perhargaan yang berasal dari berbagai lembaga. Saya meyakini semua itu antara lain karena peran dari media yang menyajikan berita yang menghadirkan fakta, bukan hoaks,” ungkap Bupati.
Terkait dengan progress pembangunan di Kabupaten Pekalongan, bupati menjelaskan, ekonomi Kabupaten Pekalongan tumbuh di angka 5,76% dan tingkat kemiskinan turun drastis. “Ini menunjukkan bahwa iklim usaha di Kabupaten Pekalongan terbuka dengan baik,” ujarnya.
Dari aspek infrastruktur, seperti pasar, jalan, infrastruktur pendidikan, infrastruktur ekonomi serta infrastruktur penunjang seperti tempat-tempat wisata menurutnya, yang menikmati langsung adalah masyarakat. “Masyarakat senang kalau kita melakukan hal hal yang riil atau nyata dan dapat dinikmati. Sebaliknya, akan ada respon negatif jika kita tidak segera melakukan pembangunan,” imbuhnya.
Menutup sambutannya, Bupati mengucapkan terima kasih kepada awak media yang telah memberikan kontribusi positif baik secara lisan maupun tulisan. “Karena tentu Pemerintah tidak bisa sendirian mewujudkan cita-cita idealismenya yaitu membangun masyarakat Kabupaten Pekalongan yang bahagia sejahtera lahir batin,” pungkasnya.
Esok harinya, kegiatan dilanjutkan dengan studi banding terkait Kemitraan Media ke Pemkab Kudus. (Tim Humas Dinkominfo Kab. Pekalongan)
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si, didampingi Kepala Bappeda dan Litbang, Kepala DPU dan Taru, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Pelaksana BPBD, Camat Kesesi, Direktur PDAM Tirta Kajen, Direktur BKK Kabupaten Pekalongan, saat meninjau pembangunan RSUD Kesesi menjelaskan, tahun depan pusat pelayanan kesehatan itu bisa digunakan.
“Pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) Kesesi ini progressnya malah plus. Kemarin ada berita-berita itu, namun setelah kita cek bukan deviasi tapi progressnya malah plus 12 persen. Diharapkan nanti tepat waktu tepat mutu,” jelasnya, Rabu (16/10/2019).
Lebih lanjut, kata Bupati, meski dikebut pembangunannya pihaknya meminta bangunan memiliki standarisasi. “Wajib hukumnya bangunan rumah sakit memiliki standarisasi. Maka dari itu kami serahkan ke pengembang berpengalaman dalam pembangunan RSUD,” ucapnya.
Dituturkan Bupati, untuk tahun ini Rp 9 miliar dikeluarkan Pemkab Pekalongan melalui APBD Kabupaten Pekalongan. “Bangunan utama semoga bisa selesai tahun ini agar bisa digunakan karena rumah sakit ini sudah sangat dibutuhkan oleh masyarakat wilayah Kesesi dan sekitarnya, bahkan bisa mengcover daerah perbatasan Pemalang bagian selatan. Insya Allah akhir tahun bisa kita fungsikan dan awal tahun sudah bisa berfungsi,” tutur Bupati.
Ditambahkan Bupati, nanti di bagian belakang kita akan bangun lagi, sehingga tahun 2022 sudah settle menjadi RSUD Type D. Untuk itu, pembangunan rumah sakit ini harus kita dorong untuk pelayanan masyarakat. Hal ini agar derajat pelayanan kesehatan bisa kita tingkatkan melalui pembangunan fisik-fisik sepertu RSUD Kesesi ini.
“Karena RSUD Kesesi ini Type D maka memungkinkan untuk kami ajukan ke Pemerintah Pusat untuk melanjutkan pembangunan tahap kedua melalui APBN,” tambahnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
"Kita juga lagi melakukan kajian, untuk memanfaatkan embung-embung (danau buatan) yang ada, yang nantinya kita gunakan untuk persediaan air," katanya di sela dropping air di Dusun Bantul Wetan, Desa Kesesi Kecamatan Kesesi, Rabu (16/10/2019) siang.
Dijelaskan KH. Asip, air yang berada di embung terlebih dahulu dilakukan proses water treatment, selanjutnya baru disalurkan ke warga sekitar. Saat ini terdapat lima embung di Kabupaten Pekalongan. "Kita juga sudah survei keberadaan aset-aset air seperti di Sigesing, untuk dilakukan water treatment, agar bisa digunakan warga," ujarnya.
Selain itu, kata Bupati, Pemkab Pekalongan juga telah menyiapkan dana tak terduga sebesar Rp 3 miliar. Dana itu bisa dicairkan sesuai prosedur dan kebutuhan di lapangan.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pekalongan, Budi Raharjo, menjelaskan bahwa catatan pekan lalu ada 26 desa terdampak. Kini terdapat 27 desa dengan 36.302 jiwa terdampak yang tersebar di 11 kecamatan.
“Jumlah jiwa itu ada di 11 kecamatan, yaitu Kecamatan Kandangserang, Karangdadap, Kedungwuni, Wonopringgo, Doro, Karanganyar, Paninggaran, Kesesi, Wonokerto, Sragi dan Kajen,” imbuhnya.
BPBD sejauh ini terus melakukan penyaluran air ke desa terdampak. Sejak bulan Agustus 2019 hingga Rabu (16/10/2019), total 378 tangki atau sebanyak 1.775.000 liter air bersih. "Kami sekali kirim bergilir dua truk tangki air, yang satu tangki kapasitasnya 6.000 liter," jelasnya.
Salah satu warga Dusun Bantul Wetan, Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Trikuati (45), mengatakan bahwa daerahnya mulai mengalami kelangkaan air bersih sejak awal Agustus kemarin. Warga pun mengandalkan air sungai untuk mandi, cuci bahkan untuk minum. "Kadang kalau ada uang ya beli air bersih. Satu galon air Rp 3 ribu, butuhnya sehari sampai 4 galon," jelasnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Sebagai langkah awal, Bupati Pekalongan dengan didampingi Kepala Bappeda dan Litbang, Kepala DPU dan Taru, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Pelaksana BPBD, Camat Kesesi, Direktur PDAM Tirta Kajen, Direktur BKK Kabupaten Pekalongan, meninjau dua danau yang ada di Kecamatan Kesesi. “Kami datang ke danau di Desa Watugajah untuk meninjau kualitas airnya,” jelas Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi, Rabu (16/10/2019).
Dilanjutkannya, water treatment perlu dilakukan agar air danau bisa dikonsumsi. “Harapan kami dua danau di Kecamatan Kesesi bisa menyokong kebutuhan air bersih saat musim kemarau, karena air di Danu itu akan kami salurkan ke pemukiman warga,” ujarnya.
Bupati KH. Asip juga mengemukakan, berencana melakukan water treatment di danau buatan selain di Kecamatan Kesesi. Adapun di Kabupaten Pekalongan terdapat lima danau buatan, yang juga akan dilakukan water treatment oleh Pemkab. Lima danau itu terdapat di Kecamatan Kesesi, Kajen, Bojong, dan Karanganyar.
“Nantinya Pemkab akan kerjasama dengan PDAM, dengan harapan kekeringan yang terjadi setiap tahunnya bisa diatasi dengan pemanfaatan air danau,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala DPU dan Taru Kabupaten Pekalongan, Wahyu Kuncoro, menjelaskan, perlu dilakukan water treatment agar air di dua danau bisa dikonsumsi. Pemkab Pekalongan akan maksimalkan danau buatan sebagai reservoir atau penyimpanan air. Hal itu dilakukan untuk mengatasi kelangkaan air bersih yang terjadi setiap tahun.
“Terdapat sejumlah danau buatan yang bisa dimanfaatkan. Seperti dua danau yang ada di Desa Watugajah, dan Desa Kesesi Kecamata Kesesi. Dua danau itu diproyeksikan menjadi tampungan air yang bisa dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan air minum. Water treatment perlu dilakukan agar air bisa dikonsumsi, selama ini air di danau buatan hanya bisa untuk mencukupi kebutuhan pertanian,” ujar Wahyu Kuncoro.
“Dua danau itu diproyeksi menjadi reservoir yang dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan air minum saat musim kemarau,” imbuhnya.(didik/dinkominfo kab.pekalongan).
