KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan sangat berkomitmen untuk mengembangkan perguruan tinggi. Demikian disampaikan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si saat menerima mahasiswa baru Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Diponegoro (Undip) di Pekalongan, di aula lantai III Setda Kabupaten Pekalongan, Rabu (23/10/2019) siang.
Bupati mengungkapkan, khusus untuk Undip, Pemkab Pekalongan telah memfasilitasi beberapa hal. Antara lain tanah di dua tempat yakni di Jl. Mandurorejo Kajen yang saat ini sudah ditempati untuk kuliah dan kedua sekitar 8 kilometer dari Kajen yang luasnya mungkin lebih luas dari kampus induk Undip di Tembalang Semarang.
“Untuk itu, saya minta para mahasiswa bahwa Kajen ini termasuk wilayah yang masih sepi dari keramaian kota. Hal ini adalah modal utama yang bagus dalam proses belajar mengajar,” ujar Bupati.
Diceritakan Bupati, dirinya mempelajari perguruan-perguruan tinggi baik yang ada di Indonesia maupun luar negeri biasanya kota-kotanya sepi (jauh dari keramaian kota). “Saya pernah ke salah satu perguruan tinggi di Korea Selatan, kotanya masih lebih ramai Kajen. Wilayahnya berada di pinggir kota. Tapi justru itu menjadi tempat Institut dan Sain Teknologi disana,” ungkapnya.
Bupati KH. Asip menuturkan, Kajen akan diperspektifkan menjadi Kota Pendidikan. Sehingga nanti fasilitas-fasilitas publik akan mengarah ke sana juga. “Fasilitas yang sudah ada sekarang adalah lapangan tenis indoor di rumah dinas jabatan bupati. Kemudian stadion sepakbola kita sudah punya di Kecamatan Kedungwuni. Dan saat ini sedang persiapan membangun GOR. Semua ini sangat bisa dimanfaatkan,” tutur Bupati.
Kemudian hal penting lainnya, kata Bupati, Kajen wilayahnya sangat aman karena masih belum banyak penduduk pendatang, sehingga para mahasiswa jangan terlalu khawatir. Selain itu, masyarakat Kabupaten Pekalongan sangat welcome kepada mahasiswa maupun kepada para pendatang, living cost (biaya hidup) di Kajen masih jauh lebih murah dari Semarang. Mudah-mudahan para mahasiswa yang kuliah di Kajen bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari di daerah lain. Karena daerah satu dengan daerah yang lain memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.
“Lha di Kajen ini kekurangannya apa? Jawabnya wilayahnya itu masih sepi. Nah justru sepi inilah agar bisa dimanfaatkan untuk belajar yang baik. Dengan kesunyiannya Kajen ini, saya berharap adik-adik mahasiswa ini akan menjadi mahasiswa-mahasiswa yang qualified (berkualitas), berprestasi dan sekaligus membanggakan almamater dan orang tua,” harap Bupati.
Menurut Bupati, mahasiswa PSDKU Undip yang kuliah di Kajen sama dengan yang kuliah di kampus induk di Tembalang Semarang. Dosennya sama, standar akademiknya juga sama, tidak dibeda-bedakan karena UNDIP sangat menjaga mutu pendidikan.
Selanjutnya, Bupati berharap para mahasiswa PSDKU Undip yang berasal asli dari Kabupaten Pekalongan untuk menjadi tuan rumah yang baik bagi rekan-rekan mahasiswa yang berasal dari luar daerah Kabupaten Pekalongan. “Kalau ada sesuatu, silahkan dikoordinasikan dengan Pemkab Pekalongan. Yang penting lagi, mari kita jaga bersama-sama Kajen sebagai Ibukota Kabupaten Pekalongan ini seperti selama ini yang telah terjalin dengan baik,” pinta Bupati.
“Saya berharap para mahasiswa PSDKU Undip meskipun kuliahnya di Kajen akan berprestasi dan bisa kuliah ke jenjang yang lebih tinggi. Karena menurut informasi dari pihak Undip, kalau tidak ada aral melintang pada tahun ajaran 2020/2021 akan ada Program S1 di Kabupaten Pekalongan. Dan mudah-mudahan kehadiran UNDIP di Kabupaten Pekalongan ini menjadi spirit kami untuk lebih membangun sarana-prasarana publik yang menunjang dan dibutuhkan. Untuk ini nanti kami akan berkolaborasi, mana yang menjadi tanggungjawab Pemkab Pekalongan dan mana yang menjadi tanggungjawab Undip,” pungkasnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Publisher : aris
Rabu, 23 Oktober 2019
KAJEN – Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pemkab Pekalongan menggelar focus group discussion (FGD) untuk menyusun program yang efektif guna mendukung pencapaian target pembangunan kesejahteraan di Kota Santri. FGD digelar di Aula Lantai 1 Gedung Setda Kabupaten Pekalongan, Rabu (23/10/2019) pagi.
KAJEN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kraton Kabupaten Pekalongan kembali mengajukan akreditasi, menyusul akreditasi sebelumnya yang habis pada tahun ini. Pihak RSUD Kraton menerima Tim Penilai Akreditasi Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) di Hotel Santika, Kota Pekalongan, Senin (21/11/2019) malam.
KAJEN – Jumat (18/10/2019) siang, bertempat di Pendopo Kecamatan Tirto, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi,SH. MSi bersama Ketua DPRD Dra. Hj. Hindun, MH dan Dandim 0710 Pekalongan Letkol Inf. Arfan Johan Wihananto, S.IP., MMS memberikan arahan kepada para Calon Kades di Kecamatan Tirto dan Kecamatan Buaran yang akan berkontestasi pada gelaran Pilkades Serentak Kabupaten Pekalongan Tahun 2019.
Bupati KH. Asip Kholbihi, S.H, M.Si dalam sambutan mengutarakan, terkait masih rendahnya IPM Kabupaten Pekalongan, Pemkab terus mengupayakan untuk memenuhi hak masyarakat atas akses pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur.
“Kita akan terus membenahi yang menyangkut hal tersebut. Pemkab juga memiliki program andalan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan IPM, yakni Program Laboratorium Kesmikinan,” tutur Bupati.
Di bidang pendidikan, Pemkab akan terus membenahi, dengan terus menggelorakan gerakan “Kudu” atau Wajib Sekolah, sehingga nantinya tidak ada anak yang drop out (DO) sekolah. Targetnya, pada tahun 2021 Kabupaten Pekalongan Zero Drop Out.
“Kalau sudah terukur dengan baik, pendidikannya bagus, kesehatannya bagus, saya meyakini IPM kita naik, minimal angkanya tidak terlalu jauh dari provinsi,” ujar Asip.
Lebih lanjut Asip mengatakan, seluruh indikator makro akan menjadi landasan Pemkab untuk menata sistem perencanaan agar lebih fokus lagi. Bupati juga meminta kepada semua OPD dan berharap kepada seluruh stakeholder kompak dan bekerja sama untuk meningkatkan IPM.
Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan Ir. Bambang Irianto, M.Si dalam laporannya menyampaikan Penyelenggaraan KegiatanFocus Group Discussion (FGD) Pemanfaatan Data Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan untuk Penyusunan Program yang Efektif guna mendukung Pencapaian Target Pembangunan Kesejahteraan di Kabupaten Pekalongan dilatarbelakangi masih rendahnya kualitas SDM di Kabupaten Pekalongan.
“Salah satu permasalahan di Kabupaten Pekalongan adalah masih rendahnya kualitas SDM. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan indikator IPM dan Tingkat Kemiskinan. IPM di Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 mencapai 68,97, masih di bawah IPM Jawa Tengah 71,12. Nasional 71,39. Dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Pekalongan 10,06 di bawah Jawa Tengah, 11,32 masih di atas Nasional 9,82. Kinerja tingkat kemiskinan di Kabupaten Pekalongan sebesar 2,56 ini merupakan kinerja terbaik ke-6 se Jawa Tengah namun tidak equivalent dengan kinerja IPM sebesar 0,83 (urutan ke 24 se Jateng),” terang Bambang Irianto.
Peringkat IPM tersebut, menurutnya, memberikan pertanda bahwa program dan kegiatan pembangunan untuk mengaitkan derajat kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat sebagai dasar perhitungan IPM yang selama ini dilakukan oleh Kabupaten Pekalongan perlu dievaluasi dan dikaji secara cermat, dan diperlukan upaya strategis melalui berbagai program pembangunan manusia.
“Memperhatikan kondisi ini, maka perlu diselenggarakan pertemuan dalam rangka mengidentifikasi persoalan daerah memperoleh masukan dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan dalam mencapai target IPM yang dikaitkan dengan target kemiskinan,” ujar Bambang.
Lebih lanjut Bambang mengatakan, penyelenggaraan FGD yang didasari RPJMD 2016-2021 dan Rencana Kerja Operasional (RKO) Kegiatan Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019 itu dalam rangka rangka menyamakan persepsi dan pemahaman mengenai konsep pembangunan manusia dan mensinergikan program kegiatan OPD dalam perbaikan IPM dan tingkat Kemiskinan.
Kegiatan juga untuk mengidentifikasikan berbagai program kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka pembangunan manusia, dan memperoleh masukan tentang aspek-aspek yang dibutuhkan dalam melakukan program kegiatan untuk mendukung capaian target IPM dan penurunan tingkat kemiskinan. “Hasil yang diharapkan yakni berupa konsep rancangan dan formulasi upaya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pekalongan,” ucap Bambang.
FGD diikuti sebanyak 55 orang peserta, yang berasal dari OPD terkait, BPS, Kantor Kemenag, Forum CSR, stakeholder Pendidikan dan Ketua Paguyuban Kepala Desa Bahurekso Kabupaten Pekalongan dan materi berupa paparan tunggal dari Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah dengan tema yang sama dengan tema FGD. (Tim Humas Dinkominfo Kab. Pekalongan)
Publisher : aris
Rabu, 23 Oktober 2019
Selasa, 22 Oktober 2019
Senin, 21 Oktober 2019
Senin, 21 Oktober 2019
Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, SH, M.Si dalam sambutannya mengutarakan, akreditasi dalam rangka peningkatan kualitas, tak terkecuali RSUD Kraton. “Profil RSUD Kraton adalah RS rujukan regional yang sudah ada sejak zaman Belanda dengan segala pasang surut. Sekarang eranya pengembangan, sejalan perkembangan masyarakat. Rencana kita akan membangun enam lantai, namun karena menyesuaikan Rencana Tata Ruang Kota, pada tahun ini dibuat dua lantai dulu,” tutur Bupati.
Terkait hal-hal yang menyangkut penataan administrasi dan pelayanan medik, kata bupati, juga terus menerus dibenah. “Insya Allah kondisinya semakin baik. Walaupun incomenya menurun,” imbuh Bupati.
Namun, penurunan pendapatan akibat dari aturan baru BPJS yang menggunakan sistem berjenjang tersebut, dinilai Bupati sebagai hal yang wajar. “Karena pasien harus ke RS tipe C atau D dulu baru ke B. RSUD Kraton yang masuk Tipe B, merupakan rumah sakit rujukan. Dulu pasien ramai sekali seperti pasar, sekarang berkurang, wajar, karena dibagi pasien harus ke Puskesmas dulu, ke RS tipe C atau D dulu, baru ke B. Sepinya karena itu,” terang Bupati Asip.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati berpesan agar dokter-dokter di RSUD Kraton terus meningkatkan kompetensinya. Selain itu, dia juga berpesan agar keluarga besar RSUD Kraton selalu menjaga kekompakan serta membangun kerja sama. “Ini akan menjadi kekuatan baru bagi RSUD Kraton. Karena RS Kraton dikenal karena SDM dokter-dokter spesialis dan dokter umumnya, serta pelayanannya, di tengah situasi persaingan RS yang ada saat ini. Apalagi ini RS milik Pemkab Pekalongan yang ada di wilayah Pemkot Pekalongan,” ungkap Bupati.
Oleh karena itu, bupati berharap agar RSUD Kraton terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik. “Jadi bukan kompetisi, karena sistem berjenjang. Jadi nanti yang tidak ditangani di RS sekitar, bisa ditangani di RSUD Kraton. Tipenya masih B, tapi akan menjadi rujukan regional dan RS Pendidikan,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur RSUD Kraton, dr. Eko Widiantoro mengungkapkan untuk mencapai akreditasi SNARS (Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit) versi 1.1, pihak RSUD Kraton akan terus meningkatkan pelayanan. “Kami akan terus meningkatkan pelayanan serta melengkapi sarana dan prasarana agar tetap mampu melayani masyarakat dengan baik. Kami juga memiliki pelayanan unggulan seperti klinik Onkologi, hemodialisa, Urologi dan sebagainya,” terangnya usai menerima Tim Penilai KARS.
Menyusul pemberlakuan sistem berjenjang bagi pasien BPJS belum lama ini, cukup mempengaruhi jumlah pasien dan pendapatan rumah sakit tersebut. Dokter Eko Widiantoro menyebutkan, pendapatan RSUD Kraton turun sekitar Rp. 4-5 miliar pasca pemberlakuan sistem tersebut.
Penurunan tersebut menurut Direktur RSUD Kraton, dr Eko Widiantoro, sudah terjadi sejak dua tahun terakhir dan nilainya cukup signifikan. "Sebelum diterapkan, kita masih bisa mendapatkan income sebesar Rp 9 miliar per tahun, sekarang turun drastis hanya sekitar Rp 4 miliar hingga Rp 5 miliar per tahun," ungkapnya. (Tim Humas Dinkominfo Kab. Pekalongan)
Publisher : aris
Senin, 21 Oktober 2019
Senin, 21 Oktober 2019
Minggu, 20 Oktober 2019
Pengarahan diperlukan agar sebanyak 210 Desa di Kabupaten Pekalongan yang akan menggelar Pilkades serentak pada Rabu tanggal 13 Nopember 2019, dengan slogan "Bermartabat, Berkualitas dan Non Transaksional" agar bisa diwujudkan.
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si usai memberikan pengarahan mengatakan bahwa secara umum persiapan pelaksanaan Pilkades 2019 di wilayah Kecamatan Tirto dan Kecamatan Buaran berjalan lancar.
"Secara umum tidak ada masalah yang signifikan, semua berjalan baik, ada masalah satu dua wajar, kekurangan calon satu tapi sudah bisa diatasi, persoalan kedua perlu ada pendekatan lagi," katanya.
Dijelaskan Bupati, pihaknya akan mewujudkan sebuah tatanan demokrasi di desa dengan baik sehingga kepala desa yang terpilih benar-benar yang terbaik.
"Kita akan mencoba mewujudkan sebuah tatanan demokrasi di desa yang betul-betul kepala desa terpilih ini bukan karena uangnya banyak, tapi karena elektabilitas dan kapabilitasnya yang memadai sehingga dipercaya memimpin desa," ujar Bupati.
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Hindun, MH menuturkan bahwa pihaknya sangat mendukung penyelenggaraan Pilkades serentak yang akan diselenggarakan di 210 desa pada tanggal 13 november 2019 mendatang.
“Kalau semuanya memberi contoh yang benar, mulai dari para tokoh desa baik BPD, LP2KD, tokoh pemuda, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat maupun para calon itu sendiri, insya Allah seluruh masyarakat akan mengikutinya dengan baik,” tandas Ketua DPRD.
Hindun berharap proses pengawasan juga bisa benar-benar dilaksanakan agar adil dan masyarakat merasa tenang, kerukunan tetap terjaga karena semua tonggone dewe kabeh.
“Semoga gelaran Pilkades serentak baik untuk Kecamatan Tirto dan Kecamatan Buaran serta kecamatan-kecamatan yang lain akan berjalan dengan baik. Mari kita ikuti aturan yang ada,” harap dan ajak Hindun.
Adapun Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMD P3A dan PPKB) Kabupaten Pekalongan Muhammad Afib, S.Sos., mengungkapkan bahwa dalam pengarahan kepada calon kepala desa di Kecamatan Tirto dan Kecamatan Buaran sebanyak 12 Desa.
"Di Kecamatan Tirto ada 8 Desa yang menyelenggarakan Pilkades dengan total jumlah calon kepala desa sebanyak 22 orang. Sedangkan di Kecamatan Buaran ada 4 desa yang menyelenggarakan Pilkades dengan 13 calon Kepala Desa," katanya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Publisher : aris
Jumat, 18 Oktober 2019
