KAJEN – Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-91 Tahun 2019 di Alun-alun Kajen Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, Senin (28/10/2019).
Upacara dihadiri oleh Wakil Bupati Pekalongan Ir, Hj. Arini Harimurti, Ketua DPRD Dra. Hj. Hindun, MH., Kapolres Pekalongan AKBP Aris Tri Yunarko, S.IK.,M.Si, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Pekalongan H. Suwoto, SH.,M.Hum., Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan H. Sutaji, SH.,MH, perwakilan Kejari Kajen, perwakilan Kodim 0710 Pekalongan. Tampak pula para Kepala OPD se Kabupaten Pekalongan, perwakilan organisasi di Kabupaten Pekalongan. Upacara diikuti oleh unsur TNI, Polri, ASN, perwakilan mahasiswa 8 perguruan tinggi di Kabupaten Pekalongan, pelajar, perwakilan seluruh perwakilan organisasi masyarakat di Kabupaten Pekalongan.
Dalam upacara Hari Sumpah Pemuda ke-91 dengan tema "Bersatu Kita Maju", Bupati membacakan pidato Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Tema ini diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang teiah dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda,
Usai upacara Bupati KH. Asip Kholbihi mengungkapkan dalam upacara peringatan hari Sumpah Pemuda ke-91 tingkat Kabupaten Pekalongan tahun 2019 pihaknya memotivasi generasi muda agar rajin belajar, tekun, inovatif, progresif, berani menghadapi tantangan dunia.
“Kemudian tadi kami juga memberikan penghargaan kepada para pemuda berprestasi antara lain ada yang membuat bahan sampah menjadi pavling block. Ada juga yang membuat obat kurang darah dari herbal yang dibuat oleh para pemuda pelopor kita,” ujar Bupati.
Lebih lanjut Bupati menyampaikan bahwa yang paling penting pada upacara Sumpah Pemuda kali ini dihadiri oleh para mahasiswa dari 8 perguruan tinggi yang ada di Kota Santri tercinta ini. “Disamping itu, dihadiri para siswa siswi asal Papua yang bersekolah di SMA I Bojong. Mereka tadi mengajak kita semua yang hadir untuk menari Tarian asli Papua yaitu tari Yosofa yang sangat energik dan menjadikan kita sehat karena senantiasa bergerak,” terangnya.
Dalam upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyerahkan penghargaan kepada para pemuda pelopor dan organisasi kepemudaan yang berprestasi dari berbagai bidang. Antara lain untuk Bidang Pendidikan, juara I Bayu Taufan H, juara II Isnah Kharimah dan juara III Galang Setianto.
Selanjutnya, Bidang SDA, Lingkungan dan Pariwisata. Juara I M. Kuswoto (juga juara III tingkat Provinsi), juara II M. Rusbiyana dan juara III Siti Umi Kulsum. Dan di Bidang Pangan, untuk juara I Ainun Muthoharoh, juara II Abdul Basir dan juara III Silvi Amalia. Serta Bidang Organisasi, juara I yaitu Nasiyatul Aisyiyah, juara II Iqro dan juara III IPPNU Kabupaten Pekalongan.
Untuk para pemenang lomba baik tingkat Kabupaten maupun Provinsi, Bupati berjanji akan mengumpulkan mereka dan diajak berdiskusi agar karya mereka secara ekonomi menambah nilai lebih. “Ayo para pemuda, kita terus-menerus berjuang dengan lebih keras lagi, manfaatkan alam Kabupaten Pekalongan yang indah ini untuk terus belajar dan mengembangkan diri,” tandas Bupati. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
KAJEN - Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si menghadiri Seminar Desiminasi Hasil Penelitian tentang Indeks Keshalehan Sosial yang digelar IAIN Pekalongan bekerjasama dengan Balitbang Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, Senin (28/10 /2019) di Kampus IAIN Pekalongan di Kajen.
KAJEN - Guna mendukung upaya penurunan angka kemiskinan, pendamping Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Pekalongan, menggelar graduasi bagi ratusan keluarga penerima manfaat PKH yang telah menyatakan graduasi mandiri atau mengundurkan diri dari kepesertaan Program PKH. Kegiatan ini dilaksanakan di lapangan Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Minggu, (27/10/2019).
- Perangkat desa merupakan ujung tombak dari pelayanan publik bagi masyarakat. Oleh karena itu harus diseimbangkan antara hak dan kewajibannya. Haknya mereka menuntut perbaikan penghasilan tetap (Siltap).
KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk kali pertamanya meraih penghargaan Anugerah Pandu Negeri (APN) 2019 dengan Kategori Silver sebagai Kabupaten dengan kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik. Penilaian ini diselenggarakan oleh IIPG (Indonesian Institute for Public Governance) dibawah pimpinan Wakil Presiden 2009-2014 Prof. Boediono bersama para panel pakar independen dari berbagai lembaga dan universitas.
KAJEN - Gubernur Jawa Tengah, H. Ganjar Pranowo, meminta Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) menjadi mata dan telinga negara. Permintaan tersebut disampaikan Ganjar, saat memimpin upacara pembukaan Jambore Satlinmas ke-II tingkat Propinsi Jawa Tengah, di Bumi Perkemahan Linggoasri, Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jum'at (25/10/19) pagi.
KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan membangun wisata air terpanjang yang berlokasi di sekitar tanggul raksasa penahan rob di Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
KAJEN – Dalam rangka implementasi Program Zurich Flood Resilience Alliance (ZFRA) di Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan,Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si bersama Walikota Pekalongan KH. Saelany Mahfudz dan Mr. Sulaiman Salwani perwakilan Mercy Corps Indonesia menandatangani nota kesepahaman mengenai Implementasi Program Jejaring Ketahanan Banjir.
Bupati Pekalongan mengungkapkan seminar ini penting untuk menyeimbangkan hubungan kita dengan Allah SWT dan hubungan kita dengan sesama manusia. Apalagi, kata Bupati, hal ini sesuai dengan program Pemkab Pekalongan khususnya bagaimana kita menjaga lingkungan "Kaline Resik Rejekine Apik" .
"Ini adalah wujud dari Keshalehan Sosial. Jadi kita tidak boleh lagi membuang sampah di Sungai, apalagi limbah di Sungai. Hukumnya haram," terang Bupati.
Oleh karena itu Bupati mengajak kepada seluruh pemilik pabrik, pemilik wash jeans, para pengrajin batik untuk bersama-sama menata lingkungan Kabupaten Pekalongan ini sebagai Kota Santri yang betul betul santri.
"Artinya kesehatan, keindahan dan ketahanan pelestarian lingkungan kita menjadi sebuah ikhtiar yang harus terus menerus kita Laksanakan," katanya.
Dijelaskan Bupati, secara spesifik pada seminar hari ini akan diukur, mungkin kita indeksnya belum menggembirakan. "Tetapi ikhtiar menuju lingkungan yang bersih, tanggungjawab lingkungan yang bersih, termasuk mengurangi angka kemiskinan, menjaga toleransi, agar suasana keberagaman di Kabupaten Pekalongan tetap kondusif itu menjadi ikhtiar kita terus-menerus," imbuh Bupati.
Terkait MoU dengan IAIN Pekalongan, hal itu kata Bupati untuk memperkuat kerjasama Pemkab Pekalongan dengan IAIN Pekalongan.
"Karena kehadiran IAIN Pekalongan sangat signifikan untuk menjadi kutub pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus tempat bersemainya generasi muda kita menjadi generasi yang beriman sekaligus menguasai ilmu pengetahuan," tandasnya.
Seminar dihadiri oleh Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layananan Keagamaan DR. H. Muharam, P.hD., Rektor IAIN Pekalongan DR. Ade Dedi Rohayana, M.Ag beserta jajaran. Dan diikuti oleh seluruh Kepala Sekolah atau Madrasah dibawah naungan Kementerian Agama. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si mengatakan dari catatan Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan sejak bulan Januari hingga Oktober 2019 ada 141 keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) di daerah ini yang mengajukan graduasi mandiri atau pengunduran diri secara sukarela sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah pusat.
"Ratusan keluarga ini mengajukan graduasi setelah melalui proses pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh pendamping bansos PKH selama ini," kata Bupati KH. Asip.
Menurut Bupati, di Kecamatan Kesesi ada sekitar 2.789 keluarga warga yang tergolong ekonomi miskin yang sebelumnya menerima program keluarga harapan di daerah ini. Pihaknya menjelaskan, dengan adanya ratusan keluarga warga yang mengajukan pengunduran diri secara sukarela sebagai penerima bantuan sosial ini. Sehingga secara otomatis mengurangi angka kemiskinan di daerah ini.
"Yang pasti keluarga ini mengundurkan diri karena mereka merasa tergolong ekonomi mampu dan mereka tidak berhak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah pusat," ungkapnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, Dra. Hj. Siti Masruroh, MM menyakini masih banyak keluarga penerima manfaat PKH yang tergolong ekonomi mampu di daerah ini yang belum bersedia untuk mengundurkan diri sebagai penerima bantuan ini.
"Oleh karena itu, saya berpesan kepada pendamping PKH di daerah ini, untuk rutin melakukan pembinaan terhadap keluarga penerima manfaat program ini yang tergolong ekonomi mampu agar mereka mengundurkan diri," tambahnya.(red)
Demikian disampaikan oleh Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si dalam kegiatan Musyawarah Kerja Daerah atau Muskerda Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Propinsi Jawa Tengah di Gedung Koperasi Batik Pekajangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Minggu (27/10/2019).
“Untuk di Kabupaten Pekalongan, kita sudah mengacu ke PP Nomor 11 tahun 2019. Tapi formulasi kembali sehingga hasilnya lebih bagus daripada nominal dalam PP karena PP itu kan berdasarkan PNS Golongan IIa. Khusus untuk di Kabupaten Pekalongan menggunakan istilah take home pay untuk perangkat sudah cukup baik,” ujarnya.
Kemudian untuk bengkok, lanjut Bupati, untuk di beberapa daerah masih diberikan sebagai bentuk kekhasan dari Pemerintah Desa.
“Jadi disitu spirit Undang-Undang Desa masih kita jalankan. Tetapi yang paling penting Perangkat Desa sudah punya kesadaran baru untuk melayani masyarakat. Semua akan dibuat lebih baik lagi,” paparnya.
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si meminta jam buka Balai Desa di Kabupaten Pekalongan menyesuaikan dengan Kecamatan dan Kabupaten yaitu buka jam 07.00 WIB.
“Tetapi yang paling penting Perangkat Desa sudah punya kesadaran baru untuk melayani masyarakat. Semua akan dibuat lebih baik lagi,” kata Bupati.
Kepala Desa yang terpilih nanti, kata Bupati, salah satu komitmennya adalah bersedia akan buka balai desanya sesuai dengan jam kerja Kecamatan dan Kabupaten.
”Nanti juga akan diberlakukan hukum baru yaitu mereka kepala desa harus menyesuaikan jam kerjanya dengan perangkat desa dan Kepala desa tidak boleh sewenang-wenang memecat perangkat. Jadi nanti akan kita advokasi tingkat kesalahannya seperti apa, kewenangannya seperti apa, kita akan lakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa,” tegasnya.
Terkait dengan Muskerda, Ketua PPDI Kabupaten Pekalongan Bramanto Musbikhin menyampaikan tujuan Muskerda adalah untuk merumuskan program kerja pengurus Provinsi Jawa Tengah.
Agenda dalam Muskerda kali ini, kata Musbikhin, sudah tertuang dalam rapat kerja yang akan dibahas bersama hari ini, yang intinya sekitar persoalan kesejahteraan berkaitan dengan implementasi PP Nomor 11 tahun 2019 terutama untuk perangkat desa se Jawa Tengah.
“Pada realisasinya, PP Nomor 11 tahun 2019 itu, nanti dengan Peraturan Bupati yaitu sekurang kurangnya nanti batas minimalnya sama dalam PP, tetapi dalam tunjangannya barangkali bisa dikomunikasikan bersama sebagai bahan pengkayaan kita bersama,” jelasnya.
Untuk saat ini, tambah Musbikhin, Siltap Perangkat desa sebesar Rp 1,9 juta karena belum menggunakan PP Nomor 11 tahun 2019 itu. Karena di PP itu ada klausul bahwa apabila belum mampu ya deadlinenya Januari 2020 harus setara PP Nomor 11 tahun 2019 itu yaitu Rp 2 juta.
“Terkait adanya pemecatan perangkat desa oleh kepala desa secara sepihak, pihaknya berharap hal itu tidak terjadi lagi. Kami secara internal juga senantiasa melakukan pembinaan terhadap rekan-rekan perangkat desa agar kerja dengan baik,” tuturnya.
Dalam Musyawarah Kerja Daerah tersebut turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Hindun, MH beserta unsur Forkompimda, Sekjen PPDI Pusat Sarjoko, Ketua PPDI Jawa Tengah Cuk Suryadi, Kepala Dinas PMD P3A dan PPKB M. Afib beserta perwakilan anggota PPDI se Jawa Tengah (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Bupati Pekalongan Asip Kholbihi menyampaikan rasa syukurnya atas penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Pekalongan. "Syukur Alhamdulillah kita meraih penghargaan dengan kategori tata kelola pemerintah yang baik," ungkapnya usai menerima penghargaan di Auditorium Binakarma, Hotel Bidakara, Jakarta, Jum'at (25/10/2019) malam.
Pada kesempatan itu, Bupati Pekalongan didampingi Kepala Bappeda dan Litbang Ir. Bambang Irianto, M.Si, Kepala Dinas Kesehatan Setyawan Dwiantoro. M.Kes, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Wiryo Santoso, S.IP.,M.Si, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Bambang Sujatmiko, dan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Susanto Widodo.
Bupati berharap dengan diterimanya penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh aparatur spilin negara (ASN) Pemkab Pekalongan dalam meningkatkan pelayanan birokrasi yang lebih baik. "Mari kita terus semangat untuk melayani masyarakat yang lebih baik," ujarnya.
Menurut Bupati, penghargaan ini tak lepas dari kemampuan kita melaksanakan trilogi pembangunan yang dilaksanakan Pemkab Pekalongan yaitu pembangunan bidang pendidikan dengan pengembangan sumber daya manusianya, pembangunan infratruktur secara berkesinambungan dan pelayanan birokrasi yang semakin berkualitas. “Ini akan menyiapkan pembangunan manusia seutuhnya dalam jangka waktu panjang, tidak karena periodisasi jabatan politik, tapi sudah menyiapkan landasan pembangunan manusia yang baik,” tegasnya.
“Kabupaten Pekalongan menurut para ahli/expert masuk dalam salah satu kabupaten yang baik karena mampu melaksanakan tiga hal fundametal tadi yakni bagaimana kita melakukan pendidikan dan pembangunan infrastruktur serta efektivitas birokrasi yang terus- menerus menjadi pelayan publik yang baik,” imbuh Bupati.
Sementara itu, Ketua IIPG Sigit Pramono dalam sambutannya menjelaskan IIPG melakukan penilaian secara independen terkait kinerja terhadap 34 Provinsi, 416 Kabupaten dan 99 Kota di Indonesia. Penilaian tersebut meliputi aspek tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan, kinerja pengembangan manusia, kinerja ekonomi, inovasi strategik serta pimpinan yang inovatif.
Sigit menjelaskan dari hasil penilaian tersebut, didapatkan nominasi 63 pemerintah daerah terbaik untuk penghargaan Anugerah Pandu Negeri (APN) 2019. "Kami ingin Anugerah Pandu Negeri ini memiliki kredibilitas yang tinggi, dan pemilihan APN ini sangat independen dan sangat transparan," pungkas Sigit.
Untuk diketahui event APN merupakan ajang pemberian penghargaan tahunan untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia yang memiliki kinerja dan tata kelola terbaik, serta pemimpin inovatif yang berhasil melakukan terobosan dalam peningkatan pertumbuhan sosial, ekonomi melalui reformasi tata kelola. (Red)
Ganjar menilai, kondusifitas keamanan di Jawa Tengah selama ini paling baik di Indonesia. Terbukti selama proses berlangsungnya Pileg, Pilpres dan Pilkada berlangsung aman tanpa ada gejolak yang berarti, termasuk demo mahasiswa kemarin yang berjalan dengan berbudaya.
"Kondisi kemanan yang sudah baik ini mari kita rawat dan terus jaga. Saya ingin Jawa Tengah jadi barometer kemanan wilayah di Indonesia," ucapnya.
Untuk itu, kata Ganjar, Linmas harus selalu bersilaturahmi dengan masyarakat dan mengerti kondisi persis kejadian di lingkunganya. Ketika kemudian harus bergerak maka linmas harus jadi ototnya negara.
"Mereka ini harus dibekali dengan keterampilan-keterampilan, pendekatan masyarakat yang humanis, dan yang terpenting mereka mengerti teknologi informasi sehingga apa yang terjadi di medsos dan sebagainya linmas juga harus tahu," pintanya.
Maka dengan pelatihan-pelatihan melalui jambore ini, kata Ganjar, mereka akan dapat ilmu pengetahuan baru sehingga bisa mendorong, termasuk mereka membantu seandainya terjadi bencana.
"Untuk itu saya titip lagi, mereka menjadi satgas untuk kebersihan daerah. Satgas sampah, sehingga di desa-desa bisa dikawal oleh Linmas sehingga daerah-daerah bisa bersih dan kalau terjadi sesuatu di masyarakat maka mereka akan selalu siaga," tandasnya.
Terpisah, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si mengungkapkan rasa terima kasih kepada Gubernur Jawa Tengah yang telah hadir di Kajen dan membuka Jambore Satlinmas ke-II tingkat Propinsi Jawa Tengah, di Bumi Perkemahan Linggoasri, Kajen, Kabupaten Pekalongan.
"Sebagai tuan rumah kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur yg sudah berkenan hadir di Kajen dan membuka Jambore Satlinmas ini," ungkap Bupati.
Lebih lanjut Bupati berharap agar Linmas lebih optimal berperan dalam mewujudkan keamanan lingkungan sebagai modal dasar keamanan nasional.
Dengan digelarnya Jambore Satlinmas di Linggo Asri, kata Bupati, diharapkan sekaligus dapat memperkenallan obyek wisata panorama alam yang dimiliki Kabupaten Pekalongan yang tidak hanya terkenal dengan batiknya saja.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
KAJEN - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyerahkan secara langsung sertifikat pengakuan sintren Kabupaten Pekalongan, sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia, untuk kategori atau domain seni pertunjukan.
Penyerahan sertifikat dilakukan Gubernur pada kesempatan kegiatan Jambore Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) ke II tingkat Provinsi Jawa Tengah, di Bumi Perkemahan Linggo Asri, Jumat pagi (25/10/2019).
Ganjar memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan, karena telah menjaga potensi secara baik, serta melestarikan kesenian-kesenian tradisional warisan leluhur, sehingga tetap dapat dinikmati sampai sekarang ini.
Pengakuan kesenian sintren Kabupaten Pekalongan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia, menunjukkan pelestarian kesenian dan kebudayaan di Jawa Tengah berlangsung secara baik, serta difasilitasi oleh pemerintah setempat.
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si menyebut, bahwa pengakuan sintren Kabupaten Pekalongan, sebelumnya telah dilakukan di Istora Senayan Gelora Bung Karno, 8 Oktober 2019 lalu, pada kesempatan acara Apresiasi Penetapan Warisan Budaya Indonesia tahun 2019.
"Sedangkan sertifikat yang diberikan Bapak Gubernur sekarang ini adalah bentuk apresiasi dari Pemerintah Provinsi, dan Bapak Gubernur juga berkesan terhadap keberadaan pelestarian kesenian di Kabupaten Pekalongan," katanya.
Disebutkan, pada acara Apresiasi Penetapan Warisan Budaya Indonesia tahun 2019, ada 11 pimpinan daerah yang terdiri dari 7 Gubernur dan 4 Wakil Gubernur sebagai penerima langsung lembar penetapan Warisan Budaya Takbenda, dan 27 Bupati dari berbagai daerah di Indonesia.
Pengakuan sintren Kabupaten Pekalongan tersebut, sejalan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, tentang Pemajuan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan telah melaksanakan kegiatan Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia.
Pada tahun 2019 ditetapkan sebanyak 267 Warisan Budaya Takbenda melalui Sidang Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia pada tanggal 13-16 Agustus 2019, yang dihadiri oleh Bidang Kebudayaan Dindikbud dari 31 Provinsi. Warisan Budaya Takbenda Indonesia yang telah ditetapkan sejak tahun 2013-2019 dengan total keseluruhan sebanyak 1.086 Karya Budaya.
"Saya berterima kasih sekali kepada seluruh pihak yang sudah sama-sama mengangkat kesenian sintren ini, menjadi warisan budaya nonbendawi dan diakui secara nasional oleh Kemendikbud, sebagai kesenian khas yang bertumpu pada latar belakang kehidupan masyarakat Kabupaten Pekalongan," ujar bupati.
Sementara sintren sendiri menurut budayawan asal Kabupaten Pekalongan, Agus Sulistiyo, merupakan kesenian asli dari Kabupaten Pekalongan, dalam kesejarahannya, ada data-data yang sedikit banyak berkaitan, antara cerita tutur masyarakat dengan tokoh-tokoh yang tersebut dalam sintren, antara lain tokoh Sulasih dan Sulamjono.
Di mana Sulamjono dalam data sejarah disebut sebagai Penguasa Pekalongan di tahun 1632. "Ini yang menjadikan dasar paling logis yang menyatakan bahwa sintren asli dari Kabupaten Pekalongan," jelas dia.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
"Kemarin saya sudah diskusi dengan para pelaku atau stakeholder untuk pemanfaatan revitalisasi tanah-tanah yang ada di sekitar tanggul."
"Kita akan bikin setplaynya dulu secara komprehensif. Kemudian, akan kita kembangkan dengan model pemberdayaan," kata Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si usai menghadiri Kick-off Meeting dan FGD tentang kajian dampak dan risiko iklim di Hotel Santika Pekalongan, Kamis, (24/10/2019).
Menurut Asip wisata air tersebut akan dibangun dengan memberdayakan masyarakat setempat, karena pemerintah daerah hanya regulasi dan fasilitasi.
"Silahkan warga yang punya alat-alat olahraga atau punya alat-alat transportasi rekreasi diletakkan di sana. Tidak hanya itu, silahkan warga membuat kelompok-kelompok masyarakat, bahkan ada yang sudah mau beli jet sky, kapal, dan yang lainnya. Pemerintah hanya regulasi dan fasilitasi," ungkapnya.
Dikatakan, tempat penampungan air atau long storage tersebut memiliki panjang 5,6 kilometer, lebar 30 meter, dan dalamnya 3 meter.
"Akhir tahun 2019 harapanya sudah operasional. Long storage yang cukup panjang dan cukup stratgis sangat cocok untuk menjadi wisata air," ujarnya.
Bupati Asip juga menyebutkan wisata air tersebut kedepan akan dijadikan sebagai pusat penampungan cadangan air baku.
"Kedepan akan kita jadikan pusat penampungan cadangan air baku, karena di daerah sana-sana masih payau. Ini memang masih payau nanti dengan proses alami atau water treatment akan menjadi air tawar atau baku yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga persedian air baku melimpah," tambahnya.
Pihaknya menambahkan untuk infrastruktur penunjang akan disiapkan, karena pada tahun 2020 Pemkab Pekalongan akan mendapatkan alokasi anggaran pendukung untuk menata tanggul melintang penahan rob. (didik /dinkominfo kab.pekalongan)
Penandatanganan dilakukan pada acara Kick-off Meeting dan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Dampak dan Risiko Iklim Kota dan Kabupaten Pekalongan, di Hotel Santika Pekalongan, Kamis (24/10/2019).
Dalam sambutannya, Bupati menyambut baik ikhtiar yang dilakukan oleh Mercy Corps Indonesia dalam rangka mengantisipasi perubahan iklim dan bencana. Berkaitan dengan Program Iklim (ProKlim), Bupati KH. Asip mengungkapkan bahwa dirinya belum lama ini memperoleh penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia.
“Dua minggu yang lalu kami mendapatkan penghargaan sebagai salah satu Bupati Pembina Utama Program Iklim dari KLHK Republik Indonesia yaitu berkaitan dengan bagaimana salah satu daerah di Kabupaten Pekalongan itu bisa melakukan antisipasi terhadap perubahan iklim,” ungkap Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menjelaskan tentang luas wilayah yang dimiliki Kabupaten Pekalongan. Dikatakan Bupati, Kabupaten Pekalongan luasnya 83.000 hektar, sementara Kota Pekalongan luasnya 4.500 hektar. Dengan luas 83.000 hektar itu, terang Bupati, pihaknya sudah membuat rancangan mana yang untuk kawasan industri, mana yang untuk kawasan konservasi.
“Kami punya 25.000 hektar kawasan konservasi hutan. Hutan kami dibagi dua yakni hutan lindung sekitar 3.000 hektar, kemudian hutan produksi sekitar 22.000 hektar. Kami juga punya kawasan pertanian seluas 23.000 hektar, dimana yang 19.000 hektar kaitannya dengan banjir. Yang 19.000 hektar kita jaga sebagai kawasan LP2B, sedangkan yang 3.000 hektar untuk kepentingan lainnya. Kita juga punya kawasan industri 1.500 hektar yang sudah kita siapkan dan hal itu sudah sesuai dengan tata ruang kita,” papar Bupati secara gamblang.
[Gambar]
Bupati menuturkan, seperti yang telah disebutkan oleh Mr. Sulaiman bahwa pembangunan itu harus memperhatikan tata ruang wilayah. Dikatakan Bupati, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang masuk dalam satu kawasan wilayah strategis Jawa Tengah yaitu Petanglong. Tentu satu Kota dan dua Kabupaten ini harus sinergi terus-menerus melakukan kerjasama taktis strategis agar pengembangan ketiga wilayah ini betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan dari Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah yaitu Petanglong.
“Banyak kerjasama kawasan juga antara Kabupaten dan Kota Pekalongan yang akan kita lakukan. Hal ini karena kita punya luas wilayah yang kebetulan secara geografis berada di hulu, maka ini tentu akan berdampak di hilir. Karena sebagian hilir kita berada di Kota Pekalongan,” ujar Bupati.
Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus-menerus mengupayakan agar kita menjaga lingkungan dari hulunya. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam menjaga hutan lindung, hutan produksi sudah diakui oleh Kementerian dan banyak pihak. Langkah kita untuk mencegah banjir agar banjirnya tidak ke Kota Pekalongan juga sedang kita lakukan.
“Kami sedang melakukan gerakan yang sudah mendapat apresiasi dari banyak pihak yaitu “Kaline Resik Rejekine Apik”. Program bersih-bersih sungai kita ini sudah dimulai sejak dulu. Termasuk untuk mencegah banjir, rob. Kami juga memoratorium pengadaan sumur dalam tanah. Saya membaca betul hasil penelitian DR. Andreas dari ITB bahwa salah satu penyebab rob adalah terlalu banyaknya sumber air dalam atau air bawah tanah (ABT) yang kita manfaatkan,” katanya.
Tahun 2019 ini Pemkab Pekalongan telah mendeklarasikan bahwa seluruh produk industri tidak boleh mencemari sungai lagi. “Sebanyak 120 pemilik wash jeans sudah kami kumpulkan dan kami sudah punya solusinya bagaimana mengolah limbah. Pertama yang akan kita tertibkan adalah IPAL komunal maupun IPAL yang dimiliki sendiri oleh industri,” jelasnya.
Upaya penanggulangan bencana dan pencegahan menjadi hal yang terus-menerus kita lakukan. Bupati sangat serius menangani persoalan bencana ini. Jadi nanti kalau sungainya bersih, kesadaran masyarakat untuk membuang sampah bisa kita batasi.
“Kita sudah melaunching Aplikasi Sampah “YOWASTE” yaitu sebuah aplikasi pengelolaan sampah berbasis android. Kami sudah melangkah untuk pengelolaan sampah dengan aplikasi “YOWASTE” itu,” tandas Bupati.
Di akhir sambutan Bupati mengapresiasi kehadiran Mercy Corps Indonesia. Menurutnya, sangat penting bagi kita untuk terus-menerus, tidak hanya bisa menyelesaikan secara praktis kebijakan, tetapi akan lebih penting bagaimana mengedukasi masyarakat dan melibatkan perguruan tinggi.
Acara dihadiri Bapppeda Provinsi dan OPD lainnya, Plh. Sekda sekaligus Asisten I Drs. Ali Riza, M.Si, Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Pekalongan Ir. Bambang Irianto, M.Si dan Kepala Bappeda Kota Pekalongan Anita, para peserta baik dari akademisi, praktisi, LSM.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
