Artikel

Home
Artikel

223

KAJEN – Zakat, infaq dan shodaqoh yang dikumpulkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pekalongan dinilai turut mengurangi angka kemiskinan di Kota Santri ini. Hal itu disampaikan Bupati Pekalongan K.H. Asip Kholbihi, SH,M.Si, pada Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Pentasharupan Dana Baznas dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Aula Kecamatan Kajen, Selasa (19/11/2019). “Baznas Kabupaten Pekalongan belum lama didirikan, kira-kira sejak 2 tahun lalu. Tujuannya pertama mengumpulkan zakat, sodaqoh, dan infaq dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan seluruh ASN di lingkungan Pemkab Pekalongan. Tapi tidak cuma itu. Semua warga yang akan menyalurkan zakat, infaq dan sodaqohnya, monggo. Alhamdulilah adanya Baznas merupakan sinergi, saling mendukung moga moga program ini bermanfaat bagi kita semua,” tutur Bupati. Dana yang dikumpulkan oleh Baznas Kabupaten Pekalongan insya Allah akan dikelola secara professional berdasarkan tuntutan syariat yg berlaku, karena pengurus Baznas Kabupaten Pekalongan pengurusnya semua kiai. “Jadi tidak perlu kuatir, Insya Allah dana yang dihimpun Baznas akan disalurkan kepada warga yang berhak atau mustahiq, sesuai dengan kriterianya,” ujar Bupati Asip Kholbihi. Baznas Kabupaten Pekalongan Pada hari ini kita akan memberikan beberapa program baznas diantaranya bantuan pembangunan rumah tidak layah huni (RTLH), beasiswa dan program pengentasan kemiskinan lainnya. “Ini sebagai ikhtiar pemkab dan Baznas mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Pekalongan,” imbuh bupati. Dijelaskan, pada tahun 2015 yang lalu, jumlah warga miskin Kabupaten Pekalongan secara populasi ada sekitar 111 ribu. “Kalau diprosentasi adalah 12,98 persen. Karena terus menerus kita ikhtiar dan didukung do’a seluruh warga dan para sesepuh, serta dukungan organisasi kemasyarakatan, pada tahun 2018 ini sekarang turun tinggal 86 ribu atau 10,06 persen,” kata bupati. Namun, menurut Bupati, hal tersebut belum cukup, oleh karena itu, Pemkab akan berupaya agar pada tahun 2021 warga miskin Kabupaten Pekalongan semakin berkurang.“Target kita mendekati angka 50 ribu. Ini butuh ikhtiar yang sungguh sungguh, lahir batin dan butuh kerjasama semua pihak,” ungkapnya . Bupati menyampaikan terima kasih kepada para kiai yang selalu memberi nasehat pada pemerintah. “Biasanya kalau kabupaten atau daerah ingin baik, para kiai sudah memberi tahu kepada kita. Pertama harus didukung dengan ilmunya para kiai yang memberi nasehat kepada pemerintah agar pemerintah mulai dari bupati sampai pemerintah desa agar dalam mengelola keuangan harus temenanan (serius), harus bisa dipertanggungjawabkan. Ini kunci sukses suatu daerah,” ucap Asip. Kedua, lanjutnya, para umaro, dari bupati, camat sampai lurah/kades harus adil. Adilnya umara ini yang menurutnya, yang susah. Tapi setidak tidaknya seluruh jajaran pemerintah, kata dia, harus ihtiar semaksimal mungkin agar menjadi figur umaro yang berusaha keras mewujudkan keadilan bagi masyarakat. “Definisi adil yang paling sederhana, antara lain jangan mementingkan diri sendiri, meletakkan sesuatu pada tempatnya semisal saat pantas dibantu ya dibantu pada saat tidak perlu ya jangan. Bantunya pun proporsional berdasarkan jumlah banyak sedikitnya,” kata dia. Jika seluruh jajaran Pemerintahan Kabupaten Pekalongan bisa adil, Insya Allah, kata bupati, masyarakat kehidupannya akan beda, warga miskin akan turun, anak-anak yang sekolah atau kuliah jumlahnya akan semakin banyak, angka kriminalitas juga akan turun sehingga daerah dan negara aman. Yang ke-tiga, harus melibatkan orang kaya. “Orang kaya Kabupaten Pekalongan harus dermawan. Dengan kedemawanan orang kaya Insya Alloh Kabupaten Pekalongan akan semakin baik,” ujar bupati. Yg ke-empat, disebutkan bupati, yakni, dukungan doa warga yang belum mampu. Lebih lanjut Bupati menerangkan mengenai pembangunan daerah dan upaya pengentasan kemiskinan lainnya. “Kita sedang membangun pasar Alhamdulilah selama tahun 2016 – 2019 kita sudah membangun tujuh pasar. Kita menfasilitasi berdirinya perguruan tinggi, sudah ada delapan perguruan tinggi,” terang bupati. Pemkab juga sedang membangun sarana pendidikan dan sarana infrastruktur jalan. “Seluruh jalan di Kabupaten Pekalongan Insya Alloh tahun 2021 nanti kondisinya baik semua.Ini dibutuhkan dana yang besar,” imbuh bupati. Pemkab Pekalongan juga menyediakan jaminan kesehatan nasional yang angkanya sudah mencapai 85 persen dan ini terbanyak di wilayah Pantura. Angka ini diatas Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang. “Insyaalloh pada tahun 2022 nanti bisa 100%. Seluruh warga masyarakat punya jaminan kesehatan nasional,” ujarnya. Ditambahkan, Warga Kabupaten Pekalongan yang sudah punya sertifikat tanah pada tahun 2019 ini sudah 85 % dan targetnya 100% pada tahun 2023. Dulu angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten pekalongan tertinggi di Jawa Tengah. Terdapat lebih dari 100 kasus ibu melahirkan meninggal. Alhamdulilah dengan dibantu seluruh komponen masyarakat termasuk Muhammadiyah, NU, sekarang posisinya sudah ranking 22 di jateng. “Saya juga berpesan agar putra-putri panjenengan minimal wajib belajar 9 tahun, nanti 2020 minimal tamat SMA. Nanti pemkab akan bantu,” ungkap dia. Terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak belum lama ini, bupati bersyukur karena berjalan dengan lancar dan kondusif. “Dari 210 desa secara umum pilkades berjalan dengan baik,” pungkasnya. Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Baznas Kabupaten Pekalongan K.H. Dzukron beserta pengurus, Camat Kajen beserta unsur Forkopimcam. Dan hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW disampaikan oleh KH. Saiful Bakhri dari Wonopringgo.(Tim Humas Dinkominfo Kab Pekalongan) Publisher : aris

Berita

Selasa, 19 November 2019

268

KAJEN - Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si melepas kafilah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) pelajar Tingkat Jawa Tengah tahun 2019 ke-34 asal Kabupaten Pekalongan. Para kafilah tersebut di lepas Bupati di Rumah Dinas Jabatan Bupati, Senin (18/11/2019) pagi. Tampak mendampingi Kepala Kementerian Agama Kajen H. Kasiman Mahmud Desky, M.Ag dan Kabag Kesra Setda H. Tisno Suharsanto, SE.,M.Si.

251

KAJEN - Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama merupakan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 135 bahwa ”Tuhan.

300

KAJEN – Kasus kanker serviks terus meningkat dari tahun ke tahun dan 50% menjadi penyebab kematian. Hal itu disampaikan Ibu Condro selaku tim penilai lomba pelaksana IVA Tes di Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, Senin (18/11/2019).

259

KAJEN – Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga, ibu-ibu PKK di wilayah Kabupaten Pekalongan dilatih mengolah ikan menjadi beberapa camilan sehat yang akan dijual sebagai oleh-oleh khas dari Kabupaten Pekalongan.

417

KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan, terus mengebut pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kesesi. Hal tersebut diungkapkan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si usai meninjau pembangunan RSUD Kesesi, Senin (18/11/2019) siang.

279

KAJEN - Setelah dilanda kekeringan sejak bulan Juli lalu akibat kemarau ekstrim yang melanda, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si memantau proses pemulihan atau revitalisasi Telaga Sigebyar Mangunan, di Desa Tlogohendro, Kecamatan Petungkriyono, agar Januari 2020 mendatang siap dibuka kembali untuk kepentingan pariwisata.

374

KAJEN – Hasil supervisi KPK baru-baru ini, nilai APBD kabupaten Pekalongan hampir 10 dan menempati peringkat 9. Nilai merah hanya di Dana Desa. Pemkab Pekalongan juga akan mendapat penghargaan dari KATADATA, sebuah vendor yang bergerak khusus mengamati APBD. Di Indonesia hanya ada 3 yang mendapat penghargaan ini.

332

KAJEN - Dalam memahami Islam harus juga memahami akar budayanya, karena sejarah dan akar tradisi Islam kita justru berkembang karena menggunakan instrumen budaya dan budaya menjadi wasilah mengembangkan Agama Islam.

223

Berita

Selasa, 19 November 2019

268

251

300

259

417

279

374

332

Mereka akan bertanding di Kompleks Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, dari tanggal 18 hingga 21 November 2019 mendatang. Adapun jumlah Kafilah MTQ Pelajar asal Kabupaten Pekalongan yang mengikuti ajang ini berjumlah 16 orang, terdiri dari 6 orang untuk cabang Tartil Alquran (SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA untuk putri dan putra), 4 orang cabang Tahfidz (1 juz dan 5 juz putra dan putri), dan 6 orang cabang Tilawah (SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA untuk putri dan putra).

Bupati KH. Asip berpesan kepada peserta agar berlomba dengan niat yang baik dan berniat untuk belajar lagi dengan teman-teman yang ada di Jawa Tengah. “Tak lupa niatkan juga untuk syiar agama Islam dan syiar untuk menghidupkan tilawatil Quran,” katanya.

Menurut Bupati, Kabupaten Pekalongan sudah dikenal sebagai lumbung atau basis pengembangan tilawatil Quran, dan bahkan banyak qori-qoriah nasional dan internasional banyak pula yang belajar di Kabupaten Pekalongan. “Ini sebagai modal sosial yang luar biasa untuk kita, selain itu juga ada banyak sekali pesantren Al Quran di Kabupaten Pekalongan,” jelasnya.

Karena dikenal sebagi basis tilawah, lanjut Bupati, maka tugas kita selanjutnya adalah memberikan penguatan pada generasi terutama anak-anak guna melanjutkan dan meneruskan kembali apa yang dirintis para pendahuluan. “Kita akui ada stagnan regenarasi beberapa dekade belakangan terkait pembinaan tilawatil Quran. Untuk itu kita akan lakukan lagi pembinaan baik kepada pelajar, remaja maupun umum,” ujarnya.

Kondisi stagnan tersebut, jelas Asip, karena diakibatkan beberapa faktor diantaranya, minat terhadap seni tilawatil Quran dari generasi ke generasi mengalami penurunan. Yang kedua yakni kita tidak terbiasa menyiapkan sumber daya manusia atau SDM untuk dilatih menjadi qori-qoriah handal. “Dan penurunan kualitas dan kuantitas tersebut juga disebabkan kurangnya apresiasi, sehingga dalam era seperti sekarang ini perlu ada pembaharuan agar geliat minat terhadap seni Al Quran dapat dihidupkan kembali,” paparnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)

Setiap PNS atau non-PNS yang diangkat menjadi pejabat pimpinan tinggi wajib dilantik dan mengangkat Sumpah/Janji Jabatan menurut agama atau kepercayaannya kepada

Demikian disampaikan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si saat melantik 7 (tujuh) Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama. Mereka adalah Ir. Bambang Irianto, M.Si yang sebelumnya menjabat Kepala Bappeda dan Litbang menjadi Kepala DPU dan Taru menggantikan Wahyu Kuncoro, ST.,MT.,

Sementara Wahyu Kuncoro, ST.,MT., Kepala DPU dan Taru dilantik menjadi Kepala Dinas Perhubungan menggantikan Drs. Ahmad Muhlisin. Adapun Drs. Ahmad Muhlisin sendiri dilantik menjadi Staf Ahli Bupati Pekalongan.

Selanjutnya, Wiryo Santoso, S.IP., MH yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dilantik menjadi Kepala BKD dan Diklat menggantikan H. Totok Budi Mulyanto, SE.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda dijabat oleh H. Totok Budi Mulyanto, SE. menggantikan Drs. Ali Riza, M.Si. Drs. Ali Riza, M.Si dilantik menjadi Kepala Inspektorat (Inspektur) Kabupaten Pekalongan yang sebelumnya diisi oleh pejabat pelaksana tugas oleh Asisten II. Kemudian Kepala Satpol PP Edy Widiyanto dilantik menjadi Staf Ahli Bupati.

Bupati mengungkapkan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan ini merupakan sebuah peneguhan komitmen sabagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberi tugas sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama,untuk melaksanakan tugas dan amanah yang dipercayakan dengan penuh tanggung jawab, integritas dan secara professional guna mendukung tercapai dan terwujudnya Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2016-2021.

“Saya berharap para pejabat yang baru dilantik untuk mampu menjadiAparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki tanggung jawab jabatan sesuai tugas dan fungsi OPD yang dipimpinnya serta bisa menjabarkan Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati guna pembangunan Kabupaten Pekalongan. Dan untuk diingat sudah seharusnya tidak ada Visi-Misi OPD, yang ada hanya Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan,” tegas Bupati.

Dijelaskan Bupati, pelantikan pada hari ini merupakan tindak lanjut penataan personil dalam rangka evaluasi dan kesesuaian kompetensi yang telah dilaksanakan Panitia Seleksi Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Kabupaten Pekalongan dan telah memperoleh Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-3524/KASN/10/2019 tanggal 23 Oktober 2019.

“Penempatan seorang pejabat tidak hanya sekedar mencarikan “kursi” untuk seseorang atau kelompok tertentu, akan tetapi benar-benar sebagai tuntutan pemenuhan kebutuhan dan dorongan kebutuhan organisasi. Dan hendaknya kita semua harus kerja cepat, kerja keras dan kerja yang produktif, gunakan seluruh sumber daya untuk melakukan inovasi di jabatan baru, jangan terjebak dalam rutinitas yang monoton, menilai dan menyalahkan orang lain tetapi tidak punya solusi terbaik untuk menangani masalah yang ada,” terang Bupati.

Bupati menuturkan, orientasi kemajuan dalam pelaksanaannya juga harus berorientasi kedisiplinan dan ketertiban. Untuk itu, dua hal pokok harus tetap digunakan dalam pegangan kerja: pertama adalah tugas dan fungsi jabatan dan kedua adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pemahaman dalam pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan kewajiban. Hal itu sangat penting untuk menghindari kesalahan sekecil apapun, lebih-lebih pelanggaran atas peraturan perundang-undangan. Saudara diharapkan dapat mengakselarasi proses aktivitas roda organisasi agar bisa berpartisipasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,” tuturnya.

Satu hal penting menjadi perhatian semua pejabat, imbuh Bupati, yakni kemampuan menjabarkan kebijakan pimpinan, penguasaan bidang tugas, serta kepekaan mengidentifikasi masalah dan memecahkan masalah dengan baik, cepat dan tepat, serta kemampuan mengambil langkah antisipatif terkait dengan tugas dan tanggung jawab.

“Sejak pelantikan hari ini, berarti Saudara sah memangku jabatan yang baru. Hal ini merupakan wujud kepercayaan Pemerintah Kabupaten Pekalongan kepada saudara untuk melaksanakan tugas – tugas dengan semangat yang baru dan penuh rasa tanggung jawab,” imbuh Bupati.

Pelantikan dihadiri oleh Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti, Sekda Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM beserta para Asisten, Staf Ahli dan seluruh Kepala OPD Kabupaten Pekalongan. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)

“Mengapa pelaksana tes IVA ini dilombakan, ini mengingat betapa pentingnya tes IVA ini bagi kesehatan ibu, karena angka kejadian dari kanker serviks tiap tahun meningkat dan 50% menjadi penyebab kematian,” tutur Condro. Namun demikian, Condro tidak menyebutkan angka peningkatan kasus kanker serviks.

Dalam kesempatan tersebut, dia menyampaikan, bersama timnya akan melihat secara administrasi dan mengecek di lapangan dari hasil laporan yang sudah dikirimkan oleh Tim penggerak PKK kabupaten Pekalongan. “Pada kesempatan kali ini kami akan melihat secara langsung di lapangan apakah data itu benar adanya” ucapnya.

Ada 3 lomba yang diselenggarakan, pertama lomba administrasi, lomba UP2K, dan lomba pelaksana IVA tes terbaik. Ada 3 kabupaten yang masuk nominasi, antara lain Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Magelang. Untuk kotanya, kota Semarang dan Tegal. “Kami akan melihat dari 3 kabupaten , mana yang berhak mewakili Jateng ke tingkat nasional,”tuturnya.

Anggota tim penilai lainnya yaitu yaitu Ibu Meri Yuliana ( sekretaris pokja IV PKK provinsi Jateng) dan Eli sugandini ( administrasi ).

PKK Kecamatan Kesesi mewakili Kabupaten Pekalongan dalam Lomba Pelaksana Tes IVA se-Provinsi Jateng dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Penilaian digelar di Aula Kantor Kecamatan Senin pagi.

Kegiatan dihadiri oleh Bupati Pekalongan KH Asip Kholbihi, SH, M.Si, Wakil Forkopimda, Para Kepala OPD Kabupaten Pekalongan, Ketua TIM Penggerak PKK Kabupaten Pekalongan Hj. Munafah Asip Kholbihi beserta jajaran Tim Penggerak PKK, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, Camat Kesesi beserta unsur Muspika Kecamatan Kesesi, Ketua TP PKK Kecamatan Kesesi, Kepala Desa dan TP PKK desa se-Kecamatan Kesesi, Ketua Bhayangkari Kecamatan Kesesi serta dari BPJS Pekalongan.

Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi SH, M.Si dalam sambutannya mengutarakan, di Kabupaten Pekalongan, IVA masih menjadi persoalan utama kita. “Menurut data di Kabupaten Pekalongan ini pada tahun 2016 -2019 ada sekitar 140.124 wanita usia subur. Dari jumlah tersebut, 50% atau sekitar 66 ribu sudah secara sadar melakukan IVA tes dan pemeriksaan payudara,” tutur Asip.

Kesadaran untuk berperilaku sehat kalangan ibu-ibu, kata bupati, angkanya masih perlu terus didorong. Beberapa faktor yang mempengaruhi, menurut bupati, antara lain karena ketidak tahuan, dan yang ke dua, bisa karena sarananya yang kurang memadai. “Oleh karena itu, perlu adanya inovasi-inovasi,“ imbuh Bupati.

Untuk mendukung agar seluruh wanita usia subur ini sadar untuk melakukan IVA Test, pemkab telah menyiapkan 13 puskesmas yang dapat melakukan IVA tes untuk mendeteksi penyakit kanker leher rahim atau kanker serviks dan kanker payudara.

“Mulai Puskesmas Tirto, Sragi, Kajen, Karangdadap, Kedungwuni, Kesesi, Wiradesa, Doro, Bojong, dan Wonokerto. Ditambah tahun 2019 ini Puskesmas di Kandangserang, Paninggaran, Lebakbarang, Petungkriyono. Hampir seluruh puskesmas yang ada di kecamatan sudah menyediakan pelayanan IVA tes. Pada Tahun 2019 ini ada 20 Puskesmas yang sudah melayani IVA tes dan sisanya diusulkan dalam tahun 2020.,” terang Bupati.

Disamping itu, pemkab juga berupaya mengirim tenaga kesehatan untuk dilatih di Balai Latihan Kesehatan Provinsi Jateng menggunakan Anggaran APBD.

Upaya-upaya lain yang dilakukan pemkab untuk mensukseskan capaian tes IVA melalui program yang bersifat partisipatoris dari masyarakat, seperti “Goreng Ceker” (Ngopi Bareng Cegah Kanker) dan “Genmasiv” (Gerakan Masyarakat Kesesi Dukung IVA Tes).

“Secara struktur, pemerintah memberikan pelayanan di setiap Puskesmas, SDMnya kita latih, agar ada kesadaran kolektif di tingkat masyarakat bahwa penanganan masalah IVA menjadi tanggung jawab kita bersama. Kalau hanya pemerintah saja, program ini tidak bisa selesai, tapi kalau melibatkan masyarakat, Insya allah program ini akan bisa selesai minimal sampai tahun 2021”, ungkap bupati.

Bupati berharap setelah penilaian ini pada ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan/Desa, sektor terkait ada impact, hal baru itu untuk menjalankan tugas menggerakkan masyarakat untuk terlaksananya program pemberdayaan kesejahteraan keluarga sehingga bisa mewujudkan visi-misi pemerintah.

“Setelah dinilai hasilnya seperti apa, mohon dari ormas, PKK Kecamatan/Desa supaya bergerak agar saudara-saudara kita semua agar menjadi ibu yang sehat karena jika ibu sehat akan melahirkan generasi yang sehat pula karena saat ini untuk mencapai SDM unggul tidak bisa dengan kata lain kecuali menjaga kesehatan ibu dan anak. Selama ini kesadaran menanamkan perilaku sehat hanya dimonopoli oleh pemerintah, sekarang harus menjadi kesadaran kolektif”, lanjutnya.

Disamping upaya dari pemerintah tersebut, ada juga inisiasi masyarakat. “Pemkab juga menggandeng perusahaan-perusahaan untuk memberikan CSR supaya program ini berlangsung dengan baik. CSR sudah kita terima dari beberapa perusahaan Dalam maupun Luar Negeri”, ucap bupati.(Tim Humas Dinkominfo Kab Pekalongan)

Sebanyak 50 anggota PKK dari Kecamatan Wonokerto sebagai wilayah penghasil ikan serta anggota PKK Kabupaten Pekalongan mengikuti pelatihan yang digelar di Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Pekalongan, Senin (18/11/2019).

Pelatihan dibuka Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pekalongan, Ny. Munafah Asip Kholbihi. Kegiatan dihadiri Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Drs. Sirhan yang diwakili Kabid Perikanan Tangkap Dan Masyarakat Pesisir, Hadi Ali Mukharop, S.STPi, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PM PTSP Naker) Edy Herijanto S.Sos yang diwakili Sekretaris Fuadi Jaman, AP, dan Kepala UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Edy Apriyanto, SH.

Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Kabupaten Pekalongan Ny. Munafah Asip Kholbihi mengharapkan, peningkatan dan pengembangan pengolahan ikan menjadi produk unggulan dapat meningkatkan pendapatan keluarga, sehingga dapat tercipta keluarga yang sejahtera.

Munafah memaparkan, wilayah Kecamatan Wonokerto memiliki potensi sektor perikanan yang cukup besar antara lain berupa komoditas ikan yang berasal dari hasil tangkapan dan budidaya ikan. Wilayah tersebut juga ditunjang dengan potensi wisata pantai yang menurutnya merupakan peluang besar untuk mengembangkan desa sebagai lokasi kuliner. Pengolahan makanan dengan berbahan dasar ikan, menurutnya, sangat potensial dijadikan sebagai usaha kuliner dan dikembangkan menjadi salah satu produk unggulan olahan makanan khas yang bisa dijadikan oleh-oleh atau buah tangan dari Kabupaten Pekalongan.

“Untuk itu Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pekalongan bersama dengan Dinas PM PTSP Naker Kabupaten Pekalongan serta UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Kab. Pekalongan mengadakan Pelatihan Pembuatan Oleh-Oleh Khas Pekalongan Berbahan Dasar Ikan,” tutur Munafah.

Pelatihan diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan keterampilan serta memperkenalkan keanekaragaman masakan berbahan baku ikan kepada masyarakat, untuk berinovasi, berkreasi menciptakan menu baru sehingga minat mengkonsumsi ikan dapat meningkat. “Disamping itu sebagai sarana untuk meyakinkan masyarakat bahwa mengkonsumsi ikan dapat dilakukan melalui beberapa cara pengolahan, diversifikasi olahan serta penyajian dan menciptakan cita rasa yang dikemas secara baik sehingga mampu mempunyai nilai tambah,” ujar dia.

Sebelumnya, Kabid Perikanan Tangkap Dan Masyarakat Pesisir, Hadi Ali Mukharop, S.STPi dalam laporannya menjelaskan, pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mengolah hasil perikanan, memperkenalkan keanekaragaman (diversivikasi) masakan berbahan baku ikan, kandungan gizi serta manfaat gizi ikan bagi kesehatan dan kecerdasan, serta meningkatkan pemahaman tentang pentingnya gizi yang terkandung dalam ikan dan membudayakan makan ikan.

Pelatihan diikuti 50 peserta yang terdiri dari 10 orang Tim Penggerak PKK Kabupaten Pekalongan, 20 orang tim penggerak PKK Desa Pecakaran, dan 20 orang Tim Penggerak PKK Desa Tratebang Kecamatan Wonokerto.

Materi pelatihan berupa teori dan praktek pengolahan ikan menjadi produk berupa Kerupuk Ikan Nila, Stik Ikan Lele dan Pilus Ikan Lele yang disampaikan oleh Tim Dinlutkan Kabupaten Pekalongan. *(Tim Humas Dinkominfo Kab. Pekalongan)

"Pengawasan ini tidak boleh lengah, karena seiring dekatnya masa berakhir kontrak yang ditandatangani hingga bulan Desember 2019," kata Bupati.

Bupati KH. Asip mengungkapkan apabila melakukan kunjungan ke lapangan, pihaknya sering melihat pembangunan-pembangunan yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pekalongan. Pihaknya akan memantau terus agar pembangunan ini betul-betul tepat waktu dan tepat mutu.

"Alhamdulillah, saat ini progres pembangunan RSUD Kesesi sudah 75%. Pembangunan ini menggunakan dana APBD Kabupaten Pekalongan sebanyak Rp 9 miliar. Kita bisa lihat sendiri, kualitas bangunannya bagus. Karena, bikin rumah sakit itu tidak mudah. Instalasinya harus memenuhi kualifikasi yang sudah ditentukan," ujarnya.

Menurutnya ini merupakan tahap pertama, untuk tahap kedua di tahun 2020 pihaknya sudah menganggarkan sebanyak Rp 12 miliar. "Rp 12 miliar tersebut digunakan untuk pembangunan ruang rawat inap," jelasnya

Asip menambahkan pembangunan RSUD Kesesi ini akan menjadi icon di wilayah Kecamatan Kesesi. "Pangsa pasarnya untuk pembangunan Kesesi sudah ada. Jadi kalau Pemerintah tidak cepat, nanti ada rumah sakit baru lagi dari swasta. Inilah bentuk dari bagaimana, upaya Pemerintah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat," tambahnya.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)

Pemantauan proses revitalisasi Telaga Sigebyar Mangunan, dilakukan bupati Minggu pagi kemarin (17/11/2019), bersama dinas dan instansi terkait Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan, untuk megetahui progres pelaksanaan pemulihan.

Sebelumnya, Telaga Sigebyar Mangunan, Desa Telogohendro mengalami penurunan debit air secara drastis, hingga membuat salah satu destinasi pariwisata baru di Petungkriyono tersebut kering, serta wahana permainan kapal teronggok di dasar telaga.

Keringnya telaga disebut-sebut dampak dari kemarau ekstrim berkepanjangan yang melanda berbagai tempat, serta adanya kebocoran di salah satu mata air setempat.

Pada kesempatan pemantauan, Bupati KH. Asip Kholbihi mengatakan, pihaknya akan terus melihat perkembangan pemulihan destinasi pariwisata yang baru saja dibuka untuk pariwisata tersebut, agar dapat kembali dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat setempat, dan wisatawan.

"Sekarang ini kita melihat perkembangan revitalisasi Telaga Sigebyar Mangunan, dengan sasaran telaga agar tetap berfungsi secara baik, sebagai daerah tangkapan air. Kemudian sumber air masih terjaga dengan baik, serta dilakukan penataan oleh masyarakat untuk kepentingan pariwisata," kata bupati.

Penataan yang dilakukan masyarakat untuk menata segi estetika tersebut, hanya dilakukan dibagian kanan dan kiri, sehingga tidak mengganggu permasalahan lingkungan, serta tetap dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk warga setempat.

Karena dengan penataan tersebut, selain pemanfaatan sumber mata air untuk kehidupan, juga pemanfaatan lainnya, seperti pariwisata. "Masyarakat sudah berkomitmen untuk tetap menjaga kelestarian alam, sehingga dalam penataan tidak melakukan pengubahan bentuk-bentuk vitalnya," tandas Asip.

Disebutkan, apabila proses revitalisasi berjalan dengan baik, maka Telaga Sigebyar Mangunan, akan dibuka kembali untuk masyarakat Januari 2020 mendatang. "Yang jelas sekarang ini kita pulihkan dulu fungsi-fungsinya secara baik, dan kita pantau perjalanannya, karena ini juga sekaligus untuk menjaga kelestarian alam, sehingga dilakukan tidak secara sembarangan," jelas bupati.(didik /dinkominfo kab.pekalongan)

“Desember nanti kita Insya Allah juga akan mendapat penghargaan dari Mark Plus. Kemarin, belum lama kita mendapat penghargaan dari Pandu Negeri, karena tata kelola APBD dan itu adalah produk kita bersama”, ungkap bupati saat menyampaikan sambutan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan dalam rangka Persetujuan Bersama Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Pekalongan TA 2020, di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Pekalongan, Jum’at (15/11).

Rapat Paripurna tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Pekalongan, para wakil ketua Dan segenap anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, Ketua Pengadilan Agama, Sekretaris Daerah beserta Asisten, Staff Ahli Bupati, para Kepala OPD se-Kabupaten Pekalongan, para pimpinan instansi vertikal, BUMN dan BUMD se-Kabupaten Pekalongan, Ketua KPUD dan para Ketua Partai Politik se- Kabupaten Pekalongan, para wartawan, LSM dan hadirin lainnya.

Dalam rapat paripurna tersebut, Bupati menyampaikan, Belanja Daerah tahun 2020 direncanakan sebesar Rp 2.446.656.142.301, sehingga terjadi deffisit anggaran sebesar Rp. 127.667.309.431. “Defisit ini akan ditutup melalui pembiayaan netto, sehingga secara riil defisit sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah),” tutur Bupati.

Dalam struktur belanja daerah ini, Kabupaten Pekalongan, menurut bupati, sudah cukup bagus antara belanja langsung dan belanja tidak langsung , antara belanja pegawai dan belanja modal.

“Dulu, kalau tidak salah, Tahun 2016 Belanja Modal kita hanya 250 (miliar rupiah). Sekarang belanja modal kita 560 (miliar rupiah). Belanja modal adalah Belanja yang dialokasikan untuk publik. Efeknya adalah ini bisa menekan angka kemiskinan yang sejak 7 tahun terakhir. Menurut data BPS jawa tengah angka kemiskinan kabupaten Pekalongan turun tertinggi sejak 7 tahun terakhir,” ujar Bupati. Dikatakan, angka penurunan kemiskinan pada tahun 2017-2018 adalah terbesar, yakni 2,35 %. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan saat ini juga mencapai 5,76%. Angka lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional, provinsi, maupun Kota Pekalongan.

Pemkab Pekalongan, menurut Bupati, telah melakukan perubahan paradigma pengentasan kemiskinan, dari paradigma sebelumnya kemiskinan dengan indikator kebutuhan pokok atau basic needs dirubah ke basic rights atau hak-hak dasar. “Kita tidak melulu menekankan pada keperluan kebutuhan dasar tetapi bagaimana penekanan kepada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin”, Inilah kenapa kita sering mendapat penghargaan,” tandasnya.

Salah satu perubahan mendasar dari upaya pengentasan kemiskinan, menurut bupati, adalah dengan tidak akan memandang orang miskin sebagai obyek dan beban pembangunan, tetapi orang miskin merupakan subyek dan aset pembangunan, oleh karena itu, menurutnya, wajah kesejahteraan masyarakat kabupaten Pekalongan sekarang sudah tampak merata. Ditambahkan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pekalongan sekarang sudah hampir Rp. 25 juta.

Sementara itu, terkait upaya penanggulangan rob, pada tahun 2020 pemkab mendapatkan bantuan sebesar Rp. 100 miliar lagi dan bantuan dari Provinsi Jawa Tengah diperkirakan juga bertambah. “Ini dari pendapatan dana perimbangan, dana transfer terutama dari dana dekonsentrasi,” imbuh Bupati.

Terkait penerimaan pajak, Bupati menjelaskan, pemkab bersikap hati-hati untuk tidak terlalu menaikkan pendapatan dari sektor pajak “Kalau terlalu menekan pajak, yang rugi masyarakat. Hari ini Pertumbuhan Ekonomi Nasional hanya 5%. Kalau kita terlalu menekan pajak kasihan pengusaha”, jelasnya.

Menurutnya, target yang paling utama adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Pertama adalah infrastruktur. “Sekarang sudah 93 persen infrastruktur Kabupaten Pekalongan dalam keadaan baik,” ujar Bupati. Pihaknya meyakini tahun 2020, kondisi infrastrukutur baik 100 persen .

Dalam kesempatan tersebut, bupati juga menjelaskan ada sektor-sektor income baru seperti banyaknya wisata-wisata yang difasilitasi pemkab dan mendatangkan income bagi masyarakat namun belum bagi pemkab.

Berdirinya delapan perguruan tinggi karena fasilitasi dan regulasi yang diatur pemkab, menurutnya, juga menjadi trigger atau pemicu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan sekaligus menciptakan pemerataan kemakmuran di masyarakat.*(Tim Humas Dinkominfo kab. Pekalongan)

Demikian disampaikan oleh Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si saat menjadi Keynote Speaker pada acara Bedah Buku “Islam Berkebudayaan, Akar Kearifan Tradisi, Ketatanegaraan dan Kebangsaan” karya M. Jadul Maula yang diselenggarakan di Pendopo Bupati Pekalongan, Jumat (15/11/2019) siang.

Dalam acara tersebut hadir Wakil Rektor IAIN Pekalongan DR. H. Muhlisin, Kepala Kemenag H. Kasiman Mahmud Desky, M.Ag., Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Hj. Sumarwati, S.IP., M.AP., Ketua Lesbumi Kabupaten Pekalongan Gus Eko Ahmadi, perwakilan mahasiswa serta praktisi pendidikan di Kabupaten Pekalongan.

Selain itu, kata Bupati, dengan membaca buku tersebut, masyarakat akan lebih menghargai orang lain, berlaku toleran, dan memandang Allah sebagai dzat yang welas asih. “Agama tidak hanya dipandang sebagai ritual, kesalehan sosial, yang lebih penting menghargai keyakinan, dan menghargai budaya dan berbagai suku yang ada di Nusantara,” ujarnya.

Ditambahkan Bupati KH. Asip, dalam halaman awal, buku ini mengupas tentang hadis tentang menuntut ilmu sampai ke Negeri Cina, yang bisa dipahami sebagai entitas Cina sebagai bangsa yang maju pada masa itu, dan juga Cina berarti jauh artinya keharusan mencari ilmu sejauh mungkin.

“Pada abad ke-6 ada hubungan antara Cina-India-Arab dan Jawa khususnya dalam hal perdagangan, terutama kain atau katun yang didatangkan dari India sehingga kita tidak kekurangan komoditas tersebut,” tutur Bupati.

Untuk itu tidak heran, tambah Bupati, jika Pekalongan yang berada di daerah pesisir dan juga merupakan jalur sutra perdagangan, tidak pernah kekurangan bahan baku pakaian. Maka wajar jika sekarang menjadi penghasil Batik terbesar kemudian di susul Solo, Jogja dan Cirebon.

“Hal itu dikarenakan suplai bahan baku sudah terjadi sejak awal masehi dan didukung SDM yang secara kultural sudah terjalin interaksi tentang bagaimana cara membikin pakaian, dan mengembangkan pakaian itu menjadi lebih baik, proses ini kita alami,” imbuhnya

Sementara itu, Ketua Lesbumi PCNU Kabupaten Pekalongan Gus Eko Ahmadi mengatakan, keadaan pemilkiran era milenial berbeda dengan jaman dahulu, jika dulu jika ada isu yang dilontarkan oleh pemimpin akan dikupas dalam kelompok diskusi.

Bagi NU yang didalamnya ada Lembaga Lesbumi, tutur Gus Eko, berkepentingan agar masyarakat Kabupaten Pekalongan memahami Islam dengan pendekatan budaya sehingga dapat melihat perbedaan dengan kacamata yang lebih bijak.

“Melalui acara ini kita ajak segenap yang hadir, para santri dan pemuda Kabupaten Pekalongan untuk membudayakan literasi, sehingga akan mendorong sinergi antara pemerintah dan masyarakat,” terangnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)

Artikel

Artikel

Alamat

Link Terkait

Statistik Pengunjung