KAJEN - Bupati KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si mendorong produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan produk unggulan Kabupaten Pekalongan, dapat menembus pasar wisata internasional di Kota Sabang, yang saat ini tengah menjadi destinasi nasional, dengan kunjungan turis luar negeri cukup banyak.
Taman laut pulau di Kota Sabang, merupakan salah satu dari 9 spot terbaik snorkeling dan diving di Indonesia, yang mampu menarik perhatian wisatawan internasional. Sehingga keberadaannya menjadi sebuah destinasi unggulan.
Kondisi demikian menjadikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan berupaya menerobos pangsa pasar salah satu daerah wisata unggulan tanah air tersebut.
"Karena itu, sekarang ini kami bersama rombongan dari dinas terkait datang ke Sabang untuk belajar, bertukar fikir tentang kepariwisataan. Kemudian juga menjalin berbagai kerjasama agar produk unggulan kita, dapat menembus pasar di Sabang," kata Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si saat melakukan kunjungan kerjanya ke Kota Sabang Provinsi Banda Aceh, Jumat malam (1/11/2019).
Disebutkan, keberadaan industri di Kabupaten Pekalongan sangat populer dalam dunia perdagangan sandang, mulai dari batik, sarung, dan lainnya. Sehingga berbagai terobosan pemasaran terus dilakukan, agar perekonomian masyarakat dapat tumbuh dengan cepat.
"Apabila pengusahanya terus didorong untuk pengembangan pemasaran, akan memberikan efek pada banyaknya kebutuhan tenaga kerja, dan pekerja industri di Pekalongan itu ya orang Pekalongan sendiri. Sehingga perputaran ekonomi yang cepat ini, akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tandas Asip.
Selain batik dan sarung yang akan dijadikan sebagai oleh-oleh di destinasi pariwisata Sabang. Banyak UMKM Kota Santri dapat diusung untuk menjadi oleh-oleh atau memenuhi kebutuhan wisatawan di daerah titik nol Indonesia tersebut.
Wakil Wali Kota Sabang, Suraji Yunus saat menjamu kedatangan rombongan Bupati Pekalongan, menyebut bahwa saling silaturahmi antar daerah akan banyak memberikan keuntungan, bagi masing-masing daerah tersebut.
"Jadi ini tidak hanya kunjungan kerja, tapi juga ajang silaturahmi antara Kabupaten Pekalongan dan Kota Sabang. Insyaallah kami juga akan melakukan kunjungan balasan. Karena ini sangat bermanfaat sekali menjalin persaudaraan," terang wakil wali kota.
Disebutkan, Kabupaten Pekalongan sudah melihat langsung destinasi yang ada di Kota Sabang. Nanti dari Kota Sabang akan berkunjung untuk melihat potensi unggulan di Kabupaten Pekalongan, dengan produk unggulan batik dan sarung.
"Kerjasama perdagangan sangat memungkinkan dilakukan, baik kami mendatangkan ahli dari Pekalongan ke Sabang. Atau produk dari Pekalongan langsung bisa memenuhi pasar pariwisata kami yang menjangkau turis internasional," jelas Suraji Yunus.
Bahkan 1-2 November ini, sedang diselenggarakan event internasional bertajuk Free Diving yang diikuti oleh 17 negara. "Kunjungan ini sangat tepat karena bersamaan dengan penyelenggaraan event internasional tersebut," tambah dia. (red)
KAJEN - Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si bersama jajaran Pemkab Pekalongan melakukan kunjungan ke Kota Banda Aceh, untuk saling belajar sektor industri, dan pertukaran perdagangan prodak lokal, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
KAJEN – Puskesmas Siwalan kecamatan Siwalan mendapatkan kunjungan tim surveyor dalam rangka pelaksanaan survey akreditasi / reakreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama pada Rabu (30/10) malam. Kegiata ini dilaksanakan Setiap 3 tahun sekali.
KAJEN - Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kabupaten Pekalongan masa bhakti 2019-2022 secara resmi dilantik. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jawa Tengah – Bily Dahlan, di Gedung PPNI di Kajen Kabupaten Pekalongan, Rabu (30/10/2019).
KAJEN – Sebanyak 100 warga berpenghasilan rendah di Kabupaten Pekalongan mendapatkan bantuan pembangunan rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR). Bantuan tersebut berupa pembangunan rumah layak huni.
KAJEN- Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) BPN di Kabupaten Pekalongan, yang telah dilakukan sejak tahun 2016, saat ini telah menyelesaikan sertipikat lahan milik masyarakat dengan prosentase 70 persen, dari keseluruhan lahan belum bersertipikat di Kota Santri.
- Kabupaten Pekalongan terpilih sebagai kandidat daerah terbaik untuk kategori Ketepatan Alokasi Outcome Kesejahteraan Kelompok 2 (dua) dalam Indeks KELOLA (Kinerja dan Efektivitas Pengelolaan APBD) versi Kata Data Indonesia.
Kunjungan kerja ke Kota Banda Aceh diterima Wakil Wali Kota Zaenal Arifin, pada sebuah jamuan makan malam, Kamis (31/10/2019). Dalam pembicaraan antar kepala daerah itu, terungkap kesamaan budaya antara Kabupaten Pekalongan sebagai Kota Santri, dan Banda Aceh merupakan Kota Serambi Mekah.
Dari kesamaan budaya, juga terdapat kesamaan industri berkembang yakni kopi Aceh yang sudah terkenal secara masif, dan songket serta peci Aceh. Kemudian kopi Kabupaten Pekalongan juga cukup dikenal walaupun kurang masif, serta industri batik dan sarung Pekalongan yang dikenal secara luas.
"Di sini ada kesamaan budaya, sehingga kami saling bertukar pikir, untuk melakukan pengembangan, serta pertukaran perdagangan karena sama-sama kota religius, dengan kebutuhan sandang serupa. Semuanya dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat masing-masing daerah, dan saling menguntungkan," kata bupati.
Bupati Asip menyebut batik, sarung dari Pekalongan selain diperdagangkan ke berbagai daerah secara luas, juga akan melengkapi kebutuhan di Aceh, begitu pula songket serta peci khas Aceh, bisa mendukung kebutuhan sandang masyarakat Kabupaten Pekalongan.
"Untuk kopi ini kita yang masih harus belajar dengan Aceh, karena di Aceh kopinya sudah terkenal secara masif. Jadi banyak sekali langkah-langkah kerjasama direncanakan dari hasil kunjungan ke Kota Banda Aceh ini. Termasuk pariwisata di Banda Aceh juga sudah bagus," tandas Asip.
Sementara Wakil Wali Kota Banda Aceh Zaenal Arifin, menambahkan pihaknya banyak mendapat masukan dan pembelajaran dari kunjungan yang dilakukan Kabupaten Pekalongan, serta dapat diterapkan di Aceh. Diantaranya adalah pertukaran perdagangan sandang karena sama-sama memiliki budaya serupa.
"Gayung bersambut selain batik, ada beberapa jenis sarung terkenal di Pekalongan. Di sini Wali Kota Banda Aceh menggagas dalam satu minggu, satu hari berpakaian adat Aceh. Kemudian ada wacana hari Jumat bergaya santri memakai sarung, pakai sepatu, jas, koko juga boleh, yang jelas adalah mengenakan sarung. Ini bisa bertukar dengan produk dari Pekalongan," tambahnya.
Kendati demikian wacana menggunakan sarung di hari Jumat tersebut, masih dikaji oleh DPRD setempat, dan apabila disetujui akan segera dilaksanakan melalui Peraturan Wali Kota (Perwal) Banda Aceh.(red)
Hal tersebut diungkapkan, Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti saat mengecek peralatan rescue dan logistik PMI, di Markas PMI Kabupaten Pekalongan, Kamis, (31/10/2019).
"Berdasarkan prediksi BMKG, awal musim hujan pada tahun 2019 di wilayah pantura, diprediksi terjadi pada Bulan November."
"Oleh karena itu, saya datang ke markas PMI untuk mengecek semua alat yang ada di PMI dan logistiknya apakah siap tidak untuk menghadapi pergantian musim," kata Wakil Bupati Arini.
Menurutnya hasil cek peralatan dan logistik tadi semuanya sudah siap, apabila hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.
"Tadi semua alat saya cek, dari alat evakuasi, obat-obatan, tandu, oksigen, kendaraan, gergaji. Takutnya, ono alat e orak bisa diuripke (ada alatnya tapi tidak bisa digunakan) hal-hal ini jangan sampai terjadi."
Alhamdulillah, semua alat aman. Kemudian, untuk bantuan logistik sendiri PMI juga ready. Tidak hanya itu, PMI juga akan berkoordinasi terus dengan BPBD," ungkapnya.
Arini mengimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai dan berhati-hati saat musim pancaroba dan musim penghujan.
Kemudian, penyakit saat pergantian musim juga perlu diwaspadai. Oleh karenanya, pihaknya mengajak masyarakat untuk bersih-bersih lingkungan sekitar.
"Potensi bencana yang perlu diwaspadai pada saat musim ini yaitu bencana angin kencang dan puting beliung. Kemudian, untuk musim hujan banjir dan longsor," tambahnya. (red)
Wakil bupati Pekalongan Ir. Arini Harimurti mengatakan pihaknya menyambut baik pelaksanaan survey akreditasi karena menurut pengalaman setiap kali ada kegiatan akreditasi menjadi motivasi melakukan hal hal yang lebih baik lagi, untuk memberikan yang terbaik. “Apakah itu berbenah administrasi, bersih bersih kantornya, namun motivasi seperti itu saya harapkan tidak hanya pada saat terlaksananya akreditasi itu sendiri tetapi saya harap semangat ini senantiasa tumbuh setelah masa masa disurvei” ucap wakil bupati.
Sebagaimana disampaikan presiden Jokowi, kata Arini, bahwa kita hendaknya tidak hanya melihat pada proses tetapi yang lebih penting adalah pada hasil. Kalau istilah SMS, kata beliau, itu tidak hanya terkirim/sent , tetapi benar benar diterima/delivered, sehingga hasil dari Puskesmas itu sendiri saya harapkan bahwa masyarakat bisa merasakan manfaat dari keberadaan Puskesmas itu sendiri. “Jadi kalau hanya diprogram dilaksanakan dan kemudian mungkin dievaluasi saja, tapi setelah kita tanya masyarakat ternyata masyarakat tidak pernah merasakan, itu bukan yang kita capai. Yang kita capai adalah hasil. Apakah masyarakat puas, apakah masyarakat dapat memanfaatkan puskesmas itu dengan baik”, paparnya.
“Oleh karena itu mudah mudahan Puskesmas Siwalan menjadi puskesmas yang paripurna dalam hal pelayanan benar benar dirasakan manfaaatnya oleh masyarakat”, harap Arini.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan, Setiawan Dwi Antoro SKM.M.Kes menyampaikan bahwa 3 tahun lamanya menunggu tim surveyor hadir di Puskesmas Siwalan kecamatan Siwalan
Setiawan melaporkan dari 27 puskesmas di 19 kecamatan, sudah terakreditasi 26 pusmesmas. 1 baru teregistrasi. Dari 26 puskesmas ini yang sudah mencapai utama ada 2 yaitu puskesmas tirto I dan puskesmas Kedungwuni. Sedangkan Puskesmas Siwalan termasuk madya
Hadir dalam acara tersebut asisten pemerintahan I Drs Ali riza M.Si, camat, kapolsek, jajaran dinas kesehatan , kepala puskesmas siwalan beserta para stafnya (Red)
Pelantikan dihadiri Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si., Ketua DPRD Dra. Hj. Hindun, MH., segenap pengurus daerah Hipmi Jawa Tengah, Kepala OPD Kabupaten Pekalongan terkait dan segenap tamu undangan.
Bupati dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada segenap pengurus BPC Hipmi Kabupaten Pekalongan masa bhakti 2019-2022 yang dilantik. Bupati berharap Hipmi Kabupaten Pekalongan bersinergi dengan Pemkab Pekalongan terutama dalam hal peningkatan perekonomian yang muaranya demi kesejahteraan masyarakat.
“Pada tahun 2023, kami menargetkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pekalongan 7%. Adanya berbagai terobosan yang telah dilakukan kami optimis hal ini dapat tercapai,” ujar Bupati.
Untuk lebih dekat dan bersinergi dengan Pemkab Pekalongan, Bupati memfasilitasi kantor khusus Hipmi Kabupaten Pekalongan yang berlokasi di Dinperindagkop dan UKM Kabupaten Pekalongan.
“Silahkan bisa memanfaatkan kantor ini, kami senang bersinergi. Mudah-mudahan dengan ini apa yang diharapkan bersama bisa tercapai,” imbuhnya.
Sementara itu Ketua BPD Hipmi Jawa Tengah Billy Dahlan mengajak segenap pengurus dan anggota Hipmi utamanya Hipmi Kabupaten Pekalongan untuk melek teknologi seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi agar mampu bersaing di era global.
“Teknologi adalah hal yang tak dapat terpisahkan dalam era kekinian. Para pengusaha pun harus bisa beradaptasi karena kalau tidak akan tertinggal kereta dari mereka yang sudah melek teknologi terlebih dahulu,” katanya.
Billy menyebutkan, di era revolusi ini sumber daya manusia juga harus dipersiapkan dengan matang apalagi menyambut bonus demografi. Untuk itu, Hipmi Kabupaten Pekalongan harus mampu berperan aktif membantu mengembangkannya di Kabupaten Pekalongan.
“Dalam hal ini Hipmi Kabupaten Pekalongan harus bisa menjadi jembatan bagi semua pihak. Harus menjadi teman di dunia usaha di daerah. Dengan itu semua, diharapkan akan menjadi pengusaha handal dan kuat digital. Semoga kepengurusan baru bisa amanah,” harap Billy Dahlan.
Adapun Ketua Hipmi Kabupaten Pekalongan terpilih yang sekaligus anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, Rosi Ardiyanti, SKM.,M.Kes, menyampaikan pihaknya siap mengemban amanah yang telah diberikan dan membawa nama baik daerah.
Rosi menekankan bahwa dengan melihat potensi Kabupaten Pekalongan yang luar biasa, pihaknya akan melakukan terobosan atau inovasi di berbagai sektor.
“Guna mewujudkan hal ini saya membutuhkan dukungan dari segenap pengurus dan semua pihak termasuk Pemerintah. Saya akan menularkan panji-panji wirausaha hingga ke pelosok-pelosok di Kabupaten Pekalongan,” janji Rosi. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si melakukan penyerahan bantuan dan peletakkan batu pertama Pembangunan Baru Rumah Swadaya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (PBRS-BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), Rabu (30/10/2019) di Kranji Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.
Kegiatan dihadiri Kasubdit Pendataan dan Verifikasi Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR-Rugiyo, S.Sos.,M.Si, Sekda Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM, beserta Asisten Pembangunan dan Ekonomi Hari Suminto, SH.,MH, dan beberapa Kepala OPD terkait, para Camat terkait, Pimpinan Cabang Bank BTN Pekalongan, dan tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan saat ini sedang gencar membangun dan salah satu yang serius kita bangun adalah mengenai perumahan. Namun demikian, membangun itu tidak hanya soal perumahan saja.
“Sebagai contoh di Kedungwuni sedang berlangsung pembangunan pasar yang apabila selesai nanti akan menelan biaya total hampir Rp 200 milyar. Disamping itu saat ini juga akan dibangun pasar Wiradesa dengan perkiraan menelan biaya Rp 120 milyar. Ini belum selesai, saat ini kita sedang membangun tanggul penahan rob dengan total anggaran hampir Rp 500 milyar,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menuturkan, untuk infrastruktur jalan. Dijelaskan, saat ini sudah selesai dibangun 95 persen dari seluruh jalan Kabupaten. “Itu menghabiskan total anggaran biaya sebesar Rp 320 milyar. Artinya apa? Bahwa pembangunan yang kita lakukan tidak hanya satu bidang saja. Ini yang bersifat fisik, di luar fisik juga seperti pendidikan, kesehatan, kemudian kerohanian keagamaan juga kita bangun,” terang Bupati
Terkait Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Menurut Bupati, adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan stimulan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memperoleh rumah yang layak huni. BSPS sendiri terdapat dua jenis kegiatan yaitu Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) dan Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS).
“Hari ini kita meresmikan program Pembangunan Baru Rumah Swadaya dari Kementerian PUPR. Untuk Kabupaten Pekalongan mendapat alokasi sebanyak 100 unit dengan rincian Rp 35 juta per unit, sehingga total Rp 3,5 milyar. Ini bisa kita saksikan hasil rumahnya betul-betul sudah sangat standar, besinya sudah standar, pondasinya sudah standar,” tutur Bupati.
Dari 100 unit rumah, tambah Bupati, nanti akan kita bantu juga hal-hal lainnya, dari swadaya masyarakat juga kita dorong karena program ini harus ada swadaya dari masyarakat. “Kita masih punya problem yakni 14ribu rumah tangga yang ada di Kabupaten Pekalongan yang belum memiliki rumah. Ini bisa kita selesaikan dengan banyak pola,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) Ir. Trinanto Agus Maryono, M.Si., memaparkan bahwa untuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya kategori pembangunan baru (PBRS), Kabupaten Pekalongan mendapatkan alokasi 100 unit yang tersebar di 6 Desa/Kelurahan pada 5 Kecamatan.
Yakni Desa Wonokerto Kulon Kecamatan Wonokerto 15 unit, Desa Tangkil Kulon Kecamatan Kedungwuni 15 unit, Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni 25 unit, Desa Pegaden Tengah Kecamatan Wonopringgo 15 unit, Desa Karangasem Kecamatan Talun 15 unit, dan Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran 15 unit.
Dijelaskan Trinanto, dari 100 penerima bantuan tersebut, masing-masing menerima Rp 35 juta dengan rincian Rp 30 juta untuk belanja material dan sisanya Rp 5 juta untuk bantuan upah tukang. Sehingga total keseluruhannya adalah Rp 3,5 milyar.
Pada kesempatan itu juga diserahkan bantuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya kategori Peningkatan Kualitas (PKRS) sebesar Rp 18.725.000.000,- untuk 1.070 unit rumah yang tersebar di 18 Kecamatan dan 43 Desa.
Dalam menyalurkan dana bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya dan pembangunan baru rumah swadaya (PKRS dan PBRS), di Kabupaten Pekalongan telah ditunjuk Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Kajen.
“Perlu kami laporkan, sejak tahun 2016 sampai tahun 2018 Pemkab Pekalongan telah melaksanakan bantuan peningkatan kualitas untuk rumah tidak layak huni sebanyak 14.878 unit. Di tahun 2019 ini, Pemkab Pekalongan kembali melaksanakan kegiatan yang sama sebanyak 3.050 unit, dengan rincian 1.070 unit dari Kementerian PUPR, 816 unit dari Bantuan Keuangan bagi Pemerintah Desa (Bankeupemdes), 350 unit dari APBD Kabupaten, 170 unit dari Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan, 544 unit dari Anggaran Dana Desa, 100 unit dari CSR, dan 100 unit Pembangunan Baru dari Bantuan BSPS Kementerian PUPR yang saat ini akan dilaksanakan peletakan batu pertama,” papar Trinanto.
“Dan direncanakan pelaksanaan pembangunan baru rumah swadaya ini akan selesai di akhir bulan Desember 2019,” imbuh Trinanto.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Hal itu dikatakan Kepala BPN Kabupaten Pekalongan Sujarno, pada usai menyerahkan 1.200 sertifikat tanah milik warga Desa Lemahabang Kecamatan Doro, dan 528 sertipikat tanah milik warga di Desa Brengkolang, Kecamatan Kajen, Selasa sore (29/10/2019).
"Tadi sudah diserahkan sertipikat di Desa Lemahabang, dan sekarang ini di Desa Brengkolang. Secara keseluruhan di Kabupaten Pekalongan sampai saat ini sudah mencapai 70 persen, dan akan diselesaikan semuanya tahun 2023," katanya.
Disebutkan, sertipikat ini adalah bukti hak paling tinggi untuk kepemilikan tanah, dan harus dijaga secara baik, serta bisa dijadikan sebagai sarana dalam peningkatan perekonomian, sebagai jaminan.
"Boleh saja dijaminkan asal tidak untuk konsumtif, beli mobil, motor dan sebagainya. Tapi untuk kepentingan manfaat usaha, penambahan modal. Sehingga kesejahteraan masyarakat bisa meningkat," tandas Sujarno.
Karena dengan diterimanya sertipikat oleh masyarakat, apabila tidak diberikan pengertian tentang pemanfaatnya, dikhawatirkan digunakan tanpa manfaat.
"Jadi sekalian saja disosialisasikan agar digunakan secara baik dengan dijadikan agunan secara bermanfaat untuk kesejahteraan," jelas Kepala BPN.
Sementara Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si menambahkan, keberadaan sertipikat itu sebagai pembatas hak milik, untuk meminimalisir konflik, karena kepemilikan sudah jelas.
"Jadi harus dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat, dan untuk Desa Brengkolang ini sudah semua apabila dilihat dari populasi penduduk, sekitar 1200 an," tambah dia.
Tak hanya itu, kegiatan pembagian sertipikat program PTSL yang dilakukan secara massal di desa-desa, sekaligus dimanfaatkan untuk sosialisasi seluruh program yang diluncurkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan, seperti Pilkades tanpa pembagian uang, program kudu sekolah, dan lain sebagainya.
"Yang jelas kesempatan bertemu dengan masyarakat ini, kita jadikan sebagai media untuk sosialisasi program pemerintah juga. Supaya masyarakat ikut berperan serta dalam menyukseskan program tersebut," jelas bupati.(didik /dinkominfo kab.pekalongan)
Indeks kelola disusun oleh tim riset dan analis KIC bersama para ahli ekonomi independen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada . Indeks kelola mengukur efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah daerah (Pemda).
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si usai paparannya menyampaikan bahwa Indeks Kelola ini akan menjadi dasar untuk pemberian penghargaan kepada 6 pemerintah daerah (Pemda) terpilih yang paling efektif dalam mengelola anggaran sesuai kebutuhan pembangunan di daerah masing-masing.
”Kita sebagai salah satu nominator tersebut, karena ada beberapa hal yang menunjukkan efektifitas penggunaan anggaran dan kemaslahatan bagi masyarakat ”tandasnya di Kantor Kata Data Indonesia di Komplek Senayan Jakarta (25/10/2019).
Hal tersebut tak lepas dari inovasi pembangunan yang termahtub pada 12 mandat rakyat yang telah dilaksanakan seperti pemberian Kartu Kajen Sehat dan Kajen Cerdas, pemberiran Subsidi Biaya Pendidikan di Perguruan Tinggi, Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas dan Percepatan Infrastruktur, Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan di daerah atas WB, Guru Madrasah, Takmir Masjid, Ustadz
Program lain adalah Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Hasil Produksi Pertanian, Mendorong Pertumbuhan UMKM, Mendorong Pertumbuhan Budidaya Air Tawar dan Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan, Menanam Kembali 1 Juta Pohon untuk Kelestarian Lingkungan,Melestarikan Seni dan Budaya dan Mewujudkan Birokrasi yang Melayani, Disiplin dan Bersih.
“Dan kita juga melakukan inovasi membangun tanggul melintang di daerah Mulyorejo Tirto yang mampu mengentaskan dari dampak rob dan diikuti mendapat bantuan pembangunan tanggul melintang pencegah rob dari pemerintah pusat hingga 500 milyar lebih”tandasnya.
Menurut Bupati, ini tak lepas karena kita kemampuan kita melaksanakan Trilogi pembangunan berupa pendidikan dengan pengembangan sumberdaya manusianya, pembangunan infratruktur secara kesinambung dan penyalanan birokrasi yang baik
Sementara itu Heri Susanto, CCO (Chief Content Officer) Kata Data Indonesia menyampaikan sejak pemberlakuan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) secara baik, mandiri, berkualitas, prudent, transparan dan akuntabel. Lewat otonomi daerah, para pemimpin daerah diharapkan bisa mengelola anggaran untuk kepentingan pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Kesuksesan pemerintah daerah dalam membangun daerahnya dapat memberikan berbagai implikasi positif. Pertama, kesuksesan pemerintah daerah dapat memacu pemerintah daerah lain dalam pembangunan daerahnya. Kedua, kesuksesan pembangunan daerah dapat membantu pemerintah pusat dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional.
Nyatanya, efektivitas dan optimalisasi pengelolaan APBD belum tercapai. Dengan situasi seperti ini, pengelolaan APBD dianggap tidak maksimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Penyebabnya selain masalah perencanaan yang belum memiliki standar baik, menurut Menteri Keuangan juga disebabkan terlalu banyaknya program yang dikerjakan pemerintah daerah dengan hasil yang nihil.
Saat ini,pemerintah belum sepenuhnya menjadikan keluaran (output) apalagi hasil (outcome) sebagai penilaian akhir. Keluaran masih sulit dijadikan sebagai variabel terakhir penilaian di setiap kementerian dan lembaga karena memiliki parameter dan ukuran berbeda. Oleh karena itu, perbandingan keluaran secara cepat membutuhkan usaha dan waktu lebih banyak. Alternatif penilaian yang relatif mudah dilakukan dan hasilnya dapat dipantau dalam waktu riil adalah penggunaan anggaran berdasarkan realisasi penyerapan anggaran. (red)
– Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si secara langsung menghadiri rapat koordinasi High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Eks Karesidenan Pekalongan. Kegiatan diselenggarakan oleh Bank Indonesia Perwakilan Tegal itu yang mengambil tema “Menjaga Stabilitas Harga Pangan Menjelang Hari Raya Natal 2019 dan Tahun Baru 2020”, digelar di Hotel Horison Pekalongan, Selasa (29/10/2019) pagi.
Kegiatan HLM dihadiri, Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Tegal Muhamad Taufik Amrozy, para perwakilan dari Kabupaten/Kota di wilayah BI Perwakilan Tegal, Kepala Bulog Divre Pekalongan, para Kepala BPS di eks Karesidenan Pekalongan, para Kepala Dinas di eks Karesidenan Pekalongan, Anggota Satgas Pangan di eks Karesidenan Pekalongan, dan Sales Branch Manager Pertamina.
Bupati Pekalongan menuturkan, dalam high level meeting TPID yang diselenggarakan oleh BI Tegal dilakukan agar tidak terjadi inflasi maupun deflasi khususnya dalam sektor daging ayam. “Ini perlu adanya holdingisasi karena usaha penggemukan ayam yang ada di Kabupaten Pekalongan tumbuh subur. Nanti akan kita data, termasuk yang ada di Batang, Pemalang, Pekalongan, Tegal dan Brebes. Kalau tidak dikendalikan masyarakat bisa rugi. Artinya bahwa kalau terjadi deflasi berarti barang terlalu banyak, kemudian pasar melimpah, maka para produsen akan merugi yaitu teman teman para pengusaha ayam potong,” kata Bupati.
“Kalau terjadi inflasi karena barang ini distop atau didistribusikan ke daerah lain maka akan terjadi inflasi maka yang merugi masyarakat banyak,” tambah Asip.
High Level Meeting yang diselenggarakan BI Tegal ini, kata Bupati, tujuannya agar Pemerintah khususnya Kabupaten Pekalongan memiliki treatment yang jelas menjaga inflasi walaupun pada saat ini angka inflasi di Kabupaten Pekalongan masih lebih rendah dari Propinsi yang 3,13 dan Pusat 3,39, sementara Kabupaten Pekalongan 3,08.
“Walaupun angkanya masih aman, tetapi langkah-langkah preventif harus kita lakukan. Termasuk gas. Gas yang subsidi yang terjadi di Kabupaten Pekalongan itu kadang suatu saat terjadi kelangkaan, di saat yang lain normal,” tambahnya.
Secara umum, kata Bupati, ketersediaan bahan baku terutama beras dan minyak di Kabupaten Pekalongan terjaga semua dan tercukupi terutama menghadapi natal dan tahun baru. “Inflasi di Kabupaten Pekalongan tahun 2017 sempat naik diangka 4,17 tetapi sekarang sudah kembali diangka 3,08,” jelas Bupati.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Tegal Muhamad Taufik Amrozy mengatakan pada momen Lebaran dan Natal serta tahun baru biasanya terjadi tekanan harga. Untuk itu perlunya antisipasi yakni dengan menggelar rapat satu bulan sebelumnya.
Menurutnya ada beberapa hal yang mempengaruhi inflasi diantaranya yakni faktor kemarau yang berkepanjangan yang berpengaruh pada pola tanam. “Dari penuturan BMKG di beberapa daerah sudah dikategorikan memasuki musim hujan, itu juga akan berpengaruh pada hasil tanaman dan supply,” tuturnya.
Untuk ketersediannya beras sendiri, lanjut Taufik, bulog masih mempunyai cadangan hingga dua tahun mendatang, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. “Untuk Pertamina sendiri yang menangani BBM dan LPG juga menginformasikan stok aman untuk natal dan tahun baru, bahkan untuk menjamin kelangkaan akan di bentuk satgas khusus,” tuturnya.
Berdasarkan data, lanjut Taufik, dari 10 komoditas penyumbang inflasi dan sering muncul pada periode Natal dalam 4 tahun terakhir diperoleh Kuadran 1 dengan komoditas, Telur Ayam Ras, Beras, Bawang Merah dan Cabe Merah yang perlu diwaspadai. Selain itu pada Kuadran 4 dengan komoditas Melon, Cabe Rawit, Daging Ayam Ras dan Rokok kretek filter juga menjadi prioritas selanjutnya untuk diwaspadai. “Kita himbau kepada masyarakat untuk berbelanjalah secara bijak dan jangan melakukan aksi borong, karena pemerintah bersama TPID nasional dan daerah siap menjamin kebutuhan masyarakat,” ujarnya.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
