Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Pekalongan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus mempererat hubungan antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan jajaran perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN).

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menyampaikan apresiasi kepada para rektor yang telah memilih Kabupaten Pekalongan sebagai lokasi penyelenggaraan Porsi Jawara II 2026.

Menurut Sukirman, kehadiran para rektor, mahasiswa, dan pendamping dari berbagai daerah memberikan pengalaman berharga bagi Kabupaten Pekalongan. Terlebih, Porsi Jawara II 2026 yang berlangsung di UIN K.H. Abdurrahman Wahid (UIN Gus Dur) Pekalongan pada 9–13 September 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga membawa dampak positif bagi aktivitas masyarakat.

"Terus terang saja, kami introspeksi. Fasilitas di Kabupaten Pekalongan, khususnya sarana olahraga, masih cukup tertinggal. Gedung-gedung yang representatif dan tempat penginapan juga masih terbatas," ujar Sukirman.

Meski demikian, ia mengapresiasi Rektor UIN Gus Dur, Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., yang berani menjadi tuan rumah Porsi Jawara II 2026. Menurutnya, keterbatasan fasilitas tidak mengurangi semangat untuk menyukseskan kegiatan berskala Jawa dan Madura tersebut.

Sukirman juga melihat kehadiran peserta sebagai peluang untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Selama pelaksanaan Porsi Jawara II, warung makan, toko batik, guesthouse, hingga rumah warga yang disewakan ikut mendapatkan manfaat.

"Ekonomi kami pasti terbantu. Warung-warung warga pasti tambah laris, toko-toko batik juga insyaallah tambah laris. Guesthouse dan rumah-rumah penduduk ternyata banyak yang disewa," katanya.

Pada makrab kali ini juga dimanfaatkan Plt. Bupati Sukirman untuk memperkenalkan potensi dan prestasi dari Kabupaten Pekalongan, meliputi destinasi wisata dan kerajinan serta penghargaan yang pernah diraih oleh kabupaten Pekalongan. Diantaranya Wisata Alam Petungkriyono, Batik, Kuliner Sego Megono, Tauto, dan penghargaan peringkat pertama dalam penurunan angka prevalensi stunting tingkat Jawa Tengah.

Sementara itu, Rektor UIN Gus Dur Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan atas kerja sama yang selama ini terjalin dengan UIN Gus Dur.

Ia berharap sinergi tersebut terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan.

"Atas nama pimpinan UIN Gus Dur, saya menyampaikan terima kasih atas kerja samanya selama ini dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Kerja sama ini mudah-mudahan bisa membawa manfaat, terutama untuk Kabupaten Pekalongan," ungkap Zaenal.

Zaenal juga menyampaikan besarnya keterkaitan UIN Gus Dur dengan masyarakat Kabupaten Pekalongan. Dari total 13.579 mahasiswa, hampir 60 persen berasal dari Kabupaten Pekalongan. Sementara lainnya berasal dari Kota Pekalongan, Batang, Pemalang, serta berbagai daerah lainnya.

Menurutnya, UIN Gus Dur saat ini memiliki mahasiswa yang berasal dari 28 provinsi dan empat negara. Meski demikian, mahasiswa asal Kabupaten Pekalongan tetap menjadi kelompok terbesar.

Melalui makrab tersebut, Pemkab Pekalongan berharap silaturahmi dan kerja sama dengan perguruan tinggi semakin kuat, sekaligus membuka ruang kolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah.

Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menyampaikan bahwa pekerjaan perbaikan sudah berjalan, termasuk proses pengecoran beton rigid di sejumlah titik.

“Seperti kita ketahui bersama, di Watu Salam progresnya sudah 50 persen berjalan. Pengecoran sudah berlangsung, lalu kemudian di beberapa titik juga sudah berlangsung dengan baik,” ujar Sukirman kepada Tim RKS, Senin (7/9/2026).

Ia berharap pembangunan dapat diselesaikan sesuai target sehingga masyarakat dapat segera merasakan manfaat dari jalan yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga terus mendorong agar pekerjaan berjalan sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga DPU Taru Kabupaten Pekalongan, Ahmad Al Faruq, menjelaskan bahwa penggunaan beton rigid menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas konstruksi jalan. Untuk titik tertentu seperti perempatan atau gang, digunakan beton dengan karakteristik yang memungkinkan jalan lebih cepat dibuka kembali setelah pengecoran.

“Kita betul dengan beton rigid. Tapi nanti di perempatan atau gang kita pakai beton yang FS, yang tiga hari bisa langsung dibuka, sehingga tidak menyusahkan masyarakat,” jelasnya.

Faruq menambahkan, pihaknya memberikan perhatian serius terhadap kualitas material yang digunakan. Pengujian dilakukan terhadap material konstruksi, termasuk besi dan beton, guna memastikan kesesuaian dengan spesifikasi yang dipersyaratkan.

“Beton ini juga kami nanti tidak main-main spek. Itu kita ujikan semua. Besinya sudah kita ujikan, nanti betonnya baru kita ujikan. Dan ujinya tidak hanya di kabupaten, tapi langsung di BP2, independen,” katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa pelaksanaan pembangunan mendapat pendampingan dari Kejaksaan. Hal tersebut diharapkan dapat mendukung proses pembangunan agar berjalan sesuai ketentuan dan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Drs. H. Abdul Munir, M.M., yang turut melakukan peninjauan, mengapresiasi dimulainya pekerjaan perbaikan Jalan Watu Salam. Menurutnya, pembangunan jalan tersebut merupakan bagian dari upaya memperbaiki infrastruktur yang sebelumnya mengalami kerusakan.

Abdul Munir berharap keberadaan jalan yang lebih baik nantinya dapat memperlancar akses masyarakat dari wilayah sekitar menuju pusat kota maupun sebaliknya, sehingga turut mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

Ia juga mendorong agar pengaturan waktu pekerjaan dapat dilakukan sebaik mungkin sehingga tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat. Pengaturan pekerjaan, menurutnya, perlu mempertimbangkan kondisi lalu lintas pada siang dan malam hari.

““Karena belum jadi, kami hanya berharap agar dilaksanakan sesuai dengan spek, kemudian tidak mengganggu lalu lintas. Jangan sampai masyarakat menjadi susah untuk berjalan,” tegasnya.

Abdul Munir menilai secara kasat mata hasil pekerjaan beton yang telah dilakukan terlihat baik. Namun, ia sepakat bahwa kualitas konstruksi tetap perlu dibuktikan melalui pengujian sesuai standar yang berlaku.

Dengan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, pelaksana pekerjaan, serta pihak-pihak yang melakukan pendampingan dan pengawasan, pembangunan Jalan Watu Salam diharapkan dapat berjalan sesuai spesifikasi, selesai tepat waktu, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. 

Rahmat, pedagang tahu di Pasar Bligo, Kecamatan Buaran, mengaku lega melihat jalan yang selama ini menjadi akses utama warga kini telah diperbaiki. Kondisi jalan yang lebih baik membuat perjalanan masyarakat menjadi lebih nyaman.

“Alhamdulillah sekarang jalannya sudah diperbaiki dan halus. Mobilitas warga jadi lancar dan tidak berdebu seperti sebelumnya,” kata Rahmat, Rabu (9/9/2026).

Menurutnya, kerusakan jalan bukan sekadar persoalan kenyamanan berkendara. Kondisi jalan yang buruk juga berpengaruh terhadap aktivitas warga yang setiap hari melintas maupun berbelanja di kawasan Pasar Bligo.

Dampak serupa dirasakan Nafisa, pemilik warung makan yang berada di depan SMP Negeri 1 Buaran. Ia menyebut kondisi jalan yang rusak dan berlubang sebelumnya membuat warungnya kehilangan sebagian pelanggan.

“Dulu sempat sepi karena akses jalan rusak dan berlubang. Setelah diperbaiki, warung makan kembali ramai pembeli,” ujar Nafisa.

Kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa kualitas infrastruktur jalan memiliki kaitan langsung dengan denyut ekonomi masyarakat. Ketika akses terganggu, pedagang ikut merasakan dampaknya. Sebaliknya, ketika jalan kembali nyaman dilalui, aktivitas perdagangan perlahan bergerak lagi.

Perbaikan ruas tersebut ditinjau langsung Plt Bupati Pekalongan Sukirman bersama jajaran dinas terkait pada Rabu (9/9/2026). Pemkab memastikan perbaikan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dilakukan secara bertahap.

Sukirman mengatakan, perbaikan infrastruktur dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah merespons aspirasi masyarakat. Jalan yang rusak menjadi salah satu persoalan yang terus mendapat perhatian karena menyangkut kepentingan mobilitas warga.

“Hari ini kita tinjau jalan di depan SMP Negeri 1 Tirto dan ruas Jalan Pasar Bligo-Pakumbulan sepanjang 900 meter. Ini merupakan jalur alternatif yang padat setiap hari,” jelas Sukirman.

Ruas Pasar Bligo-Pakumbulan dinilai memiliki peran strategis karena menghubungkan wilayah Kecamatan Buaran dengan Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang. Padatnya aktivitas kendaraan menjadikan kondisi jalan sangat menentukan kelancaran mobilitas masyarakat di kawasan tersebut.

Sukirman menegaskan, pemerintah tidak akan memperbaiki seluruh jalan secara bersamaan karena keterbatasan kemampuan anggaran. Namun, ruas-ruas yang menjadi kewenangan Pemkab Pekalongan akan ditangani secara bergantian sesuai kebutuhan dan prioritas.

“Secara bergantian jalan-jalan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan diperbaiki. Upaya ini sebagai langkah merealisasikan aspirasi masyarakat,” tegasnya.

Dalam tinjauan tersebut, Plt. Bupati melihat progres pekerjaan di depan SMP Negeri 1 Tirto. Di lokasi tersebut, tim Dinas Pekerjaan Umum (DPU) telah membangun saluran air yang dinilai cukup memadai.

Sementara itu, kondisi jalan di lokasi masih dalam tahap penataan. Pekerjaan diawali dengan peninggian badan jalan sebelum nantinya dilakukan pengecoran.

“Jalannya sementara masih dalam penataan, yaitu peninggian dulu. Nanti setelah itu dicor. Jadi itu tahap proses peninggian dan dicor. Tidak lama lagi, insyaallah,” ujar Sukirman.

Selain meninjau pekerjaan jalan dan drainase, Plt. Bupati juga melihat penanganan permasalahan drainase di bawah jalur rel. Menurutnya, proses penanganan di lokasi tersebut membutuhkan koordinasi dan keterlibatan masyarakat karena berkaitan dengan lingkungan serta kepentingan warga sekitar.

“Memang cukup pelik karena harus melibatkan warga dan seterusnya. Alhamdulillah, tanggapan warga bisa tersosialisasi dengan baik. Sehingga pembangunan gorong-gorong atau drainasenya itu bisa terlaksana,” jelasnya.

Pembangunan drainase tersebut diharapkan mampu meningkatkan kelancaran aliran air sekaligus mengurangi potensi terjadinya genangan di kawasan tersebut.

Sukirman menyampaikan, berdasarkan penilaian masyarakat, keberadaan dua saluran air yang mengarah ke sisi berbeda diharapkan dapat membuat persoalan genangan tidak kembali terjadi.

“Insyaallah ini sudah tidak akan terjadi genangan lagi, karena ada dua saluran, saluran ke sana dan saluran ke sini,” ungkapnya.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan terus melakukan pemantauan terhadap progres pembangunan sehingga pekerjaan infrastruktur dapat berjalan sesuai tahapan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Menurut tim pengawas, konstruksi ini sudah sangat representatif, sudah sesuai aturan. Kita tunggu sampai 21 hari, kita rawat, lalu kemudian berikutnya pindah ke sisi sebelahnya,” ujar Sukirman kepada Tim RKS, Rabu (9/9/2026).

Ia menjelaskan, pembangunan dilakukan secara bertahap pada masing-masing sisi jalan. Setelah salah satu sisi dinilai siap dan dapat dilalui, pekerjaan akan dilanjutkan pada sisi berikutnya hingga mencapai ujung ruas yang dikerjakan.

Dalam proses tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga menyiapkan pengaturan lalu lintas. Terdapat jeda sekitar 70 meter pada salah satu bagian ruas yang dimanfaatkan untuk membantu pengaturan arus kendaraan selama pekerjaan berlangsung.

“Secara prinsip oke. Memang ada beberapa yang bertanya mengenai proses pekerjaan dan seterusnya. Ini proses yang memang sedang kita lalui bersama. Masyarakat mohon bersabar, dan inilah hasil karya kita yang harus kita jaga bersama-sama,” katanya.

Terkait target penyelesaian, Sukirman menyebut pekerjaan ditargetkan selesai pada November sehingga nantinya jalan dapat dimanfaatkan masyarakat dengan lebih optimal.

Ia juga menyampaikan bahwa selama proses pembangunan berlangsung, lalu lintas pada prinsipnya tetap dapat berjalan. Namun, pada waktu-waktu tertentu kemungkinan masih terjadi keterlambatan akibat aktivitas pekerjaan.

Proses pembangunan jalan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salah seorang warga Watusalam, Murni, mengaku bersyukur dengan adanya pembangunan jalan karena kondisi jalan menjadi lebih baik dan halus.

“Ya, alhamdulillah. Jalan ini kan jadi halus, yang bergelombang sudah diperbaiki,” ungkap Murni.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan atas pembangunan infrastruktur jalan yang dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Terima kasih banyak kepada Bapak Bupati yang telah membangun jalan yang bagus," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap masyarakat dapat bersabar selama proses pembangunan berlangsung serta bersama-sama menjaga infrastruktur yang telah dibangun sehingga dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang. 

Pesan tersebut disampaikan Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S., yang juga Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Ka Mabicab) Kwartir Cabang (Kwarcab) Kabupaten Pekalongan, saat mengikuti timbang terima Estafet Tunas Kelapa di Jembatan Panjang Kesesi, Senin (7/9/2026) sore.

Jembatan Panjang Kesesi menjadi titik perbatasan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pemalang. Pada kesempatan tersebut, Tunas Kelapa diserahkan Kwarcab Kabupaten Pekalongan kepada Kwarcab Kabupaten Pemalang untuk melanjutkan perjalanan estafet. Penyerahan diterima Ka Mabicab Kabupaten Pemalang Nurkholes, S.H., M.Si., yang juga menjabat sebagai Plt. Bupati Pemalang.

Sukirman menyampaikan apresiasinya karena kegiatan tersebut melibatkan anggota Pramuka dari kedua kabupaten. Menurutnya, semangat kebersamaan dalam Estafet Tunas Kelapa harus bisa diteruskan dalam aksi nyata di tengah masyarakat.

"Ini luar biasa karena melibatkan seluruh anggota Pramuka, baik dari Kabupaten Pekalongan maupun Kabupaten Pemalang. Apalagi temanya memperkokoh organisasi dengan orientasi pada ketahanan pangan," ujar Sukirman.

Dalam sambutan Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Ka Mabida) Jawa Tengah, dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn.) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., yang dibacakan Kamabicab Kabupaten Pemalang Nurkholes, disampaikan bahwa peringatan Hari Pramuka 2026 mengusung tema "Berkreasi, Berinovasi, Terampil dan Mandiri untuk Mendukung Swasembada Pangan."

Tema tersebut mengajak Pramuka untuk ikut mengambil peran dalam memperkuat kedaulatan pangan melalui kreasi dan inovasi. Semangat itu juga sejalan dengan arah pembangunan Jawa Tengah melalui prinsip ngopeni dan nglakoni.

Ngopeni dimaknai sebagai bentuk kepedulian Pramuka untuk merawat bumi, menjaga kesuburan tanah, mengayomi petani, serta melestarikan lingkungan. Sementara nglakoni menggambarkan semangat menjalankan setiap tugas dengan kerja keras dan disiplin, termasuk melalui aksi nyata di masyarakat.

Bagi Sukirman, pesan tersebut sangat relevan untuk generasi muda. Pramuka dinilai memiliki ruang yang luas untuk menanamkan nilai kemandirian, termasuk dalam bidang pangan.

Ia berharap anggota Pramuka tidak hanya mengenal pertanian, tetapi juga tumbuh menjadi generasi yang peduli dan mau ikut berperan dalam menjaga ketahanan pangan.

"Ini bagaimana menanamkan jiwa ketahanan pangan, jiwa kemandirian pangan kepada generasi muda, khususnya Pramuka," katanya.

Pemkab Pekalongan, lanjut Sukirman, akan terus memberikan dukungan terhadap kegiatan kepramukaan, baik dari sisi regulasi, anggaran maupun pengawalan berbagai aktivitasnya.

Ia berharap Estafet Tunas Kelapa menjadi momentum untuk melahirkan generasi muda yang tangguh, mandiri, dan peduli terhadap pertanian.

"Harapannya, anak-anak Pramuka mampu berdaya tahan, menanamkan jiwa kemandirian dalam ketahanan pangan, ikut membantu pemerintah, serta menciptakan generasi muda yang peduli terhadap pertanian," pungkasnya.

Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., mengatakan konsolidasi olahraga secara menyeluruh menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Hal tersebut juga berkaitan dengan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Tengah yang akan berlangsung pada November mendatang.

“Memang ini kami ingin memperbarui semua konsolidasi olahraga, konsolidasi olahraga secara keseluruhan,” ujar Sukirman.

Menurutnya, kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Pekalongan saat ini telah diperbarui. Pemerintah daerah juga terus meminta perkembangan persiapan, termasuk cabang-cabang olahraga yang akan mengikuti PORPROV.

“Sebentar lagi sedang menghadapi PORPROV di bulan November. Kita sudah meminta progres persiapannya, progres cabang-cabang yang diikuti,” jelasnya.

Ia menambahkan, setelah proses tersebut, Pemkab Pekalongan akan melakukan konsolidasi terhadap seluruh cabang olahraga untuk melihat perkembangan serta potensi masing-masing cabang secara lebih menyeluruh.

“Dari situ nanti, insyaallah kami akan mengonsolidasikan semua cabang olahraga dan kita akan lihat sejauh mana perkembangan masing-masing olahraga ini,” katanya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar) Kabupaten Pekalongan, Drs. Mores Irson Kubela, A.P., menyampaikan bahwa Kabupaten Pekalongan mengikuti 13 cabang olahraga dalam POPDA Jawa Tengah.

Dari pelaksanaan yang selesai pada 6 September 2026, Kabupaten Pekalongan berhasil meraih sejumlah medali. Capaian tersebut turut membawa perubahan positif pada posisi Kabupaten Pekalongan dalam klasemen.

“Yang pertama, Kabupaten Pekalongan untuk POPDA itu kita mengikuti 13 cabang olahraga,” terang Mores.

Ia menyampaikan, posisi Kabupaten Pekalongan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika sebelumnya berada di peringkat 32, tahun ini Kabupaten Pekalongan naik menjadi peringkat 27.

“Lalu kita berada di peringkat 32 besar, kemudian tahun ini berubah posisinya menjadi 27,” ujarnya.

Peningkatan tersebut menjadi modal positif bagi pembinaan olahraga pelajar di Kabupaten Pekalongan. Mores menyebut, perhatian pemerintah daerah terhadap peningkatan prestasi akan dilanjutkan melalui pembinaan secara berkelanjutan.

Sebagai bentuk perhatian terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah, Pemkab Pekalongan juga menyiapkan pemberian penghargaan bagi atlet berprestasi.

“Ada. Nanti akan ada pemberian penghargaan kepada atlet, tidak hanya untuk pemerintah tetapi juga untuk yang PORPROV,” kata Mores.

Pemberian penghargaan tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, termasuk standar indeks sebagaimana diatur dalam peraturan daerah.

Di sisi lain, pembinaan atlet akan terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak. Menurut Mores, perhatian pimpinan daerah terhadap peningkatan prestasi olahraga menjadi dorongan untuk memperkuat program pembinaan lanjutan.

Dengan konsolidasi organisasi olahraga, evaluasi capaian prestasi, serta pembinaan atlet secara berkelanjutan, Pemkab Pekalongan berharap prestasi olahraga daerah dapat terus meningkat. Capaian POPDA 2026 yang menunjukkan kenaikan peringkat menjadi salah satu indikator positif untuk terus memperkuat pembinaan menuju kompetisi olahraga di tingkat provinsi. 

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menyampaikan bahwa langkah awal telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan pada awal Agustus 2026 dengan memindahkan pegawai yang bersangkutan dari tempat tugas sebelumnya.

“Yang jelas pertama, pada awal Agustus sesungguhnya Kepala Dinas Pendidikan sudah memindahkan yang bersangkutan ke tempat yang memang tidak di situ lagi,” ujar Sukirman usai Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, Senin (7/9/2026).

Selain langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga telah membentuk tim untuk melakukan penanganan lebih lanjut. Tim tersebut melibatkan unsur Dinas Pendidikan serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSD).

“Yang kedua, kita sudah membentuk tim untuk kemudian segera mengambil keputusan. Tim itu terdiri dari dua unsur, yang pertama tentu saja dari Dinas Pendidikan, lalu yang berikutnya adalah dari BKPSD atau BKD,” jelasnya.

Menurut Sukirman, tim akan bekerja untuk mengumpulkan fakta dan melakukan kajian sebelum memberikan rekomendasi. Selanjutnya, pemerintah daerah akan mengambil keputusan berdasarkan hasil kerja dan rekomendasi tim.

“Nanti urut-urutannya seperti apa, pasti kalau kemudian tim ini sudah bekerja dan ada rekomendasinya, kita akan mengambil keputusan,” katanya.

Terkait sanksi terhadap ASN, Sukirman menegaskan bahwa terdapat sejumlah tahapan dan bentuk sanksi kepegawaian yang dapat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berupa penonjoban, pemindahan, penurunan pangkat, hingga pemberhentian sebagai ASN.

“Yang pertama tentu saja non-job, pindah kerja, apa segala macam. Yang kedua tentu ada klausul untuk penurunan pangkat. Lalu kemudian penurunan eselon, pangkat, dan seterusnya. Kemudian yang sampai akhirnya nanti pemecatan dengan tidak hormat. Itu yang paling puncak,” ungkapnya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa keputusan mengenai sanksi tidak dilakukan secara serta-merta. Tim yang telah dibentuk akan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan fakta-fakta sebagai dasar dalam menentukan langkah selanjutnya.

“Makanya nanti tim itu yang akan bekerja, yang akan mengumpulkan fakta-fakta,” tegas Sukirman.

Di sisi lain, Sukirman mengimbau agar polemik yang berkembang di ruang publik tidak terus diperpanjang, terlebih apabila berkaitan dengan penyebaran materi yang tidak pantas.

“Sebaiknya dalam konteks ini cukup lah ya, polemik di publik begitu. Video yang tidak senonoh itu saya kira cukup lah. Jangan sampai itu menjadi terus dilihat anak-anak kita dan seterusnya menjadi hal yang tidak baik,” pesannya.

Lebih lanjut, Pemkab Pekalongan memastikan pembinaan terhadap ASN terus dilakukan secara berkelanjutan. Pembinaan mencakup berbagai aspek, mulai dari integritas dan profesionalisme kerja hingga pencegahan gratifikasi serta penguatan moral dan etika.

“Ya tentu saja kita sebenarnya terus melakukan pembinaan, baik dari sisi integritas, profesionalisme kerja, integritas soal gratifikasi,” kata Sukirman.

Ia menambahkan, penguatan integritas juga terus didorong melalui berbagai langkah internal, termasuk pencanangan perjanjian kontrak kerja serta penguatan komitmen integritas dalam pelaksanaan tugas.

“Bahkan Pak Sekda itu sudah terus mencanangkan perjanjian kontrak kerja dan seterusnya, integritas kerja dan seterusnya, termasuk kemudian tentu saja pembinaan soal moralitas dan etika dan seterusnya,” pungkasnya.

Pemkab Pekalongan berharap proses penanganan kasus tersebut dapat berjalan secara objektif dan sesuai ketentuan, sekaligus menjadi momentum untuk semakin memperkuat budaya kerja yang berintegritas, profesional, dan beretika di lingkungan pemerintahan daerah.