KARANGDADAP - Bertempat di Pendopo Kecamatan Karangdadap, Senin, 3 Pebruari 2020 tekah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) Tingkat Kecamatan Karangdadap Tahun 2020. Kegiatan tersebut dihadiri Camat Karangdadap Abdul Qoyyum beserta unsur Forkompimcam lengkap, Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dari Dapil IV, Tim Bappeda Litbang Kab. Pekalongan, Kasi/Kasubag Kantor Kec. Karangdadap, Ka. Puskesmas, Korluh Pertanian, Korwil Bidang Pendidikan, Korlap KB, Kades se Kec. Karangdadap dan utusan dari Desa yang terdiri dari Unsur BPD, Unsur Wanita, Toga/Tomasy se Kec. Karangdadap.
Camat Karangdadap, Abdul Qoyyum dalam sambutannya menyampaikan forum Musrenbang tahun 2020 ini adalah merupakan amanat Undang – Undang tentang Perencanaan Suatu Negara, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan maupun Desa. “Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021.
Lebih lanjut, Qoyyum memaparkan bahwa pelaksanaan Musrenbang ini bertujuan mendapatkan masukan, sinkronisasi agenda dan prioritas pembangunan kecamatan dengan program prioritas OPD di Tingkat Kab. Pekalongan, yang memerlukan dukungan pendanaan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD provinsi maupun APBN.
“Disamping itu, diharapkan pelaksanaan Musrenbang ini menjadi media interaktif bagi segenap stakeholders di tingkat kecamatan untuk menetapkan program dan kegiatan kecamatan serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang akan datang,” ujarnya.
“Musrenbang ini merupakan bagian dari proses perencanaan dalam kerangka mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Pekalongan yakni “TERWUJUDNYA KABUPATEN PEKALONGAN YANG SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERKELANJUTAN BERBASIS POTENSI LOKAL “.imbuhnya.
Dalam kesempatan itu Camat Karangdadap juga menyampaikan beberapa potensi wilayah, permasalahan yang ada selama ini di wilayah dan sekaligus juga usulan kegiatan, baik usulan skala tingkat Kecamatan maupun usulan yang berasal dari Desa - desa yang diperoleh pada saat pelaksanaan Musrenbang di Tingkat Desa. Usulan kegiatan tersebut nantinya akan dibawa ke Musrenbang di Tingkat Kabupaten Pekalongan.c
Sementara itu, perwakilan dari Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan, Abdul Azis, menyampaikan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayah Kec. Karangdadap untuk Tahun Anggaran 2020, antara lain : (1). Peningkatan Jalan Karangdadap - Kedungekebo ( ruas menuju Jembatan Guntur ) senilai Rp. 1.747.200.000,-. (2) Peningkatan Jalan Kedungwwuni - Karangdadap senilai Rp.2.184.000,- (3). Rehab Pustu Pegandon Rp. 200.000.000,- (4). Pengadaan Marka Jalan Kedungwuni - Karangdadap. Rp.153.000.000,- (5). Pengadaan Lampu Trafic Light di Perempatan Jalan Karangdadap Rp. 198.872.000,- (6). Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani ( JUT ) dan Jaringan Irigasi Tersier dibeberapa desa di Kec. Karangdadap. Serta beberapa kegiatan infrastruktur lainnya seperti bidang irigasi, pertanian, pendidikan, keagamaan, penerangan jalan umum, dll, yang akan dilaksanakan oleh instansi atau dinas terkait di tingkat Kabupaten Pekalongan.
Alhamdulillah musrenbang tingkat Kecamatan Karangdadap ini dihadiri oleh 7 orang dari 11 orang anggota DPRD Kab. Pekalongan yang berasal dari Dapil IV (Karangdadap, Kedungwuni, Wonopringgo dan Buaran), dimana para anggota DPRD tersebut berkomitmen untuk ikut mengawal usulan kegiatan hasil musrenbang Tingkat Kecamatan Karangdadap ini dan juga siap memberikan dan menyalurkan dana aspirasinya ke Dapil masing-masing, termasuk untuk kemajuan Kec. Karangdadap. (red)
KAJEN - Salah satu atlet panahan asal SD Muhammadiyah Kajen, M. Faris Izanul Aghna Irawan (11) tahun berhasil mengharumkan Kabupaten Pekalongan dalam lomba kejuaraan NFBS Lembang Pro Archery Championship.
KAJEN - Kita sedang meningkatkan pelayanan pendidikan yang setara. Jadi nanti sudah tidak ada lagi perbedaan yang mencolok atau disparitas fasilitas pendidikan antara wilayah bawah dengan wilayah atas.
KAJEN - Pendapatan bersih dari hasil Bulan Dana PMI Kabupaten Pekalongan tahun 2019 sebesar Rp 1.119.192.400,-. Jika dibandingkan dengan hasil bulan dana PMI tahun 2018 sebesar Rp 1.063.087.100,- maka hasil bulan dana PMI tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 5,09%.
KAJEN - Pelantikan dan pengukuhan pengurus DPD APKLI (Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia) Kabupaten Pekalongan periode 2020-2025 oleh DPP APKLI, Kamis (30/1/2020) di Pendopo Kabupaten Pekalongan di Kajen.
KAJEN - Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si bersama 18 Bupati/Walikota di Propinsi Jateng dan DIY secara simbolis menerima bantuan sarana perdagangan dari Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Agus Suparmanto dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Blora, Rabu (29/1/2020).
KAJEN - Wilayah Kumuh di Kabupaten Pekalongan hingga sekarang kian berkurang. Tahun 2019, Kota Santri telah mengentaskan tingkat kekumuhan sekitar 550 hektare dari 671 hektare. Dengan demikian sisanya tinggal sekitar 50 hektare dan akan dikerjakan di tahun ini yakni 2020.
KAJEN - "Hari ini saya mengecek skema pembiayaan BPJS di RSUD Kajen. Ternyata, RSUD Kajen ini sedikit dari banyak rumah sakit yang settle tata Kelola keuangannya. Sehingga walaupun piutang di BPJS yang berjumlah Rp 30 milyar belum dibayar, tetapi RSUD Kajen ini tetap survive," ujar Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si saat meninjau RSUD Kajen, Selasa (28/1/2020) siang.
KAJEN - Petugas Pencatat Meter PDAM Tirta Kajen akan mendapatkan tugas tambahan baru yakni mencatat komplain dari para pelanggan. Komplain dari pelanggan yang baik atau tidak baik itu dicatat semua kemudian diinventarisir serta diklasifikasi kemudian ada treatment yang jelas dari Direktur PDAM Tirta Kajen untuk memuaskan pelanggan.
Pada kejuaraan yang digelar di Bandung pada 29-30 Januari 2020 tersebut, Faris berhasil membawa dua emas sekaligus yakni di kelas eliminasi dan kelas final U12.
Pelatih panahan Kabupaten Pekalongan, Franki Irawan mengatakan, awalnya tidak menyangka atletnya bisa membawa final, pasalnya sebelumnya hanya menarget 10 besar. “kita target masuk 10 besar, namun alhamdulillah ternyata bisa dapat emas, ini sungguh tidak kita pikirkan sebelumnya,” katanya bahagia.
Franky yang juga pengurus Perpani Kabupaten Pekalongan, menjelaskan bahwa perolehan emas ini merupakan hasil dari pelatihan pelatih yang diikutinya beberapa waktu yang lalu. “sebelumnya kita ikut pelatihan pelatih yang diadakan Koni Kabupaten Pekalongan yang bekerjasama dengan Lankor minggu kemarin, saya terapkan program fisik dan teknik, dan hasilnya sudah mulai terlihat,” jelasnya.
M. Faris Izanul Aghna Irawan saat dikonfirmasi menuturkan, bahwa dirinya mengaku bahagia saat membawa pulang dua emas sekaligus, pasalnya dalam kejuaraan tersebut diikuti ribuan atlet dari berbagai daerah di Indonesia bahkan ada peserta dari luar negeri. “sebelumnya saya ikut kejuaraan di Tersono Batang, namun hanya memperoleh perunggu, dan alhamdulillah pada event kejuaraan di Lembang malah dapat emas tidak hanya satu tetapi dua,” ujarnya
Sementara itu, Ketua Umum KONI Kabupaten Pekalongan Gus Eko Ahmadi mengucapkan terimakasih atas prestasi yang diperoleh atlet Kabupaten Pekalongan khususnya M. Faris yang telah menjadi pahlawan olahraga dengan mengalahkan ratusan atlet. “ini menjadi satu langkah terukur dan terprogram yang baik dari pelatih yang telah mendapatkan ilmu dari Lankor sehingga bisa menyabet emas,” paparnya.
Prestasi ini, tambah Gus Eko, merupakan salah satu bentuk keseriusan dari cabang olahraga, pelatih dan atletnya sehingga bisa mengukir prestasi. “semoga dengan perolehan medali emas ini, pemkab bisa lebih memperhatikan sarana dan prasarana olahraga, utamanya sarana yang berstandar nasional,” harapnya.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Demikian disampaikan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si saat menghadiri dan membuka Konferensi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Pekalongan ke-22, di Gedung Dakwah Muhammadiyah Kajen, Sabtu (1/2/2020) pagi.
Bupati Asip sampaikan terkait peningkatan pelayanan pendidikan di Kabupaten Pekalongan tidaklah mudah, akan tetapi membutuhkan waktu, komitmen yang jelas dan visi yang sama dari semua pemangku kepentingan.
"Alhamdulillah PGRI Kabupaten Pekalongan yang anggotanya 4.000 lebih sudah punya komitmen untuk bersama-sama dengan Pemkab Pekalongan untuk memajukan dunia pendidikan baik di tingkat SD/MI maupun SMP/MTs," ujarnya.
Dijelaskan Bupati, jika dilihat dari sistem rangking, di tingkat Provinsi Jawa Tengah, kualitas pendidikan di Kabupaten Pekalongan masih di kelas tengah.
"Kita akan dorong agar menjadi 10 besar baik kualitas di tingkat SD maupun SMP. Hal ini membutuhkan kerjasama yang serius, yang betul-betul diaplikasikan," terang Bupati.
Terkait konferensi, Bupati Asip mengharapkan siapapun nanti yang terpilih menjadi Ketua PGRI Kabupaten Pekalongan 2020-2025 akan segera melakukan program-programnya yang antara lain bagaimana kesejahteraan guru.
Bupati menuturkan, jumlah penerima kesejahteraan untuk guru wiyata bhakti (mengabdi di sekolah negeri) berjumlah 1. 913 guru, untuk tahun 2020 insentif yang diterima sebesar Rp 550. 000 per bulan tiap orangnya.
"Sedangkan guru swasta, guru PAUD Formal (TK/RA) dan Informal SD/MI, SMP/MTs, dibawah Kemenag dan Dindikbud dengan jumlah guru 3.857orang, insentif yang diterima sebesar Rp 250 000 per bulan tiap orangnya," papar KH. Asip Kholbihi.
"Khusus untuk guru-guru Negeri di daerah atas seperti Petungkriyono, Lebakbarang, Kandangserang dan Paninggaran mendapatkan tambahan transport yaitu untuk Golongan IV sebesar Rp 300.000 per bulan dan Golongan III dan II sebesar Rp 200.000 per bulan," imbuhnya.
Konferensi dihadiri Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah DR. Muhdi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Hj. Sumarwati, S.Pd., M.AP., perwakilan Kemenag, perwakilan Dewan Pendidikan, Pengurus YPLP DM PGRI JT Cabang, Pengurus PGRI Cabang dan Ranting se Kabupaten Pekalongan.
Dan hasil Konferensi PGRI Kabupaten Pekalongan ke-22, incumbent Rejo Herbeno terpilih kembali untuk periode kedua. (didik/dinkominfo kab.pekalongan).
Demikian disampaikan Bupati Pekalongan Asip Kholbihi, secara resmi menutup Bulan Dana PMI Tahun 2019, Kamis (30/1/2020) di ruang rapat Bupati Pekalongan.
Penutupan Bulan Dana PMI Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 ditandai dengan diserahkannya hasil secara simbolis dari Dandim 0710 Pekalongan Letkol Inf. Arfan Johan Wihananto selaku Ketua Panitia kepada Bupati Pekalongan Asip Kholbihi. Selanjutnya diserahkan kepada Ketua PMI Kabupaten Pekalongan Arini Harimurti.
Penyerahan hasil bulan dana PMI tahun 2019, disaksikan oleh Kepala Kejari Kabupaten Pekalongan Mardani, perwakilan Polres Pekalongan dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan, serta seluruh jajaran pengurus PMI Kabupaten Pekalongan.
Ketua Panitia Bulan Dana PMI Kabupaten Pekalongan Letkol Inf. Arfan Johan Wihananto dalam sambutanya menuturkan, pendapatan bulan dana PMI Kabupaten Pekalongan tahun 2019 mengalami peningkatan, hal itu menunjukkan komitmen dari semua kalangan di jajaran pemda dalam melaksanakan anjuran Bupati yang dilakukan secara konsekuen dan pasti. “tanpa adanya stresing dari bapak bupati, target ini tidak akan tercapai,” katanya.
Oleh karena itu, kami selaku panitia mengucapkan terimakasih kepada Bupati Pekalongan, seluruh jajaran panitia, kepada seluruh OPD dan kepada seluruh penyumbang bulan dana PMI. “dengan ini kami nyatakan kegiatan bulan dana PMI Kabupaten Pekalongan tahun 2019 sudah selesai,” tutur Dandim.
Sementara itu Bupati Pekalongan Asip Kholbihi mengatakan, target perolehan Bulan dana PMI Kabupaten Pekalongan pada tahun 2019 sudah memenuhi target yakni diatas 1 milyar. “pada tahun depan kita akan naikkan targetnya menjadi 1,5 milyar. Saya akan mengevaluasi kecamatan dan titik-titik mana yang belum maksimal,” katanya.
Menurutnya, keberadaan PMI Kabupaten Pekalongan yang berada dibawah kepemimpinan Wakil Bupati Pekalongan sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, apalagi di saat sekarang ini yang mana bencana banyak terjadi di berbagai wilayah. “pada musim hujan kemarin di berbagai daerah banyak yang terjadi longsor, banjir bandang dan di Kota Pekalongan juga terjadi banjir, alhamdulilah Kabupaten Pekalongan belum terjadi bencana yang besar, ada banjir namun masih bisa diatasi,” katanya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Pelantikan dihadiri Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Ir. Hj. HB. Riyantini, dan perwakilan pedagang kaki lima di Kabupaten Pekalongan.
Adapun pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) APKLI Kabupaten Pekalongan 2020-2025 adalah Hufron Jamal (Ketua), Dwi Mei Narna, SH (Wakil ketua bidang organisasi, keanggotaan dan kaderisasi), Dadang Rohandi, SH (Wakil ketua bidang advokasi, penataan dan pemberdayaan), Tatik Handayani (Wakil ketua bidang hubungan antar lembaga), H. Abdul Hadjan (Wakil ketua bidang sistem usaha, lembaga keuangan, dan pengembangan ekonomi kerakyatan).
Selanjutnya, H. Kirom Hero Purwanto, SH (Wakil ketua bidang informasi, komunikasi dan jaringan), M. Asadullah (Wakil ketua bidang kesejahteraan sosial), Mulyono (Wakil ketua bidang penelitian dan pengembangan). Erfayanto (Sekretaris), Budi Satoto (Bendahara).
Bupati dalam sambutannya menyampaikan harapannya kepada para pengurus DPD APKLI Kabupaten Pekalongan yang barusaja dilantik agar bisa menjalankan visi misi yang sudah disepakati bersama dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengucapkan selamat. “Hari ini kita menyaksikan pelantikan pengurus DPD APKLI Kabupaten Pekalongan periode 2020-2025. Mudah-mudahan seluruh pengurus bisa menjalankan visi misi yang sudah disepakati. Selamat bekerja dan akan menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Pekalongan utamanya dalam memberdayakan para pedagang kaki lima yang jumlahnya di Kabupaten Pekalongan menurut Perda Nomor 21 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 sedang kita tata. Nanti kita akan memiliki database karena ini mandate Perda kita,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, Bupati mengatakan Pemerintah Kabupaten Pekalongan memiliki komitmen untuk melaksanakan pemberdayaan, tidak hanya pada aspek bagaimana pedagang kaki lima bisa mendapatkan tempat jualan yang layak dan untung, akan tetapi dari berbagai aspek seperti aspek kesehatan, aspek estetika kota dan aspek lainnya menjadi concern Pemkab Pekalongan. Inilah yang melatarbelakangi lahirnya Perda Nomor 21 Tahun 2017.
“Semakin banyak asosiasi yang mengatur para pedagang kaki lima, Pemerintah semakin diuntungkan. Karena kita semakin banyak pula memiliki mitra strategis dalam rangka pemberdayaan. Saya mengajak seluruh pengurus APKLI bersama-sama berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Pekalongan,” ajaknya.
Bupati menuturkan, Pemkab Pekalongan memiliki pusat UMKM di Kedungwuni yang tujuannya juga menjadi tempat mengelola UMKM. Data yang masuk ke Dinperindagkop dan UKM jumlah UKM sebanyak 43.000. Dari 43.000 itu hampir 20.000 bergerak di sektor industri pengolahan pembatikan
“Walaupun kita ini Kabupaten akan tetapi kalau dilihat dari struktur pendapatan masyarakatnya Kabupaten Pekalongan sudah seperti masyarakat Kota. Karena hampir 32 % pendapatan masyarakat Kabupaten Pekalongan berasal dari industri pengolahan, sisanya 17% dari sektor pertanian dan pendapatan-pendapatan lainnya. Artinya masyarakat kita sebenarnya adalah masyarakat yang mandiri , masyarakat yang berada di level masyarakat kota,” terang Bupati.
Pedagang kaki lima ini adalah bagian dari arsiran jika dlihat dari geopolitik kemiskinan. Dari database terpadu jumlah warga miskin Kota Santri ebanyak 73.373 orang, tetapi kalau berdasarkan data BPS sebanyak 83.000 orang. “Ini turun drastis dari tahun sebelumnya yang diangka 12,96% menjadi 9,71% . Pada tahun 2021 nanti kami menargetkan angka kemiskinan di angka 8% atau 7%,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati menceritakan dari diskusi berbagai kepala daerah di Jawa Tengah yang rata-rata kepala daerah dibuat pusing dengan hadirnya pedagang kaki lima Tetapi Bupati sampaikan bahwa untuk di Kabupaten Pekalongan, mengenai keberadaan banyaknya para pedagang kaki lima cara berpikirnya harus dibalik. Yakni bagaimana hal itu justru menjadi kekuatan ekonomi yang menarik, kekuatan ekonomi yang betul-betul menjadi daya dukung pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan.
“Kita tidak bisa main gusur pedagang kaki lima begitu saja, itu tidak bisa. Kalau pedagang kaki lima kita tata dengan baik, orang senang berbelanja di kaki lima, pedagangnya merasa untung, merasa nyaman, terlindungi. Sehingga pedagang kaki lima yang jumlahnya 43.000 itu kalau penghasilannya baik, kalau mereka berada di basis data terpadu kemiskinan kita, maka harus dikeluarkan, dan ini juga akan mengurangi angka kemiskinan. Dan ini saya kira upaya yang strategis,” papar orang nomor satu di Kabupaten Pekalongan tersebuut. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Dalam acara yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Blora, Menteri Perdagangan yang didampingi Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Suhanto, Direktur Sarana Distribusi dan Logistik Pohan, Direktur P3DN (Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Ida Rustini dan Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Susi Herawati, menyampaikan bahwa pemberian bantuan stimulan tersebut dalam rangka memacu percepatan pemberdayaan pedagang dan UMKM.
"Selain pemberian bantuan tersebut, Pemerintah lewat Kementerian Perdagangan dan Kementerian PUPR telah memberikan bantuan pembangunan dan revitalisasi pasar-pasar daerah," ujar Mendag.
Dalam acara penyerahan bantuan tersebut Kabupaten Pekalongan mendapat bantuan stimulan berupa 150 unit gerobak, Coolbox besar 195 liter 20 unit, Coolbox kecil 75 liter 20 unit, dan tenda sebanyak 20 unit.
Sementara itu, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si dalam keterangannya setelah menerima bantuan, menyatakan bahwa bantuan dari Pemerintah Pusat ini selaras dengan usaha Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam memberdayakan dan meningkatkan ekonomi rakyat khususnya para pedagang kecil.
"Alhamdulillah ikhtiar kita selama ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan percepatan pemberdayaan para pedagang mendapat perhatian Pemerintah Pusat. Setelah Pasar kedungwuni, pada tahun 2019 dan 2020 Kabupaten Pekalongan kembali memperoleh bantuan Pembangunan Pasar dari Pemerintah pusat" kata Bupati Asip.
Lebih lanjut 'Orang nomer satu" di Kota Santri itu mengatakan bahwa tahun 2019 Kabupaten Pekalongan mendapatkan dana DAK sebesar Rp 4,1 Milyar untuk pembangunan Pasar Sragi dan untuk tahun 2020 ini mendapat TP untuk pembangunan Pasar Tanjung Kecamatan Tirto kurang lebih Rp 4 Milyar, serta bantuan Pembangunan Pasar Wiradesa dari Kementrian PUPR sebesar Rp.108 Milyar.
"Khusus pasar Wiradesa sudah saya perintahkan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM untuk merencanakan relokasi para pedagang pasar ke pasar sementara selama proses pembangunan pasar nantinya," kata Bupati.
"Saya mohon kerjasama semua pihak dan doa restu masyarakat Kabupaten Pekalongan agar semuanya berjalan dengan lancar dan membawa manfaat untuk Kabupaten Pekalongan," imbuhnya. (red)
''Kami akan terus berupaya untuk mengurangi areal kumuh tersebut, dengan penataan lingkungan. Kemudian juga mengurangi kemiskinan karena kawasan kumuh seringkali identik dengan kemiskinan,'' ujar Bupati KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si saat membuka kegiatan Coaching Clinic Skala Kawasan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di ruang pertemuan Hotel Nirwana, Pekalongan, Selasa (28/1/2020) sore.
Dengan demikian, kata Bupati, ditargetkan tahun 2020 Kabupaten Pekalongan menjadi kawasan yang bebas kumuh. Upaya yang dilakukannya yakni dengan melaksanakan program pengentasan kumuh skala kawasan di Kecamatan Buaran dan Kedungwuni.
Kebetulan dalam menjalankan program tersebut Pemkab mendapatkan anggaran sebesar Rp 40 M dari pinjaman bank di luar negeri melalui APBN. Sedangkan anggaran sebesar itu nantinya digunakan untuk revitalisasi drainase, air bersih, penataan kawasan dan hal hal ang menunjang untuk mewujudkan lingkungan sehat. Mengingat didanai dari pinjaman luar negeri maka dalam menjalankan program maupun anggaran supaya digunakan dengan sebaik-baiknya. Mereka yang terlibat dengan pelaksanaan program bebas kawasan kumuh agar bisa tepat waktu dan fungsi.
''Program ini merupakan multi years yang dikerjakan sampai tahun 2021. Namun demikian, target agar tercapai kawasan bebas kumuh kalau bisa tahun 2020,'' tandasnya.
Bupati menjelaskan, peran dari Pemkab Pekalongan agar bisa mencapai target di antaranya melakukan sosialisi ke masyarakat dan seluruh stake holder. Kemudian menyinergikan dengan kegiatan yang dilakukan dengan program tersebut seperti pembebasan lahan, revitalisasi IPAL. Berikutnya membantu dari sejumlah kelompok masyarakat yang dilalui program tersebut seingga secara sosial tidak menimbulkan efek negatif.
Sejak terus menerus berusaha mengurangi jumlah kawasan kumuh, Bupati menyampaikan wilayah kerjanya sering mendapatkan penghargaan layak lingkungan. Terutama pada saat hari habitat tingkat Jawa Tengah, yang menempati urutan kedua maupun ketiga. Dengan demikian, dia yakin target pengentasan wilayah bebas kumuh tahun ini bisa tercapai.
Selama ini, Kabupaten Pekalongan merupakan kabupaten di Indonesia yang menjadi legenda batik nusantara. Salah satu daerah yang merupakan kawasan yang memiliki sentra batik adalah Kecamatan Buaran. Nantinya setelah program bebas kawasan kumuh terealisasikan, maka Buaran bakal menjadi kawasan wisata batik. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Dikatakan Bupati, banyak rumah sakit meminjam dana dari Bank karena sudah tidak kuat lagi membiayai operasional rumah sakit dikarenakan piutang di BPJS banyak.
"Alhamdulillah RSUD Kajen tidak sampai hutang Bank dan masih bisa bernafas hingga hari ini. Kami berharap BPJS tidak terlalu lama untuk melunasi hutangnya kepada RSUD Kajen," harap Bupati.
Dalam tinjauannya, Bupati didampingi oleh Direktur Utama RSUD Kajen dr. Amrozi Taufik beserta jajaran menyusuri beberapa blok ruangan yang ada di RSUD Kajen. Antara lain Ruang Mawar, Seroja dan Poli Anak. Di setiap ruang yang ditinjau, Bupati menyempatkan untuk menyapa para pasien dan tidak lupa mendoakan pasien agar cepat sembuh.
Di ruang Poli anak, Bupati melihat betapa ruangan pasien sudah sangat overload. Sehingga Bupati memerintahkan Direktur utama RSUD Kajen untuk menambah ruangan.
"Yang diperlukan di RSUD Kajen ini adalah ruang Poli dan ICU anak karena ruangan ini sudah overload dan sudah sangat dibutuhkan. Sehingga manajemen RSUD Kajen segera akan mengajukan untuk melengkapi ruang Poli anak dan ICU khusus untuk anak," terang Bupati.
Kata Bupati, dokter spesialis anak di RSUD Kajen saat ini sudah ada 2 dan sebentar lagi akan bertambah 1 orang sehingga jumlahnya menjadi 3 orang.
"Dengan jumlah dokter spesialis anak 3 orang tersebut, insya Alloh ruang Poli dan ICU khusus anak akan segera kita wujudkan, plus menambah ruang rawat ya," paparnya.
Dengan melihat banyaknya anak yang dirawat di luar ruang Poli anak yang tersedia, Bupati berharap ICU khusus anak dan penambahan ruang rawat anak segera dibangun agar semua anak yang sakit dan dirawat di RSUD Kajen merasa nyaman dan terlayani dengan baik.
dr. Rizal salah satu dokter spesialis anak menambahkan, sesuai keputusan WHO yang menyebutkan bahwa usia anak adalah hingga umur 18 tahun. Untuk itu, kata dokter Rizal, sangat mendesak agar manajemen RSUD Kajen dan pihak terkait dalam hal ini Pemkab Pekalongan agar segera mewujudkan pembangunan ICU khusus anak dan menambah ruangan khusus anak pula. (didik /dinkominfo kab.pekalongan)
Hal itu disampaikan oleh Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si dalam kegiatan Capacity Building Kinerja SDM Perusahaan Perumda Air Minum Tirta Kajen Kabupaten Pekalongan di Meeting Room Hotel Santika Pekalongan, Selasa (28/1/2020).
Selama ini petugas pencatat meter hanya mencatat konsumsi air saja, nantinya untuk mekanisme komploin juga akan dicatat melalui petugas pencatat meter dari PDAM Tirta Kajen. Dia mencatat dari rumah tangga kemudian melaporkan dengan sistem yang sudah dibikin sekaligus melaporkan komplain yang dialami oleh pelanggan.
"Selama ini mekanisme komplain konsumen dengan produsen terlalu panjang, intinya pelanggan ini adalah raja, kita harus mempersiapkan segala sesuatu untuk mempermudah pelayanan, memberikan kepuasan kepada pelanggan. Kuncinya seperti itu," ujarnya.
Selain itu, Bupati Asip juga menyampaikan bahwa PDAM Tirta Kajen ini punya potensi yang bagus karena mempunyai sumber air baku, baik itu yang sumber mata air ataupun sungai. Secara ideal kita ini akan melayani 116 ribu SR atau setara dengan 80% populasi masyarakat di Kabupaten Pekalongan.
"Hari ini saja baru 16,5 ribu SR yang terlayani atau sekitar 11%, sisanya yang 89% itu akan kita upayakan secara bertahap dengan berbagai pola. Ada pola dari kita sendiri, pola kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan dari pusat maupun provinsi," ucapnya.
Prinsip ini akan kita capai, kita sudah bikin timeline pada tahun 2020 untuk menambah 3500 SR sehigga pada akhir tahun 2020 sudah ada sekitar 20 ribu SR yang sudah bisa kita layani.
Kemudian ini yang paling penting, kalau ingin melayani 116 Ribu SR tersebut dibutuhkan investasi hampir 1,2 Triliun, tetapi sudah ada beberapa yang berminat.
"InsyaAllah sudah kita pelajari terutama dari aspek regulasinya, aspek hukumnya supaya tidak bertentangan dengan aturan. Tetapi yang jelas, PDAM Tirta Kajen ini punya komitmen untuk melayani sebaik mungkin terhadap pelanggan. Selama inin ada kekurangan itu merupakan bagian dari hal yang akan kita sempurnakan dan akan kita kerjakan," jelasnya.
Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Kajen, Nur Wachid menyampaikan bahwa sinergi yang akan dilakukan oleh PDAM Tirta Kajen sudah sesuai apa yang disampaikan oleh Bupati Asip. Kami sudah bergerak untuk mencari peluang-peluang sumber mata air.
"Ada beberapa yang sudah kita petakan dan sudah kita urus perijinannya ke Pusdataru supaya nanti bisa dimanfaatkan sebagai sumber air baku untuk mengejar pelayanan yang disampaikan oleh Bupati Asip," terangnnya.
Kemudian ada instruksi penting dan akan dilaksanakan dimana harus meningkatkan kinerja dan peran dari petugas pencatat meter PDAM yang itu dirasa sangat bagus. Itu sudah menjadi komitmen ditahun ini untuk segera dilaksanakan.
Solusi dari Pemerintah untuk menyediakan air baku juga sudah kita lakukan dan dipetakan yang secara total dimanfaatkan dari empat lokasi ditambah dengan tiga lokasi baru nantinya akan mendapatkan 850 meter per detik.
"Itu baru total sementara saja, butuh waktu untuk mencapai itu, tetapi akan dilakukan dan ditata dengan baik," tandasnya.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
