KAJEN - Dalam rangka pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Polres Pekalongan melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), bersamaan dengan upacara bendera bersama Forkopimda di Lapangan Mapolres Pekalongan di Kajen, Senin (17/2/2020).
Penandatanganan NPHD dilakukan oleh Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si dan Kapolres Pekalongan AKBP Aris Tri Yunarko, S.IK.,M.Si. Disaksikan Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti, Ketua DPRD Dra. Hj. Hindun, MH., Dandim 0710 Pekalongan Letkol Inf. Arfan Johan Wihananto, S.IP., MMS., Kajari Mardani, SH., M.Hum, Kepala Pengadilan Agama H. Suwoto, SH.MH.
Selanjutnya, Sekda Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM., Kepala Kementerian Agama DR. H. Kasiman Mahmud Desky, M.Ag., Ketua KPU Abi Rizal, Ketua Bawaslu Ahmad Zulfahmi beserta seluruh tamu undangan dan peserta upacara.
Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si usai upacara menjelaskan, Pemkab Pekalongan berusaha semaksimal mungkin dalam menunjang serta mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan. Salah satu yang dilakukannya dengan memberikan anggaran keamanan kepada Polres Pekalongan.
"Dengan adanya penandatanganan NPHD, saya harapkan bisa dimanfaatkan untuk melaksanaan rangkaian pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan hingga selesai," terang Bupati.
"Jajaran Polres Pekalongan mendapatkan anggaran sebesar Rp 4,3 M untuk pengamanan pelaksanaan pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan," imbuh Bupati.
Kapolres Pekalongan AKBP Aris Tri Yunarko, S.IK., M.Si menerangkan pengamanan yang dilakukan jajaran kepolisian setempat secara bertahap, diantaranya sebelum Pilkada berlangsung seperti masa penetapan. Kemudian pada saat masa kampanye, tahap pemilihan, pencoblosan dan setelah pencoblosan serta pelantikan.
''Untuk personel kami akan menurunkan lebih kurang 400 personel dan paling banyak nanti pada saat pencoblosan.Selain personel dari Polres Pekalongan, rencananya juga akan melibatkan anggota dari jajaran kepolisian tetangga Kabupaten Pekalongan serta Brimob," ujar Kapolres.
Dengan mendapatkan dana hibah dari Pemkab, Kapolres Pekalongan berjanji akan berusaha maksimal memanfaatkan dan menggunakan anggaran tersebut. Harapannya, Pemilukada Kabupaten Pekalongan yang digelar 23 September mendatang akan berjalan sesuai harapan, yakni aman, tertib, dan kondusif.
Sementara itu, saat menjadi pembina upacara, Dandim 0710 Pekalongan Letkol Inf. Arfan Johan Wihananto, S.IP., MMS menyampaikan bahwa dalam waktu dekat ada rangkaian kegiatan pesta demokrasi di Kabupaten Pekalongan yakni pemilihan bupati dan wakil bupati.
"Pemilihan kepala daerah ini sebagai alah satu bentuk kegiatan untuk menguji kwalitas di daerah. Untuk itu, kami berharap pelaksanaan Pemilukada nanti bisa terselenggara secara profesional yakni aman dan Kondusif," harap Dandim.
Guna terciptanya suasana seperti itu, maka semua pihak diminta bertanggungjawab sesuai fungsinya masing-masing dalam mendukung program-program peningkatan masyarakat. Kemudian mengedapankan aspek deteksi dan cegah dini serta meningkatkan kewaspadaan baik bencana maupun isu kemasyarakatan.
''Mudah-mudahan dalam mengembang tugas negara ini kita selalu diridhoi oleh Allah SWT,'' katanya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
KAJEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan melakukan penandatanganan kesepakatan bersama atau MoU dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan tentang penanganan permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara di ruang rapat Bupati Pekalongan di Kajen, Senin (17/2/2020) siang.
KAJEN - Pemkab Pekalongan Provinsi Jawa Tengah dengan Pemkab Situbondo Provinsi Jawa Timur banyak persamaannya, mulai dari kultur masyarakatnya yang kebanyakan santri, kemudian dari budaya dan etos kerjanya, serta budaya panutan/patronase.
KAJEN - Kemajuan Kabupaten Banyuwangi di Provinsi Jawa Timur, yang merupakan salah satu daerah terluas di Pulau Jawa, menarik perhatian Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, untuk belajar, karena kemajuan pembangunannya dapat dilangsungkan secara cepat, dan menuai kemakmuran masyarakat.
KAJEN - Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) tahun 2020 santer beredar kabar, bahwa dukun menjadi tempat perantara bagi peserta mengajukan permohonan, agar dapat lancar mengikuti persaingan untuk lolos menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
KAJEN - Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si menilai selama ini, pembangunan yang ada di Kabupaten Pekalongan boleh dibilang sangat bagus. Terbukti, dalam waktu singkat di Kota Santri sudah terdapat delapan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Kemudian destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pekalongan hingga sekarang sudah mencapai sekitar 25 lokasi.
KAJEN - Sebanyak 9.462 peserta akan mengikuti tes SKD CPNS Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bagi peserta, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan digelar di Universitas Negeri Semarang (Unnes) selama lima hari yakni dari tanggal (12/2/2020) hingga (16/2/2020).
KAJEN - Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si meresmikan Masjid Jami Nur Ali di Jalan Raya Simpang Tiga Sedayu Kecamatan Wonopringgo dalam rangkaian Peringatan Maulid Muhammad SAW, Senin (10/2/2020) malam.
KAJEN - Rapat Paripurna Persetujuan 2 Raperda yakni Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Raperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, diselenggarakan di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, Senin (10/2/2020) sore.
Penandatanganan dilakukan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pekalongan Mardani, SH. Disaksikan Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti, Sekda Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM beserta para Asisten dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten terkait, dan seluruh pejabat Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan.
Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi menerangkan bahwa MoU ini sudah berjalan tiga tahun dan dilanjutkan kembali karena Pemkab Pekalongan sendiri butuh pendampingan hukum termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kerjasama.
"Pemkab Pekalongan dalam melakukan kerjasama itu penguatan hukumnya kita minta konsultasi dengan Kejari, kalau pun ada persoalan hukum perdata dan tata usaha negara maka ini menjadi domain Kejari," terang Bupati.
Dijelaskan Bupati, dengan kerjasama ini akan saling menguatkan dan fungsi pendampingan lain seperti konsultasi hukum berjalan terus dan ini sedang dilakukan. Harapannya, dengan kerjasama ini akan membangun Kabupaten Pekalongan dengan pendekatan hukum, yang artinya masyarakat juga agar sadar hukum, penyelenggara pemerintahannya juga memahami betul tentang hukum.
"Kita akan membangun masyarakat yang berbasis hukum berkeadilan karena ini juga modal untuk membangun Kabupaten Pekalongan," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Pekalongan, Mardani, SH., menambahkan bahwa dengan MoU ini bisa memberikan dukungan dan pengawasan tentang apa yang sudah dikerjakan saat ini agar hasilnya juga baik dan tidak ada permasalahan hukum.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
“Lebih spesifik tujuan kami melakukan kunjungan kerja ke Pemkab Situbondo ini adalah ingin belajar tentang intelligence room yang saya kira sudah bagus," ujar Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si saat memimpin langsung kunjungan kerja ke Pemkab Situbondo Provinsi Jawa Timur, Sabtu (15/2/2020) pagi.
Bupati Pekalongan didampingi istri dan beberapa Kepala OPD terkait diterima langsung oleh Bupati Situbondo H. Dadang Wigiarto, SH., didampingi istri, Sekda beserta para Asisten Sekda, para Staf Ahli Bupati dan beberapa Kepala OPD terkait.
Terkait Intelligence Room, Bupati Pekalongan menyampaikan saat ini pihaknya sedang menyusun tahap awal. "Secara khusus Dinas Kominfo akan kami minta untuk belajar kesini, karena intelligence room di Pemkab Situbondo ini cukup komprehensip, lengkap dan datanya cukup update serta kontensnya sudah luas menjangkau berbagai hal yang penting. Seperti diperlihatkan bagaimana potensi PAD sangat penting untuk mendeteksi sejauhmana ketaatan wajib pajak restoran untuk membayar retribusi makanan. Kemudian yang lain seperti data kemiskinan, dan lain-lain. Semuanya itu bagus sekali,” papar Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si.
"Kami banyak belajar dari Bupati Situbondo tentang tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate governance) . Kami ucapkan terima kasih kepada Bupati Situbondo beserta jajaran yang telah berkenan menerima kami dan rombongan dari Pemkab Pekalongan. Meskipun hari ini libur namun dengan sangat wellcome Bapak Bupati Dadang menerima kami sebagai sahabat untuk belajar bagaimana good corporate governance itu dijalankan dengan baik dan impactnya sangat bagus untuk kesejahteraan masyarakat," ungkap Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si.
Selanjutnya, kata Bupati Pekalongan, insya Allah kita juga akan melakukan kerjasama di bidang pembatikan karena Kabupaten Pekalongan terkenal dengan produsen batiknya.
"Kami siap untuk melatih para pengrajin batik yang ada di Kabupaten Situbondo ini, sekaligus memasok bahan bakunya supaya mendapat kain batik yang berkualitas dengan harga yang cukup bersaing dan bagaimana cara teknik membatik yang berkualitas," tandas Bupati.
"Sebagai informasi, Santri asal Pekalongan juga banyak yang mondok di Kabupaten Situbondo ini yakni di Ponpes Asembagus. Itu sudah menjadi sosio kultural dan keagamaan yang berjalan sudah cukup lama antara masyarakat Pekalongan dengan masyarakat Situbondo melalui jalur pesantren. Dan saya menyambung silaturahmi melalui jalur birokrasi sebagai Bupati Pekalongan," imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Situbondo H. Dadang Wigiarto, SH., menerangkan bahwa Intelligence Room adalah ruang pintar yang memiliki sembilan fungsi sekaligus, di antaranya analisis pengambilan keputusan, visualisasi demografi daerah, monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan.
Selain itu, lanjut dia, ruangan tersebut juga berfungsi memantau pelayanan publik di setiap OPD, CCTV, "tracking information System" dan "video conference", pusat pengaduan masyarakat dan pusat penyusunan strategi (war room).
"Dengan adanya Intelligence Room ini, sekarang sudah tidak ada lagi batas-batas dan hambatan dalam mendapatkan informasi maupun dalam mengevaluasi kinerja dari masing-masing OPD dan sehingga transparansi benar-benar terjaga," terang Bupati Situbondo itu.
"Dengan adanya `Intelligence Room` ini juga menjadi tanda bahwa kami telah siap bergabung dan bersaing di era digitalisasi dan globalisasi," imbuhnya.
Bupati Dadang menjelaskan, perwujudan "Intelligence Room" telah dilakukan sejak lama dan setiap OPD diminta melakukan perubahan manajemen birokrasi dan pelayanan publik dari manual menjadi digital yang bertujuan pelayanan bagi masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien.
"Utamanya terkait pelayanan di perizinan, jika sebelumnya perizinan butuh waktu tiga hari kini hanya perlu waktu satu jam saja," paparnya.
Menurut dia, ada beberapa OPD yang saling berintegrasi dalam beberapa kewenangan yang sama dan salah satunya dalam perencanaan keuangan yang dilakukan oleh Bappeda dan BPPKAD melalui aplikasi Sirka (sistem informasi perencanaan dan keuangan daerah).
Hal ini tidak bisa lagi dilakukan penyalahgunaan wewenang, karena hanya dipegang oleh beberapa orang untuk membuka aplikasi.
Intelligence Room merupakan ruangan yang terisi layar besar dengan sistem informasi terpadu yang terintegrasi dengan OPD yang berisi 225 aplikasi dengan rincian 125 layanan, 50 laman pelayanan dan 45 aplikasi lainnya.(didik /dinkominfo kab.pekalongan)
Kunjungan kerja Pemkab Pekalongan di Bumi Blambangan dipimpin langsung Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si, didampingi istri Ny. Munafah dan beberapa Kepala OPD terkait. Dan diterima langsung oleh Bupati Banyuwangi H. Abdullah Azwar Annas beserta para Kepala OPD terkait, di rumah dinas Bupati Banyuwangi, Kamis (13/2/2020) malam.
Kemajuan Kabupaten Banyuwangi dibawah kepemimpinan petahana, Abdullah Azwar Anas, SPd, SS, M.Si, sejak dilantik periode pertama Oktober 2010, pada 100 hari pertama berhasil mewujudkan bandara dan beroperasional.
Hal itu diakui Azwar Anas, dengan proses cukup cepat, disaat daerah-daerah lain, masih dalam proses merintis bandara. Kemudian pada periode kedua sekarang ini, Bupati Banyuwangi, berhasil menarik perhatian publik karena kehebatannya dalam mengelola pelayanan publik secara baik, dan mendirikan Pasar Pelayanan Publik.
"Mulai dari bandara prosesnya cukup cepat, karena dalam 100 hari kerja saya sudah langsung berhasil dioperasionalkan, kemudian untuk Pasar Pelayanan Publik juga mampu membantu masyarakat dalam pengurusan dokumen secara cepat, dan tanpa birokrasi berbelit, seperti paspor dan sebagainya," katanya.
Meski merupakan daerah berkembang dan menjadi perhatian pariwisata nasional, tapi Banyuwangi tetap mempertahankan aspek wilayah hijau dengan menjaga keberadaan sawah tetap hijau, pengelolaan kawasan hutan untuk pariwisata, pegunungan dan pantai.
"Sehingga di sini tidak perlu menggunakan AC, karena udaranya sudah sejuk. Sedangkan kantung kemiskinan di Banyuwangi terletak di pingiran hutan, namun sekarang ekonomi sudah terangkat sejak bergeliatnya pariwisata yang dikelola di kawasan hutan, dengan tetap menjaga keasrian hutan," tandas Azwar Anas.
Kemudian keberadaan hotel untuk mendukung pariwisata dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, di daerah tersebut memberlakukan hotel bintang tiga ke atas. Sedangkan di bawahnya dikelola masyarakat dengan bentuk homestay.
"Sekarang sudah ada sekitar 600 an homestay dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Sektor pariwisata juga mengangkat batik di Banyuwangi, sehingga perajin terus bertambah, dan gerai batik berkembang pesat," ungkap Bupati Banyuwangi.
Pada kesempatan itu Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH., MSi mengaku cukup tercengang dengan kepesatan pembangunan di Banyuwangi, dan mengharapkan pembangunan di Kabupaten Pekalongan juga dapat meningkat pesat juga.
"Karena itu kita belajar di sini, agar bisa mencontoh pola pembangunan di Banyuwangi, pembangunan berkembang, ekonomi masyarakat meningkat dan kelestarian alam terjaga secara baik. Karena kultur dari Banyuwangi dan Kabupaten Pekalongan cukup sama, ada gunung, hutan, pantai dan sawah yang masih terhampar luas," tandas Bupati Asip.
Kemudian pihaknya juga mengharapkan bisa melakukan kolaborasi tentang batik, agar bisa menjadi karya seni luar biasa, dengan keunggulan batik Pekalongan yang kaya warna, flora dan fauna serta karakter yang dinamis.
Karena Kabupaten Pekalongan merupakan pemasok batik terbesar, kemudian disusul Jogja dan Solo, serta Cirebon. "Dari sinilah kita ingin belajar banyak dari Banyuwangi, dengan karakter yang sama, saya ingin Kabupaten Pekalongan pembangunannya juga pesat, dan kesejahteraan masyarakat meningkat," ungkapnya.
Orang nomor satu di Kabupaten Pekalongan itu juga mengaku pelayanan publik di daerah yang dipimpinnya bisa meniru Banyuwangi, memudahkan masyarakat dan tidak menyulitkan. Kemudian semua desa di Banyuwangi sudah menggunakan sambungan fiber optik, sehingga mendukung peningkatan pelayanan sampai tingkat desa.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Hal itu seperti disampaikan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH,MSi, dalam kesempatan memberikan pengarahan pada pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Sesi I CPNSD Kabupaten Pekalongan tahun 2020, di Universitas Negeri Semarang (UNNES), Rabu (12/2/2020) pagi.
Menurut Bupati, muncul kabar yang beredar bahwa dukun sekarang ini ramai didatangi calon peserta CPNSD, agar dapat dimudahkan dalam mengikuti seleksi.
"Agar dapat dimudahkan dan sukses itu, pertama adalah memohon doa kepada Allah SWT, kemudian memohon restu dan doa dari orang tua. Karena dukun terbaik itu adalah orang tua," katanya.
Orang nomor satu di Kota Santri itu juga mengharapkan agar semuanya dapat bersikap tenang dan mengikuti aturan main dalam seleksi, agar bisa sukses bersaing. Karena untuk Kabupaten Pekalongan cukup berat, dengan kemungkinan 1 banding 30.
Karena dari formasi 409, kompetitornya ada sebanyak 9.462 peserta, sehingga faktor ketenangan, tidak tergesa-gesa, konsentrasi penuh, dan mempelajari karakter soal dengan baik, akan menjadi penunjang utama keberhasilan.
"Yang lebih penting lagi dalam keberhasilan adalah keyakinan terhadap diri sendiri, atau percaya diri sendiri, karena keputusan yang berdasar pada diri sendiri akan melahirkan jawaban-jawaban yang benar," terang Asip.
Pada kesempatan seleksi CPNSD tersebut, Bupati juga melihat ada peserta yang sedang hamil, dan pihaknya mengharapkan semua mengikuti dengan baik, karena semuanya diperlakukan sama, tidak dibeda-bedakan.
"Di sini semua diperlakukan sama, tidak dibeda-bedakan karena untuk mendapatkan ASN profesional, amanah, berguna bagi masyarakat, untuk membangun masyarakat Kabupaten Pekalongan lebih sejahtera. Semoga semuanya nanti bisa bergabung bersama kami di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan," terang dia.
Lebih lanjut, Bupati mengingatkan kepada seluruh peserta untuk memperhatikan waktu dalam pengisian soal, dan memetakan waktu tiap soalnya agar sesuai, tidak seperti pada saat CPNSD di Purwokerto tahun lalu, banyak peserta tergesa-gesa, sehingga gagal.
Sementara itu, dari alokasi formasi 409 tersebut, dengan rincian masing-masing, tenaga guru sebanyak 250, tenaga kesehatan 90, dan tenaga teknis 69.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Namun sayang, kata Bupati, Dinas Komunikasi dan Informasi (Dinkominfo) ternyata kurang meresonansi hasil pembangunan tersebut. Dalam hal ini, Dinkominfo belum begitu kencang dalam mengabarkan mengenai sejumlah kegiatan maupun pembangunan yang sifatnya sebuah keberhasilan.
''Bukannya kita mencari pencitraan, namun keberhasilan pembangunan ini juga perlu kita suarakan ke khalayak umum melalui Dinkominfo,'' ujar Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si saat memberikan sambutan dalam acara Peresmian Kantor Dinkominfo, Rabu (12/2/2020) siang.
Dari hasil pantauan salah satu peneliti mengenai pembangunan di sejumlah Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan berada di urutan tengah-tengah. Menurut pandangan Bupati, seharusnya di wilayah kerjanya berada di posisi lima besar.
"Kurangnya resonansi dari Kominfo maka dari hasil penelitian rangkingnya tidak sesuai harapan. Padahal, ada sejumlah Kota dan Kabupaten yang hasil pembangunannya tidak begitu hebat malahan posisinya berada di atas Kabupaten Pekalongan. Hal itu bisa terjadi karena Dinas Kominfo di daerah itu cepat dan tanggap dalam menyuarakan hasil pembangunan di daerahnya. Untuk itu, setelah peresmian kantor ini maka jajaran Kominfo perlu ditingkatkan lagi, khususnya dalam meresonansi hasil pembangunan," tegas Bupati.
Dikatakan Bupati, kantor yang baru diresmikannya sangat komplit sehingga harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Data-data yang ada seluruh OPD hingga Kecamatan semuanya tersambungkan ke server khusus yang ada di kantor itu. Dengan demikian, apa yang menjadi kegiatan maupun kebijakan pembangunan bisa disampaikan ke Dinkominfo.
''Di kantor ini juga melayani secara online suara masyarakat baik lewat SMS center maupun internet. Langkah ini cukup bagus supaya ada timbal balik dari masyarakat sehingga ketika ada kritikan soal kebijakan maupun pembangunan maka segera ditindaklanjuti.'' katanya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinkominfo Kabupaten Pekalongan, Anis Rosidi, S.Sos., M.Si mengatakan akan berusaha memperbaikinya. Dengan peralatan yang cukup memadai dan berbasis digital, resonansi yang dianggap masih kurang cepat dan tanggap oleh Bupati segera ditingkatkan.
Keberadaan kantor yang baru diresmikan Bupati ke depan bakal bisa mendukung kinerjanya dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
Ditambahkan, pembangunan gedung Kominfo berkonsep milenial dengan anggaran Rp 4 miliar dengan luas lahan 1.433 meter persegi dan luas bangunan 1.030 meter persegi. Kemudian gedung itu terdapat dua lantai denhan rincian lantai satu ada ruang comand centre untuk menampung seluruh aplikasi sekaligus sebagai ruang video conference.
Berikutnya ruang data centre atau ruang server untuk menyimpan seluruh aplikasi yang digunakan Pemkab Pekalongan, lalu ruang sandi dan telekomunikasi yang menyatu dengan bidang statistik dan persandian, ruang laktasi, dan ruang informasi PPID.
Sedangkan di lantai dua terdapat ruang sekretariat kantor Kominfo, ruang pimpinan, pers room, learning room,
dan ruang bidang kehumasan dan e-goverment.
''Pembangunan gedung yang representatif ini merupakan bukti bentuk komitmen Pemkab Pekalongan untuk melaksanakan good governance atau tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan.(didik/dinkominfo kab.pekalongan).
Sekda Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM kepada mengimbau kepada seluruh peserta yang akan ikut SKD, untuk mengikuti seleksi sesuai dengan peraturan yang telah disampaikan sebelumnya.
Pihaknya juga mengingatkan, agar para peserta tidak percaya dengan oknum-oknum baik itu dari pemerintah atau masyarakat umum yang mengaku dapat meloloskan pada tahapan SKD dengan syarat membayar sejumlah uang.
"Ikuti dan yakinlah dengan kemampuan sendiri. Mudah-mudahan bisa lolos SKD. Percayalah jika memang bisa menjalani SKD dengan baik, maka pasti akan lulus," kata Mukaromah, Selasa (11/2/2020).
Selain itu, pihaknya juga menekankan kepada para peserta untuk jangan percaya dengan jimat. "Saya yakinkan, jimat apapun tak akan bisa menolong untuk bisa lolos SKD," ungkapnya
Sementara itu, Kasubdit Pengadaan CPNS BKD dan Diklat Kabupaten Pekalongan Eko Darmanto mengatakan tes yang digunakan yaitu tes Computer Assisted Test (CAT).
Kemudian, peserta yang mengikuti sebanyak 9.462 orang, dengan peserta terbanyak di formasi tenaga guru. "Kami sudah melakukan pengecekan persiapan CAT SKD di Unnes. Sarprasnya sudah lengkap dari laptop sampai fasilitas pendukungnya," kata Eko.
Menurutnya, Unnes dipilih menjadi lokasi seleksi SKD karena tempatnya representatif dan gampang dijangkau. "Untuk denah lokasi tes, kita sudah memasang dibeberapa titik yang ada di kampus Unnes. Bahkan, kami sudah sebar lewat media sosial dan website BKD," ungkapnya. (red)
Pengajian menghadirkan Maulana Habib Umar Munthohar dari Semarang sebagai penceramah. Dihadiri anggota DPR RI Drs. H. Bisri Romly, MM., Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah H. Sukirman, Wakapolres Pekalongan Kompol H. Mashudi, SH., Pengurus PCNU Kabupaten Pekalongan beserta para kyai lainnya.
Bupati dalam sambutan menyampaikan ucapan terima kasih Pemkab Pekalongan diberikan penghormatan untuk bisa meresmikan Masjid Jami Nur Ali yang 100 persen dibiayai oleh H. Tadi secara pribadi.
“Kita doakan semoga pahala yang melimpah dari Allah SWT bisa mengantarkan keluarganya sehingga bisa menjadikan wasilah masjid ini seperti telah disampaikan oleh Kyai Zaki bahwa nanti di Surga H. Tadi sekeluarga akan dibangunkan Masjid persis seperti Masjid ini,” ujar Bupati.
Dikatakan Bupati, Pemerintah Kabupaten Pekalongan tentu berterima kasih kepada keluarga H. Tadi yang telah berperan serta dalam pembangunan melalui syiar agama Islam yakni dengan membangun Masjid ini. Menurutnya, masyarakat Kabupaten Pekalongan ini akan baik, manakala empat komponen bersatu padu yaitu ulama, umaro, para dermawan (aughnia) dan doa orang-orang miskin.
“Kita sedang berusaha menjadi umaro yang adil, tidak sewenang-wenang kepada rakyatnya, melaksanakan pembangunan dengan baik dan menjadi pelayan masyarakat (khodimul ummah). Dan semoga dengan semangat seperti itu kita semua termasuk dalam kategori umaro yang adil,” katanya.
Namun, lanjut Bupati, tidak cukup itu untuk membangun tatanan masyarakat. Katanya, peran serta para aughnia (orang-orang kaya) sangatlah penting. Seperti halnya membangun masjid, membangun sekolah, kemudian juga sarana-sarana sosial peribadatan yang lain. Sehingga wajah kemakmuran di Kabupaten Pekalongan akan semakin tampak.
“Setelah orang kaya berperan, komponen terakhir yang tidak kalah penting adalah mereka orang-orang miskin yang mendoakan agar Kabupaten Pekalongan tambah semakin baik. Dan insya Allah kalau empat komponen itu bisa bersatu padu maka apa yang kita cita-citakan bersama yakni mewujudkan masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sejahtera, religius dan berkelanjutan berbasis potensi lokal akan terwujud,” tandas Bupati.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Persetujuan Bersama ditandai dengan penandatanganan dan penyerahan kedua Raperda oleh Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si dan Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Hindun, MH beserta para Wakil Ketua DPRD.
Disaksikan Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti, para Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, Forkopimda, Sekda Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM beserta para Asisten Sekda dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan.
Sebagai kata akhir persetujuan bersama atas 2 Raperda, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si menyampaikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan, khususnya di bidang pertanian merupakan komitmen bersama sebagai amanat UU No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.
Disamping itu, kata Bupati, petani sebagai pelaku utama dalam pembangunan pertanian dan berkontribusi bagi kelangsungan pemenuhan kebutuhan pangan saat ini masih banyak yang belum berdaya dan mendapatkan upaya perlindungan dan pemberdayaan yang sistematis dan berkelanjutan.
"Maka dengan ditetapkannya Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini, kita mempunyai komitmen dan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan petani dalam mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik bagi petani di Kabupaten Pekalongan dan masyarakat Kabupaten Pekalongan," terang Bupati.
Lebih lanjut, dijelaskan Bupati, guna menjamin hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama serta melindungi dari berbagai bentuk diskriminasi bagi penyandang disabilitas sesuai amanat UUD NKRI Tahun 1945 dan pasal 27 ayat (1) UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka Perda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menjadi salah satu upaya nyata Pemkab Pekalongan dalam pelaksanaan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperanserta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum.
"Atas dasar pertimbangan tersebut, kami mendukung dan menyetujui kedua Raperda untuk ditetapkan menjadi Perda," tandas Bupati.
Terkait dengan disetujui bersama 2 Raperda menjadi Perda, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si memerintahkan kepada Sekda, Kepala DKPP dan Kepala Dinas Sosial serta seluruh perangkat daerah terkait untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait, sesuai dengan Raperda yang telah ditetapkan.
Kemudian, menyusun regulasi teknis operasional dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta ikut mendukung pelaksanaan kedua Perda sesuai bidang tugasnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
