KAJEN - Dalam rangka mewujudkan sertifikasi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pemkab Pekalongan melakukan penjajakan dengan PT Propan Paint. Hal ini terungkap pada acara kunker Bupati Pekalongan Asip Kholbihi bersama para kepala sekolah SMK Kabupaten Pekalongan.
“Kerja sama ini nantinya dikhususkan pada pelatihan sertifikasi mengecat. Karena sertifikasi penting untuk legalitas profesi seseorang, profesi seseorang itu ditandai dengan sertifikasi,” jelas Bupati di PT Propana. (19/2).
Sehingga tujuan menggandeng PT Propan ini dalam jangka panjang dapat bekerja sama dengan semua SMK yang di kabupaten Pekalongan dalam mewujudkan sertifikasi untuk siwa.
Dijelaskan kepada seluruh direksi PT Propan bahwa Kabupaten Pekalongan memiliki pertumbuhan penduduk hampir 1 juta dan luas wilayah hampir 90ribu hektar, pertumbuhan ekonomipun sudah lumayan bagus karena sudah ada 8 perguruan tinggi di Kabupaten Pekalongan.
Ia menambahkan jika pihaknya baru mengetahui kecanggihan PT Propan dalam memproduksi cat dan hal ini merupakan karya anak bangsa yangpatut kita apresiasi. “ Apresiasi kita dengan memakai prodaknya karena ramah lingkungan dan teknologinya tidak kalah dengan luar negeri”terangnya.
Selanjutnya Bupati juga mengucapkan terimakasih kepada PT Propan yang sudah menerima kunjungannya dengan baik dan menunjukkancat oles dengan tecknologi tinggi dari 3 warna dasar.” Harapan kami kunjungan ini bermanfaat dan ditindaklanjuti dengan kerjasama”,terangnya. (red)
KAJEN- Hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Santri sejak Rabu (19/2/2020) sore, membuat sembilan desa dari tiga kecamatan di Kota Santri terendam banjir. Akibat kondisi tersebut, membuat sejumlah warga terpaksa mengungsi ke tempat lebih aman.
KAJEN - Dalam membangun suatu bangsa maupun daerah, dalam semua bidang, apakah itu ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan bidang-bidang teknis seperti pendidikan, kesehatan ataupun kebencanaan seperti hari ini terjadi di daerah kita yaitu banjir, ini tidak mungkin kita kerjakan sendiri. Kita harus bekerjasama karena suatu keniscayaan yang harus kita lakukan.
KAJEN – Seiring berdirinya 8 Perguruan Tinggi di Kabupaten Pekalongan, Pemkab Pekalongan berinisiatif melakukan pembenahan Perpustakaan Daerah (Perpusda) agar dapat mengakomodasi mahasiwa yang kuliah di Kota Santri. Salah satu upaya yang dilakukan Pemkab Pekalongan adalah menimba ilmu tentang pengelolaan perpustakaan modern ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (19/02/2020).
KAJEN - Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si mengimbau kepada warganya, terutama yang merupakan wajib pajak supaya membayar pajak. Sebab dengan membayar pajak maka akan bisa memperkuat pembangunan di daerahnya pada khususnya, dan umumnya dalam pembangunan di negara Indonesia. Di samping itu, hasil pembayaran pajak tersebut nantiya juga akan kembali ke masyarakat sehingga bagi wajib pajak yang belum membayar supaya menyempatkannya.
KAJEN - Sebanyak 376 Calon Pegawaai Negeri Sipil (CPNS) yang bertugas di Kabupaten Pekalongan secara resmi diangkat oleh Bupati KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kegiatan pengangkatan CPNS formasi tahun 2018 ini berlangsung di aula Setda Lantai I, Selasa (18/2/2020) siang. Selain pengangkatan, dalam acara tersebut juga dilakukan pengambilan sumpah serta penyerahan SK pengangkatan secara simbolis dari Bupati kepada perwakilan PNS.
KAJEN - Dalam rangka pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan tahun 2020, penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), bersamaan dengan upacara bendera bersama Forkopimda di Lapangan Mapolres Pekalongan di Kajen, Senin (17/2/2020).
KAJEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan melakukan penandatanganan kesepakatan bersama atau MoU dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan tentang penanganan permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara di ruang rapat Bupati Pekalongan di Kajen, Senin (17/2/2020) siang.
KAJEN - Pemkab Pekalongan Provinsi Jawa Tengah dengan Pemkab Situbondo Provinsi Jawa Timur banyak persamaannya, mulai dari kultur masyarakatnya yang kebanyakan santri, kemudian dari budaya dan etos kerjanya, serta budaya panutan/patronase.
Sesuai data dari BPBD Kabupaten Pekalongan, sembilan desa yang terdampak banjir yakni Desa Mejasem Kecamtan Siwalan (257 rumah, 367 KK), Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan (556 rumah, 1000 KK), Desa Pait Kecamatan Siwalan (130 rumah, 130 KK), Desa Pucung Kecamatan Tirto (60 rumah, 122 KK), Desa Samborejo Kecamatan Tirto (110 rumah, 121 KK), Desa Pacar Kecamatan Tirto (632 rumah, 990 KK), Desa Karangjompo Kecamatan Tirto (300 rumah, 491 KK), Desa Tegaldowo Kecamtan Tirto (255 rumah, 325 KK), dan Kelurahan Bener Kecamatan Wiradesa (20 rumah, 30 KK).
“Saya ke sini memastikan bahwa para pengungsi itu dalam kondisi yang baik, terutama anak-anak dan agar bisa kami fasilitasi dengan baik,” kata Wakil Bupati Pekalongan Arini Harimurti saat meninjau korban banjir di pengungsian tepatnya di Masjid Pabrik Dupantex Desa Pacar Tirto.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang ada jumlah pengungsi saat ini mencapai sekitar 240 orang. Jumlah tersebut hanya berasal dari Desa Pacar Kecamatan Tirto saja, kalau di tempat lain masih dalam batas tidak untuk mengungsi atau bisa ditoleransi.
“Meski demikian, daerah yang tergenang banjir tapi warganya belum mengungsi juga tetap mendapat perhatian dari pemerintah desa dengan dibantu Pemkab Pekalongan dan Kodim 0710 Pekalongan untuk kebutuhan logistik,” katanya.
Dikatakannya, beberapa kebutuhan logistik yang sudah disediakan yakni, perlengkapan kesehatan hingga kebutuhan balita seperti selimut, handuk hingga popok. “Banjir ini disebabkan karena curah hujan masih tinggi sehingga lama surutnya air di beberapa titik di Kabupaten Pekalongan. Untuk itu, kami harapkan masyarakat bisa bersabar dalam menghadapi musibah,” tandasnya.
Dandim 0710 Pekalongan Letkol Inf Arfan Johan Wihananto, mengatakan sejak terjadi hujan deras Rabu (19/2/2020) lalu pihaknya sudah langsung menurunkan personel ke lapangan untuk membantu masyarakat.
“Ada puluhan personel yang sudah kami siagakan untuk membantu masyarakat bersama pihak terkait. Tak hanya itu, kami juga berperan dalam memberikan bantuan logistik untuk meringankan beban korban banjir. Kami juga on call, para personel kami siap membantu mengevaluasi pengungsi dari tadi malam,” tuturnya.
Sementara itu Kades Pacar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Mulyono mengatakan, hujan deras membuat 4 (empat) RT di desanya yakni RT 2 hingga RT 6 Desa Pacar Kecamatan Tirto tergenang banjir.
“Jumlah rumah yang terendam sekitar 632 rumah dengan rata-rata ketinggian banjir 50 hingga 80 senti meter. Para korban banjir sebagian besar mengungsi di Masjid Pabrik Dupantex, dan ada juga yang enggan mengungsi khususnya para suami karena menunggui rumahnya dan mengantisipasi apabila nanti air tambah tinggi biar bisa menyelamatkan harta benda. Musibah banjir ini, sering terjadi di desa kami. Terakhir 4 hari yang lalu juga banjir, dan hari ini terulang kembali,” katanya.
Dirinya berharap, pemerintah segera merealisasikan normalisasi Sungai Meduri dan membuat drainase yang ada di wilayah Kecamatan Tirto khususnya mulai dari Desa Ngaliyan sampai Desa Pacar.
“Perlu pula dibuatkan rumah pompa untuk membuang airnya ke Sungai Sengkarang maupun Sungai Meduri. Untuk logistik bagi pengungsi, alhamdulillah sudah langsung tersedia oleh Pemkab Pekalongan,” tuturnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Demikian disampaikan Wakil Bupati Pekalongan Ir. Arini Harimurti saat membuka sosialisasi kerjasama daerah berdasarkan PP No.28 Tahun 2018 tentang kerjasama daerah dengan tema membangun kerjasama yang inovatif, Kamis (20/02/2020) di Aula Lantai I Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan.
Arini menuturkan alasan mengapa kerjasama harus dilakukan. Arini mengambil contoh DKI Jakarta. Berdasarkan fakta, DKI selalu ada banjir. Kalau itu tidak ada kerjasama yang baik dengan daerah-daerah sekitarnya, maka permasalahan tidak mungkin terselesaikan.
“Oleh karena itu kita harus pahami dulu permasalahan yang ada di kita itu apa. Baru setelah itu permasalahan itu akan kita pecahkan bersama siapa saja, termasuk kita harus paham itu kewenangan siapa,” terang Arini.
Lebih lanjut Arini juga memberi contoh Program Kali Bersih (Prokasih). Menurutnya, selama ini dilakukan antar daerah kabupaten/kota yang ada di sekitar wilayahnya saja, padahal semestinya sungai menjadi kewenangan dan tanggungjawab Provinsi, sehingga kerjasama yang dilakukan seharusnya melibatkan Provinsi.
“Kita membangun itu secara berkelanjutan. Untuk itu keluarkan jiwa enterpreneur panjenengan. Ayo kita buat kerjasama yang inovatif. Nantinya kerjasama yang kita harapkan adalah kerjasama yang rasional, yang bisa memecahkan permasalahan yang ada, bukan kerjasama hanya sekedar formalitas’, tegasnya.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Pekalongan, H. Totok Budi Mulyanto, SE., dalam laporannya menyampaikan tujuan sosialisasi, antara lain memberikan pemahaman kepada perangkat daerah dan pejabat yang menangani kerjasama berkaitan dengan PP No. 28 Tahun 2018 tentang kerjasama daerah, dan memberi motivasi dan wawasan pengetahuan serta pengalaman berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama daerah, baik dalam negeri maupun luar negeri.
Sosialisasi diikuti oleh 110 peserta terdiri dari para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat yang menangani kerjasama se Kabupaten pekalongan. Dan menghadirkan narasumber antara lain Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Bogor Jawa Barat Drs. Irwan Riyanto, MS, Siti Nuridah, SE.,MM (Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jateng), serta Ara Wiraswara, SE (Kasubag Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Setda Kota Bogor Provinsi Jawa Barat). (red/kominfo kab.pekalongan)
Dalam lawatannya ke Perpusnas RI, Pemkab Pekalongan dipimpin langsung oleh Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si. Turut dalam rombongan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip, Kepala Dindikbud, Kepala Dinas Perkim LH, Kepala DPU Taru dan Kepala Bappeda Kabupaten Pekalongan.
“Kunjungan kami ini guna mengetahui lebih jauh lagi dan belajar pola perpustakaan yang ideal serta yang paling baik. Dan Perpustakaan Nasional RI ini luar biasa, menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Dulu gedungnya kurang ideal, namun sekarang sudah maju, cari toko buku, perpustakaan, mudah diakses,” ungkap Bupati Pekalongan Asip Kholbihi.
Dijelaskan Bupati, kunjungan kerja ke Perpusnas tersebut bisa menjadi inspirasi bagi pengambil kebijakan di Pemda. Yang perlu diperhatikan, menurut bupati, bahwa seiring dengan kemajuan era digitalisasi sudah saatnya diperkenalkan perpustakaan nasional dengan pengelolaan modern. “Kita punya e-book dan lain-lain yang sudah kita rancang untuk persiapan perpustakaan yang lebih baik mengikuti perkembagan jaman, “ ungkapnya.
Bupati berharap semoga perpustakaan ini bermanfaat untuk kemajuan bangsa. “Dalam kesempatan ini saya mengajak warga masyarakat Indonesia, ayo kita ramaikan perpustakaan kita, tempatnya nyaman, megah, strategis, bukunya lengkap, bacaan semua ada”, ajak bupati.
Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mengungkapkan dirinya mendukung upaya Bupati Pekalongan yang memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia memalui minat baca. “Kami senang sekali dan mendukung, kalau pak bupati sudah punya komitmen. Indonesia maju kalau nanti kabupatennya maju,” tegasnya.
Menurut Syarif, pihaknya juga bertugas mengedukasi tim konsultan bagaimana merancang gedung yang diperuntukkan perpustakaan, bukan untuk kantor karena mungkin bentuk maupun spesifiknya beda. ”Sekecil apapun kami siap untuk bersinergi dan membantu daerah, tergantung komunikasi dari teman-teman kepala dinas perpustakaan dan juga dinas pendidikan,” tambah Syarif.(red)
Demikian dikatakannya usai menerima Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan, Taufik Wijayanto di ruang kerjanya, Selasa (18/2/2020) siang.
Dalam kesempatan itu, keduanya sempat berdialog terkait animo masyarakat Kabupaten Pekalongan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kemudian Bupati juga melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh orang pribadi tahun 2019 melalui e-filing.
Ditambahkan, untuk memudahkan masyarakat Kabupaten Pekalongan dalam memperoleh informasi pemenuhan kewajiban perpajakan, di daerah Kedungwuni kini sudah dibuka pos pelayanan pajak. Namun demikian, untuk melaporkan SPT tahunan kini sudah bisa menggunakan e-filing. Sistem online ini bisa diakses melalui internet dengan membuka web
''Pelaporan SPT dengan sistem online ini tidak ribet, bebelit, lebih mudah, dan nyaman,'' ujar dia di depan sejumlah wartawan.
Sementara itu, Taufik menjelaskan tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahun 2019 di Kabupaten Pekalongan cukup bagus. Demikian juga dengan tingkat penerimaan, trend yang berkembang lumayan baik walaupun masih di bawah angka 1 persen. Hal ini terjadi karena ada beberapa wajib pajak yang laporannya tidak terdata ke kantor ajak daerah namun di pusat.
Sedangkan dari sisi pertumbuhan penerimaan juga bagus, mencapai angka 22 persen. Lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa Kota dan Kabupaten lainnya.
Melihat potensi seperti itu, Taufik optimis ke depan teks rasio akan semakin bagus namun dengan catatan investasi banyak yang masuk ke Pekalongan.
Menyinggung soal pelaporan SPT tahunan orang pribadi bagi wajib pajak, menurutnya tidak harus membayar pajak. Kalau tidak punya penghasilan atau punya penghasilan tapi rugi maka tidak perlu membayar. Sebaliknya jika memang wajib pajak membayar, baru melaksanakan pembayaran. ''Namun demikian untuk melaporkan SPT itu sudah menjadi kewajiban,'' tegas dia.
Selanjutnya dijelaskan, baru saja Bupati Pekalongan melaporkan SPT tahunan orang pribadi melalui e-filing dan hal ini merupakan salah satu contoh bagus yang dilakukan seorang pimpnan. Untuk itu, bagi wajib pajak yang belum sempat melaporkan SPT tahunan supaya segera melakukannya.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Menurut Bupati, sebagian besar di antara PNS ini masih muda sehingga masih fresh dalam menjalankan tugas kesehariannya di lingkungan Pemkab Pekalongan. Untuk itu, mereka supaya terus meningkatkan kinerja, disiplin, tertib, dan menguasai teknplogi informasi dengan baik. ''Saat ini sudah memasuki era digitalisasi sehingga sebagai anak muda agar mempelajari dan menguasai perkembangan teknologi informasi,'' tegasnya.
Keberadaan squad terbaru PNS ini juga diharapkan bisa menjadi kekuatan Kabupaten Pekalongan dalam menggerakan roda birokrasi. Di samping itu juga dapat memicu dinamisasi dalam pembangunan di Kota Santri. Bahkan tambahan ''amunisi'' PNS menjadikan sumber daya manusia (SDM) di masing-masing OPD lebih optimal dalam rangka meningkatkan kreasi maupun inovasi supaya pembangunan di wilayah kerjanya semakin bagus.
Bupati yakni, mereka bisa menjadi PNS membutuhkan kerja keras dan melalui perekrutan secara transparan. Usaha keras yang telah dilakukan mereka jangan sampai disia-siakan dan saat bertugas agar menjalankannya sesuai prosedur. Kemudian yang paling utama adalah bagaimana mewujudkan cita-cita dalam membangun kesejehateraan masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Pekalongan mengungkapkan bahwa PNS yang bertugas di daerah atas atau pegunungan seperti Kecamatan Paninggaran, Petungkriyono, dan lainnya tidak diperkenankan untuk minta pindah. Mereka ditempatkan di daerah itu sesuai dengan formasi CPNS awal mendaftar dan sesuai ketentuan minimal dua tahun bisa menjalankan tugasnya dengan baik.
Menurut dia, masyarakat di atas kebutuhannya tidak jauh berbeda dengan yang berada di daerah bawah, terutama bidang kesehatan dan pendidikan. ''Saya kira sekarang antara di daerah bawah dan atas kondisinya hampir sama. Misalnya soal infrastruktur, seperti jalan yang menuju ke daerah itu kini sudah semakin bagus,'' papar Bupati.
Selanjutnya dijelaskan, dengan berubahnya status mereka dari CPNS menjadi PNS, maka untuk masalah kesejahteraan seperti gaji pokok juga ikut meningkat. Bahkan mereka juga mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang dalam setiap bulannya. Agar mereka lebih bersemangat dalam bekerja, Asip akan mencoba memberlakukan sistem reward and punishmen kepada semua PNS yang ada di lingkungan Pemkab Pekalongan.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Polres Pekalongan melakukan
Penandatanganan NPHD dilakukan oleh Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si dan Kapolres Pekalongan AKBP Aris Tri Yunarko, S.IK.,M.Si. Disaksikan Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti, Ketua DPRD Dra. Hj. Hindun, MH., Dandim 0710 Pekalongan Letkol Inf. Arfan Johan Wihananto, S.IP., MMS., Kajari Mardani, SH., M.Hum, Kepala Pengadilan Agama H. Suwoto, SH.MH.
Selanjutnya, Sekda Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM., Kepala Kementerian Agama DR. H. Kasiman Mahmud Desky, M.Ag., Ketua KPU Abi Rizal, Ketua Bawaslu Ahmad Zulfahmi beserta seluruh tamu undangan dan peserta upacara.
Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si usai upacara menjelaskan, Pemkab Pekalongan berusaha semaksimal mungkin dalam menunjang serta mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan. Salah satu yang dilakukannya dengan memberikan anggaran keamanan kepada Polres Pekalongan.
"Dengan adanya penandatanganan NPHD, saya harapkan bisa dimanfaatkan untuk melaksanaan rangkaian pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan hingga selesai," terang Bupati.
"Jajaran Polres Pekalongan mendapatkan anggaran sebesar Rp 4,3 M untuk pengamanan pelaksanaan pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan," imbuh Bupati.
Kapolres Pekalongan AKBP Aris Tri Yunarko, S.IK., M.Si menerangkan pengamanan yang dilakukan jajaran kepolisian setempat secara bertahap, diantaranya sebelum Pilkada berlangsung seperti masa penetapan. Kemudian pada saat masa kampanye, tahap pemilihan, pencoblosan dan setelah pencoblosan serta pelantikan.
''Untuk personel kami akan menurunkan lebih kurang 400 personel dan paling banyak nanti pada saat pencoblosan.Selain personel dari Polres Pekalongan, rencananya juga akan melibatkan anggota dari jajaran kepolisian tetangga Kabupaten Pekalongan serta Brimob," ujar Kapolres.
Dengan mendapatkan dana hibah dari Pemkab, Kapolres Pekalongan berjanji akan berusaha maksimal memanfaatkan dan menggunakan anggaran tersebut. Harapannya, Pemilukada Kabupaten Pekalongan yang digelar 23 September mendatang akan berjalan sesuai harapan, yakni aman, tertib, dan kondusif.
Sementara itu, saat menjadi pembina upacara, Dandim 0710 Pekalongan Letkol Inf. Arfan Johan Wihananto, S.IP., MMS menyampaikan bahwa dalam waktu dekat ada rangkaian kegiatan pesta demokrasi di Kabupaten Pekalongan yakni pemilihan bupati dan wakil bupati.
"Pemilihan kepala daerah ini sebagai alah satu bentuk kegiatan untuk menguji kwalitas di daerah. Untuk itu, kami berharap pelaksanaan Pemilukada nanti bisa terselenggara secara profesional yakni aman dan Kondusif," harap Dandim.
Guna terciptanya suasana seperti itu, maka semua pihak diminta bertanggungjawab sesuai fungsinya masing-masing dalam mendukung program-program peningkatan masyarakat. Kemudian mengedapankan aspek deteksi dan cegah dini serta meningkatkan kewaspadaan baik bencana maupun isu kemasyarakatan.
''Mudah-mudahan dalam mengembang tugas negara ini kita selalu diridhoi oleh Allah SWT,'' katanya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Penandatanganan dilakukan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pekalongan Mardani, SH. Disaksikan Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti, Sekda Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM beserta para Asisten dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten terkait, dan seluruh pejabat Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan.
Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi menerangkan bahwa MoU ini sudah berjalan tiga tahun dan dilanjutkan kembali karena Pemkab Pekalongan sendiri butuh pendampingan hukum termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kerjasama.
"Pemkab Pekalongan dalam melakukan kerjasama itu penguatan hukumnya kita minta konsultasi dengan Kejari, kalau pun ada persoalan hukum perdata dan tata usaha negara maka ini menjadi domain Kejari," terang Bupati.
Dijelaskan Bupati, dengan kerjasama ini akan saling menguatkan dan fungsi pendampingan lain seperti konsultasi hukum berjalan terus dan ini sedang dilakukan. Harapannya, dengan kerjasama ini akan membangun Kabupaten Pekalongan dengan pendekatan hukum, yang artinya masyarakat juga agar sadar hukum, penyelenggara pemerintahannya juga memahami betul tentang hukum.
"Kita akan membangun masyarakat yang berbasis hukum berkeadilan karena ini juga modal untuk membangun Kabupaten Pekalongan," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Pekalongan, Mardani, SH., menambahkan bahwa dengan MoU ini bisa memberikan dukungan dan pengawasan tentang apa yang sudah dikerjakan saat ini agar hasilnya juga baik dan tidak ada permasalahan hukum.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
“Lebih spesifik tujuan kami melakukan kunjungan kerja ke Pemkab Situbondo ini adalah ingin belajar tentang intelligence room yang saya kira sudah bagus," ujar Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si saat memimpin langsung kunjungan kerja ke Pemkab Situbondo Provinsi Jawa Timur, Sabtu (15/2/2020) pagi.
Bupati Pekalongan didampingi istri dan beberapa Kepala OPD terkait diterima langsung oleh Bupati Situbondo H. Dadang Wigiarto, SH., didampingi istri, Sekda beserta para Asisten Sekda, para Staf Ahli Bupati dan beberapa Kepala OPD terkait.
Terkait Intelligence Room, Bupati Pekalongan menyampaikan saat ini pihaknya sedang menyusun tahap awal. "Secara khusus Dinas Kominfo akan kami minta untuk belajar kesini, karena intelligence room di Pemkab Situbondo ini cukup komprehensip, lengkap dan datanya cukup update serta kontensnya sudah luas menjangkau berbagai hal yang penting. Seperti diperlihatkan bagaimana potensi PAD sangat penting untuk mendeteksi sejauhmana ketaatan wajib pajak restoran untuk membayar retribusi makanan. Kemudian yang lain seperti data kemiskinan, dan lain-lain. Semuanya itu bagus sekali,” papar Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si.
"Kami banyak belajar dari Bupati Situbondo tentang tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate governance) . Kami ucapkan terima kasih kepada Bupati Situbondo beserta jajaran yang telah berkenan menerima kami dan rombongan dari Pemkab Pekalongan. Meskipun hari ini libur namun dengan sangat wellcome Bapak Bupati Dadang menerima kami sebagai sahabat untuk belajar bagaimana good corporate governance itu dijalankan dengan baik dan impactnya sangat bagus untuk kesejahteraan masyarakat," ungkap Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si.
Selanjutnya, kata Bupati Pekalongan, insya Allah kita juga akan melakukan kerjasama di bidang pembatikan karena Kabupaten Pekalongan terkenal dengan produsen batiknya.
"Kami siap untuk melatih para pengrajin batik yang ada di Kabupaten Situbondo ini, sekaligus memasok bahan bakunya supaya mendapat kain batik yang berkualitas dengan harga yang cukup bersaing dan bagaimana cara teknik membatik yang berkualitas," tandas Bupati.
"Sebagai informasi, Santri asal Pekalongan juga banyak yang mondok di Kabupaten Situbondo ini yakni di Ponpes Asembagus. Itu sudah menjadi sosio kultural dan keagamaan yang berjalan sudah cukup lama antara masyarakat Pekalongan dengan masyarakat Situbondo melalui jalur pesantren. Dan saya menyambung silaturahmi melalui jalur birokrasi sebagai Bupati Pekalongan," imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Situbondo H. Dadang Wigiarto, SH., menerangkan bahwa Intelligence Room adalah ruang pintar yang memiliki sembilan fungsi sekaligus, di antaranya analisis pengambilan keputusan, visualisasi demografi daerah, monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan.
Selain itu, lanjut dia, ruangan tersebut juga berfungsi memantau pelayanan publik di setiap OPD, CCTV, "tracking information System" dan "video conference", pusat pengaduan masyarakat dan pusat penyusunan strategi (war room).
"Dengan adanya Intelligence Room ini, sekarang sudah tidak ada lagi batas-batas dan hambatan dalam mendapatkan informasi maupun dalam mengevaluasi kinerja dari masing-masing OPD dan sehingga transparansi benar-benar terjaga," terang Bupati Situbondo itu.
"Dengan adanya `Intelligence Room` ini juga menjadi tanda bahwa kami telah siap bergabung dan bersaing di era digitalisasi dan globalisasi," imbuhnya.
Bupati Dadang menjelaskan, perwujudan "Intelligence Room" telah dilakukan sejak lama dan setiap OPD diminta melakukan perubahan manajemen birokrasi dan pelayanan publik dari manual menjadi digital yang bertujuan pelayanan bagi masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien.
"Utamanya terkait pelayanan di perizinan, jika sebelumnya perizinan butuh waktu tiga hari kini hanya perlu waktu satu jam saja," paparnya.
Menurut dia, ada beberapa OPD yang saling berintegrasi dalam beberapa kewenangan yang sama dan salah satunya dalam perencanaan keuangan yang dilakukan oleh Bappeda dan BPPKAD melalui aplikasi Sirka (sistem informasi perencanaan dan keuangan daerah).
Hal ini tidak bisa lagi dilakukan penyalahgunaan wewenang, karena hanya dipegang oleh beberapa orang untuk membuka aplikasi.
Intelligence Room merupakan ruangan yang terisi layar besar dengan sistem informasi terpadu yang terintegrasi dengan OPD yang berisi 225 aplikasi dengan rincian 125 layanan, 50 laman pelayanan dan 45 aplikasi lainnya.(didik /dinkominfo kab.pekalongan)
